JURNALsuaradewan

Tag: Presiden Jokowi

  • Sedih Kebangsaan Digerogoti Paham Radikal, Dosen UGM Kirim Surat Pada Presiden

    JAKARTA, SUARADEWAN.com – Karena sedih dan khawatir paham kebangsaan NKRI yang terus digerogoti oleh paham dan kaum radikal, dosen Fakultas Teknik dan Sekolah Pascasarjana UGM, Bagas Pujilaksono, mengirimkan surat rekomendasi pada Presiden Jokowi mengenai langkah mengatasi hal itu.

    Berikut redaksi surat tersebut yang diterima suaradewan.com.

    Kepada Yth,

    Presiden RI, Ir. Joko Widodo

    c/o Bapak Teten Masduki

    Kepala Staf Kepresidenan RI

    Bina Graha Jl. Veteran 16, Jakarta Pusat

    Hal: Menjaga Keutuhan NKRI dan Pancasila

    Dengan hormat,

    Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

    N a m a                  : ir. Bagas PUJILAKSONO, M.Sc., Lic.Eng., Ph.D.

    Pekerjaan             : Dosen Fakultas Teknik dan Sekolah Pascasarjana UGM

    Alamat Kantor   : Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta 55281

    Bersama dengan ini menyampaikan rasa kesedihan, kekhawatiran dan kecemasan akan keutuhan NKRI dan Pancasila dari bahaya politik radikal agama.

    Saya memohon bapak Presiden berkenan melindungi para pelajar dan mahasiswa Indonesia dari bahaya faham sesat radikal agama di sekolah dan kampus.

    Mereka adalah generasi penerus. Negara harus hadir dan bertanggung jawab penuh menyelamatkan anak bangsa.

    Saat ini sekolah-sekolah negeri dan universitas negeri termasuk UGM begitu sangat radikal, intoleran, menggerogoti Ideologi Negara Pancasila, dan keutuhan NKRI.

    Radikalisasi di Sekolah dan Universitas harus segera dihentikan.

    Negara harus tegas dan keras soal Pancasila dan NKRI.

    Kebebasan berpolitik bagi warga negara bukan berarti boleh menyentuh Ideologi Negara Pancasila dan menggerogoti keutuhan NKRI.

    Saya mengusulkan sebagai berikut:

    1. Presiden mengeluarkan Kepres soal larangan pelaksanaan kebebasan berpolitik dengan cara menggerogoti Ideologi Negara Pancasila dan memecah belah keutuhan NKRI. Dan sekaligus menegaskan kembali, bahwa Pancasila sebagai Ideologi Negara, dan NKRI harga mati. Ini amat sangat urgen. Kepres ini menjadi payung hukum bagi TNI-Polri untuk bertindak tegas, jika perlu tindakan represif. Dalam hal ini Presiden Jokowi harus lebih banyak berperan sebagai Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan, sehingga nuansa politiknya minimal.
    2. Kurikulum pendidikan kulikuler dan ekstrakulikuler di sekolah-sekolah negeri dari TK hingga SMA harus berwawasan kebangsaan. Pancasila dan NKRI harus kembali digaungkan pada anak bangsa secara konsisten dan berkesinambungan dengan latar belakang pengetahuan sejarah yang memadahi. Bangsa uang besar adalah bangsa yang mau menghargai sejarah perjuangan bangsanya. Awasi dengan ketat guru-guru agama di sekolah yang begitu jahatnya telah menyusupkan faham sesat radikal agama ke anak bangsa.
    3. Benahi manajemen perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri, termasuk UGM, untuk fokus pada kegiatan akademik. Penggunaan fasilitas Negara di kampus-kampus oleh civitas akademika harus diutamakan untuk kegiatan akademik, bukan untuk kegiatan politik radikal agama yang ujung-ujungnya justru menggerogoti eksistensi NKRI.
    4. Awasi kegiatan-kegiatan di Masjid, jangan sampai Masjid yang mustinya jadi tempat ibadah, justru malah jadi tempat menebar kebencian antar anak bangsa dan sarang penjahat Negara.
    5. Negara secara riil harus memberdayakan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam tengahan.
    6. Secara Teknis, Presiden Jokowi terlebih dahulu harus mencopot Mendikbud dan Menristek Dikti, karena kedua orang ini jelas-jelas telah melakukan politik pembiaran.

    Terimakasih.

    Yogyakarta, 2017-05-02

    Hormat saya,

    (Ir. Bagas PUJILAKSONO, M.Sc., Lic.Eng., Ph.D.)

  • PILKADA BRUTAL! (Surat Terbuka Chusnul Mar’iyah)

    Kepada Yth.

    Presiden Republik Indonesia

    JOKO WIDODO

    Salam,

    Bapak Presiden Republik Indonesia: ini Pilkada Brutal (1)

    Apakah Bapak Presiden memperhatikan Pilkada DKI 19 April besok (hari ini)? Apakah Bapak Presiden sengaja membiarkan pemilu paling brutal, tidak malu membagi sembako, rakyat disuap dengan sembako dan uang? Apa Bapak tidak tersinggung rakyat dihina dengan sembako? Bahkan, ada foto menyuap sembako dengan dikawal aparat Negara yang harusnya tidak boleh memihak?

    Subhanallah. Inikah yang Bapak Presiden maksudkan politik dipisahkan dengan agama? Sehingga politik tidak memiliki akhlak, etika dan norma yang disepakati? Saya jadi bertanya-tanya (lagi): benarkah Bapak menang Pilpres 2014 dengan JUJUR dan halal?

    Bapak Presiden,

    Saya faham bahwa petahana adalah mantan Wakil Gubernur saat Bapak menjadi Gubernur dahulu yang seumur jagung itu, bukan? Saya faham dalam berbagai statemennya Gubernur ini tidak mau turun sendiri, dia akan menyeret Bapak Presiden dalam berbagai kebijakan, termasuk masalah Bus Trans Jakarta. Pertanyaan saya: kenapa Bapak Presiden begitu melindunginya seperti Bapak ketakutan? Kenapa? apa yang salah Bapak Presiden?

    Bapak Presiden itu memiliki kewenangan dan kuasa untuk memerintahkan polisi, tentara dan aparat-aparat lainnya. Apakah yang terjadi ini perintah Bapak? Ingatlah, Bapak menjadi Presiden atas mandat rakyat? Bukan atas mandat para bandar yang saat ini menyandera Bapak? Berapakah dana yang Bapak terima untuk menjadi Presiden dahulu? Sekali lagi, apakah Bapak menang Pilpres 2014 dengan Jujur dan halal?

    Bapak Presiden,

    Saat Gubernur ini menjadi tersangka, Bapak begitu berkilah sana-sini. Mendagrilah atau MA-lah yang berweweng, sehingga tersangka tidak ditahan. Betulkah Bapak menjadi Timses untuk berkomunikasi dengan para pimpinan partai untuk mendukung petahana? Itu saya fahami, boleh-boleh saja melobi. Tapi kalau sudah menggunakan aparat Negara: polisi, tentara, Badan tiga huruf dan birokrasi untuk menjadi petugas implementasi skenario untuk memenangkan petahana, itu melanggar Undang-undang bahkan bisa kemudian ditarik melanggar Konstitusi UUD 1945 yang sudah diamandemen.

    Bapak Presiden, inilah yang bisa dimasukkan kategori makar. Melanggar sumpah jabatan!

    Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan bahwa Pilpres 2014 saya katakan sebagai fabricated election. Sepertinya pemilu demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu yang sudah direncanakan secara luar biasa, mulai dari DPT.

    Tapi Bapak Presiden, kekuasaan tertinggi ada di Sang Pencipta. Wamakaruu wamakarallah wallahu khoirul maakirin. Bapak dan kroni Bapak dapat merekayasa, Allah membalas rekayasa dan Allah lah sebaik-baik pembuat rekayasa. Di 2014 tidak ada fenomena Al-Maidah 51. Itu yang membedakan, Pak? Insya Allah do’a umat yang terdlolimi akan diterima Allah.

    Bapak Presiden, semoga Bapak segera dibukakan mata hati dan mata batin Bapak, untuk segera memerintahkan sekarang juga kepada polisi dan badan tiga huruf untuk tidak melakukan tindakan melanggar sumpahnya, dengan melakukan pelanggaran secara sengaja memenangkan petahana dengan menghalalkan segala cara.

    Bapak Presiden, untuk keselamatan bangsa ini mari kita membaca Al-Fatihah. Aamiin. (*)

    Wassalam,

    Chusnul Mar’iyah

    (Mantan Komisioner KPU dan Dosen Universitas Indonesia)