Tag: Kemiskinan

  • Orang-Orang Kaya Yang Mengaku Hidupnya Makin Sulit

    Orang-Orang Kaya Yang Mengaku Hidupnya Makin Sulit

    Oleh: Rhenald Kasali*

    Sambil senyum-senyum saya membaca keluh kesah kawan-kawan saya. Meski hidupnya enak, rumah besar, ada mobil, pesta pernikahan anaknya wah, bahkan ada yang memelihara hewan-hewan mahal, tetapi tak semua merasa makin kaya. Perhatian saya justru pada teman-teman yang “merasa makin miskin.”

    Well, tak ada yang mengatakan kini kehidupan jauh lebih enak. Namun, ada konsekuensi dari keinginan kita yang menuntut perubahan, apalagi ini era disrupsi.

    Di sisi lain, saat tatanan ekonomi dunia chaos, selalu ada energi besar yang memicu kreativitas, bahkan mencuri kemenangan. Persis seperti tim Indonesia dalam Asian Games 2018 ini. Sometimes you win and sometimes you learn.

    Kembali ke kawan-kawan tadi. Dalam WA grup. Sama seperti Anda, kami juga membahas segala “kesulitan.” Tapi belakangan saya sering bertanya, orang kaya, kok merasa hidupnya susah?

    Suka Mengatasnamakan Rakyat

    Akhirnya saya mulai sungguhan melakukan riset. Persis seperti waktu kuliah S-3. Saya kelompokkan mereka berdasarkan tempat tinggal dan simbol-simbol kekayaan yang mereka pamerkan.

    Saya juga menelisik apakah mereka punya “calling” sosial atau tidak, semisal kontribusi dalam pendidikan, kesehatan, atau pembinaan anak-anak muda yang motifnya bukan kekuasaan atau kelompok identitas, melainkan yang altruistik, dengan ketulusan.

    Saya lakukan analytics kata-kata kunci yang sering sekali mereka ucapkan. Memakai semacam big data.

    Ternyata kata-kata negatif, benci pada keadaan, justru banyak dikeluarkan oleh mereka yang hidupnya, maaf, kering-kerontang atau yang terbiasa mengedepankan identitas kelompok. Padahal, sekali lagi, mereka tidak miskin.

    Sayangnya, mereka juga mudah dihasut kebencian, padahal Tuhan sudah pernah memberi kesempatan sebagian mereka untuk berkuasa menjadi pejabat atau pemimpin.

    Dan yang lebih menarik lagi, mereka yang merasa hidupnya tambah susah itu, selalu terkait dengan kata “rakyat.”

    Maksud saya, mereka sering sekali mengatasnamakan rakyat. “Rakyat hidup semakin sulit,” “harga-harga yang harus dibayar rakyat terus melambung,” “daya beli turun.” Dan akhirnya “Rakyat di desa hidup merana, pekerjaan sulit.”

    Mereka membuat rakyat merasa lebih susah, padahal rakyat yang dimaksud itu harus diajarkan keluar dari perangkap kepindahan (the great shifting), supaya usahanya kembali pulih dan ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi.

    Setiap kali melihat “rakyat susah” mereka ikut susah, tetapi hatinya tak tergerak sama sekali untuk mengulurkan bantuan, selain kata-kata.

    Sementara teman-teman saya yang justru berjiwa sosial, tidak sekalipun mengatasnamakan rakyat.

    Hartanya Naik

    Pergunjingan pun beralih ke soal harta. Sebab sewaktu nilai rupiah terdesak, kawan-kawan saya yang merasa susah itu menawarkan asetnya untuk dijual. Ya rumah, apartemen, tanah, bahkan barang-barang tertentu.

    Sama seperti Anda, saya berpikir mereka sedang butuh uang (BU), “pasti harganya turun.” Ternyata mereka berkata lain. “Tidak dong. dollar naik, harga tanah dan bangunan juga naik dong.” Ternyata mereka tidak sedang BU, tetapi mencari keuntungan juga.

    Saya semakin terkesima saat membaca Twitter yang dikirim seorang anak muda tentang besarnya kekayaan calon-calon presiden dan wakil presiden. Ternyata sama saja. Besar harta mereka setahun terakhir ini naik fantastis. Tetapi dalam pernyataannya, mereka selalu mengatasnamakan rakyat dan merasa hidup di sini semakin susah.

    “Rada ngga nyambung,” sergah anak muda yang menulis itu di Twiter.

    The Empty Raincoat

    Hampir 20 tahun lalu, saat dunia mulai mengenal internet, Prof Charles Handy mengajak kita “making sense of the future.” Ya, mengendus masa depan. Ia menyebut fenomena ini sebagai the empty raincoat. Sebuah perasaan yang berbeda dengan realitas yang ada.

    Wajar bahwa orang-orang bingung, selalu membuat kebingungan. Kalau mereka tak kontrol mulutnya dan kebijaksanaan tak datang menemui hari tuanya, maka kesusahan akan menjadi sahabat teman-teman dan bangsanya. Sesungguhnya, orang yang banyak mengeluh adalah orang yang dikeluhkan teman-temannya.

    Ini disindir Handy dalam Paradox of Riches. Tentu orang yang semakin kaya (secara ekonomi) merasa lebih punya kontrol dan maunya lebih dan lebih banyak lagi. Tetapi celakanya, ada semakin banyak harta yang tak bisa dimiliki orang berada pada harga berapa pun.

    Ekonom menyebut hal itu sebagai public goods, dan untuk menikmatinya kita harus berbagi tempat (sharing space) dengan orang lain. Anda bisa membeli mobil, tapi jalanannya harus berbagi dengan orang lain.

    Ketika perekonomian membaik dan daya beli naik, semua orang bisa memilikinya. Kini Anda harus berbagi kemacetan, bahkan ada kalanya tak bisa dipakai karena aturan ganjil-genap. Anda tak bisa membeli kelancaran lalu lintas berapa pun besarnya uang Anda selain berbagi hari dan mau diatur.

    Udara dan air bersih, lingkungan yang aman, politik yang menenteramkan, masyarakat yang tidak pemarah, dan seterusnya juga sama saja.

    Paradox of Poverty

    Kini teknologi semakin memudahkan. Bekerja dari rumah misalnya. Dulu keduanya dibentangkan oleh jarak dan waktu. Jadi banyak yang bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih sedikit (working less time). Tetapi, kini ada tuntutan untuk bekerja serba cepat. Bekerja dari rumah berarti tak punya waktu juga karena begitu banyak yang harus dan bisa dikerjakan. Pusing, bukan?

    Tetapi, masih ada yang lebih paradox. Ini soal bagaimana kaum superkaya memaknai arti kemiskinan? Maksud saya, kalau tak pernah hidup melarat lalu ujug-ujug bisa menjadi presiden atau wakilnya, benarkah mampu membuat program yang meaningful untuk memberantas kemiskinan?

    Saya beri contoh saja Donald Trump yang superkaya itu. Sama seperti politisi-politisi kaya Indonesia yang menjual kemelaratan (poverty) dan “penderitaan rakyat” sewaktu kampanye, Trump membekukan Obama Care yang pro poor. Tetapi di lain pihak, Trump justru mengusir para imigran miskin dan menurunkan pajak perusahaan-perusahaan besar dari 35 persen menjadi 21 persen.

    Saya semakin tertegun ketika membaca buku Homo Deus yang ditulis profesor Yuval Noah Harari: A Brief History of Tomorrow. Ia mengingatkan:

    “Saat negara-negara terfokus mengentaskan kemiskinan, kita menemukan pembunuh terbesar umat manusia. Bukan lagi kurang gizi, penyakit menular atau terorisme, melainkan gula.”

    Ada paradoks antara eating too little (yang mengakibatkan kurang gizi) vs eating too much (yang mengakibatkan diabetes dan obesitas).

    Science telah turut mengatasi banyak masalah kaum papa. Di Indonesia, dengan program dana desa yang generous kita menyaksikan telah ada lebih dari 100.000 km jalan desa. Penyakit-penyakit menular pun cepat diberantas.

    Tetapi, tiga pembunuh terbesar manusia Indonesia menurut survei yang dilakukan oleh Balitbangkes (Sample Registration Survey) adalah diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Ketiganya, konon banyak diderita kelompok kaya. Bukan kaum miskin.

    Di sisi lain, ditemukan realitas bahwa komplain besar terhadap layanan BPJS Kesehatan, ternyata bukan dari kaum miskin, melainkan kelas menengah yang malas bayar iuran. Mereka lebih mengedepankan hak ketimbang kewajibannya. Bisa dibayangkan, masa depan layanan yang generous ini kalau kelak negara dipimpin orang kaya seperti Trump.

    Begitulah kita menyaksikan sebagian orang-orang kaya yang merasa hidupnya semakin sulit. Mereka komplain apa saja, mulai dari ganjil-genap, jalan yang jauh di bandara, parkir yang padat, demo yang dilarang, sampai tadi itu: kok hidup jadi lebih susah?

    *Penulis adalah Akademisi dan praktisi bisnis yang juga guru besar bidang Ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sejumlah buku telah dituliskannya antara lain Sembilan Fenomena Bisnis (1997), Change! (2005), Recode Your Change DNA (2007).

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/orang-orang-kaya-yang-mengaku-hidupnya-makin-sulit/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Kemiskinan Sebagai Salah Satu Dampak dari Korupsi di Indonesia, Benarkah?

    Oleh : Maharani 

    Sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi. Indonesia cukup dilirik di berbagai negara-negara  di dunia terutama negara maju seperti USA dan China, dengan pertumbuhan penduduk yang cukup banyak yang menurut CIA Factbook Tahun 2016 indonesia menduduki urutan ke empat dengan jumlah penduduk 258.316.051 jiwa, luas wilayah 1.904.569 km, dan  rasio 3,5 % dari jumlah penduduk di dunia. Demokrasi tentu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi meskipun secara harfiahnya ia berbeda subtansi namun saling terkait sebagai bukti bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan politik untuk mengarahkan ekonomi suatu negara. Namun lagi-lagi kebijakan fiskal yang mampu menentukan bagaimana pertumbuhan ekonomi kedepannya.

    Menurut Jan-Erik Lane &Svante Ersson dalam bukunya “Ekonomi politik Komporatif” mengatakan bahwa salah satu faktor-faktor ekonomis yang mempengaruhi kepolitikannya yaitu : “ hipotesis Rezim (regime hypotesis) yang berpendapat bahwa kestabilan institusi-institusi dalam demokrasi disuatu negara dipengaruhi atau dikondisikan oleh tingkat kelimpahannya. Rezim demokrasi hanya akan bertahan di negara-negara kaya, sehingga GDP per kapita menentukan kelanggenan demokrasi dalam hal demokratisasi dan pertumbuhan tidak terlepas dari pembangunan sosio ekonomi, dan pembangunan politik, dalam konsep ini Indonesia termasuk kaya dalam hal Sumber daya Alam namun Ironisnya tingkat pendidikan, kesehatan, nilai tukar masih cukup memprihatinkan apalagi ketika kita melirik kesenjangan ekonomi termasuk kemiskinan sangat mengkhawatirkan.

    Pada tahun 2016, misalnya pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5.5 persen dengan proporsi penduduk miskin sebanyak 17.7 persen atau sebanyak 37.17 juta penduduk dari total penduduk Indonesia. Data ini jika benar memang jauh lebih baik dibandingkan pada saat Indonesia mengalami krisis multidimensi tahun 1997/1998. Pada tahun ini jumlah penduduk miskin mencapai angka 33 persen pada akhir tahun 1998 ( Hardjono et. al., 2010). Sejak tahun 2002, proporsi penduduk miskin terus menunjukkn penurunan dari 18.2 persen menjadi 15.4 persen pada tahun 2008.

    Namun sejak tahun 2008 setelah terjadi krisis ke empat (krisis keuangan global), kemampuan kuantitatif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin nyaris tidak banyak perbedaanya pertahun. Persentase tingkat penurunan kemiskinan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 hanya mampun menurunkan proporsi kemiskinan hanya sebesar atau kurang dari 1 persen. Bahkan pada tahun 2015, julah penduduk miskin absolut justru bertambah sebesar 860 ribu orang, dari 11.22 pesen menjadi 11.25 persen (BPS, 2015).

    Fakta kuantitatif rendahnya kemampuan menurunkan persentase penduduk miskin tersebut barangkali akan semakin parah jika kita melihat kondisi kualitatifnya. Hal ini karena kemiskinan bukan sekedar persoalan angka statistik belaka, tetapi terkait dengan kualitas kehidupan manusia. Barangkali apa yang dikatakna Bank Dunia (1993) dan Bruno (1994) bahwa “If GDP Grows at 5 percent, the poverty gap will decline, on average, by 10 percent a year” tampaknya juga tidak terjadi pada tahun-tahun fiscal pasca krisis keuangan global.

    Padahal, anggaran pengentasan kemiskinan harus meningkat. Pada tahun 2011, misalny, anggaran kemiskinan yaitu sebesar Rp. 96,1 triliun diperuntukkan antara lain untuk penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin), pemberian beasiswa pada masyarakat miskin, kredit usaha rakyat (KUR) dan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Kemudian, anggaran ini membengkak lagi menjadi Rp. 109,2 triliun pada tahun 2012, Rp 124.0 triliun pada tahun 2013, Rp. 137,7 triliun pada tahun 2014 dan menjadi Rp. 137,6 triliun pada tahun 2015 (Bappenas, 2015). Ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan bukan satu-satunya cara dalam menghapus kemiskinan. Jika tidak hendak untuk mengatakan ada yang salah dalam upaya kita mengentaskan kemiskinan.

    Menurut Thee Kian Wie Kemiskinan masih menghantui Indonesia. Thee Kian Wie seperti di kutip koleganya Tom McCawley (2014) menyatakan : “Indonesia has a lot of problems, he often said, but the biggest is mass poverty “. The solution, he argued, was a lot of foreign investment, new factories and then tweaking of policy to ensure just outcomes. Maka dari itu solusi yang paling berpengaruh selain invetasi asing, industri adalah perubahan kebijakan, tentu regulasi ini tidak terlepas dari aktor-aktor politik para regulator dalam menentukan perubahan kebijakan tersebut. Sehingga dampak dari kebijakan itu salah satunya adalah sejauh mana perubahan ekonomi baik dalam kuantitatif maupun kualitatif.

    Korupsi bukan hal baru lagi di Indonesia, bahkan pada masa orde lama antara tahun 1951-1956 sudah mulai terjadi mulai diangkat koran lokal, korupsi bukan hanya karena pelanggaran hukum, namun juga sekedar suatu kebiasaan. Bahkan tindakan korupsi Proses penyebaran korupsi tersebut disebut dengan continous imitation (peniruan korupsi berkelanjutan). Proses ini bisa terjadi tanpa disadari oleh masyarakat. Dalam keluarga misalnya, seringkali orang tua tanpa sengaja telah mengajarkan perilaku korupsi kepada anaknya. Meskipun sebenarnya orang tua tidak bermaksud demikian, namun kita tidak boleh lupa bahwa anak adalah peniru terbaik, mereka meniru apapun yang dilakukan oleh orang-orang dewasa disekitarnya.

    Korupsi menurut Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Meskipun ada lembaga Independen yang memberantas korupsi sebut saja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun bukan berarti tidak ada campur tangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Campur tangan pemerintah tersebut adalah mengawasi berjalannya segala aktifitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sehingga pemerintah mampu mengawasi kinerja KPK atau sebaliknya KPK dijadikan alat politik. Dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar.

    Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Sehingga dampak dari korupsi adalah perputaran uang tidak berjalan dipasaran karena hanya sebagian golongan (oligark) yang tergolong kaya sehingga ini menjadi peluang untuk memperluas kesenjangan ekonomi.

    Kesenjangan ekonomi tidak terlepas dari perputaran uang yang tidak berjalan atau bisa dikatakan pengendapan uang dari para aktor oligark bahkan ada para pelaku koruptor yang menjadi investor diluar negeri, sehingga perputaran ekonomi dalam negeri dan nilai mata uang semakin terjepit ditengah persaingan mata uang asing yang berputar di luar negeri, sehingga akan menjadi peningkatan kesenjangan ekonomi khususnya kelas menengah kebawah Bahkan studi Bank Dunia baru-baru ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menguntungkan warga terkaya 20 persen, tetapi 80 persen populasi tertinggal di belakang. Diperkirakan sekitar 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Bahkan, satu persen terkaya di Indonesia menguasai separuh lebih atau tepatnya 50.3 persen dari kekayaan di negeri ini (Kompas, 11 Desember 2015).

    Penuli adalah: (Political Science Faculty, Political Economy Concetration, National University of Indonesia)