JURNALsuaradewan

Tag: Politik

  • HMI In The Future

    HMI In The Future

    Pakar Neurosains Indonesia dan Dunia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Pharm., MD., Ph.D, mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan kader HMI. Salah satu yang menjadi titik tekannya adalah kemampun kader-kader HMI dalam perkembangan zaman.

    “Pertama, kemampuan kader untuk mengikuti perkembangan zaman, berupaya memiliki pengetahuan yang luas. Kedua, mampu berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat luas tentu berusaha menguasai tidak cukup hanya bahasa Inggris setidaknya lebih dari dua bahasa bahkan 5 bahasa,” kata dr. Taruna saat diwawancara, Selasa (9/7/2019).

    Dan yang ketiga, lanjutnya, adalah setiap kader harus memiliki skill khusus yang spesifik misalnya menguasai IT, kesehatan, bahkan mampu menciptakan IT.  Selain itu, pakar Neurosains ini mengatakan kader HMI harus memiliki cakrawala khusus bagi kader yaitu mempersiapkan kader yang mampu bertarung (fighting) dan memiliki jiwa pantang menyerah dalam menghadapi perubahan zaman.

    Lalu, point yang kelima lanjutnya, bahwa kader HMI harus mengamalkan prinsip azas kemanfaatan bagi ummat dan alam semesta, dengan cara membekali diri meningkatkan kadar intelektual dan keimanan sehingga kader HMI mampu menjadi pioneer setiap perubahan zaman.

    “Melihat kondisi kekinian dan masa depan dituntut adalah pengembangan sumber daya manusia beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian kader yakni; professionalisme, kader berkiprah secara riil di masyarakat bagaimana kemampuan kader menyiapkan dirinya secara intelektual, keterampilan, iyalah kemampuan untuk memiliki kemampuan interaksi dalam konteks menggapai professionalisme berlandaskan dengan tujuan HMI terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.” pungkasnya.

    Disaat yang sama, Wakil Sekretaris Jendral PB HMI, Irma Syuryani Harahap menambahkan, efektitifas kemajuan perkaderan HMI di masa depan mampu menggerakan perkaderan HMI lebih Professional lagi.

    “Sebab dengan memiliki aspek tersebut HMI tidak hanya fokus membahas politik semata dalam kurun waktu yang panjang, kita harus sadar dalam aspek ilmu pengetahuan ketinggalan dari negara–negara di Eropa dan Amerika, sebagai kader HMI segera membenah diri menjadi professionalisme guna membangun dan mendorong kemajuan agama Bangsa, dan Negara,” tandas Irma.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/hmi-in-the-future/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Debat Pilpres dan Narasi Ideologi

    Debat Pilpres dan Narasi Ideologi

    Debat Pilpres 2019 telah memasuki putaran keempat,hari ini, Sabtu (30/3/2019).Tema debat kali ini sangat strategis dan fundamental, yakni ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan capres penantang Prabowo Subianto akan memperdebatkan “tema-tema berat”tersebut tepat pukul 20.00 WIB,di Hotel Sangri La, Jakarta.

    Semua pihak sepakat, ideologi merupakan tema serius,yang tentunya harus diperdebatkan secara serius pula. Tak hanya tataran terminologi, masing-masing capres seyogyanya membincangkannya dari tataran substansi. Keduanya harus lancar menjahit dan menyambung kata demi menjelaskan terminologi dan substansi ideologi secara mudah dan tak melebar kemana-mana.

    Sekali lagi ideologi adalah tema serius. Maka harapannya, kedua capres juga berdebat dengan serius pula.

    Dalam kosa kata ilmu pengetahuan dan filsafat, kata “ideologi” merupakan kata yang teramat tua. Istilah ini sudah lahir tiga abad silam, tepatnya pada 1796. Filsuf Prancis Destutt de Tracy adalah orang pertama yang mempopulerkan istilah tersebut.

    Sesuai kebangsaan de Tracy, kata ideologi berasal dari Bahasa Prancis, ideologie. Kata benda ini merupakan gabungan dari dua kata, yakni ideo (gagasan) dan logie (logika/rasio). Dalam pengertian etimologinya, menurut de Tracy, ideologi berarti  ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan.

    Kata kunci dari idelogi adalah gagasan dan rasio. Jikadisambungkan dengan kebangsaan, dan menjadi ideologi kebangsaan, maka berarti sebuah gagasan berbangsa yang digali dan dilaksanakan berdasarkan logika atau pemikiran original bangsa bersangkutan.

    Jika ditarik ke Indonesia,maka ideologi adalah gagasan besar, yang digali, disepakati, dan dilaksaknakan berdasarkan pemikiran khas Indonesia.Ideologi bangsa Indonesia tidak akan dan tidak boleh terkontaminasi oleh paham dan kecenderungan politik bangsa lain.

    Lalu bagaimana caranya agar kontaminasi itu tidak terjadi? Semoga para capres bisa memperdebatkannya dengan bahasa sederhana dan mudah diterima. Semoga.(*)

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/debat-pilpres-dan-narasi-ideologi/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Kerumunan Prabowo Lebih Banyak, Kok Kalah di Survei?

    Kerumunan Prabowo Lebih Banyak, Kok Kalah di Survei?

    OLEH: DENNY JA

    Hal ini yang paling sering ditanyakan pada saya. Dengan bahasa berbeda, ada yang tenang, ada yang emosional. Ada yang sepenuhnya bertanya, ada yang sebenarnya menggugat. Ada yang minta diyakinkan atau justru ingin meyakinkan dan membantah.

    Ujar mereka, coba bro lihat kondisi lapangan. Dimana saja Prabowo atau Sandiaga Uno tampil, massa yang datang lebih banyak. Kerumunan yang berkumpul lebih bersemangat. Kok bisa kalah dalam elektabilitas di lembaga survei?

    Ini pasti lembaga surveinya yang mempermainkan data!

    Dalam kunjungan Prabowo ke Batam, di provinsi Kepri, bulan Maret ini, Prabowo kembali melihat jumlah massa yang banyak dan bersemangat. Prabowopun berucap dan menjadi berita media: Jika begini, aromanya, rasa- rasanya, ramalan survei dari Jakarta meleset semua.

    Prabowo sangat paham. Delapan lembaga survei mainstream mempublikasikan kemenangan Jokowi dengan selisih sekitar 20 persen.

    -000-

    Seketika saya teringat kisah Bernie Sanders. Ia calon presiden Amerika Serikat dalam pemilu 2016. Kerumunan yang datang setiap kali ia rally ke daerah dan berpidato jauh lebih banyak ketimbang saingan.

    Ketika ia datang ke Washington Square, berkumpul jumlah massa hingga 27 ribu. Ketika ia datang ke New Haven, kerumunan hingga 14 ribu.

    Namun Bernie Sanders bukan saja tidak terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Ia bahkan dikalahkan Hillary Clinton sebagai calon presiden yang harus dipilih oleh Partai Demokrat.

    Kisah banyaknya massa yang kumpul tapi kalah dalam pemilihan bahkan begitu menarik perhatian. Tamara keith mengangkatnya menjadi tulisan, dengan judul Campaign Mistery: Why Don’t Bernie Sander’s Big Rally Lead to Big Wins. Mengapa aneka kunjungan Bernie Sanders yang dipenuhi massa tidak membawanya pada kemenangan.

    Sudah banyak riset yang dibuat soal efek Rally ataupun fenomena Rally. Salah satunya dikemukakan oleh Pakar ilmu politik dari komunikasi dari University of Calfornia.

    Ujarnya jumlah kerumunan yang datang pada calon presiden bukanlah prediktor yang baik untuk mengukur elektabilitas, bahkan popularitas calon. Massa yang datang itu tidak datang secara random, dan tidak bisa menjadi sampel yang baik untuk menggambarkan populasi.

    Massa yang datang itu umumnya dari segmen pemilih tertentu saja yang digerakkan oleh organizers. Penggerak massa itu bisa para aktivis yang militan atau kaum profesional. Keberhasilan mengumpulkan massa yang banyak lebih menunjukkan suksesnya para organizers, bukan cermin elektabilitas calon presiden.

    -000-

    Mengapa kerumunan yang datang dalam kunjungan Prabowo sangat banyak, juga kunjungan Sandiaga Uno, kok kalah dalam riset delapan lembaga survei mainstream?

    Untuk kasus Prabowo dan Sandi, ada dua jawaban. Pertama adalah matematika biasa.

    Katakanlah sebanyak banyaknya yang kumpul dalam kunjungan Prabowo atau Sandi adalah 50 ribu massa. Ini juga sudah jumlah massa yang sangat dilebih- lebihkan.

    Katakanlah sudah terjadi total 500 kali kunjungan ke daerah. Jumlah 500 kalipun dilebih lebihkan. Itu artinya jika Sandi dan Prabowo serentak ke daerah sekali setiap hari, itu sama dengan 250 kunjungan dalam 250 hari.

    Sedangkan 250 hari itu total dari delapan bulan lebih. Sementara kampanye baru berlangsung 4-5 bulan.

    Dengan angka yang dilebih-lebihkan pun, total yang datang dalam Rally Prabowo dan Sandiaga Uno digabung menjadi satu itu sama dengan 50 ribu massa dikali 500 kali itu sama dengan 25 juta massa.

    Sementara total pemilih Indonesia adalah 190 juta. Total 25 juta massa itu hanyalah 14 persen dari total pemilih.

    Sudah dikatakan dalam riset, yang datang pada event Rally itu bukan random yang dapat menjadi gambaran populasi. Bahkan angka yang dilebih-lebihkan itu masih 14 persen.

    Dalam riset di delapan lembaga survei mainstream bahkan perolehan Prabowo lebih besar dari 14 persen, yaitu 30-35 persen. Tapi masih kalah dibandingkan Jokowo yang memperoleh 53-58 persen.

    Dari sisi matematika elementer itu sudah terjawab. Walau kerumunan yang datang banyak tapi belum cukup banyak untuk dibandingkan dengan populasi pemilih. Apalagi jika kita hitung bahwa yang datang pada Rally Prabowo dan Sandi tidak otomatis memilih mereka pula.

    -000-

    Alasan kedua: Yang istimewa dalam aneka Rally Prabowo dan Sandi justru bukan massa yang berkumpul, tapi para aktivis yang menggerakkannya.

    Banyak aktivis yang bekerja bahkan sukarela untuk Prabowo. Dari ragam aktivis, yang paling militan mungkin dari kalangan Reuni 212. Bahkan ketua GP Ansor dan Ketum PPP menyatakan banyak eks HTI berada di belakang Prabowo. Tentu juga FPI. Tentu juga PKS selaku partai pengusung.

    Mengapa aktivis di kubu Prabowo lebih militan? Darimana datangnya militansi itu? Satu jawaban adalah survival politik. Tak ada enerji yang lebih kuat ketimbang yang lahir dari kondisi prihatin, dan berharap agar survive dalam politik, bahkan berkembang.

    Jika anggapan GP Ansor dan Ketum PPP benar, berarti ada banyak aktivis HTI yang ikut menyukseskan Prabowo. Eks anggota HTI, yang mencintai organisasinya, yang meyakini perjuangan, pasti sudah mengembangkan imajinasi.

    Bagi HTI, jika Jokowi terpilih, HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang. Tapi jika Prabowo terpilih, ada harapan yang berbeda.

    Bagi FPI, militansi mereka juga dalam rangka survival politik. Ketum dan Imam besar mereka Habieb Rizieq terasing di Arab Saudi. Jika Jokowi terpilih kembali, susah bagi Rizieq untuk pulang dan tidak diburu petugas hukum. Tapi jika Prabowo menang, bahkan presiden terpilih setelah dilantik akan menjemput Rizieq pulang ke Indonesia.

    Bagi PKS, ini juga masalah survival politik. Jika Jokowi menang, sulit PKS membayangkan PDIP bersedia mengajak PKS bersama dalam pemerintahan. Bahkan Gerindra partainya Prabowo lebih mungkin diajak Jokowi (PDIP) bergabung.

    Bagi PKS, untuk berada dalam kekuasaan eksekutif, tak lain dan tak bukan, Prabowo harus menjadi Presiden.

    -000-

    Masuk di common sense, walau kerumunan yang datang pada Prabowo dan Sandi banyak tapi dalam survei di delapan lembaga survei mainstream Prabowo masih tertinggal.

    Kerumunan tidak menggambarkan elektabilitas. Itu terjadi di Amerika Serikat, Eropa, aneka negara demokrasi karena sudah diriset banyak peneliti. Dan tentu itu berlaku pula untuk kasus Indonesia.

    Lalu bagaimana cara kita mengapresiasi banyaknya kerumunan yang datang? Berilah apresiasi pada organizers yang pandai mengumpulkan mereka. Namun tak perlu mengembangkan harapan seolah itulah kenyataan di kotak suara. Tiada yang lebih menyakitkan daripada harapan palsu, baik untuk kisah cinta ataupun kisah pemilu.😁

    Maret 2019 (sumber: dari WAG)

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/kerumunan-prabowo-lebih-banyak-kok-kalah-di-survei/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Golongan Putih

    Golongan Putih

    Oleh: Franz Magnis Suseno, Rohaniwan; Mantan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

    Istilah ”golput”, singkatan dari golongan putih, menurut Wikipedia, diciptakan tahun 1971 oleh Imam Waluyo bagi mereka yang tak mau memilih. Dipakai istilah ”putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta pemilu kalau tak menyetujui pembatasan pembentukan partai-partai oleh pemerintah Orde Baru.

    Jadi, golput artinya sama dengan menolak untuk memberikan suara. Setiap kali ada pemilu, kemungkinan golput, diperdebatkan. Memang, UU pemilu kita, seperti halnya di mayoritas demokrasi di dunia, tak mewajibkan warga negara harus memilih. Masalahnya: bagaimana penolakan warga negara untuk ikut pemilu harus dinilai?

    Yang sulit disangkal: hasil pemilu legislatif dan pilpres pada 17 April nanti akan krusialbagi masa depan bangsa dan negara. Itu hal serius. Karena itu pertimbangan-pertimbangan berikut juga serius. Jangan harap pendapat berikut akan diajukan secara santun, adem-ayem, baik-baik. Tidak! Saya mau menulis dengan jelas.

    Tentu ada beberapa situasi di mana Anda berhak, barangkali bahkan wajib untuk tak ikut memilih. Misalnya, biaya untuk ikut memilih terlalu mahal karena tempat pemungutan suara (TPS) terlalu jauh dari tempat tinggal Anda, pekerjaan Anda tak dapat diinterupsi, atau Anda harus merawat seseorang yang tak dapat ditinggalkan.

    Untuk alasan seperti itu, yang akan saya tulis tak berlaku bagi Anda. Ada alasan-alasan sah untuk tak ikut memilih. Namun, kalau tak ada alasan yang betul-betul sah dan obyektif seperti, jelas Anda wajib memilih.

    Bukan wajib secara hukum, melainkan wajib secara moral. Kalau Anda, meskipun sebenarnya dapat, tetapi Anda memilih untuk tak memilih atau golput, maaf, hanya ada tiga kemungkinan: Anda bodoh, just stupid; atau Anda berwatak benalu, kurang sedap; atau Anda secara mental tidak stabil, Anda seorang psycho-freak.

    Misalnya Anda menganggap kedua capres sama-sama tak memuaskan. Oke!Namun, itu tak berarti kedua capres adalah sama—dan dua capres sekarang jelas tak sama. Dalam pandangan Anda, dari dua calon ini pasti ada yang kurang baik dan ada yang lebih lagi kurang baik.

    Pastikan agar jangan calon yang Anda anggap lebih kurang baik yang terpilih. Artinya, meski juga tak memuaskan, pilihlah yang lebih baik di antara keduanya. Jangan mendukung yang lebih tidak baik dibanding calon satunya dengan cara abstain! Dalam suatu pemilu, kita tak memilih yang terbaik, melainkan berusaha memastikan yang terburuk jangan terpilih.

    Mencegah yang buruk berkuasa

    Tak ikut memilih karena tak ada calon yang betul-betul sesuai dengan cita-cita Anda adalah, maaf, tanda kebodohan. Antara yang kurang memuaskan dan yang sama sekali tak memuaskan masih ada perbedaan besar. Yang betul-betul buruk adalah: ada yang bersikap ”peduli amat” dengan siapa yang dipilih. Dia tak bersedia ”membuang waktu” dengan repot-repot memilih. Yang dia pikirkan adalah kariernya sendiri. Nasib negara dia tak peduli.

    Itu sikap benalu atau parasit. Dia hidup atas usaha bersama masyarakat, tetapi tak mau menyumbang sesuatu. Kita dengan susah payah berhasil mewujudkan demokrasi di Indonesia, tetapi Anda ”tak peduli politik”. Betul-betul tak sedap! Sikap itu juga bukan tanda kepintaran. Bisa saja hasil pemilihan punya dampak pada karier Anda.

    Ada juga yang tak mau memilih karena kecewa. Misalnya, capres A yang begitu diidam-idamankan ternyata juga punya kelemahan, bukan seratus persen ksatria putih bersinar seperti dibayangkan karena ia ternyata juga mengambil sikap politik yang sangat mengecewakan. Atau, Anda barangkali begitu mengharapkan capres B akan membawa Indonesia ke pantai-pantai baru, tetapi ia ternyata mengambil sikap kompromistis, tak konsekuen seperti Anda harapkan. Maka, karena kecewa, Anda tidak memilih, baik capres A maupun B.

    Anda menggerutu dan golput. Seakan dengan tak ikut memilih, Anda mau menghukum si capres karena ia mengecewakan Anda. Itu pilihan buruk. Bukan hanya karena alasan di atas. Mengambil sikap atas dasar rasa kecewa adalah tanda mental yang lemah. Orang yang mentalnya baik tak akan mengizinkan rasa kecewa memengaruhi keputusannya.

    Kalau Anda menolak Prabowo, pilih Jokowi!, meski Anda kecewa dengan Jokowi. Kalau Anda tak mau Jokowi jadi presiden lagi lima tahun ke depan, pilih Prabowo, meski ia jauh dari harapan Anda! Dua tokoh itulah yang kini tersedia bagi Indonesia. Kenyataan ini harus diterima. Sekali lagi, kita tak memilih yang terbaik, melainkan mencegah yang terburuk berkuasa. Dalam suatu demokrasi kita wajib memberi bagian kita.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/golongan-putih-oleh-franz-magnis-suseno/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Grasak-Grusuk Politik Agama 2019

    Grasak-Grusuk Politik Agama 2019

    Perdebatan menuju tahun politik 2019 menjadi trend perbincangan yang paling tinggi dari level masyarakat awam hingga ke level akademisi dan politisi. Bagaimana tidak, sejak munculnya trend dengan hastag #2019GantiPresiden, polarisasi antara pro dan kontra yang dilatarbelakangi dengan trend politisasi agama sedemikian rupa menguasasi politik praktis hari ini.

    Iming-iming mengusung #2019GantiPresiden, yang terjadi adalah sebuah faksi gerakan politik agama yang serupa terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Satu yang pasti, bahwa kemenangan kelompok yang disebutnya sebagai Gerakan 212 waktu itu, ada semacam arogansi untuk melakukan pemenangan di level nasional (pilpres 2019).

    Tak main-main, gerakan ini pun berujung pada mengkampenyekan hanstag tersebut di seluruh Indonesia. Pola gerakan ini juga berupaya menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah dengan terus-menerus menebar fitnah murahan, bukan kritik yang konstruktif, terhadap pemerintah. Indikasi menguatnya penggunaan kedok agama demi kepentingan ini, terlihat dalam banyak hal, diantaranya adalah penggunaan masjid sebagai markas keberangkatan demonstran, dan juga terlibatnya tokoh-tokoh yang berjubah agama dalam memanfaatkan momentum tersebut.

    Belum selesai soal perang hanstag, muncul lagi suasana baru yang begitu ramai di media massa. Hampir seluruh jagat Indonesia ikut memperbincangkannya, yakni pembakaran bendera berkalimat “Tauhid”, “Lailahaillallah” yang dilakukan oleh oknum GP Anshor. Kendati dalam perpesktif pelaku adalah membakar “Bendera HTI” yang menurut pelaku adalah organisasi terlarang oleh pemerintah, namun aksi tersebut membuat heboh, di tengah-tengah panasnya perpolitikan di Indonesia.

    Meskipun bendera tersebut adalah simbol, namun secara nyata simbol tersebut mampu menggerakkan gelombang massa berupa “Aksi Bela Kalimat Tauhid”. Jika ini tak dilakukan peredaman dan antisipasi, maka aksi Bela Islam yang berjilid-jilid pada Pilkada DKI Jakarta 2017 itu bisa jadi terulang hal yang sama menjelang Pilpres 2019. Lagi-lagi hal semacam ini adalah aksi politisasi agama dalam panggung politik praktis. Agama yang semestinya pada kelas yang paling tinggi, kini telah diperdagangkan oleh para pemuka agama itu sendiri. Agama dipentaskan dalam konstetasi perpolitikan di Indonesia, yang dimana politik adalah tempatnya pergumulan mereka yang nafsu pada kekuasaan.

    Pasca pembakaran bendera Tauhid, muncul lagi adigium bermakna menyindir. Yakni, tampang Boyolali versus Politisi Sontoloyo yang memberi warna spesifik soal potret masyarakat yang terjebak pada makna simbolik, satir memang jauh dari perbincangan politisasi agama tapi paling tidak ini juga menggambarkan tentang wajah Islam pada daerah tertentu dan objek politik tertentu. Keprihatinan politik Indonesia seperti ini yang mesti menjadi diskursus ilmiah, politisasi agama menjadi senjata ampuh melawan pemerintah. Seolah-olah pemerintah tak memberi ruang pada Islam dalam mengembangkan, memajukan, dan meningkatkan taraf kebangsaan kita.

    Mengapa agama menjadi alat dalam berpolitik? Apakah memang dia begitu efektif dalam mendapatkan simpatik publik? Ataukah memang murni demi menjunjung nilai agama itu menjadi ruang kelas yang paling tinggi di perpolitikan Indonesia? Dalam yang liberal seperti di Indonesia, agama hanyalah iming-iming demi mendulang simpati publik. Apalagi Islam disebut-sebut sebagai pemilih 80 persen di Indonesia. Namun, apakah sudah sewajarnyakah Islam yang harusnya berada pada kotak keagungan, begitu kerasnya memperebutkan kekuasaan?

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/grasak-grusuk-politik-agama-2019/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASILI[/btn]

  • Pemilih Muda Butuh Pendidikan Politik Pancasila

    Pemilih Muda Butuh Pendidikan Politik Pancasila

    Ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) sedang memasuki masa kampanye yang berjalan sekitar satu bulan sejak ditetapkan waktu kampanye pada tanggal 23 september 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kunjungan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) sudah sering kita lihat di berbagai media, manuver politik sudah mulai sedikit demi sedikit terlihat.

    Beberapa istilah dan gelar untuk merebut hati para pemilih sesuai segmentasinya masing-masing sudah sering kita dengan antara lain “partai emak-emak” yang dibuat oleh capres-cawapres pasangan nomor urut satu Prabowo-Sandi untuk menggaet pemilih ibu-ibu, gelar “santri post modernisme” yang diberikan kepada Sandiaga Uno juga tidak lepas dari upaya politik untuk menggaet pemilih muslim terutama dikalangan umat muslim ta’at.

    Namun diluar itu semua, upaya saling serang satu sama lain dalam bentuk sindiran juga semakin terasa. Banyak istilah-istilah yang selalu digoreng-goreng oleh masing-masing tim sukses  pasangan calon (timses paslon)  yang saya rasa adalah upaya agar menurunkan tingkat electoral masing-masing capres-cawapres. Istilah Politikus Sontoloyo yang disampaikan Capres Jokowi pada kegiatan pembagian sertifikat tanah di Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2018) tidak luput dari pengamatan lawan politik yang akhirnya dijadikan bahan untuk menjatuhkan presiden jokowi begitu pula dengan statemen “tampang boyolali” yang disampaikan Capres Prabowo Subianto saat pertemuan dengan tim pemenang Prabowo-Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018)  juga bernasib sama bahkan bisa dikatakan lebih berdampak buruk di karenakan beberapa hari setelah statemen itu dikeluarkan beberapa masyarakat Boyolali dan juga Bupati Boyolali, Seno Samodro sampai turun tangan menuntut Prabowo Subianto untuk meminta maaf kepada masyarakat Boyolali.

    Selain itu istilah “Politik Genderuwo”, “Politik Tuyul”, “buta dan budeg”, “Politik Babi Ngepet” masih mengisi berita kontestasi Pilpres. Bagi penulis sendiri istilah yang berupa sindiran-sindiran yang viral hingga hari ini tidak bernilai edukatif sedikitpun terutama dalam upaya pencerdasan politik bangsa. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang tidak mengetahui visi misi serta program-program unggulan, tiap capres-cawapres. Ini juga tidak lepas dari peran dari beberapa media yang terkesan lebih senang memberikan berita yang provokatif dibanding memberitakan gagasan dan ide-ide setiap paslon dalam setiap kampanye capres-cawapres.

    Selama satu bulan lebih berjalannya masa kampanye, kita lebih sering mendengar berbagai macam sindiran dibandingkan gagasan-gagasan setiap paslon capres-cawapres, karena terkesan para timses hanya berusaha mencari-cari kesalahan lawan politik dan memviralkannya  baik di media   cetak, televisi maupun daring. Padahal  sebagai negara dengan Umat Islam terbanyak di Dunia harusnya selalu berusaha menjaga kesantunan dan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 12 : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain”.

    Apalagi pada pemilu 2019 ini pemilih muda menurut data dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang berusia di bawah 35 tahun mencapai 79 juta dan ketika naikkan usia nya menjadi di bawah 40 tahun maka jumlah pemilih muda berada pada jumlah 100 juta orang. Jumlah ini tentunya sangat banyak dan menjadi sangat seksi untuk di jaring oleh para timses masing-masing paslon. Namun jika yang ditampilkan di media selalunya berita yang isinya hanya tentang istilah-istilah yang kurang edukatif dan sindir-menyindir membuat pemilih muda yang masih banyak merasa bahwa politik sangat jauh dari kehidupan mereka akan memilih untuk apatis, padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian yang sangat vital, karena hampir setiap aktivitas tidak lepas dari hasil keputusan politik.

    Sudah seharusnya setiap timses paslon harus mereformasi cara berkampanye mereka, upaya sindir menyindir, menggoreng-goreng istilah yang kurang baik dari setiap paslon harusnya dikurangi kalau bisa dihentikan, mungkin memang sangat aneh saat ini jika berpolitik tanpa adanya sindir menyindir, karena hal itu merupakan hal yang lumrah apalagi dalam momentum besar seperti ini. Tetapi pendidikan politik juga merupakan hal yang penting dalam membentuk iklim demokrasi yang baik. Penulis mengingat beberapa waktu lalu ketika pesilat Indonesia berhasil menoreh mendali emas pada ajang Asian Games menjadi viral karena upaya pesilat yang merangkul kedua capres menjadi tontonan yang menyejukkan.

    Saya melihat bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia sangat cinta akan persatuan dan kekeluargaan dan tugas kita saat ini menjaga agar nilai-nilai persatuan dan kekeluargan tetap terjaga dalam momentum Pilpres tahun ini.

    Sudah saatnya setiap timses dan parpol pendukung dua paslon memberikan pendidikan politik pada generasi emas bangsa, yaitu pendidikan poilitik yang ramah, yang mengajarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan persatuan sehingga semangat pemilih muda untuk berkontribusi dalam perpolitikan semakin tinggi sehingga nuansa persatuan selalu terasa dalam momentum pilpres 2019 ini. Karena pada hakikatnya inilah yang diajarkan oleh Pancasila dalam butiran sila ketiga dan tidak salah jika penulis mengistilahkan poltik seperti ini sebagai Politik Pancasila.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/pemilih-muda-butuh-pendidikan-politik-pancasila/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]