Oleh : Hasyemi Faqihudin*
Fluktuasi angin sepoy pilkada serentak, semoga tak menjadi pemenang masuk angin. Berawal bisa menempati duduk di kursi rentetan pemimpin daerah ialah hasil dari buah janji yang mengguyur di pilkada serentak 15 februari 2017. Kontestasi sengit dalam pilkada serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota menjadi lembaran baru dalam tugas teman teman atau adik adik BEM se Nusantara dan alumni BEM se Nusantara.
Menyoroti sejumlah rapot merah kinerja pemerintah di setiap daerah. Sub koordinasi Alumni mahasiswa BEM se Nusantara dari sabang hingga mmerauke yang melaporkan di 7 provinsi dalam jalinan group komunikasi secara effektif menghasilkan instrumen bahwa mendorong pemprov agar mentuntaskan pekerjaan rumah yang belum direalisasikan. Tetapi, tak lepas dari janji yg terurai yang harus dijalankan.
Dilansir dalam sebuah website resmi yang dikeluarkan KPU, Pilkada Aceh dilaksanakan untuk menentukan satu gubernur dan 20 bupati/wali kota. Data yang dikeluarkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Aceh mencapai 3.431.582 orang. Quick count mencatat dalam persaingan sengit hasil di bilik suara, paslon Irwandi dan nova lebih unggul dari pertahana tarmizi machsal. Perolehan 10.709 suara untuk irwandi menjadikan persiapan irwandi menuntaskan pekerjaan yang krusial di pemprov aceh.
Selain merealisasikan ucap janji kesejahteraan rakyat aceh, irwandi harus dapat menyelesaikan diantaranya pembangunan yang diagendakan pada RPJMD 2012-2017, seperti pembangunan membantu pembangunan infrasturktur di aceh utara misalnya waduk krueng keureuto, daerah irigasi krueng pase. Selanjutnya Irigasi jambo aye, pembangunan jalan cut meutia, Lubuk Tilam hingga Samarkilang, perbatasan bener meriah, dan lainnya. Apalagi menjadi isu strategis adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi, infrastruktur dasar irigasi yang kompleks, jalan dan jembatan masih banyak dalam kondisi rusak parah, kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan belum memenuhi standar dan maraknya pengguna narkoba, tingginya kasus HIV dan masih ditemukan kasus gizi buruk di sejumlah wilayah aceh.
Menurut data yang dihimpun, capaian pembangunan bidang ekonomi, laju inflasi terkendali dari ditargetkan pada 2015 sebesar 4,00 persen dan realisasinya sebesar 2,44 persen. Juga pekerjaan yg belum rampung melanjutkan pembangunan jalan lingkar di wilayah itu yang menjadi urat nadi perekonomian penduduk di Simeulue. Ditargetkan jalan lingkar akan tuntas dibangun pada 2017 mendatang. tetapi hasil belum maksimal. Pertanyaan nya dimana kesungguhan pemprov aceh?
Kemudian bergeser ke bangka belitung, provinsi kepulaan ini memiliki sumber daya alam yang indah, namun keindahan itu tak pernah dimiliki oleh pemprov dalam kinerjanya. Data melansir dari web quick count secara resmi, Paslon Yurson Ihza-Yusroni Yazid, memperoleh 19.2% di Nomor Urut 2 (dua). Pasangan Rustam Irwansyah, perolehan suara: 24.45% di Nomor Urut 3 (tiga). Cagub-Cawagub Hidayat Arsani-Sukirman. Hasilnya: 18.46%
Nomor Urut 4 (empat). Sedangkan Erzaldi-Fatah. mendapat suara sebesar 37.9%. Artinya erzaldi dalam gelombang tenang daripada rival paslon yang lainnya. Pesta pora cukuplah ditangguhkan bagi erzaldi cs, sebab amanah lebih dipikul sangat berat dan akan dipertanggung jawabkan. Saat ini ekonomi yang melanda bangka belitung merupakan terendah ketiga se Sumatera, yakni 3,5%, posisi dua terendah lainnya yaitu Aceh 2,9% dan Riau 2,0%.
Perkembangan makro ekonomi regional perekonomian Babel triwulan I- 2016 tumbuh melambat 3,30% dibandingkan triwulan sebelumnya 4,2% (yoy). Artinya pengamat memprediksi apabila babel terus melambat reg perekonomian maka akan terjadi kemerosotan yang signifikan dan tajam. Padahal dengan destinasi wisata yg limpah ruah, timah dan aset sumber daya alam dll seharusnya pemprov babel dapat mengelola aset dengan baik. Maka ini diantara tugas pemprov selain tugas tugas krusial lainya dari sektor infrastruktur, sosial, pendidikan dll.
Bergeser ke serambi madinah, ditengah provinsi sulawesi utara dan sulawesi tengah yaitu provinsi gorontalo. Hasil hitung cepat quick count pemilihan gubernur provinsi Gorontalo yang digelar Indikator Politik Indonesia menempatkan pertahana Rusli Habibie-Idris Rahim paling unggul diantara tiga kandidat, dengan perolehan suara 50,65%. Sementara itu dua pasangan lain, yakni Hanna Hasanah Fadel – Tonny S Junus meraup 26,07% dan Zainuddin Hasan – Adnan Dambea memperoleh 23,27%. Namun jangan sangka, dibalik rusli kembali menduduki bangku gubernur. Ternyata tugas sebelumnya yang diemban tak sepenuhnya dijalankan sesuai janji sejak 5 tahun kebelakang. Melirik dari sektor pendidikan, kualitas saat ini sangat memprihatinkan. Ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dari tahun kemarin tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo yang rendah.
Menurut pemerhati pendidikan yang juga manta presiden mahasiswa unv gorontalo bahwa Program “Pendidikan Gratis” milik Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 belum mampu memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan kualitas SDM rakyat Gorontalo, Program ini barangkali hanya mampu memberikan kesempatan belajar bagi sebagian masyarakat Gorontalo, serta tidak menjamin peluang kerja apalagi peningkatan hidup masyarakat itu sendiri. Maka selain dari sektor pendidikan, masih lumrah dan eksplisit tugas yang belum
dijalankan rusli selama menjabat gubernur tahun lalu. Belum lagi sekarang yang kian ditambah guyuran janji. Yang terpenting penting masyarakat terus mengkawal jalannya pemerintahan di pemprov gorontalo.
Pesta demokrasi pun kian sengit di provinsi sulawesi barat, padahal kita ingat sejak beberapa tahun terakhir, telah tercatat sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang menyeret pejabat esselon II di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tercatat Provinsi Sulawesi Barat pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan sebagai provinsi baru pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Luas wilayah 16,796.19 km² dan beribukota di Mamuju, memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar di bidang pertanian dengan semua subsektornya, termasuk perut buminya kaya dengan berbagai jenis barang tambang. Tetapi provinsi tergolong muda ini, marak merajarelanya koruptor dini yang tertangkap tangan yaitu diantaranya Mereka diantaranya, Mantan Kepala Biro keuangan, Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Mantan Kepala Dinas PU; hingga 2 kali diproses hukum, Mantan Kepala
Dinas PU, Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Mantan Kepala Dinas Perkebunan, Mantan Tenaga Ahil Pemprov, Mantan Direktur Rumah Sakit Regional. Ladanv korupsi yang besar sejatinya masyarakat perlu waspada dan mengkawal jalannya pemerintah rancu tsb. Maka perlu kini sulbar mereboisasikan birokrasi yang bersih dan mensejahterakan rakyat.
Berikut adalah hasil quick count Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat versi lembaga survei polmark Indonesia:
1. Suhardi Duka – Kalma Katta: 34,08 %
2. Salim S. Mengga – Hasanuddin Mashud : 26,19 %
3. Ali Baal Masdar – Enny Anggraeni Anwar: 39,73 %.
Paslon kuat yang akan menggawangi sulawesi barat yang akan memimpin suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%). Menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselsesaikan. Infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan penanganan marak terjadinya korupsi di birokrasi yang patut dikawal dan diawasi oleh masyarakat luas.
Tak luput yang kita bahas daerah yang memiliki potensi gas yang besar, pertambangan emas yang megah dan sumber saya alam yang melimpah ruah yaitu papua dan papua barat. Namun kita lirik sejenak ramai nya pilkada yang berpusat di kota sorong yaitu papua barat. Kesejahteraan masih jauh dirasakan oleh masyarakat, padahal potensi mensejahterakaan rakyat diatas potensi kekayaan alam yang hebat. Pendidikan bermutu semakin jauh dari kelompok miskin, situasi inilah sedang dialami oleh warga pedalaman Papua Barat. Mereka masih sulit mengakses pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Pemprov pun tak pantas menyudutkan pemerintah pusat, dan pemerintah pusat pun kurangnya perhatian kondisi di papua barat hingga merauke. Yang terjadi adalah membangun sesuatu yang menjadi kepentingan pemerintah namun bagian itu tidak dirasakan oleh masyarakat di papua barat, misalnya rehab gedung, meningkatkan sarana prasarana pejabat hingga sebenarnya sampai sekarang rakyat papua dan papua barat yang menjadi korban. Disudut pelosok desa masih ada yang belum menikmati listrik 24 jam. Ada juga daerah pelosok belum ada listrik sama sekali. Ini menjadi tugas besar yang harus diemban. Dan juga isu pelanggaran ham yang lemah dalam investigasi.hingga berlalunya pilkada serenak, tidak menjadi hanya benak popularitas tapi bagiamana memperbaiki kondisi kerakyaatan di papua dan papua barat. Di jayapura dan lainya di sekitar tembagapura pun kini sedang berjalan pilkada kota dan kabupaten. Namun quick count mencatat pemilihan Gubernur Papua Barat Adalah sebagai berikut:
1. Dominggus Mandacan – Mohamad Lakotani : 69%,
2. Irene Manibuy – Abdullah Manaray : 24,73%
3. Stepanus Malak – Ali Hindom : 6,93%.
Sehingga siapapun yang menduduki kepemimpinan nanti, maka harus siap menyapu bersih masalah di papua dan papua barat.
Tak lengkap rasanya sorak pora penuh politis dan sensi di pusat ibukota DKI Jakarta. Peningkatan infrastrukur tak menjamin kestabilan ekonomi rakyat merata kekalangan kaum bawah, masih marak pengemis dan pengamen dijakarta akibat sempitnya lowongan pekerjaan, apalagi banjir yang tak kunjung usai, desas desus permainan proyek MRT. Ditambah macet yang tiada tara. Tercatat dalam tahun ini 13 ribu kendaraan bermotor, dan 6 ribu mobil menghujani ibukota jakarta dalam prediksi pengamat transportasi. Bahkan kemacetaan panjang ini membuat kerugian ekonomi sampai diangka triliyunan rupiah. Dan masih banyak masalah kompleks yang tak kunjung usai. 3 paslon melaju licin dalam kontrak politik dan umbar janji di setiap sudut ibu kota, namun hasil dalam quick count mencatat ahok djarot 42,9% dan anies sandi 40,2% yang akan bertarung memperebutkan tugas DKI dalam 5 tahun kedepan. Sungguh pekerja dan pengangguran akan dapat menilai kinerja yang semestinya diemban.
Tak lepas aktivis pun menyoroti pilkada untuk memilih jawara banten, dahulu yang mendampingi atut sebagai gubernur, pasca tejeratnya kasus korupsi. Rano karno artis terkenal si doel anak betawi mencalonkan diri dalam pergulatan pilkada pemprov banten. Namu kali ini rivalnya pemain lama yang juga mantan walikota tangerang yaitu wahidin halim yang secara percaya diri menyanggupi mengatasi masalah di wilayah banten. Padahal dahulu wahidin memperoleh rapot merah atas kemimpinan tahun lalu. Begitu pula rano karno yang belum sempat menetaskan masalah kemiskinan di sekitat banten. Kasus terakhir yang didesak BPK RI Pemprov Banten belum menyelesaikan 45 persen temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2005 hingga 2015. Oleh karena itu, BPK RI Perwakilan Banten meminta pemprov segera menuntaskan temuan-temuan tersebut agar tidak terakumulasi pada tahun-tahun berikutnya. permasalahan aset tetap yang menjadi pengecualian (dalam LHP BPK 2015) agar segera diselesaikan. Artinya marak validitasi birokrasi di pemprov banten masih rancu, sehingga apabila banten banyak yang memberikan rapot merah oleh masyarakat, maka jelas dari beberapa sektor riil yang berhubungan masyarakat masih jauh dari kesejahteraan. misal lemahnya ekonomi kerakyatan, tata kelola daerah, kemiskinan merajarela hingga tak berkualitasnya jaminan pendidikan.
Kiranya pilkada di 7 provinsi ini mampu menggawangi kota kabupaten. Begitu pula di kota kabupaten lain yang tidak ada pemilihan di tingkat gubernur dan wagub, yaitu dari jawa barat ada cimahi, tasik, dan kab.bekasi dari provinsi lampung ada pilkada lampung barat, di sulawesi utara ada bolaang mongondow dan sejumlah kota kabupaten lainnnya harus memberikan kerja nyata dalam mengemban amanah. Misal di bolaang mongondow masih rendah stabilnya ekonomi kerakyatan padahal memiliki aset sumber daya alam yang hebat. Filosofi plato menyebutkan politik merupakan cara untuk menghasilkan kebaikan atau kesejahteraan dalam komunitas negara.
Semoga senantiasa perubahan melalui pilkada serentak 2017 menjadikan bahwa tanggung jawab bukan sekedar disaat sebelum pilakada untuk memperoleh hati rakyat, tetapi menjalankan amanah sebagai prinsip dasar. Tidak ada lagi mencederai hati rakyat dengan maraknya korupsi anggaran yang seharusnya di distribusikan untuk kesejahteraan rakyat.
Dan berharap dengan issu permainan aktor politik dibalik kasus jambore mahasiswa kemarin, maka baiknya pertemuan BEM se Nusantara dan Alumni BEM Nusantara dapat membuka pertemuan mengubah stigma karena mahasiswa sebagai agent of change and sosial control.
*Penulis adalah : Mantan Koordinator DKI Jakarta BEM se Nusantara) Periode 2013 – 2014, Pimpinan Koordinator DKI Perhimpunan Akartapura (Mahasiswa Aceh – Jakarta – Papua), Mantan Ketua Umum BEM Komunikasi Unv. Mercu Buana Jakarta Periode 2013 – 2014