Tag: Soeharto

  • Soeharto, Tabir dan Takbir 1997

    Oleh Selamat Ginting*

    Malam takbiran 1997, ada perhelatan agama dan budaya nasional di titik nol Jakarta, kawasan Monumen Nasional (Monas).

    Presiden Soeharto langsung memimpin gema takbir. Itulah kali pertama ia memimpin acara takbiran secara nasional.

    Media massa meliput secara khusus momentum yang jarang terjadi itu. Adakah tabir di balik acara tersebut? Maka, dibuat tim liputan khusus. Terdiri dari wartawan liputan istana, politik, agama, dan budaya. Saya masuk dalam tim liputan politik. Sekalian buka puasa hari terakhir dan malam takbiran di kawasan Monas.

    Sebagai wartawan politik, teringat istilah saat masih kuliah. Akronim Soeharto bagi aktivis mahasiswa adalah ‘SOEdah  HArus TObat’.

    Benarkah Soeharto mulai mendekati ‘pertobatan’? Artinya, perlahan-lahan membuka tabir ia akan menutup karier kepresidenannya yang lebih dari 30 tahun itu, dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan? Walahuallam. Itu takdir dan hanya Allah yang tahu.

    Sebagai wartawan, saya mengamati bagaimana Soeharto didampingi Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Menteri Agama Prof Dr Muhammad Quraish Shihab, sejumlah anggota kabinet, perwakilan negara-negara sahabat, para tokoh nasional. Tidak ketinggalan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr KH Hasan Basri.

    Soeharto mengenakan baju koko putih, kopiah putih dan sarung. Ia  melantunkan takbir seperti umumnya.

    Allaahu akbar… Allaahu akbar… Allaahu akbar…..

    Laa – ilaaha – illallaahu wallaahu akbar.

    Allaahu akbar walillaahil – hamd. Menegaskan keagungan Tuhan dan bersaksi atas ke-esa-an Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah.

    Jenderal bintang lima itu melantunkannya dengan bibir bergetar. Fokus perhatian utama, tentu saja kepada Pak Harto. Bukan hanya pada saat ia melantunkan takbir, tetapi juga saat ia menabuh beduk.

    Takbir dilakukan secara bergantian Pak Harto, Try Sutrisno, Rhoma Irama, Emha Ainun Najib, KH Zainuddin MZ, Qori senior Muammar Zainal Asykin, dan KH Hasan Basri.

    Kehadiran Rhoma, Emha, Zainuddin, dan Muammar turut menjadi daya tarik massa untuk hadir memenuhi monumen icon ibu kota negara.

    Takbir menjadi lebih syahdu dengan alunan parade beduk yang dibawakan santri-santri dari berbagai daerah.

    KH Hasan Basri dan Rais Aam PBNU KH Ilyas Ruhiyat mengakui  itulah kali pertama selama kepemimpinannya, Pak Harto memimpin langsung acara takbiran.

    Ini kah tanda-tanda tabir dalam waktu tidak lama lagi, ia akan lengser? Begitulah pertanyaan yang berkecamuk dalam diri wartawan politik. Jangan-jangan pada Pemilu 1997, ia tidak akan mencalonkan atau dicalonkan lagi sebagai presiden. Sebab, pada 8 Juni 1997, usianya genap 76 tahun.

    Namun, prediksi-prediksi politik saat itu dikesampingkan terlebih dahulu. Pertanyaan awal yang mengganggu saya, di mana Soeharto yang ‘kejawen’ itu belajar bertakbir dan menabuh beduk?

    Pertanyaan itu secara singkat terjawab mana kala membaca buku otobiografi ‘Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya’ karangan Ramadhan KH dan G Dwipayana. Soeharto ternyata menyelesaikan SMP di sekolah Schakel Muhammadiyah. Di situ ia mulai bersentuhan dengan lembaga ke-Islam-an.

    Selain nuansa politis, acara itu juga kental dengan unsur budaya. Hadirnya ‘raja dangdut’ Rhoma Irama dan ‘kyai kanjeng’ Emha Ainun Najib menjadi magnet tersendiri. Takbir dan zikir penuh warna kesenian nuansa Islami yang tidak monoton. Iringan musik dengan hentakkan dan gamelan yang bertalu-talu membuat Pak Harto tersenyum dan bertepuk tangan.

    Begitu juga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan hafiz Indonesia Muammar ZA, membuat merinding yang mendengarkannya. Terjemahannya membuat pendengar akan menyadari betapa besar keagungan Tuhan dan manusia tak pantas untuk menyombongkan diri. Kekuasaan itu milik Allah dan dengan kehendak-Nya, Ia dapat mengambilnya kapan saja.

    Dubes Saudi Arabia seperti dikutip KH Hasan Basri mengungkapkan Gema Takbir di Monas, baru pertama kalinya terjadi di dunia. Di mana agama dan budaya berpadu begitu indahnya. “Semua khidmat selama mengikuti acara. Pak Harto pun terharu.”

    Ya, semua terharu setelah menyelesaikan ritual wajib keagamaan selama sebulan penuh bagi umat Islam. Semua merindukan kembali menjadi fitri (suci).

    Saya pun menghapus spekulasi politik acara tersebut. Saya buang jauh-jauh kata tabir. Di Monas itu kita sama sebagai Abdullah, abdi Allah. Tak pantas saya menilai orang. Biarlah itu menjadi raport masing-masing insan di akhirat kelak. Kita berdoa dan berbuat yang baik-baik saja.

    Maaf lahir dan batin.

    *) Penulis adalah jurnalis Republika

    (tulisan dimuat pertamakali di republika.co.id, edisi 16 Juni 2018)

  • Quo Vadis 20 Tahun Reformasi

    Oleh: Shiny Ane

    Bulan Mei diidentikkan dengan peringatan reformasi, tonggak perubahan yang meruntuhkan kekuasaan Soeharto. Gerakan massa waktu itu ibarat air bah yang tak terbendung.

    Sejarah saat itu melahirkan kebebasan, melahirkan euforia. Seluruh rakyat Indonesia bersorak soai menyambut hari yang baru, dengan semangat baru, harapan baru, dan cita-cita baru. Tetapi … benarkah?

    Sekarang, bahkan setelah hampir dua dekade kita masih melihat berbagai gelagap sikap menghadapi realitas baru di era baru ini. Seolah apa yang telah dilahirkan oleh sejarah bangsa ini pada dua puluh tahun kebelakang begitu prematur. Banyak pengamat mengatakan bahwa reformasi dianggap gagal.

    Bangsa ini pernah dibuat kaget dengan sebuah rilis penelitian dari Indo Barometer yang memublikasikan hasil survei nasional sepanjang 25 April-4 Mei, yang menyatakan 40,9 persen responden mempersepsikan Orde Baru lebih baik dari Orde Lama dan reformasi. Hanya 22,8 persen yang memilih era Reformasi sebagai yang terbaik.

    Tentu, hasil survei itu menjadi polemik. Mereka yang melihat dari cara pandang skeptis akan memunculkan pertanyaan: benarkah hasil survei itu merefleksikan pandangan umum masyarakat Indonesia?

    Tetapi persoalannya bukan di situ, melainkan pada hal yang lebih substansial, yakni menguatnya gejala kekecewaan masyarakat terhadap kaum elite, baik di kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

    Kekecewaan atas jalannya reformasi bisa kita dari berbagai diskusi di kampus-kampus, hingga warung kopi yang bertajuk Quo Vadis Reformasi…

    Hal lain yang membuat reformasi kita nampak berjalan di tempat adalah politisasi hukum. Proses penegakan hukum menjadi lamban, bahkan terkadang keluar jalur dan masuk di ranah politik.

    Misalnya, rakyat mungkin sudah bosan melihat berbagai kasus hukum yang menguap tanpa alasan jelas. Tindakan korupsi yang dilakukan sejumlah politikus dan pejabat sangat kental dengan ciri permainan politik ketimbang penegakan hukum. Beragam kasus hukum didorong ke permukaan untuk menjadi pembuka sejumlah negosiasi dengan kekuatan lain.

    Korupsi menjadi momok lain bagi jalannya agenda reformasi. Saat ini ada kecenderungan parpol tergerus habis oleh pusaran korupsi para elite yang ada di dalamnya. Budaya korupsi ini kian melembaga karena parpol harus bertarung di pemilu dan pilkada yang sangat mahal.

    Ongkos demokrasi elektoral sangat tinggi akibat politik yang tak berbasis kinerja, melainkan hanya berupa transaksi menjelang pemilu. Konsekuensinya, politikus dan parpol harus bergerilya, bahkan kerap menjadi “drakula” untuk megisap banyak sumber finansial, agar bisa bertahan di medan pertempuran yang panjang dan melelahkan dan masih banyak maslah lainnya.

    Lantas bagaimana kemudian kita akan melihat Indonesia kedepan dalam momentum 20 tahun reformasi esok?

    Oleh karenanya, dalam rangka memperingati 20 tahun reformasi ini, kami selaku kelompok generasi muda yang masih mempunyai cita-cita panjang ke depan untuk mengawal bangsa ini, mengundang bapak/ibu sekalian untuk membincangkan kembali agenda reformasi melalui sebuah penerbitan antologi esai sosial-politik bersama.

    Sehingga, kita saat ini dapat melihat dengan jelas dan terang sebenarnya, masalahnya dengan data-data yang lebih tajam, dan bagaimana kita mesti menyikapi 20 tahun reformasi ini. “Quo Vadis 20 Tahun Reformasi: Dari mana mau ke mana?” (aw)