JURNALsuaradewan

Tag: Pilkada

  • Pilkada Yang Berkualitas Melahirkan Pemimpin Yang Berkualitas

    Tulisan ini menyambung dari apa yang ditulis oleh penulis Asriyon Roza, “PADANG BUTUH PEMIMPIN KUAT DAN BERKARAKTER”. Untuk mewujudkan itu tentu bukan hal yang mudah. Perlu dilihat berbagai aspek antara lain seperti tingkat kualitas pemilih yang minim dari pendidikan politik, media yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan wawasan politik masyarakat dan Peran serta Fungsi penyelenggara Pilkada sebagai penjaga dan penjamin berlangsungnya proses politik dan demokrasi yang jujur dan berkeadilan.

    Lembaga penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kato Padang dan Panwaslih sedini mungkin harus menunjukan keserius dan untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang mencerdaskan masyarakat pemilih. Penyelenggara harus mampu berdiri ditengah. Penyelenggara harus menjaga kode etik dan independensinya sebagai wasit yang menegakan nilai-nilai keadilan demokrasi.

    Sangat naif sekali dalam sebuah proses perhelatan demokrasi dapat terwujudnya Pilkada yang berkulitas kalau penyelenggara tidak mampu menunjukan komitmennya menjadi wasit yang berdiri diatas keadilan demokrasi. Hal ini menjadi jamak disetiap perhelatan Pilkada selalu terjadi sengketa. Mulai dari tahap penetapan pasangan calon saja telah ada indikasi yang dapat disematkan kepada penyelengara tidak berada pada posisi yang mengedepankan fair play seperti yang terjadi pada Pilkada di beberapa kabupaten kota seperti Aceh Barat Daya, Buton, Jayapura dan lain-lain. Yang berujung masuknya keranah sengketa hukum dan di DKPP kannya komsioner KPU beserta Panwaslih.

    Tentu kita berharap penyelenggaraan Pilkada kota Padang jauh lebih baik dari apa yang telah terjadi kalau dibandingkan kabupaten kota lainnya. Seluruh tahapan dan verifikasi pasangan calon harus benar-benar dilakukan untuk mencegah adanya praktek-praktek curang dalam tahapan pencalonan. Pilkada adalah pintu gerbang untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Peran dan fungsi penyelenggara sangat vital dalam menjaga itu semua.

    Telah menjadi rahasia umum bahwa setiap proses penyelenggaraan Pilkada tidak terlepas dari praktek-praktek politik uang. Semua pihak yang berkepentingan tentu akan bermain dalam tahapan-tahapan tertentu. Hal ini pastinya tidak terlepas dari adanya kepentingan bisnis yang terkait dengan kebijakan yang dibuat nantinya. Komitmen atau janji menjadi sesuatu yang harus di bayar lunas dikemudian hari. Belum lagi mahar yang harus dibayar oleh pasangan calon untuk mendapatkan dukungan partai politik. Praktek-praktek seperti itu tentunya telah mencedrai proses demokrasi yang dilandasi prinsip-prinsip kejujuran dan akuntabel.

    Melibatkan KPK

    Untuk menjamin agar tidak terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam proses demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada, dalam hal ini KPUD dan Panwaslih harus menggandengan Komisi Pemberantaskan Korupsi (KPK). KPK harus hadir dalam setiap tahapan untuk mencegah sedini mungkin praktek-praktek yang dapat menjadi benih terjadinya korupsi. Tentunya hal ini sejalan dengan fungsi KPK untuk melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pidana korupsi dikemudian hari. Tidak dapat di pungkuri telah banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK setelah menjabat posisi Walikota dan Bupati.

    Seperti disalah satu forum diskusi yang pernah penulis ikuti dimana salah seorang penyelenggara komisioner KPUD mengungkapkan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Pilkada sebagian besar dimenangkan melalui praktek Money Politic. Dia mengatakan praktek Money Politic ini menurutnya seperti hantu atau bau kentut tercium tapi tidak terlihat. Saya pikir ini hanya sebagai bentuk pernyataan atas ketidak beraniaanya dalam mencegah itu semua. Seakan akan ada aspek pembiaran oleh penyelenggara tersebut. Penulis berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi dalam penyelenggaraan pilkada Kota Padang dimana ada komitment dan keinginan semua elemen untuk mewujudkan proses perhelatan politik di Kota Padang nantinya berjalan dengan jujur, adil dan akuntabel untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas dan terpilihkan pemimpin yang berkualitas dalam hal ini kuat dan berkarakter.

  • Kota Padang Butuh Pemimpin Kuat dan Berkarakter

    Oleh: Asriyon Roza, SE.Ak., CA., M.Si*

    Dinamika politik Pilkada Kota Padang terus menggeliat. Beberapa calon terus bermunculan. Mulai dari politisi, birokrat, incumbent, profesional, aktivis dan lain-lain. Tentunya masyarakat tidak mempersoalkan latar belakang dari kandidat yang bermunculan.

    Hari ini Kota Padang membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan perubahan besar terhadap seluruh lini, sehingga perubahan itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Sudah beberapa kali pergantian Walikota Padang pasca reformasi namun tidak terlalu terlihat perubahan yang mendasar dari Kota Padang. Kecuali pembangunan Fisik yang terlihat tambal sulam.

    Memang ada beberapa perbaikan yang terlihat seperti Pantai Muara Padang, Pasar Raya yang dulu semrawut pasca gempa 2009 kini sedikit mulai tertata, dan mungkin ada perbaikan juga pada Pasar Lubuk Buaya. Namun pada konteks lain masih banyak yang belum terbenahi. Kota Padang sudah seperti Jakarta dimana pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan yang cukup parah. Seperti sepanjang jalan menuju Basko. Dan bahkan sekarang bertambah ke jalan Khatib Sulaiman akibat dibangunnya pusat perbelanjaan komersil yang disinyalir pembangunannya melanggar RT/RW. Dan itu terlihat dari adanya beberapa gugatan yang dilakukan oleh masyarakat dan LSM.

    Asriyon Roza

    Pembangunan pusat perbelanjaan di Khatib Sulaiman itu kurang mempetimbangkan dampak terhadap masyarakat. Seharusnya Pemerintah Kota Padang membenahi dulu infrastuktur jalan di daerah khatib tersebut sehingga kemacetan dapat diatasi sedini mungkin. Sangat terlihat sekali pembangunan itu kurang terencana dengan baik entah target apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Padang saat ini.  Biarlah dipulangkan kepada masyarakat untuk menilainya.

    Belum lagi persoalan terminal yang tidak jelas keberadaannya. Saluran drainase yang tidak tertata dengan baik sehingga di beberapa tempat kalau hujan terjadi genangan air. Bahkan di daerah by pass sering sekali terjadi banjir besar yang disebabkan belum adanya saluran pembuangan air, ditambah posisi badan jalan telah berada diatas rumah penduduk di sekitar jalan tersebut. Belum lagi keluhan yang dirasakan oleh masyarakat pinggiran kota yang minim perhatian Pemko Kota Padang. Mereka merasakan belum mendapatkan perhatian dan sentuhan pembangunan yang berarti terutama terhadap perbaikan infrastruktur jalan.

    Selanjutnya dari sisi perbaikan nilai-nilai moral di tengah masyarakat juga minim mendapatkan perhatian yang menimbulkan keresahan sebagian masyarakat Kota Padang. Hal ini tidak terlepas dari berkembangnya pusat-pusat hiburan, hotel, musro (tempat karoeke), tenda-tenda pendek di daerah pantai dan juga rumah-rumah maksiat di daerah Bungus yang hilang timbul. Dan baru-baru ini yang cukup menghebohkan dengan terbitnya surat dari Rektor Universitas Andalas (UNAND) yang menolak mahasiswa-mahasiswi LGBT.

    Terbitnya surat itu tentu bukan tanpa alasan, sudah pasti pihak Rektorat UNAND tahu bahwa LGBT di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang sudah pada tahap meresahkan. Terhadap hal-hal ini tidak terdapat langkah dan tindakan kongkrit dari Pemerintah Kota Padang.

    Berbagai tantangan sudah terlihat di depan mata tentunya Kota Padang harus berbenah dengan cepat. Kota Padang butuh pemimpin yang kuat dan berkarakter. Jelas rekam jejaknya, bersih diri dari isu-isu yang terkait kasus korupsi dan tindakan-tindakan yang berbau amoral. Karena dari pemimpin yang berkarakter dan kuat itulah semua persoalan tersebut bisa diatasi. Dan tentunya peran aktif masyarakat juga harus dilibatkan.

    Pemimpin yang kuat dan berkarakter itu tentunya pemimpin yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus didorong aktif untuk mewujudkan setiap perubahan. Pemimpin Kota Padang kedepan harus memiliki orientasi sebagai pelayan publik, karenanya Infrastruktur layanan publik harus dibenahi sesuai kebutuhan yang bernilai guna dan tepat guna sehingga penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

    Dalam beberapa dekade kepemimpinan Kota Padang, sangat dirasakan kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan kota. Masyarakat agak cenderung individualis. Kehidupan gotong royong semakin terasa asing. Sangat jauh berbeda dahulunya apa yang kita rasakan. Dimana setiap minggu masyarakat bahu membahu bergotong royong membersihkan lingkungan, seperti membersihkan selokan, membersihkan masjid, dan lain-lain. Hari ini hal-hal seperti itu semakin sulit ditemukan.

    Perubahan ini tidak terlepas dari minimnya kemampuan pemimpin dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat terkadang dipandang oleh pemimpinnya sebagai objek pembangunan. Inilah yang harus di rubah kedepan oleh pemimpin kota Padang. Hal itu bisa terwujud dengan tampilnya pemimpin yang kuat dan berkarakter.

    Semoga saja masyarakat Kota Padang dapat mewujudkan dan memilih pemimpin yang kuat dan berkarakter itu. Tanpa itu Kota Padang akan jalan di tempat dan tertinggal dibandingkan daerah lain yang hari ke hari terus berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat mendasar bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.

    * Penulis adalah Sekretaris Sekolah Politik Nasional (SPN) ICMI 2016

  • Ketika Lembaga Survei Menghitung Suara

    Oleh : Hasyemi Faqihudin*

    Fluktuasi angin sepoy pilkada serentak, semoga tak menjadi pemenang masuk angin. Berawal bisa menempati duduk di kursi rentetan pemimpin daerah ialah hasil dari buah janji yang mengguyur di pilkada serentak 15 februari 2017. Kontestasi sengit dalam pilkada serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota menjadi lembaran baru dalam tugas teman teman atau adik adik BEM se Nusantara dan alumni BEM se Nusantara.

    Menyoroti sejumlah rapot merah kinerja pemerintah di setiap daerah. Sub koordinasi Alumni mahasiswa BEM se Nusantara dari sabang hingga mmerauke yang melaporkan di 7 provinsi dalam jalinan group komunikasi secara effektif menghasilkan instrumen bahwa mendorong pemprov agar mentuntaskan pekerjaan rumah yang belum direalisasikan. Tetapi, tak lepas dari janji yg terurai yang harus dijalankan.

    Dilansir dalam sebuah website resmi yang dikeluarkan KPU, Pilkada Aceh dilaksanakan untuk menentukan satu gubernur dan 20 bupati/wali kota. Data yang dikeluarkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Aceh mencapai 3.431.582 orang. Quick count mencatat dalam persaingan sengit hasil di bilik suara, paslon Irwandi dan nova lebih unggul dari pertahana tarmizi machsal. Perolehan 10.709 suara untuk irwandi menjadikan persiapan irwandi menuntaskan pekerjaan yang krusial di pemprov aceh.

    Selain merealisasikan ucap janji kesejahteraan rakyat aceh, irwandi harus dapat menyelesaikan diantaranya pemba­ngunan yang diagendakan pada RPJ­MD 2012-2017, seperti pembangunan membantu pembangunan infrasturktur di aceh utara misalnya waduk krueng keureuto, daerah irigasi krueng pase. Selanjutnya Irigasi jambo aye, pembangunan jalan cut meutia, Lubuk Tilam hingga Samarkilang, perbatasan bener meriah, dan lainnya. Apalagi menjadi isu strategis adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi, infrastruktur dasar irigasi yang kompleks, jalan dan jembatan masih banyak dalam kondisi rusak parah, kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan belum memenuhi standar dan marak­nya pengguna nar­koba, tingginya kasus HIV dan masih ditemukan kasus gizi buruk di sejumlah wilayah aceh.

    Menurut data yang dihimpun, capaian pembangunan bidang ekono­mi, laju inflasi terkendali dari ditar­getkan pada 2015 sebesar 4,00 persen dan realisasinya sebesar 2,44 persen. Juga pekerjaan yg belum rampung melanjutkan pembangunan jalan lingkar di wilayah itu yang menjadi urat nadi perekonomian penduduk di Simeulue. Ditargetkan jalan lingkar akan tuntas dibangun pada 2017 mendatang. tetapi hasil belum maksimal. Pertanyaan nya dimana kesungguhan pemprov aceh?

    Kemudian bergeser ke bangka belitung, provinsi kepulaan ini memiliki sumber daya alam yang indah, namun keindahan itu tak pernah dimiliki oleh pemprov dalam kinerjanya. Data melansir dari web quick count secara resmi, Paslon Yurson Ihza-Yusroni Yazid, memperoleh 19.2% di Nomor Urut 2 (dua). Pasangan Rustam Irwansyah, perolehan suara: 24.45% di Nomor Urut 3 (tiga). Cagub-Cawagub Hidayat Arsani-Sukirman. Hasilnya: 18.46%
    Nomor Urut 4 (empat). Sedangkan Erzaldi-Fatah. mendapat suara sebesar 37.9%. Artinya erzaldi dalam gelombang tenang daripada rival paslon yang lainnya. Pesta pora cukuplah ditangguhkan bagi erzaldi cs, sebab amanah lebih dipikul sangat berat dan akan dipertanggung jawabkan. Saat ini ekonomi yang melanda bangka belitung merupakan terendah ketiga se Sumatera, yakni 3,5%, posisi dua terendah lainnya yaitu Aceh 2,9% dan Riau 2,0%.
    Perkembangan makro ekonomi regional perekonomian Babel triwulan I- 2016 tumbuh melambat 3,30% dibandingkan triwulan sebelumnya 4,2% (yoy). Artinya pengamat memprediksi apabila babel terus melambat reg perekonomian maka akan terjadi kemerosotan yang signifikan dan tajam. Padahal dengan destinasi wisata yg limpah ruah, timah dan aset sumber daya alam dll seharusnya pemprov babel dapat mengelola aset dengan baik. Maka ini diantara tugas pemprov selain tugas tugas krusial lainya dari sektor infrastruktur, sosial, pendidikan dll.

    Bergeser ke serambi madinah, ditengah provinsi sulawesi utara dan sulawesi tengah yaitu provinsi gorontalo. Hasil hitung cepat quick count pemilihan gubernur provinsi Gorontalo yang digelar Indikator Politik Indonesia menempatkan pertahana Rusli Habibie-Idris Rahim paling unggul diantara tiga kandidat, dengan perolehan suara 50,65%. Sementara itu dua pasangan lain, yakni Hanna Hasanah Fadel – Tonny S Junus meraup 26,07% dan Zainuddin Hasan – Adnan Dambea memperoleh 23,27%. Namun jangan sangka, dibalik rusli kembali menduduki bangku gubernur. Ternyata tugas sebelumnya yang diemban tak sepenuhnya dijalankan sesuai janji sejak 5 tahun kebelakang. Melirik dari sektor pendidikan, kualitas saat ini sangat memprihatinkan. Ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dari tahun kemarin tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo yang rendah.

    Menurut pemerhati pendidikan yang juga manta presiden mahasiswa unv gorontalo bahwa Program “Pendidikan Gratis” milik Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 belum mampu memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan kualitas SDM rakyat Gorontalo, Program ini barangkali hanya mampu memberikan kesempatan belajar bagi sebagian masyarakat Gorontalo, serta tidak menjamin peluang kerja apalagi peningkatan hidup masyarakat itu sendiri. Maka selain dari sektor pendidikan, masih lumrah dan eksplisit tugas yang belum
    dijalankan rusli selama menjabat gubernur tahun lalu. Belum lagi sekarang yang kian ditambah guyuran janji. Yang terpenting penting masyarakat terus mengkawal jalannya pemerintahan di pemprov gorontalo.

    Pesta demokrasi pun kian sengit di provinsi sulawesi barat, padahal kita ingat sejak beberapa tahun terakhir, telah tercatat sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang menyeret pejabat esselon II di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tercatat Provinsi Sulawesi Barat pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan sebagai provinsi baru pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Luas wilayah 16,796.19 km² dan beribukota di Mamuju, memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar di bidang pertanian dengan semua subsektornya, termasuk perut buminya kaya dengan berbagai jenis barang tambang. Tetapi provinsi tergolong muda ini, marak merajarelanya koruptor dini yang tertangkap tangan yaitu diantaranya Mereka diantaranya, Mantan Kepala Biro keuangan, Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Mantan Kepala Dinas PU; hingga 2 kali diproses hukum, Mantan Kepala
    Dinas PU, Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Mantan Kepala Dinas Perkebunan, Mantan Tenaga Ahil Pemprov, Mantan Direktur Rumah Sakit Regional. Ladanv korupsi yang besar sejatinya masyarakat perlu waspada dan mengkawal jalannya pemerintah rancu tsb. Maka perlu kini sulbar mereboisasikan birokrasi yang bersih dan mensejahterakan rakyat.

    Berikut adalah hasil quick count Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat versi lembaga survei polmark Indonesia:
    1. Suhardi Duka – Kalma Katta: 34,08 %
    2. Salim S. Mengga – Hasanuddin Mashud : 26,19 %
    3. Ali Baal Masdar – Enny Anggraeni Anwar: 39,73 %.

    Paslon kuat yang akan menggawangi sulawesi barat yang akan memimpin suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%). Menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselsesaikan. Infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan penanganan marak terjadinya korupsi di birokrasi yang patut dikawal dan diawasi oleh masyarakat luas.

    Tak luput yang kita bahas daerah yang memiliki potensi gas yang besar, pertambangan emas yang megah dan sumber saya alam yang melimpah ruah yaitu papua dan papua barat. Namun kita lirik sejenak ramai nya pilkada yang berpusat di kota sorong yaitu papua barat. Kesejahteraan masih jauh dirasakan oleh masyarakat, padahal potensi mensejahterakaan rakyat diatas potensi kekayaan alam yang hebat. Pendidikan bermutu semakin jauh dari kelompok miskin, situasi inilah sedang dialami oleh warga pedalaman Papua Barat. Mereka masih sulit mengakses pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Pemprov pun tak pantas menyudutkan pemerintah pusat, dan pemerintah pusat pun kurangnya perhatian kondisi di papua barat hingga merauke. Yang terjadi adalah membangun sesuatu yang menjadi kepentingan pemerintah namun bagian itu tidak dirasakan oleh masyarakat di papua barat, misalnya rehab gedung, meningkatkan sarana prasarana pejabat hingga sebenarnya sampai sekarang rakyat papua dan papua barat yang menjadi korban. Disudut pelosok desa masih ada yang belum menikmati listrik 24 jam. Ada juga daerah pelosok belum ada listrik sama sekali. Ini menjadi tugas besar yang harus diemban. Dan juga isu pelanggaran ham yang lemah dalam investigasi.hingga berlalunya pilkada serenak, tidak menjadi hanya benak popularitas tapi bagiamana memperbaiki kondisi kerakyaatan di papua dan papua barat. Di jayapura dan lainya di sekitar tembagapura pun kini sedang berjalan pilkada kota dan kabupaten. Namun quick count mencatat pemilihan Gubernur Papua Barat Adalah sebagai berikut:

    1. Dominggus Mandacan – Mohamad Lakotani : 69%,
    2. Irene Manibuy – Abdullah Manaray : 24,73%
    3. Stepanus Malak – Ali Hindom : 6,93%.

    Sehingga siapapun yang menduduki kepemimpinan nanti, maka harus siap menyapu bersih masalah di papua dan papua barat.

    Tak lengkap rasanya sorak pora penuh politis dan sensi di pusat ibukota DKI Jakarta. Peningkatan infrastrukur tak menjamin kestabilan ekonomi rakyat merata kekalangan kaum bawah, masih marak pengemis dan pengamen dijakarta akibat sempitnya lowongan pekerjaan, apalagi banjir yang tak kunjung usai, desas desus permainan proyek MRT. Ditambah macet yang tiada tara. Tercatat dalam tahun ini 13 ribu kendaraan bermotor, dan 6 ribu mobil menghujani ibukota jakarta dalam prediksi pengamat transportasi. Bahkan kemacetaan panjang ini membuat kerugian ekonomi sampai diangka triliyunan rupiah. Dan masih banyak masalah kompleks yang tak kunjung usai. 3 paslon melaju licin dalam kontrak politik dan umbar janji di setiap sudut ibu kota, namun hasil dalam quick count mencatat ahok djarot 42,9% dan anies sandi 40,2% yang akan bertarung memperebutkan tugas DKI dalam 5 tahun kedepan. Sungguh pekerja dan pengangguran akan dapat menilai kinerja yang semestinya diemban.

    Tak lepas aktivis pun menyoroti pilkada untuk memilih jawara banten, dahulu yang mendampingi atut sebagai gubernur, pasca tejeratnya kasus korupsi. Rano karno artis terkenal si doel anak betawi mencalonkan diri dalam pergulatan pilkada pemprov banten. Namu kali ini rivalnya pemain lama yang juga mantan walikota tangerang yaitu wahidin halim yang secara percaya diri menyanggupi mengatasi masalah di wilayah banten. Padahal dahulu wahidin memperoleh rapot merah atas kemimpinan tahun lalu. Begitu pula rano karno yang belum sempat menetaskan masalah kemiskinan di sekitat banten. Kasus terakhir yang didesak BPK RI Pemprov Banten belum menyelesaikan 45 persen temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2005 hingga 2015. Oleh karena itu, BPK RI Perwakilan Banten meminta pemprov segera menuntaskan temuan-temuan tersebut agar tidak terakumulasi pada tahun-tahun berikutnya. permasalahan aset tetap yang menjadi pengecualian (dalam LHP BPK 2015) agar segera diselesaikan. Artinya marak validitasi birokrasi di pemprov banten masih rancu, sehingga apabila banten banyak yang memberikan rapot merah oleh masyarakat, maka jelas dari beberapa sektor riil yang berhubungan masyarakat masih jauh dari kesejahteraan. misal lemahnya ekonomi kerakyatan, tata kelola daerah, kemiskinan merajarela hingga tak berkualitasnya jaminan pendidikan.

    Kiranya pilkada di 7 provinsi ini mampu menggawangi kota kabupaten. Begitu pula di kota kabupaten lain yang tidak ada pemilihan di tingkat gubernur dan wagub, yaitu dari jawa barat ada cimahi, tasik, dan kab.bekasi dari provinsi lampung ada pilkada lampung barat, di sulawesi utara ada bolaang mongondow dan sejumlah kota kabupaten lainnnya harus memberikan kerja nyata dalam mengemban amanah. Misal di bolaang mongondow masih rendah stabilnya ekonomi kerakyatan padahal memiliki aset sumber daya alam yang hebat. Filosofi plato menyebutkan politik merupakan cara untuk menghasilkan kebaikan atau kesejahteraan dalam komunitas negara.
    Semoga senantiasa perubahan melalui pilkada serentak 2017 menjadikan bahwa tanggung jawab bukan sekedar disaat sebelum pilakada untuk memperoleh hati rakyat, tetapi menjalankan amanah sebagai prinsip dasar. Tidak ada lagi mencederai hati rakyat dengan maraknya korupsi anggaran yang seharusnya di distribusikan untuk kesejahteraan rakyat.

    Dan berharap dengan issu permainan aktor politik dibalik kasus jambore mahasiswa kemarin, maka baiknya pertemuan BEM se Nusantara dan Alumni BEM Nusantara dapat membuka pertemuan mengubah stigma karena mahasiswa sebagai agent of change and sosial control.

    *Penulis adalah : Mantan Koordinator DKI Jakarta BEM se Nusantara) Periode 2013 – 2014, Pimpinan Koordinator DKI Perhimpunan Akartapura (Mahasiswa Aceh – Jakarta – Papua), Mantan Ketua Umum BEM Komunikasi Unv. Mercu Buana Jakarta Periode 2013 – 2014

  • Pilkada Bukan Bencana Demokrasi

    Oleh: Mulawarman Hannase

    Beberapa saat lagi, masyarakat indonesia akan melaksanakan hajat demokrasi, Pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta. Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mencoba menganalisa dinamika Pilkada dengan menggunakan teori ‘perspektif’. Kata ‘perspektif’ dalam filsafat modern berarti sudut pandang yang bersumber dari pengalaman visual, empirik dan nonempirik yang mempengaruhi cara berfikir dan perilaku. Arti sederhananya, ‘perspektif’ adalah ‘sudut pandang’. Dengan demikian, perilaku dan pilihan-pilihan hidup yang ditempuh oleh manusia sangat dipengaruhi oleh ‘perspektif’nya. Semua orang pasti mempunyai pengalaman yang berbeda-beda sehingga pilihan-pilihan hidupnya pun akan beranega ragam.

    Katherine Miller dalam bukunya Communication Theories: Perspectives, Process and Contexts melihat betapa besar pengaruh ‘perspektif’ dalam perilaku dan pola interaksi seseorang. Oleh karena itu, dengan memahami sudut pandang yang digunakan orang lain, maka semakin mudah kita memahami dan menerima sikap dan perilakunya. Mari kita coba menjelaskan kontestasi politik di DKI Jakarta saat ini dengan menggunakan teori ‘perspektif’.

    Di sini, penulis tidak akan menganalisa bagaimana ‘perspektif’ para politisi dan partai-partai politiknya dalam kontestasi demokrasi. Sudah pasti, mereka pasti memihak dan justeru bisa mengambil keuntungan dari kegaduhan yang terjadi. Yang perlu dijelaskan di sini adalah bagaimana seharusnya civil society menyikapi sebuah kontestasi politik sehingga mereka tidak menjadi korban kegaduhan.

    Primordialisme dan Leadership
    Sebagaimana kita saksikan, telah terjadi gesekan yang sangat tajam dalam proses Pilkada DKI Jakarta kali ini. Caci-maki, olok-olok, ujaran kebencian setiap hari menghiasi halaman-halaman media sosial yang kita akses. Intimidasi, intervensi dan gerakan saling melaporkan ke pihak yang berwajib menjadi pemberitaan yang setiap hari kita konsumsi. Tentu suasana ini sangat mengganggu dan mongoyak-oyak kondisi kebatinan kita. Fenomena di atas terjadi karena manusia di Jakarta bahkan di Indonesia saat ini secara keseluruhan sangat keras dalam menggunakan dan mempertahankan persepektifnya, khususnya dalam menyikapi proses demokrasi yang sedang berjalan di ibu kota.

    Pertama-tama, yang paling problematik dalam kontestasi politik yang kita rasakan di ibu kota saat ini adalah masalah religio-centrism (sudut pandang agama). Ini sebenarnya juga termasuk dalam isu primordialisme. Bagi sebagian besar penganut agama, preferensi dalam memilih figur pemimpin adalah berdasarkan doktrin agamanya. Bukan hanya bagi pemeluk agama tertentu saja, tetapi bagi semua pemeluk agama. Ketika seseorang atau kelompok mempunyai pilihan figur seiman, mereka cenderung memilih berdasarkan asas kesamaan iman tersebut. Apakah ini salah dan bertentangan dengan demokrasi? Tentunya tidak. Dalam konsep demokrasi, setiap orang bebas memilih jalan atau sebuah keputusan selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Apalagi, kalau pilihannya itu dikaitkan dengan doktrin ketaatan terhadap agamanya. Ini sama sekali tidak melanggar konstitusi. Sudut pandang agama dalam hal ini tentunya sah-sah saja.

    Yang menjadi dilematis dalam isu yang kita bahas ini bahwa seorang yang tampil dalam kontestasi politik tersebut berasal dari kelompok agama minoritas. Pada titik inilah isu agama sangat kuat mewarnai konstestasi itu. Muncullah kemudian sentimen agama antara mayoritas dan minoritas. Belum lagi isu-isu yang berkaitan dengan etika, sopan santun dan tatakrama bagi figur calon pemimpin. Intinya, agama merupakan salah satu perspektif bagi seseorang dalam menentukan pilihan dan dukungan dalam sebuah kontenstasi politik.

    PIlkada Serentak 2017
    Pilkada Serentak 2017

    Selanjutnya, isu personal branding juga mempunyai peran penting dalam sebuah kontestasi demokrasi. Seperi dijelaskan sebelumnya, ada kelompok yang selalu menonjolkan isu agama tapi banyak juga yang tidak. Mereka itulah yang hanya membatasi sudut pandangnya pada aspek-aspek yang berkaitan kualitas leadership. Yang menjadi penilaian baginya adalah sejauh mana figur yang berkompetisi, mumpuni dalam hal kepemimpinan. Bagaimana track record yang dimiliki, apakah ia jujur, bersih, berpihak ke rakyat kecil, anti korupsi dan kriteria-kriteria lainnya, itulah yang menjadi referensinya dalam memilih.

    Apakah mereka bukan orang-orang beragama? Jelas, mereka adalah orang beragama karena Indonesia tidak mengakui eksistensi orang yang tidak bertuhan (ateis). Hanya saja, mereka lebih suka melihat dari sudut pandang kualitas kepemimpinan sang figur daripada  latar belakang agamanya.

    Selain itu, isu etnisitas (kesukuan) juga kerap menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan dalam sebuah kontestasi politik. Dalam sebuah proses sebelum memasuki kontestasi politik, isu etnisitas merupakan komponen yang perlu dipertimbangkan dan dirumuskan secara matang. Komponen Jawa, luar Jawa, Betawi, Sunda dan lainnya kerap menjadi pertimbangan dalam mengusung pemimpin nasional. Bahkan, hal ini terjadi juga dalam demokrasi di DKI Jakarta. Kenapa ini penting, karena sistem demokrasi terbuka menganut pendekatan kuantitatif. Siapa yang mempunyai pendukung dan pemilih yang paling banyak niscaya ia akan memenangkan kontestasi. Dengan demikian, menggunakan sudut pandang etnisitas dalam kontestasi politik adalah hal yang lumrah dan bukanlah sesuatu yang aneh.

    Ada pula kelompok masyarakat yang terlalu sederhana dalam menyikapi kontestasi politik. Sebagai contoh, ada tiga orang ibu-ibu di wilayah padat penduduk, di sebuah gang sempit ditanya tentang calon gubernur DKI Jakarta. Ibu pertama mengatakan, “saya memilih nomor 1 karena orangnya muda dan ganteng”. Ibu kedua menjawab, “Saya memilih nomor 2 karena kulitnya putih dan bersih”. Ibu ketiga juga menjawab, “Saya pilih nomor 3 karena hidungnya mancung mirip orang Arab”.

    Dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta yang menjadi sorotan nasional bahkan internasional sekarang ini, apakah salah ketika memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan preferensi agama, leadership, etnisitas dan isu primordialisme lainnya? Tentunya tidak salah selama tidak melakukan pemaksaan terhadap orang lain. Jadi sesungguhnya, isu SARA (suku, agama dan ras) tidak bisa terpisahkan dalam setiap kontestasi politik terbuka. Hanya saja, isu SARA tidak boleh nenjadi bahan kampanye dan menjadi alat pemaksaan bagi orang atau kelompok lain. Pemakasaan inilah yang sesungguhnya melanggar konstitusi.

    Bagaimana Seharusnya?

    Semestinya tidak perlu terjadi gesekan keras di tengah masyarakat kita ketika memahami teori ‘perspektif’ ini. Namun pada kenyataanya, hanya sedikit orang yang bisa menggunakan pandangan yang komprehensif dalam memilih. Kalaupun dia berusaha mengguanakan perspektif yang luas, ujung-ujungnya akan mengerucut pada salah satu ‘perspektif’ seperti yang dijelaskan di atas. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak menghargai pilihan orang lain, karena sudut pandanglah yang menggiring orang untuk memilih, sedangkan sudut pandang tersebut ke-berbedaan-nya  bersifat niscaya.

    Sebagai pemilih yang baik, perspektifnya harus luas sehingga tidak picik memandang perpedaan dan tidak terlalu sederhana menilai calon pemimpin. Sedangkan bagi seoarang calon pemimpin yang ingin masuk dalam kontestasi politik, hendaknya terlebih dahulu membangun kualitas dirinya. Ketika pemimpin itu agamanya bagus, leadershipnya kuat, track record-nya jujur dan bersih, etika dan komunikasinya santun maka dilihat dari segala ‘perspektif’ manapun dia nampak menarik.

    Ketika mayoritas pemilih ‘perspektif’nya luas dan calon pemimpinnya menarik dalam semua ‘perspektif’, maka kontestasi politik itu menjadi sangat menyenangkan dan benar-benar menjadi pesta demokrasi, bukan bencana demokrasi.

    Penulis:
    Dosen Filsafat dan Agama Program Pascasarjana PTIQ Jakarta.