JURNALsuaradewan

Penulis: Amiruddin Wata

  • Pancasila “kalimat-un sawa’”, Pemikiran Nurcholish Madjid

    Oleh : Amier Whata*

    Pancasila, yang dianggap sebagai falsafah berbangsa, begitu menjadi perhatian Nurcholish Madjid, seorang tokoh Pembaharuan Islam di era 1960-an. Ia mengeluarkan statement yang cukup fenomenal tentang  wacana pancasila sebagai ideologi terbuka, yang pada masanya sangat tidak lazim dilakukan.

    Cak Nur menganggap, dengan paradigma demokrasi sebagai tatanan sosial politik modern, maka dibutuhkan ideologi modern yang sifatnya open minded. Pancasila bisa menjadi ideologi modern kalau diperlakukan dan dipahami sebagai ideologi terbuka. Menurutnya pancasila tidak harus dirumuskan secara detail sekali untuk selamanya (once and for all), sebab itu akan menyebabkan Ideologi ketinggalan zaman.[1]

    Pancasila tidak lain kecuali mesti difahami dan dipandang sebagai ideologi terbuka dan dinamis, dan pancasila juga tidak mengizinkan adanya badan tunggal yang monopoli hak untuk menafsirkannya. Bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, sesuai dengan rancangan untuk landasan kehidupan sosial politik Indonesia yang plural dan modern.[2]

    Pancasila dimasukkan dalam landasan failasufis bersama (common philosophical ground), sebuah masyarakat plural yang modern yaitu masyarakat Indonesia. Sebuah bangsa harus punya landasan, dan landasan itu adalah kumpulan nilai-nilai, sebuah gagasan besar bagaimana sebuah bangsa terbentuk, tujuan-tujuan idealisme-nya dalam bermasyarakat, dan bagaimana manusia di dalamnya melihat lingkungan, penafsiran nilai-nilai ini adalah ‘Pengalaman dari Bangsa itu sendiri.[3]

    Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, dengan argumentasi logis bahwa masyarakat yang keanekaragaman harus diberi kebebasan mengambil bagian aktif dalam usaha-usaha menjabarkan nilai-nilai ideologi nasional itu, dan mengaktualkannya dalam kehidupan masyarakat. Umat Islam Indonesia berkewajiban membela pancasila baik sebagai keutuhan maupun dalam perincian pelaksanaanya, serta berkewajiban pula mempertahankan nilai kesepakatan itu dari setiap bentuk pengkhianatan.[4]

    Antara pancasila dan UUD 45 adalah persenyawaan yang tak boleh terpisahkan dari konstitusi bangsa ini, nilai-nilai Islam yang menjadi muatan tersebut sudah menjadi kesepakatan antar golongan untuk membangun masyarakat politik bersama.

    Menurut Nurcholish Madjid, Pancasila merupakan kalimat-un sawa, yakni landasan bernegara yang memiliki titik temu atau perjumpaan dengan agama-agama yang hidup di Indonesia. Untuk menguatkan argumentasi ini, Nurcholish Madjid mengeksplorasi historisitas sejarah Islam dengan mengumpamakan Pancasila dengan Piagam Madinah (Shahifat al-Madinah), sebuah piagam yang dilakukan Nabi Muhammad untuk menaungi masyarakat plural yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk masing-masing golongan yang hidup di Madinah pada masa itu. Sebagai konsekuensi dari penerimaan umat Islam terhadap Pancasila ini, umat Islam pun harus toleran terhadap agama-agama lain, terutama agama yang hidup di Indonesia.

    Ajakan kepada kalimat un-sawa untuk membenamkan klaim-klaim eksklusivistik kaum ahli kitab bahwa merekalah sebagai satu-satunya pihak yang bakal selamat atau masuk surga, seperti ditemui dalam Qs. al-Baqoroh (2):113. Nurcholish Madjid menilai Pancasila tidak bertentangan dengan Islam melainkan bahwa mencerminkan anjuran dan prinsip-prinsip dalam al-Qur’an.

    Pancasila sering diistilahkan commom platform (kalimat-un sawa’) semua agama telah mempunyai hak dan status yang sama. Sila Pancasila memuat nilai dasar tentang kerangka umum dalam hidup kebersamaan, sehingga wajib dipahami dan diikuti bersama. Umat Islam telah menanggapi secara positif keberadaan Pancasila, karena dari berbagai ayat Al-Qur’an sama sekali tidak bertentangan, bahkan mendukung kehadiran falsafah ini.[5]

    Nilai-nilai  pancasila baik potensial maupun aktual, telah terkandung dalam ajaran semua agama yang ada. Dengan begitu pancasila adalah “titik temu” dari semua pandangan hidup yang ada di negara Indonesia termasuk pandangan yang dirangkum oleh agama-agama.

    Oleh karenanya, dengan sangat liberal Nurcholish Madjid mempertegas Pancasila dapat dipandang sepenuhnya sebagai “titik temu” antar umat yang berbeda-beda, hal itu merupakan perintah agama. Pancasila dapat juga dikatakan sebuah ideologi modern.

    Hal itu tidak saja karena ia diwujudkan dalam zaman modern, tetapi ia juga memberi landasan filosofis bersama (common philosocopical ground) sebuah masyarakat plural yang modern yaitu masyarakat Indonesia. Maka disini yang diperlukan adalah sikap untuk mengembangkan paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme sosial dalam realistas masyarakatnya.

    Di negara Indonesia kebebasan beragama sudah menjadi ketentuan yang termuat dalam konstitusi Indonesia. Nurcholish Madjid mempertegas kembali bahwa, negara didasarkan atas kepercayaan kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama.

    Sehingga, lima agama resmi kemudian diakui: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, adalah ide tentang Pancasila yang dapat mempersatukan antar berbagai pemeluk agama. Inilah format kerja sama antar pemeluk agama yang dilandasi azas “pluralisme positif” antar agama, yaitu kerja sama antar pemeluk agama dengan tetap berpegang pada ajarannya masing-masing. Tetapi, juga menyumbangkan kekayaan etika dan moralitas keagamaan secara positif ke dalam masyarakat yang hendak dibangun bersama.[6]

    Sikap toleransi ini disebut Nurcholish Madjid sebagai al-hanifiyat al-samhah, yakni sikap beragama yang bersemangat mencari kebenaran yang lapang, toleran, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa. Sikap beragama yang lapang, menurut Nurcholish Madjid, memiliki dimensi historis dan teologisnya bagi agama-agama yang berakar dari tradisi Nabi Ibrahim, dimana ia tidak terikat pada agama-agama formal, melainkan agama yang memiliki semangat pencarian kebenaran dan tunduk pada kebenaran itu sendiri. Sebab Pancasila adalah sebuah ideologi bersama (common platform), yang merupakan prinsip-prinsip yang menjadi titik pertemuan dan persamaan antara warga negara Muslim dan non-Muslim untuk mendukung Republik Indonesia.

    Dengan begitu pancasila, dengan gagasan inklusifnya akan senantiasa mencari titik temu (common platform) selayaknya semboyan kemajemukan yang dikandungnya. Kesadaran bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim, tidak saja merupakan realisme cultural dan sosiologis, tetapi juga sebagai peringatan bahwa, dalam analisis terakhir, kaum Muslim Indonesia dengan ajaran Islamnya adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas usaha pembinaan dan pengembangan nilai-nilai nasional bangsa. Perlu dibangkitkan keinsafan pada kaum Muslim Indonesia maju mundurnya bangsa Indonesia akan mengakibatkan kredit-diskredit kepada agama Islam dan umatnya.[7]

    *Penulis adalah Pemred suaradewan.com, Direktur Politik dan Strategi Isu Leader Center

    Referensi : 

    [1]Ahmad Gaus AF, Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner, (Kompas, Jakarta, 2010), p. 262

    [2]Budhy Munawar-Rachman, “Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban” (Mizan dan Yayasan Waqaf Paramadina Center for Sprituality and Leadership (CSL), 2006), p. 2298

    [3]Sejarah Pancasila dan Peradaban Soekarno, (sumber :http://forum.viva.co.id/sejarah/1074932-sejarah-pancasila-dan-peradaban-soekarno.html,2013), 05 okt 2013.

    [4]ibid.

    [5]Yasmadi, Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional, cet. Ke 1 (Jakarta: Ciputat press, 2002), p. 37

    [6]Ibid, p. 38.

    [7]Ibid.

  • Mereka yang Muda; Kritis lalu Dilenyapkan

    oleh : Amir Whata*

    Anak muda sering berada pada titik puncak eufhoria, partisipan, dan mengambang. Mereka berputar antara dilema stagnanisasi, visioner, atau seringkali hanya berada pada arus pengikut. Namun, tolak ukur kemajuan bangsa, terletak pada peran aktif mereka.

    Untuk menjadi anak muda, tidaklah gampang. Di zaman mereka, kadang sebuah tanggungjawab besar berani dipikul dan harapan bernegara menjadi taruhan.  Dari mereka, tidak sedikit ide-ide cemerlang lahir, meski sering bernada sumbang, beringas dan kritis.

    Tapi tak jarang juga, keberanian mereka menjadi pemicu konflik, kebernasan mereka menjadi peledak dan sikap kritis mereka menjadi ketakutan pada tirani. Maka yang kritis, yang menyuarakan kebenaran sering dilecuti dengan kekuasaan.

    Pada titik ini, mereka mengalami intervensi dari segala lini dan pembungkaman. Dari gorong-gorong kemunafikan mereka dijadikan sasaran pencarian dan penghakiman kekuasaan.

    Adalah Soekarno yang masa mudanya ditakuti Belanda, lalu diasingkan hingga ke Ende. Muhammad Hatta yang sosialis revolusioner sering dibungkam lalu dibuang ke Tanah Merah Papua, tidak sedikit juga perjuangan Syahril membuat Belanda geram kepadanya.

    Indonesia pra-kemerdekaan juga melahirkan banyak pemuda kritis, tahun 1966 menjadi puncak kesaksian Mahasiswa bergerak meruntuhkan tirani yang telah 20 tahun berkuasa. Muncul pemuda seperti Soe Hok Gie, pemuda yang apatis terhadap organisasi tapi suka naik Gunung dan membuat puisi-puisi ditengah keterasingannya.

    Soe Hok Gie yang beringas, paling aktif menyuarakan kritik terhadap raja Soekarno dengan PKI nya. Bukan hanya sekadar menulis puisi, gagasannya juga mewarnai koran-koran nasional. Dia juga paling aktif menulis buku, skripsi S1 nya bukan tak sengaja dibukukan mengulas soal pemberontakan PKI di Madiun yang diberi judul ‘Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan.’

    Oleh Dr. John Maxwell, Soe Hok Gie dijadikan sebagai subjek dalam buku yang ditulisnya berjudul, Soe Hok Gie; Diary of Young Indonesian Intellectual, yang kini sudah diterjemahkan ke  dalam bahasa Indonesia pada tahun 2001, yang berjudul Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani.

    Namun, umur pendek menyertai Soe Hok Gie, sehari sebelum ia meninggal, usianya tepat 27 tahun. Pemuda yang mencintai alam sebagai kesaksian keangkuhan penguasa menjadi pangkuan terakhirnya menghembuskan nafas.

    Jauh sebelumnya, Soe Hok Gie seperti menjadi target operasi intelijen. Soeharto yang anti kritik menyelipkan mata-mata mengincar pemuda yang aktif menulis ini, mencoba buat dia bungkam, bahkan menyebarkan teror dengan mengasingkannya dari orang sekitanya. “Lebih baik diasingkan daripada harus tunduk pada kemunafikan,” kata Soe Hok Gie.

    Tokoh pemuda yang tak kalah pentingnya adalah Ahmad Wahib. Pemuda yang aktif menulis ini, menuangkan idenya seperti ini :

    “Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.” (Catatan Harian 9 Oktober 1969)

    Ahmad Wahib tumbuh di era yang sama dengan Soe Hok Gie. Namun, di Yogyakarta tahun 60-an, era di mana pergulatan Agama menjadi parameter bernegara, Wahib hadir dengan ide pembaharuan yang bertolak belakang dengan arus utama. Oleh Douglas E. Ramage, seorang Indonesianis lulusan University of South Carolina menyebut Wahib sebagai salah satu pemikir baru Islam yang revolusioner.

    Wahib tampil sebagai sosok anak muda yang cerdas, kerapkali melahirkan gagasan bernas tentang Agama-agama. Latar belakang dari seorang anak pemimpin pesantren ini yang kemudian membuat dirinya  berpikir secara terbuka, sebagian besar pemikirannya dipengaruhi oleh cara berpikir pembaharuan Muhammad Abduh.

    Di Yogyakarta, ia tumbuh menjadi mahasiswa yang kritis di tengah pergolakan pemikiran yang tumbuh segar pada waktu itu. Ketegangan politik dan kup PKI 1965 yang gagal total, oleh penguasa orde baru mengincar pemuda yang dituduh antek-antek PKI,  terjadilah pembunuhan besar-besaran oleh penguasa di Jawa Tengah.

    Dengan kondisi seperti itu, Wahib mengalami loncatan berpikir. Ia bersama kelompok-kelompok diskusinya, kerap mendialogkan tentang isu-isu agama dan Negara.

    Ia wafat tertabrak motor pada saat tengah menjalankan tugasnya sebagai wartawan Tempo, pada 30 Maret 1973, usia nya hanya berumur 31 tahun. Pemikirannya mewarnai pemikiran Islam pada waktu itu, diwariskan melalui catatan hariannya yang kemudian di bukukan dengan judul yang menggugah, Pergolakan Pemikiran Islam (LP3ES, 1981).

    Di Jakarta pasca reformasi tak membuat pemuda kritis satu ini mendiamkan diri pada penguasa. Ia tampil dengan gagah gempita seperti pemberontak kezhaliman pada umumnya. Teatrikal aksi demonstrasinya, sering menciut keberanian penguasa, dia hidup dengan jujur, berani, dan terus mendampingi korban kejahatan masa lalu.

    Adalah Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM Indonesia berketurunan Arab Indonesia, yang namanya melambung tinggi sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik. Munir berbeda dengan aktivis HAM lainnya, tidak ada sisi arogansi, kesederhanaannya dilihat melalui motor bututnya yang setiap hari pulang-pergi ke kantor  kontrasnya.

    Berkat pengabdiannya itulah, ia mendapatkan pengakuan yang berupa penghargaan dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, ia dinobatkan sebagai Man Of The Year 1998 versi majalah UMMAT, penghargaan Pin Emas sebagai Lulusan UNIBRAW yang sukses, sebagai salah seorang tokoh terkenal Indonesia pada abad XX, Majalah Forum Keadilan.

    Sementara di luar negeri, ia dinobatkan menjadi As Leader for the Millennium dari Asia Week pada tahun 2000, The Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prizes) untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer, Stockholm pada Desember 2000, dan An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usaha- usahanya dalam mempromosikan toleransi dan Anti Kekerasan, Paris, November 2000.

    Keberanian Munir juga terlihat saat dia membongkar besar-besaran kasus HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto bersama Tim Mawar dari Kopassus yang menculik sejumlah aktivis. Oleh TNI dia bersama kantor Kontrasnya diintervensi dan dituduh sebagai antek-antek asing.

    Munir juga aktif di beberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuhan, pertanahan, Lingkungan, Gender dan sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik. Pada Tahun 2003, saat dia masing terbaring di rumah sakit, Munir bersikeras untuk ikut dengan sejumlah aktivis senior dan aktivis pro demokrasi mendatangi DPR paska penyerangan dan kekerasn yang terjadi di kantor Tempo, padahal ia masih diharuskan beristirahat oleh dokter.

    Tulisan-tulisan Munir juga mewarnai berbagai media cetak dan elektronik, tak ayal bukunya selalu mengisahkan dengan tema-tema HAM, Hukum, Reformasi Militer dan kepolisian, Politik dan perburuhan.

    Di tengah perjalanannya menuju Amsterdam, Belanda, Munir meninggal di dalam pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G. Dalam berbagai kesaksian dan bukti, Munir sengaja dibunuh dengan racun Arsenik yang dicampur dalam makanannya oleh Pollycarpus.

    Namun, motif pembunuhan Munir sang pahlawan HAM ini masih sebuah misteri, oleh sebagian pegiat HAM Munir diincar karena terkenal dengan sikapnya yang kritis terhadap pemerintah. Di umur yang ke 40 dia menjadi simbol pejuang HAM yang tak pernah gentar pada penguasa apapun.

    Mengakhiri tulisan ini, sejarah akan terus mencatat tokoh pemuda yang seperti mereka. Pemuda yang tampil dengan kesederhanaan, tapi bertindak dengan tidak sederhana. Adakalanya keberanian harus ditulis dengan tinta berdarah, agar semua tahu bahwa menjadi manusia merdeka harus dikorbankan dengan darah.

    Soe Hok Gie, pemuda kritis dengan gaya romantismenya, menulis puisi melankolisnya yang banyak menginspirasi anak muda sekarang. Buku-bukunya yang tersimpan rapi dalam rak, masih melantangkan suara keberanian dan kebernasan berpikir.

    Ahmad Wahib bersuara lantang tentang Islam yang keterbelakangan, kolot dan kakuh. Dia menampilkan pembaharuan yang berbeda dengan cara berpikir ulama terdahulu. Melalui catatan hariannya dia menjadi simbol pemuda dengan Pergolakan Pemikiran Islam.

    Munir, tampil dengan keberanian tanpa secela ketakutan. Kehidupan sederhananya, adalah simbol keprihatinannya kepada masyarakat yang tertindas. Dia adalah pejuang HAM yang penuh kejujuran. Oleh pegiat HAM, dia ditakuti semasa hidupnya, dan tetap ditakuti saat dia mati.

    Baik Soe Hok Gie, Ahmad Wahib, dan Munir, jelas sebagai simbol perlawanan. Penulis juga yakin, di Indonesia masih banyak pemuda yang seperti mereka, meski kritis dan mati muda, kita harus tetap tampil menyuarakan keberanian pada penguasa yang timpang ini.

    *Penulis adalah pemred suaradewan.com
     direktur politik dan strategi isu Leader center

  • Sharing Knowledge dari Pak Ginanjar Kartasasmita

    it’s nice to know….

    Maaf saya sedang di Boston, sejenak kembali ke Harvard. Saya membaca diskusi di WAG tentang HTI. Saya ingin berbagi pandangan mengenai HTI dan konsep khilafah yang mendasarinya, mungkin bermanfaat. Saya peroleh bahannya dari seorang aktivis dan intelektual muda Islam, yang tidak pernah sekolah di luar negeri, S1 di UIN, S2 di UI dan S3 di Unpad, jadi tidak bisa dituduh sebagai agen dan pembawa ajaran asing.

    Khilafah singkatnya adalah konsep kepemimpinan tunggal dimana seluruh umat Islam di dunia ada dibawah satu Pemimpin yang dinamakan Khalifah sebagaimana yang ditunjukkan di zaman Khulafaurasyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali Bin Abi Thalib).

    Dalam konsep itu, tidak ada batas-batas negara bangsa (nation state) dan tidak diakui kepemimpinan berdasarkan kebangsaan karena menurut mereka, itu berasal dari Barat. Mereka tidak mengakui adanya konsep nasionalisme karena nasionalisme itu merupakan produk dari barat.
    Mereka menolak demokrasi karena lagi-lagi demokrasi itu tidak ada dalam Islam dan merupakan produk dari Barat

    Hizbut Tahrir lahir di Yordania (dimana HT dilarang) berawal dari sempalan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tokoh utamanya Taqiyudin An Nabhani memandang bahwa Ikhwanul Muslimin masih mengakui adanya nation-state dalam politik Arab.
    Dalam pandangan pendukung Hizbut Tahrir di seluruh dunia, khilafah adalah satu-satunya institusi atau entitas politik yang bisa mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Menurut mereka, hanya dengan khilafah, umat Islam sedunia dapat mengatasi berbagai masalah, semacam keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, dan berbagai bentuk kenestapaan lain. Karena itulah, dari waktu ke waktu selalu ada kelompok di kalangan umat Islam yang mengorientasikan cita gerakan mereka untuk pembentukan khilafah. Di antara mereka ada yang bergerak secara damai atau kekerasan seperti ISIS.

    Padahal, konsep khilafah itu sendiri problematis dan utopian. Terdapat banyak perbedaan konsep dan praksis khilafah di antara para pemikir Muslim penggagasnya sejak dari Jamaluddin al-Afghani, ’Abdul Rahman al-Kawakibi, Abu al-A’la al-Mawdudi, sampai Taqiuddin al-Nabhani.

    Utopianisme khilafah juga terletak pada kenyataan bahwa kaum Muslim di sejumlah kawasan dunia telah mengadopsi konsep negara-bangsa berdasarkan realitas bangsa dengan tradisi sosial, budaya, kondisi geografis; dan pengalaman historis masing2. Karena itu, ”unifikasi” seluruh wilayah dunia Muslim di bawah kekuasaan politik tunggal merupakan angan-angan belaka.

    Ormas-ormas Islam Indonesia pernah membentuk Califat Comite seiring dengan penghapusan “khilafah” di Turki pada 1924 oleh kaum Turki Muda. Mereka bermaksud membela dan menuntut agar “khilafah” di Turki dihidupkan kembali. Merespons gejala ini, “the grand old man” Haji Agus Salim menyatakan, komite itu beserta khilafah tak relevan dengan Indonesia. Menurut beliau apa yang disebut “khilafah” di Turki adalah kerajaan despotik dan korup yang tak perlu dibela, apalagi diikuti umat Islam Indonesia. Pasca Califat Comite, khilafah hampir sepenuhnya absen dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia. Ormas-ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, tak pernah bicara tentang khilafah, sebaliknya menerima dan mengembangkan konsep dan praksis negara-bangsa Indonesia.

    Bagi Hizbut Tahrir, khilafah akan dicapai melalui tiga tahap: kultural, interaksi, dan revolusi. Pada tahap kultural, mereka akan menyebarluaskan gagasan khilafah kepada seluruh lapisan masyarakat, kaum Muslim khususnya, dengan beragam cara; diskusi, ceramah, penerbitan, dan cara persuasi lainnya. Tahap itu yang sekarang sedang mereka lalui di Indonesia.

    Setelah itu, tahap kedua, interaksi, infiltrasi, dan advokasi ke lembaga militer, keamanan, dan institusi2 kunci. Setelah semua terpengaruhi, dan jika momennya sudah tepat, mereka akan menegakkan hukum Islam. Dan, pada tahap inilah rezim khilafah dinyatakan berdiri.

    Gagasan mengenai khilafah sebetulnya tidak hanya diusung oleh HT, termasuk HT di Indonesia. Pada tingkat tertentu gerakan tarbiyyah yang condong ke Ikhwanul Muslimun, juga mencita-citakan negara Islam, meski namanya bukan khilafah. Mereka sama-sama mendambakan pemerintahan yang merujuk Al-Quran dan Sunnah.

    Selain kedua gerakan tersebut, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) malah sudah mendeklarasikan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai khalifah. Mereka mengklaim negara khilafah telah ditegakkan di wilayah yang mereka kuasai. Sejumlah hukum Islam telah mereka terapkan. Perempuan yang keluar rumah dengan pakaian selain warna hitam dihukum mati. Tentara musuh dibunuh bahkan ada yang dibakar hidup-hidup.

    Terlepas dari debat sesama pengusungnya, khilafah tidak mengenal demokrasi. Dalam khilafah tidak ada penyusunan hukum oleh representasi warga, apa pun latar belakangnya. Khilafah hanya mengakui hukum berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Tidak mungkin bagi penganut khilafah mengakui dasar negara lain, misalnya Pancasila. Meskipun sifatnya diametral namun khilafah sebetulnya serupa dengan komunisme, dengan diktator (proletariatnya), internasionalisme nya, dogmatismenya, militansinys, kebrutalan nya, brainwashing-nya, dan intoleransi nya terhadap perbedaan.

    Boston 11Mei’17
    Ginanjar Kartasasmita

  • PILKADA BRUTAL! (Surat Terbuka Chusnul Mar’iyah)

    Kepada Yth.

    Presiden Republik Indonesia

    JOKO WIDODO

    Salam,

    Bapak Presiden Republik Indonesia: ini Pilkada Brutal (1)

    Apakah Bapak Presiden memperhatikan Pilkada DKI 19 April besok (hari ini)? Apakah Bapak Presiden sengaja membiarkan pemilu paling brutal, tidak malu membagi sembako, rakyat disuap dengan sembako dan uang? Apa Bapak tidak tersinggung rakyat dihina dengan sembako? Bahkan, ada foto menyuap sembako dengan dikawal aparat Negara yang harusnya tidak boleh memihak?

    Subhanallah. Inikah yang Bapak Presiden maksudkan politik dipisahkan dengan agama? Sehingga politik tidak memiliki akhlak, etika dan norma yang disepakati? Saya jadi bertanya-tanya (lagi): benarkah Bapak menang Pilpres 2014 dengan JUJUR dan halal?

    Bapak Presiden,

    Saya faham bahwa petahana adalah mantan Wakil Gubernur saat Bapak menjadi Gubernur dahulu yang seumur jagung itu, bukan? Saya faham dalam berbagai statemennya Gubernur ini tidak mau turun sendiri, dia akan menyeret Bapak Presiden dalam berbagai kebijakan, termasuk masalah Bus Trans Jakarta. Pertanyaan saya: kenapa Bapak Presiden begitu melindunginya seperti Bapak ketakutan? Kenapa? apa yang salah Bapak Presiden?

    Bapak Presiden itu memiliki kewenangan dan kuasa untuk memerintahkan polisi, tentara dan aparat-aparat lainnya. Apakah yang terjadi ini perintah Bapak? Ingatlah, Bapak menjadi Presiden atas mandat rakyat? Bukan atas mandat para bandar yang saat ini menyandera Bapak? Berapakah dana yang Bapak terima untuk menjadi Presiden dahulu? Sekali lagi, apakah Bapak menang Pilpres 2014 dengan Jujur dan halal?

    Bapak Presiden,

    Saat Gubernur ini menjadi tersangka, Bapak begitu berkilah sana-sini. Mendagrilah atau MA-lah yang berweweng, sehingga tersangka tidak ditahan. Betulkah Bapak menjadi Timses untuk berkomunikasi dengan para pimpinan partai untuk mendukung petahana? Itu saya fahami, boleh-boleh saja melobi. Tapi kalau sudah menggunakan aparat Negara: polisi, tentara, Badan tiga huruf dan birokrasi untuk menjadi petugas implementasi skenario untuk memenangkan petahana, itu melanggar Undang-undang bahkan bisa kemudian ditarik melanggar Konstitusi UUD 1945 yang sudah diamandemen.

    Bapak Presiden, inilah yang bisa dimasukkan kategori makar. Melanggar sumpah jabatan!

    Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan bahwa Pilpres 2014 saya katakan sebagai fabricated election. Sepertinya pemilu demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu yang sudah direncanakan secara luar biasa, mulai dari DPT.

    Tapi Bapak Presiden, kekuasaan tertinggi ada di Sang Pencipta. Wamakaruu wamakarallah wallahu khoirul maakirin. Bapak dan kroni Bapak dapat merekayasa, Allah membalas rekayasa dan Allah lah sebaik-baik pembuat rekayasa. Di 2014 tidak ada fenomena Al-Maidah 51. Itu yang membedakan, Pak? Insya Allah do’a umat yang terdlolimi akan diterima Allah.

    Bapak Presiden, semoga Bapak segera dibukakan mata hati dan mata batin Bapak, untuk segera memerintahkan sekarang juga kepada polisi dan badan tiga huruf untuk tidak melakukan tindakan melanggar sumpahnya, dengan melakukan pelanggaran secara sengaja memenangkan petahana dengan menghalalkan segala cara.

    Bapak Presiden, untuk keselamatan bangsa ini mari kita membaca Al-Fatihah. Aamiin. (*)

    Wassalam,

    Chusnul Mar’iyah

    (Mantan Komisioner KPU dan Dosen Universitas Indonesia)

  • Kepanikan Elit Pendukung Ahok dan Teori Layang-Layang Putus

    Oleh Ma’mun Murod Al-Barbasy

    Hasil survei lembaga survei yang dilakukan jelang Putaran II Pilkada Jakarta semua memenangkan Anies, kecuali Charta Politica. Bahkan SMRC yang notabene “Ahoker” pun “terpaksa” memenangkan Anies meski hanya selisih 1 persen. Sepertinya rekayasa hasil survey pun sulit untuk dilakukan guna memenangkan Ahok.

    Merujuk pada hasil-hasil survey tersebut, saya menduga bahwa sebagian besar elite politik pendukung Ahok saat ini sedang mengalami kepanikan abis, mulai lesuh darah. Dan biasanya, ciri orang yang dalam keadaan panik, biasanya cenderung akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan diri.

    Nah, kalau yang terkena kepanikan itu elit politik yang tengah berkuasa, maka harus diwaspadai secara serius. Bila Paijo, Paino, dan Panjul yang panik, paling banter yang bakal dilakukan adalah dengan membakar ban bekas, menghadang laju kendaraan di jalan tol atau merobohkan pagar DPR. Tapi ingat, kalau yang mengalami kepanikan dan apalagi kalah dalam pertarungan politik yang sudah sedemikian rupa direkayasa, maka bukan hanya ban yang dibakar, jalan tol diblokir, atau pagar DPR dirobohkan, tapi bisa lebih sadis lagi, ratusan nyawa pun bisa melayang dengan begitu gampang. Logika ini saya pakai sekadar meniru logika yang dipakai para pembela video kampanye Ahok yang rasis, yang melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa “ïbu dan anak yang terjebak dalam kerusuhan, tulisan ganyang Cina itu juga pernah terjadi, fakta.”

    Soal kepanikan elit politik yang kalah kemudian berlaku sadis juga pernah terjadi di negeri ini. Tentu sebagian besar memori publik masih ingat ketika rezim Orde Baru kalah secara politik berhadapan dengan Ibu Megawati, muncul Tragedi Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996). Berapa puluh nyawa melayang. Mereka yang jadi korban adalah pendukung dan simpatisan Ibu Megawati dan para pegiat demokrasi yang sebelumnya cukup lama berorasi di depan Kantor DPP PDI Jl. Doponegoro. Saya sempat dua hari berada di Kantor PDI dan sesekali ikut orasi hanya dua hari sebelum tragedi itu terjadi. Puluhan orang berambut cepak berkaos merah (sepertinya saat itu diskenariokan sebagai pendukung Suryadi) menyerbu Kantor PDI. Semoga Ibu Megawati yang waktu itu masih jadi elit politik pinggiran ingat dengan Tragedi Kudatuli. Sekadar mengingatkan, kalau-kalau Ibu Mega lupa akan peristiwa yang berhasil melambungkan namanya, menjadikan PDIP berhasil memenangkan Pemilu 1999 dan mengantarkan Ibu Mega menjadi Wakil Presiden untuk kemudian menjadi Presiden menggantikan Gus Dur. Sekali lagi, semoga Ibu Megawati dan elit PDI-P yang mengelilingi Ibu Megawati saat ini juga selalu ingat Tragedi Kudatuli.

    Tragedi Mei 1998, termasuk tragedi kemanusiaan lainnya yang terjadi Pasca 1998, seperti Tragedi Ambon (Muslim dan Kristen dibenturkan), Tragedi Sampit, Tragedi Poso, dan peristiwa berdarah lainnya, saya meyakini semua dilakukan oleh elit yang kalah. Sebab banyak kejadian yang janggal. Sekadar contoh, bagaimana mungkin Muslim dan Kristen di Ambon bisa konflik, sementara ratusan tahun mereka hidup rukun berdampingan. Dalam satu keluarga ada anggota keluarga yang Muslim dan Kristen biasa dan sangat biasa. Mereka diikat oleh budaya “pela gandong”.

    Pela gandong ini kerap menjadi kebanggaan masyarakat Maluku sejak dulu hingga sekarang. Pela diartikan sebagai suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama yang berbeda, sedangkan gandong sendiri bermakna adik. Perjanjian ini kemudian diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah berlangsung, campuran soppi (tuak) dan darah yang diambil dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan diminum oleh kedua pihak yang bersangkutan setelah senjata dan alat-alat tajam lain dicelupkan ke dalamnya.

    Tapi ketika elit Jakarta yang kalah dalam pertarungan politik kemudian masuk ke Ambon, ratusan bahkan ada yang menyebut ribuan nyawa melayang. Dan dampaknya hingga sekarang ini masih dirasakan oleh masyarakat Ambon.
    Sekali lagi semua peristiwa yang saya sebutkan terjadi dikarenakan kekalahan elit. Bukan karena Muslim yang galak, ekstrim atau anarkhi seperti yang digambarkan oleh video kampanye murahan yang dibuat oleh Tim Kampanye Ahok.

    Berangkat dari semua peristiwa berdarah tersebut, maka penting untuk mewaspadai pasca 19 April 2017. Kalau berangkat dati hasil-hasil survei jelang Putaran II, rasanya –seperti saya utarakan pada tulisan sebelumnya– hanya kecurangan yang akan mampu memenangkan Ahok. Itu artinya, kekalahan Ahok sebenarnya sudah di depan mata. Karenanya, harus diwaspadai pada dua hal.

    Pertama, waspadai kalau Ahok kalah. Pilkada Jakarta kali ini berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada berlangsung di tengah masyarakat yang terbelah secara ekstrim. Bagi partai-partai besar pendukung Ahok, Pilkada Jakarta juga akan menjadi pertaruhan politik secara nasional.

    Kalau berangkat dari berbagai peristiwa yang terjadi pasca 1998, maka potensi elit politik yang kalah akan membikin Jakarta chaos perlu diwaspadai. “Teori layang-layang putus” pun bisa jadi akan dipakainya. Tentu kita semua pernah tahu bagaimana sekumpulan anak-anak kecil berebut mengejar layang-layang yang putus. Biasanya anak yang tak mungkin bisa merebut layang-layang tersebut, apalagi anak yang bersangkutan merasa paling besar dan kuat, maka dia bisa saja akan merebut layang-layang yang sudah didapat oleh anak lainnya dan merusaknya, menyobek-nyobeknya. Prinsipnya, tidak boleh ada satu anak pun yang dapat layang-layang tersebut. Berlaku rumus “tiji tibeh”: mati siji, mati kabeh, mati satu, mati semua.

    Kedua, waspadai juga kalau Ahok menang dengan segala bentuk kecurangan, sementara aparat berwenang melakukan pembiaran, maka waspadai pula terjadinya chaos, chaos yang merupakan pantulan dari “akibat” dilakukannya pembiaran atas segala bentuk kecurangan Pilkada. Peringatan ini perlu disampaikan agar menjadi perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pilkada.

    Akhirnya, semoga Pilkada 19 April berjalan lancar. Semoga yang berniat curang, urungkan niatnya. Semoga yang berniat bikin kacau, batalkan niatnya, semoga aparat kepolisian dan militer yang di-BKO-kan juga bisa bersikap adil, dan KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara Pilkada juga mampu menjaga netralitasnya

    (Hotel Crowne Jakarta, 17/4/2017).

    Penulis adalah: Wakil Dekan FISIP UMJ 

  • Raja Salman Berfikir “Out of the Box”

    Oleh: Mulawarman Hannase*

    Sejak kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud pada hari rabu 1 Maret yang lalu, hampir semua pemberitaan di tanah air, baik media cetak, elektronik dan media sosial memusatkan perhatiannya pada peristiwa yang bersejarah ini. Kunjungan ini begitu monumental dan bersejarah bagi kedua negara karena merupakan kunjungan kedua orang nomor satu di negeri asal kelahiran Islam yang sebelumnya terjadi 47 tahun silam.

    Yang menarik dari kunjungan Raja Saudi adalah kedatangannya membawa rombongan dengan jumlah yang cukup besar, sekitar 1.500 orang dan mengahabiskan waktu selama 9 hari. Tentunya, ini adalah sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia yang begitu mendapatkan perhatian besar dari negeri penghasil minyak terbesar di dunia tersebut. Tidak tanggung-tanggung, orang-orang yang dibawa sang raja merupakan orang-orang penting yaitu para menteri, para pangeran dan pejabat-pejabat tinggi di lingkungan kerajaan.

    Di sini perlu diberikan catatan bahwa jumlah besar rombongan Raja Salman yang diboyong ke Indonesia merupakan sebuah potret perbedaan gaya kepemimpinan antara negara yang menganut sistem pemerintahan monarki dan negara yang menggunakan sistem demokrasi terbuka. Kegiatan sang Raja yang melakukan kunjungan sekaligus berlibur dengan rombongan yang sangat besar dan dalam waktu yang cukup panjang disertai fasilitas yang super mewah tidak akan diprotes oleh masyarakatnya. Bagi masyarakat Saudi, itu sah-sah saja dilakukan sang Raja beserta orang-orang kerajaan dan bukanlah sebuah penghianatan terhadap amanat rakyat. Tetapi, dapat kita bayangkan ketika kunjungan semacam ini dilakukan oleh seorang Presiden di negara demokrasi seperti Indonesia. Pastinya, sang presiden akan menuai protes besar-besaran dari seluruh lapisan masyarakatnya. Bahkan, bisa-bisa itu menjadi catatan kelam bagi penguasa dan menjadi alasan kuat untuk tidak dipilih lagi pada periode berikutnya.

    Mencari Mitra Baru

    Tidak berbeda dengan otoritas seorang kepala negara di negara demokrasi, seorang Raja Salman yang merupakan pemegang pucuk kepemimpinan di Kerajaan Arab Saudi (Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Saudiyyah) juga memegang semua otoritas pemerintahan termasuk otoritas politik, ekonomi dan keamanan negara. Nah, kalau kita cermati, kedatangan sang raja ke Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia tidak lepas dari tiga unsur kepentingan tersebut.

    Dari perspektif geopolitik, khususnya di Timur Tengah, Arab Saudi saat ini menghadapi masalah politik regional yang cukup serius. Meskipun Arab Saudi tidak terdampak langsung dengan revolusi Arab Spring seperti Mesir, Libya, Suriah, Yaman dan lainnya, namun ancaman terhadap kondisi politik dalam negerinya sangat besar. Kita tahu bahwa gejolak politik yang terjadi di Yaman dan konfik Suriah sampai saat ini, merupakan persoalan yang sangat merepotkan Arab Saudi. Demi menjaga stabilitas politik dalam negerinya dari ancaman pengaruh konflik di negara tetangga, Arab Saudi terpaksa membangun Aliansi Arab untuk melawan kelompok-kelompok oposisi di negara-negara tetangganya tersebut, terutama Yaman dan Suriah. Konstalasi inilah yang sangat memusingkan Arab Saudi karena distabilitas keamanan regional begitu mengancam keamanan nasionalnya.

    Yang paling dikhawatirkan Arab Saudi dari memuncaknya konstalasi konflik regional adalah keterlibatan Iran dalam konflik tersebut yang mempunyai ambisi untuk mendominasi secara politis dan ideologis di Timur Tengah. Kalau Iran berhasil menancapkan dominasi politiknya di Timur Tengah dan dunia Islam, maka secara otomatis akan mendorong meluasnya perkembangan ideologi Syi’ah di wilayah mayoritas Sunni tersebut. Bagi Arab Saudi, Iran adalah ancaman terbesar yang dihadapi. Arab Saudi pun yakin bahwa menghadapi Iran tidak bisa dilakukannya sendiri.

    Meskipun tidak disampaikan secara gamblang tujuan politik Arab Saudi ke Indonesia, namun dapat dibaca bahwa Arab Saudi menyadari perlunya membangun hubungan politik kuat dengan semua negara-negara Islam, apalagi negara Islam terbesar dunia seperti Indonesia. Dengan relasi politik yang kuat tersebut, Arab Saudi seakan ingin memperlihatkan kepada dunia, terutama seterunya di Timur Tengah, bahwa negaranya tidak lagi eksklusif, tetapi sudah terbuka dan merangkul semua komunitas Islam seluruh dunia.

    Sedangkan dalam konteks ekonomi, penulis hanya memberikan sedikit catatan penting bahwa negara Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman saat ini melakukan perubahan paradigma dalam membangun strategi ekonominya. Saat ini, Arab Saudi mengupayakan kemandirian ekonomi dengan berbagai kebijakan baru seperti mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk konsumsi dalam negerinya. Saudi juga sekarang ini tidak hanya menjual minyak mentah tetapi berupaya untuk mengelolanya dengan membangun kilang untuk diproduksi dan kemudian dijual. Kebijakan inilah yang mencoba direalisasikan sehingga Saudi melakukan penjajakan investasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak di Istana Bogor awal Maret ini. Kita bisa membaca bahwa Arab Saudi dibawa komando Raja Salman lebih inklusif dari sebelumnya khususnya terhadap negara-negara penting di Asia.

    Tidak salah kalau Raja Salman mencoba mengalihkan sedikit arah aliansi politik ekonominya ke negara besar Asia seperti Indonesia. Apalagi, Arab Saudi termasuk negara yang merasa tidak nyaman dengan retorika dan kebijakan Donald Trump yang kontraversial dan terkesan anti Islam. Arab saudi pun mencoba mencari mitra baru selain Amerika, meskipun hubungan ekonominya telah terjalin dengan negeri Paman Sam tersebut sejak lama.

    Dalam konteks ini, diliriknya Indonesia merupakan sebuah pembuktian bahwa Indonesia saat ini adalah negara yang sangat penting. Negara-negara besar, terutama di Asia seperti Tiongkok, Arab Saudi dan lainnya semuanya telah membuka matanya betapa besar potensi politik dan ekonomi yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, segenap nota kesepakatan ekonomi dalam momentum kehadiran Raja Salman di Indonesia harus bisa ditindak-lanjuti dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah harus memanfaatkan momentum ini dan bermitra untuk semata-mata memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya.

    Pluralisme

    Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat terbuka negara-negara Timur Tengah. Kita saksikan saat ini bahwa Indonesia terus menjalin hubungan baik dengan semua negara-negara besar Timur Tengah termasuk Iran, Mesir, Turki apalagi Arab Saudi. Kalau dicermati, negara yang paling gencar melakukan sosialisasi ideologi dan kampanye budaya ke Indonesia adalah Iran dan Turki. Kedua negara ini seakan berkompetisi dalam mengkampanyekan ideologinya masing-masing dengan berbagai media dan cara. Saat ini, dapat kita temukan di negeri ini banyaknya lembaga-lembaga yang berbau Iran dan Turki. Begitu pula kegiatan-kegiatan keilmuan seperti seminar dan simposium dilaksakan di kampus-kampus dan lembaga penelitian disponsori kedua negara ini.

    Di tengah gencarnya gempuran budaya Iran dan Turki di Indonesia, dimana posisi Arab Saudi dan Arab secara umum? Apakah kedatangan Arab Saudi ada niatan untuk mengeliminasi penetrasi budaya Iran dan Turki yang sangat gencar tesebut? Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ideologi keagamaan “salafisme” di Indonesia juga berlansung pesat setidaknya satu abad terakhir. Lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan yang bernuansa “salafi” di Indonesia cukup banyak. Namun, dalam dua dekade terakhir, kampanye ideologi yang dilakukan oleh Iran dan Turki lebih massif dan sitematis dibanding Arab Saudi. Selain itu, ada perpedaan antara pola yang dilakukan Iran, Turki dan Arab Saudi. Aktor-aktor Turki dan juga Iran banyak terjun langsung melakukan berbagai kegiatannya di Indonesia. Sedangkan Kegiatan dakwah kelompok “salafi” lebih banyak dilakukan oleh orang Indonesia sendiri yang berafiliasi dengan faham tersebut.

    Selanjutnya, apakah Raja Salman dan orang-orang kerajaan menganut ideologi dan praktek keagamaan yang keras dan fanatik seperti yang dilkukan oleh kelompok-kelompok tertentu di Indonesia saat ini?

    Banyak pengamat di Timur Tengah menilai bahwa seorang Raja Salman, secara praktek keagamaan cenderung moderat. Mari kita coba konfirmasi penilaian ini dengan apa yang ditampilkan oleh Raja Salman dan rombongannya. Kalau kita melihat simbol-simbol yang ditampakkan oleh rombongan kerajaan yang begitu besar dalam lawatannya ke Indonesia, kita tidak melihat adanya artikulasi keagamaan yang kaku dan tekstual. Lihat saja misalnya cara berpakaian sang Raja dan gestur tubuhnya. Jenggotnya tidak panjang dan pakaiannya pun nampak tidak di atas mata kaki. Bahkan beberapa anggota keluarga kerajaan pun tidak pakai hijab. Apakah ini melanggar sunnah Nabi? Inilah yang menarik dari praktek keagamaan keluarga kerajaan Arab Saudi. Raja Salman sendiri dalam pidatonya di depan Palermen Indonesia menegaskan bahaya dari fanatisme pemahaman agama.

    Apakah ada kekhususan bagi keluarga Raja yang menjustifikasi perbedaan praktek keagamaannya dengan para ulama, sehingga ulama-ulama Saudi pun tidak ada yang berani mengritik dan membid’ahkan praktek keagamaan keluarga raja tersebut. Seharusnya kalau itu salah, tetap harus diluruskan, karena dalam Islam tidak dikenal kelas masyarakat khusus dan kemulian manusia antara satu dengan yang lainnya tidak dibedakan kecuali berdasarkan ketakwaannya.

    Yang paling spektakuler dari kunjungan Raja Salman berkaitan dengan artikulasi nilai-nilai ajaran agama adalah ketika ia menyeru untuk menyatukan barisan (tauhid as-Shaff) dalam memerangi pemahaman ekstrimis, radikalisme dan aksi-aksi terorisme. Dengan tegas Ia mengajak Indonesia untuk berkolaborasi dalam membangun peradaban Islam damai, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya di gedung Parlemen Republik Indonesia. Dia bahkan mengakui bahwa pemikiran kelompok garis yang cenderung mengarah pada aksi-aksi kekerasan merupakan musuh bersama ummat Islam saat ini.

    Patut diapresiasi dan menjadi pelajaran berharga bagi ummat Islam di negeri ini bahwa Raja Salman berserdia bertemu dan berdialog dengan 28 tokoh pemuka agama yang berbeda. Bahkan, sang Raja pun mengungkapkan kekagumannya dengan model kehidupan toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia. Ini adalah sebuah pesan berharga yang disampaikan oleh sang Raja sekaligus menegaskan bahwa dirinya adalah seorang moderat.

    Dari pemaparan di atas, setidaknya bisa disimpulkan bahwa ada dua pandangan Raja Salman sehingga bisa dikatakan ia berfikir dan bertindak “out of the box”. Pertama, kebijakannya yang memulai mencari mitra politik ekonomi baru selain Amerika Serikat, sebuah terobosan yang tidak didapatkan dari Raja-Raja sebelumnya. Kedua, ketegasannya dalam memperjuangkan pluralisme, toleransi dan anti fanatisme agama, sebuah cara pandang yang jarang dikampanyekan oleh penguasa-penguasa Saudi sebelumnya. Bahkan, cara pandang ini cenderung berbeda dengan mainstream pemikiran tokoh-tokoh, ulama dan masyarakat Saudi saat ini.

    Sekali lagi, perlu untuk dipertegas kembali bahwa Islam indonesia merupakan model Islam yang dibutuhkan peradaban dunia saat ini. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak selalu merawat NKRI dan Pancasila sebagai asas perjuangan bangsa, sekaligus mempertahankan pluralisme, multikulturalisme dan toleransi kehidupan umat beragama yang menjadi kebanggaan kita selama ini.

    *Penulis adalah Direktur Pusat Studi Arab dan Timur Tengah (PSATT) Indonesia, Dosen Pascasarjana Institute PTIQ Jakarta.

  • Kisah Rantau dan Abad Sebuah Tulisan

    Oleh : Amir Wata*

    Sebagai pengantar, term ini terbagi menjadi dua bagian; pertama, tentang bagaimana menulis itu amatlah penting, dan yang kedua adalah bagaimana falsafah “rantau” juga menjadi bagian penting dalam peradaban manusia. Untuk mendeskripsikan apa itu menulis, dengan sangat bagus, Ben Okri, penulis Afrika mengatakan “Jika Anda ingin mengetahui apa yang berlangsung di sebuah zaman, cari tahulah tentang apa yang terjadi dengan penulisnya.” para penulis, the town-criers, adalah barometer zaman.

    Kekuasaan bisa saja membungkam mulut yang berteriak, tapi masyarakat tentu saja masih mampu melakoni kebenaran. Namun, nalar penulis tak mampu ditindas oleh penguasa, ia memberontak terhadap penantian dan berkisah dalam buku-buku mereka;  menjelaskan tentang bumi yang rusak, tentang ketidakadilan yang mengalir, tentang cinta yang bersemi dan bahkan tentang kehidupan. Maka, benar apa yang ditulis oleh Ben Okri, bahwa Manusia adalah homo fibula; makhluk pengisah. Manusia dengan tarikan sejarah yang panjang, mampu mengisahkan; kehidupan sekaligus mampu menjelaskan “kematian”. 

    Jika disaksikan bersama, buku hanyalah sebuah benda mati, tetapi isi di dalamnya mengandung kehidupan. Di balik sebuah buku, terdapat sebuah “dunia” yang belum banyak dikenal-tentang pengarang, pengaruh teknologi dan budaya, lika-liku industry dan persaingan, para pecandu, dan pernak-pernik lain yang masih luput dari perhatian. Dan, beruntungnya di Indonesia buku atau dikenal dengan aksara juga menjadi salah satu kekuatan besar dalam kisah-kisah gelombang sejarah di nusantara ini. Sehingga pengetahuan tentang kisah, majapahit, siliwangi, sriwijaya dll, tertulis dengan epik oleh para penulis. Lahirlah kehidupan kematian yang berkisah tentang tradisi, sejarah, ilmu pengetahuan, dan agama.  Sehingga, dalam seni menulis puisi tradisi sastra Jawa Kuno, ada yang disebut kalangon, yang mampu membawa pembacanya tenggelam di dalam pengalaman keindahan. Tradisi ini melahirkan Ramayana (abad ke-9) atau Arjunawiwaha (abad ke-11) yang terkenal.

    Tetapi, di Bugis-Makassar juga patut ditinjau. Puisi atau kisah epik Bugis I La Galigo atau Sureq Galigo ditulis dengan menarik tentang sejarah Bugis pada awal abad ke-14 yang kemudian menjadi salah satu naskah klasik terpanjang di dunia. La Galigo terdiri dari 300.000 larik sajak. Menurut R.A. Kern yang menuliskan katalog Galigo pada 1939, jika saja cerita lengkapnya dapat dikumpulkan maka seluruhnya akan berjumlah 6.000 halaman folio. Sebuah mahakarya. Dari situlah, bugis-makassar mengenal tradisi historiografi yang khas, yakni menuliskan catatan terperinci dari rumah raja atau pembesar. Tradisi ini meluas ke Bima, dan melahirkan antara lain Bo’ Sangaji Kai, “Buku catatan raja-raja Bima” yang meliputi kurun waktu dua abad, mulai abad ke-17.

    Dengan begitu, dapat kita cerna. Bahwa tradisi menulis memang sudah banyak digeluti oleh pendahulu kita. Namun, meski disadari pasca kemerdekaan bahwa tradisi menulis itu hanya digeluti oleh lapisan masyarakat tertentu saja. Rakyat umumnya menyebarkan pengetahuan lewat tembang atau kidung yang disampaikan lisan dari generasi ke generasi. Hal ini lebih menunjukkan bahwa tradisi yang cukup tua tidak menjamin tumbuhnya budaya tulis baca yang cukup kental dan meluas. Apalagi dalam era yang serba digital seperti yang dihadapkan hari ini, anak-anak Indonesia kemudian dibenturkan dengan tradisi yang lebih bersifat audio, visual daripada gerakan literasi (aksara).

    Rantau dan Menulis

    Dalam tradisi Bugis–Makassar, merantau adalah salah satu cara untuk pengenalan kepada semesta. Maka, tak ayal, terutama masyarakat Bugis-Makassar perjalanan “merantau” adalah satu-satunya cara untuk menemukan jati diri. Namun, sangat disayangkan, ada semacam keterbalikan paradigma masyarakat kita hari ini, bahwasanya perantau adalah orang-orang yang kalah bersaing di kampung halamannya.

    Padahal, tak sedikit perantau Bugis Makassar kelak menjadi orang sukses di kampung orang. Ada yang menjadi pejabat, pebisnis sukses, di tanah Jawa misalnya mereka mampu hadir di tengah-tengah kauman menjadi tokoh umat dan masyarakat. Terlepas dari isu seporadis kebernasan pemuda Makassar hari ini, tapi pada fakta lain perantau Bugis Makassar mampu beradabtasi di setiap lingkungan yang meraka tinggal.  Dalam falsafah budaya Bugis ada ungkapan yang mengatakan “Akkulu peppeko mulao, abbulu rompengku mulesu,” artinya “Seorang perantau, harus berangkat dengan bekal sedikit dan kelak jika pulang harus membawa hasil sebanyak-banyaknya.”

    Dengan prinsip seperti itulah, maka jiwa budaya Bugis dikenal dengan etos kerja yang tinggi. Niat yang teguh, semangat yang membara tak membuat mereka surut dari terpaan apapun. Seperti ungkapan “Pura babbara sompeku, pura tangkisi gulikku, ulebbireng tellengnge natowalia; sudah ku kembangkan layarku, sudah kupasangkan kemudiku, lebih baik saya tenggelam dan tercungkup perahuku daripada harus surut.” Seperti itulah falsafah budaya Bugis yang menjadi tekad masyarakat bugis-makassar dalam berjuang di tanah rantau.

    Namun, kisah tak berarti apa-apa jika tak tertuang dalam dokumentasi. Baik itu foto, maupun tulisan. Kalau saja, La Galigo tak pernah tertulis maka tentu kita tak akan pernah mengenal bagaimana tradisi 7 kerajaan yang ada di tanah Sulawesi. Merantau memiliki filosofi keteguhan hati yang kuat, namun tanpa menulisnya, kisah rantau akan menjadi usang oleh zaman, dan hanya secarik kertas yang mampu membahasakan keteguhan hati tersebut. Itulah, mengapa kekayaan tulis-menulis dan merantau menjadi benang merah yang saling berkaitan. Di era kontemporer seperti sekarang, menulis kisah hidup seseorang lebih populer daripada menulis ilmu pengetahuan. Dari kisah seseorang, setidaknya kita mampu “membaca” pengalaman yang tertuang di dalam buku tersebut.

    Kalau saja, logika tak mampu berekspresi dengan kata-kata, paling tidak lisan akan tergantikan dengan tinta. Sehingga kita dapat mendeskripsikan bahwa buku meskipun dia adalah benda mati, tapi “dunia teks” dan sekaligus “teks tentang dunia yang lain” hidup di dalamnya. Ia menyelipkan kekayaan imajinasi, luapan emosi, atau gelora kreativitas yang menjelma sebagai bentangan narasi dari hal-hal bersahaja hingga peristiwa agung dalam kehidupan. Bahkan tak sedikitpun, para pengarangnya diburu, atau penulisnya disanjung setinggi langit, namun bisa saja sekaligus kekuasaan menjadi panik karena penulis buku mampu mengurai masalah tentang ketatanegaraan.

    Mengambil dari kisah kehidupan sehari-sehari yang kemudian divisualisasikan dalam narasi film, telah banyak dilakoni oleh novelis-novelis ternama di Indonesia. Sang Buya Hamka misalnya, menampilkan teks puisi dalam judul bukunya “Tenggelamnya Kapal Vanderwijk” yang kemudian buming di tahun 2014, atau Andrea Hirata yang kemudian mengisahkan kehidupan masa kecilnya dalam buku “Laskar Pelangi”, dan “Sang Pemimpi”. Dan salah satu penulis dengan gaya Islami, Habiburahman El Shirazy yang sempat menjadi buming di tahun 2004 seperti “Ayat-Ayat Cinta”, atau “Ketika Cinta Bertasbih“. Beralih ke dunia lain, seorang penulis “gender” seperti Asma Nadia yang tengah Buming dengan bukunya yang telah difilmkan seperti “Assalamualaikum Beijing” membuat ledakan baru dalam industri film yang bergaya khas mengisahkan perjalanan seorang wanita yang Islami. Adalagi, buku yang kemudian telah dua kali difilmkan berjudul “Surga yang Tak Dirindukan” mewarnai ruang ekspresi dunia teks menjadi dunia visual yang banyak di minati.

    Asma Nadia juga tak sendiri, ia dan beberapa penulis perempuan yang lain, misalnya Merry Riana, mengisahkan kisah hidupnya dalam buku “Mimpi Sejuta Dolar” kemudian difilmkan, lagi-lagi menarik peminat segmentasi penonton yang menyukai film dalam versi “kisah hidup”. Oleh karena itu, dunia teks seperti yang dilakoni oleh banyak penulis yang kemudian banyak difilmkan, telah mengalami ledakan segmen bisnis industri sastra dan film. Dan menjadi sangat menggiurkan, jika sepenggalan kisah menjadi tabiat dan ambisius untuk menjadi bisnis. Asma Nadia, paling tidak telah merubah mindset kebanyakan wanita Islam “kuno”, Merry Riana paling tidak juga telah menekadkan kita bahwa wanita itu juga harus berjuang. Namun yang perlu dipahami, “Di balik Keteguhan Hati Wanita” ada laki-laki yang mensupportnya.

    *Penulis adalah lulusan ilmu politik Fisip UMJ, saat ini aktif sebagai pemred di suaradewan.com

  • Mengawal Sepuluh Komitmen Kader HMI

    Oleh: Pahmuddin

    Senin pagi (20/2), Pengurus Besar HMI menghadiri undangan Presiden RI. Sepuluh orang fungsionaris PB HMI mendatangi istana negara, dan bertemu langsung Presiden RI, Joko Widodo. Pertemuan yang berlangsung singkat ini, ketua umum dan jajaran pengurus PB HMI menyerahkan 10 poin gagasan HMI seluruh Indonesia.

    Perjumpaan antara pimpinan HMI dan Presiden RI ini diharapkan mampu memberikan angin segar atas kompleksnya masalah kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini. HMI yang saat ini dipimpin oleh sosok Mulyadi P Tamsir memang dikenal pro-aktif melakukan konsolidasi internal dalam rangka memfokuskan gerakan HMI dalam memberikan perhatian atas peliknya permasalahan ummat Islam dan bangsa Indonesia saat ini.

    Sebagai kader HMI, kita wajib memahami perjumpaan itu sebagai terobosan positif dalam proses penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Kita semua tentu paham bahwa presiden adalah penentu segala kebijakan. Maka, menjadi tanggungjawab kita pula sebagai kader HMI se-Nusantara untuk mengawal hasil perjumpaan yang berbuah kesepahaman yaitu sepuluh poin tuntutan HMI.

    Adapun kesepuluh komitmen yang dimaksud yaitu: pertama, menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan segala keanekaragaman Suku dan Budaya. Dalam hal ini, tetap teguh dalam rel kebenaran yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Poin penting tersebut muncul atas dasar keresahan masyarakat Indonesia dengan lemahnya pemerintah dalam mengamalkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

    Kedua, menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam dengan sepenuh-penuhnya berdasarkan Alquran dan hadits. Menjadi garda terdepan dalam menjaga wibawa dan kehormatan alim ulama sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Ketiga, penegakkan hukum yang berkeadilan dan menolak pelaksanaan hukum yang diskriminatif terhadap masyarakat Indonesia. Penegakan hukum saat ini memang banyak menuai sorotan publik.

    Dalam beberapa kasus implementasi penegakan hukum terindikasi melenceng dari nilai keadilan dan masih sangat jauh harapan masyarakat Indonesia. Kesenjangan tersebut lebih banyak diakibatkan oleh pilihan-pilihan politik antara kelompok yang merasa berada di lingkaran kekuasaan dengan kelompok yang berseberangan dengan kekuasaan.

    Keempat, melindungi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dan menolak segala bentuk eksploitasi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia saat ini didominasi oleh bangsa-bangsa lain. Sementara, masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup serba kekurangan di bawah garis kemiskinan.

    Seharusnya segala kekayaan alam ini diperuntukkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, bukan dibiarkan dieksploitasi oleh bangsa lain. Kelima, membangun sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, kompetitif dan berdaya saing global. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk bersama-sama mendorong prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang berkemanusiaan dan mementingkan keseimbangan antara tujuan nilai, karakter dan profesionalisme. Sebagai contoh, muatan teknis dari poin ini adalah upaya menggenjot muatan pendidikan moral pancasila, pendidikan agama, pendidikan bermuatan lokal, IPTEK dan sebagainya.

    Keenam, membangun sistem perekonomian yang berpihak terhadap seluruh rakyat Indonesia. Ketujuh, mengembangkan industri dalam negeri, berupaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dunia. Serta menolak masuknya imigran asing yang dapat mengancam kesempatan kerja rakyat Indonesia. Kedelapan, Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan, menolak liberalisasi, dan politik dinasti. Kesembilan, menolak berkembangnya paham komunis di Indonesia yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir, berkomitmen memerangi peredaran dan penggunaan narkoba yang dapat mengancam masa depan generasi muda Indonesia.

    Demikian kesepuluh poin penting gagasan fundamental yang tegas dibacakan oleh ketua umum PB HmI dihadapan presiden RI. Sebagai kader HMI, kita patut bersyukur dengan tersalurkannya aspirasi ini. Semoga, komitmen ini bisa ditindaklanjuti, bukan untuk sekedar didengar oleh penguasa sebagai ‘obat penenang’. Berkenaan soal tempat dan waktu pertemuan ini, bagi saya tidak ada persoalan, yang terpenting adalah merawat idealisme gerakan dan tetap menjaga independensi organisasi.

    *Penulis adalah Wasekjend Bidang LH PB HMI

  • Berpolitik di Masjid Menjadi awal Kehancuran Timur Tengah

    Oleh: Muhammad Najih

    Satu bulan menjelang pemilihan anggota parlemen Maroko tahun 2014 yang jatuh tepat pada Ramadhan 1435, atmosfer politik terasa cukup panas. Tempat-tempat ibadah di negara tersebut pun tak luput dari upaya politisasi yang panas ini. Spiritualitas umat Islam yang meningkat di bulan Ramadhan menjadikan masjid sebagai tempat yang memiliki tarikan magnetik bagi para politisi. Pada saat itu, terjadi bermacam manuver politik praktis di atas mimbar-mimbar masjid, dari pembunuhan karakter lawan politik dengan taktik takfir (vonis kafir) sampai propaganda kekerasan yang memecah belah dan mengancam keutuhan negara.

    Politisasi tempat ibadah ini mendorong pemerintah Maroko, Raja Muhammad VI, untuk mengeluarkan sebuah putusan resmi yang fundamental berkaitan dengan aktivitas politik di masjid berupa larangan bagi para imam masjid dan khatib untuk terlibat dalam segala bentuk aktivitas politik, termasuk menunjukkan pandangan politik. Hasilnya, Maroko saat ini menjadi negara yang relatif stabil dibanding negara Arab lainnya di Timur Tengah yang tidak mempunyai regulasi semacam ini, seperti Libya dan Mesir.

    Kedua negara tersebut porak-poranda karena khatib atau penceramahnya diberi kebebasan tidak terbatas dalam melakukan hujatan politik berbalut agama, hingga mengaburkan pandangan masyarakat terhadap agama yang sakral dan politik yang profan. Tentu propaganda di tempat ibadah bukan sebab tunggal terjadinya krisis di sana, namun impact-nya tidak dapat diremehkan. Faktanya penggerakan massa biasanya dilaksanakan di hari Jumat seusai salat Jumat dan berawal dari masjid. Politisasi masjid tidak bisa dianggap kecil perannya dalam membakar konflik Timur Tengah.

    Pengalaman politik Timur Tengah mestinya memotivasi bangsa Indonesia untuk semakin waspada, karena peristiwa berupa alih fungsi masjid menjadi komoditas atau alat politik praktis sudah lama terjadi di negara ini. Beberapa waktu yang lalu sejumlah orang yang mengatasnamakan diri Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) bersama sejumlah ormas berkumpul di Masjid Istiqlal untuk melahirkan sebuah pernyataan yang kemudian disebut Risalah Istiqlal, di mana intinya meminta umat Islam untuk tidak memilih calon pemimpin non-muslim dalam Pilkada DKI yang akan datang. Aktivitas ini jelas merupakan politik praktis, bukan politik kemanusiaan atau keumatan.

    Umat Islam mempunyai tanggungjawab moral menjawab tantangan ini. Agama memang mempunyai perhatian yang komprehensif atas kehidupan, tapi masjid adalah rumah semua orang beriman (bayt al-mukminin), sehingga selayaknya menjadi pengayom. Sedangkan politik praktis merupakan buah ijtihad yang setiap orang berhak mempunyai putusan sendiri-sendiri, sehingga ijtihad politik sebuah kelompok tidak seyogyanya dipaksakan atas kelompok yang lain di dalam satu masjid.

    Syafi’i Ma’arif pernah menulis: “Tuan dan puan bisa bayangkan, jika dalam khutbah Jum’at diselipkan kampanye politik partai tertentu, pastilah masjid berhenti menjadi tempat yang nyaman, diliputi oleh suasana persaudaraan. Perpecahan di akar rumput akan menjadi sulit dihindari, seperti yang dulu pernah berlaku. Jalan yang paling arif menurut saran saya adalah membebaskan semua masjid dari gesekan politik kepentingan sesaat. Jadikan Rumah Allah ini sebagai tempat teduh dan sejuk buat semua orang beriman, terlepas dari apa pun partai yang didukungnya,” (Masjid dan Kampanyte Politik, Republika, ). Cukuplah masjid menjadi tempat ibadah dan pembelajaran agama, politik praktis tidak perlu masuk ke sana.

    Rasul bahkan pernah memerintahkan, dalam rangka menjaga “kesucian” masjid, dilarang melakukan perniagan di masjid, begitu pula mengumumkan barang yang hilang di dalamnya. Menggunakan masjid sebagai mimbar kampanye politik praktis dikhawatirkan akan menodai kesucian masjid. Sudah sepatutnya umat lebih waspada dan cerdas untuk menggunakan rumah Allah ini sesuai dengan fungsinya, yakni untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, bukan kampanye yang bisa memecah belah. (SM)

  • Ketika Lembaga Survei Menghitung Suara

    Oleh : Hasyemi Faqihudin*

    Fluktuasi angin sepoy pilkada serentak, semoga tak menjadi pemenang masuk angin. Berawal bisa menempati duduk di kursi rentetan pemimpin daerah ialah hasil dari buah janji yang mengguyur di pilkada serentak 15 februari 2017. Kontestasi sengit dalam pilkada serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota menjadi lembaran baru dalam tugas teman teman atau adik adik BEM se Nusantara dan alumni BEM se Nusantara.

    Menyoroti sejumlah rapot merah kinerja pemerintah di setiap daerah. Sub koordinasi Alumni mahasiswa BEM se Nusantara dari sabang hingga mmerauke yang melaporkan di 7 provinsi dalam jalinan group komunikasi secara effektif menghasilkan instrumen bahwa mendorong pemprov agar mentuntaskan pekerjaan rumah yang belum direalisasikan. Tetapi, tak lepas dari janji yg terurai yang harus dijalankan.

    Dilansir dalam sebuah website resmi yang dikeluarkan KPU, Pilkada Aceh dilaksanakan untuk menentukan satu gubernur dan 20 bupati/wali kota. Data yang dikeluarkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Aceh mencapai 3.431.582 orang. Quick count mencatat dalam persaingan sengit hasil di bilik suara, paslon Irwandi dan nova lebih unggul dari pertahana tarmizi machsal. Perolehan 10.709 suara untuk irwandi menjadikan persiapan irwandi menuntaskan pekerjaan yang krusial di pemprov aceh.

    Selain merealisasikan ucap janji kesejahteraan rakyat aceh, irwandi harus dapat menyelesaikan diantaranya pemba­ngunan yang diagendakan pada RPJ­MD 2012-2017, seperti pembangunan membantu pembangunan infrasturktur di aceh utara misalnya waduk krueng keureuto, daerah irigasi krueng pase. Selanjutnya Irigasi jambo aye, pembangunan jalan cut meutia, Lubuk Tilam hingga Samarkilang, perbatasan bener meriah, dan lainnya. Apalagi menjadi isu strategis adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi, infrastruktur dasar irigasi yang kompleks, jalan dan jembatan masih banyak dalam kondisi rusak parah, kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan belum memenuhi standar dan marak­nya pengguna nar­koba, tingginya kasus HIV dan masih ditemukan kasus gizi buruk di sejumlah wilayah aceh.

    Menurut data yang dihimpun, capaian pembangunan bidang ekono­mi, laju inflasi terkendali dari ditar­getkan pada 2015 sebesar 4,00 persen dan realisasinya sebesar 2,44 persen. Juga pekerjaan yg belum rampung melanjutkan pembangunan jalan lingkar di wilayah itu yang menjadi urat nadi perekonomian penduduk di Simeulue. Ditargetkan jalan lingkar akan tuntas dibangun pada 2017 mendatang. tetapi hasil belum maksimal. Pertanyaan nya dimana kesungguhan pemprov aceh?

    Kemudian bergeser ke bangka belitung, provinsi kepulaan ini memiliki sumber daya alam yang indah, namun keindahan itu tak pernah dimiliki oleh pemprov dalam kinerjanya. Data melansir dari web quick count secara resmi, Paslon Yurson Ihza-Yusroni Yazid, memperoleh 19.2% di Nomor Urut 2 (dua). Pasangan Rustam Irwansyah, perolehan suara: 24.45% di Nomor Urut 3 (tiga). Cagub-Cawagub Hidayat Arsani-Sukirman. Hasilnya: 18.46%
    Nomor Urut 4 (empat). Sedangkan Erzaldi-Fatah. mendapat suara sebesar 37.9%. Artinya erzaldi dalam gelombang tenang daripada rival paslon yang lainnya. Pesta pora cukuplah ditangguhkan bagi erzaldi cs, sebab amanah lebih dipikul sangat berat dan akan dipertanggung jawabkan. Saat ini ekonomi yang melanda bangka belitung merupakan terendah ketiga se Sumatera, yakni 3,5%, posisi dua terendah lainnya yaitu Aceh 2,9% dan Riau 2,0%.
    Perkembangan makro ekonomi regional perekonomian Babel triwulan I- 2016 tumbuh melambat 3,30% dibandingkan triwulan sebelumnya 4,2% (yoy). Artinya pengamat memprediksi apabila babel terus melambat reg perekonomian maka akan terjadi kemerosotan yang signifikan dan tajam. Padahal dengan destinasi wisata yg limpah ruah, timah dan aset sumber daya alam dll seharusnya pemprov babel dapat mengelola aset dengan baik. Maka ini diantara tugas pemprov selain tugas tugas krusial lainya dari sektor infrastruktur, sosial, pendidikan dll.

    Bergeser ke serambi madinah, ditengah provinsi sulawesi utara dan sulawesi tengah yaitu provinsi gorontalo. Hasil hitung cepat quick count pemilihan gubernur provinsi Gorontalo yang digelar Indikator Politik Indonesia menempatkan pertahana Rusli Habibie-Idris Rahim paling unggul diantara tiga kandidat, dengan perolehan suara 50,65%. Sementara itu dua pasangan lain, yakni Hanna Hasanah Fadel – Tonny S Junus meraup 26,07% dan Zainuddin Hasan – Adnan Dambea memperoleh 23,27%. Namun jangan sangka, dibalik rusli kembali menduduki bangku gubernur. Ternyata tugas sebelumnya yang diemban tak sepenuhnya dijalankan sesuai janji sejak 5 tahun kebelakang. Melirik dari sektor pendidikan, kualitas saat ini sangat memprihatinkan. Ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dari tahun kemarin tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo yang rendah.

    Menurut pemerhati pendidikan yang juga manta presiden mahasiswa unv gorontalo bahwa Program “Pendidikan Gratis” milik Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 belum mampu memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan kualitas SDM rakyat Gorontalo, Program ini barangkali hanya mampu memberikan kesempatan belajar bagi sebagian masyarakat Gorontalo, serta tidak menjamin peluang kerja apalagi peningkatan hidup masyarakat itu sendiri. Maka selain dari sektor pendidikan, masih lumrah dan eksplisit tugas yang belum
    dijalankan rusli selama menjabat gubernur tahun lalu. Belum lagi sekarang yang kian ditambah guyuran janji. Yang terpenting penting masyarakat terus mengkawal jalannya pemerintahan di pemprov gorontalo.

    Pesta demokrasi pun kian sengit di provinsi sulawesi barat, padahal kita ingat sejak beberapa tahun terakhir, telah tercatat sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang menyeret pejabat esselon II di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tercatat Provinsi Sulawesi Barat pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan sebagai provinsi baru pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Luas wilayah 16,796.19 km² dan beribukota di Mamuju, memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar di bidang pertanian dengan semua subsektornya, termasuk perut buminya kaya dengan berbagai jenis barang tambang. Tetapi provinsi tergolong muda ini, marak merajarelanya koruptor dini yang tertangkap tangan yaitu diantaranya Mereka diantaranya, Mantan Kepala Biro keuangan, Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Mantan Kepala Dinas PU; hingga 2 kali diproses hukum, Mantan Kepala
    Dinas PU, Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Mantan Kepala Dinas Perkebunan, Mantan Tenaga Ahil Pemprov, Mantan Direktur Rumah Sakit Regional. Ladanv korupsi yang besar sejatinya masyarakat perlu waspada dan mengkawal jalannya pemerintah rancu tsb. Maka perlu kini sulbar mereboisasikan birokrasi yang bersih dan mensejahterakan rakyat.

    Berikut adalah hasil quick count Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat versi lembaga survei polmark Indonesia:
    1. Suhardi Duka – Kalma Katta: 34,08 %
    2. Salim S. Mengga – Hasanuddin Mashud : 26,19 %
    3. Ali Baal Masdar – Enny Anggraeni Anwar: 39,73 %.

    Paslon kuat yang akan menggawangi sulawesi barat yang akan memimpin suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%). Menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselsesaikan. Infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan penanganan marak terjadinya korupsi di birokrasi yang patut dikawal dan diawasi oleh masyarakat luas.

    Tak luput yang kita bahas daerah yang memiliki potensi gas yang besar, pertambangan emas yang megah dan sumber saya alam yang melimpah ruah yaitu papua dan papua barat. Namun kita lirik sejenak ramai nya pilkada yang berpusat di kota sorong yaitu papua barat. Kesejahteraan masih jauh dirasakan oleh masyarakat, padahal potensi mensejahterakaan rakyat diatas potensi kekayaan alam yang hebat. Pendidikan bermutu semakin jauh dari kelompok miskin, situasi inilah sedang dialami oleh warga pedalaman Papua Barat. Mereka masih sulit mengakses pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Pemprov pun tak pantas menyudutkan pemerintah pusat, dan pemerintah pusat pun kurangnya perhatian kondisi di papua barat hingga merauke. Yang terjadi adalah membangun sesuatu yang menjadi kepentingan pemerintah namun bagian itu tidak dirasakan oleh masyarakat di papua barat, misalnya rehab gedung, meningkatkan sarana prasarana pejabat hingga sebenarnya sampai sekarang rakyat papua dan papua barat yang menjadi korban. Disudut pelosok desa masih ada yang belum menikmati listrik 24 jam. Ada juga daerah pelosok belum ada listrik sama sekali. Ini menjadi tugas besar yang harus diemban. Dan juga isu pelanggaran ham yang lemah dalam investigasi.hingga berlalunya pilkada serenak, tidak menjadi hanya benak popularitas tapi bagiamana memperbaiki kondisi kerakyaatan di papua dan papua barat. Di jayapura dan lainya di sekitar tembagapura pun kini sedang berjalan pilkada kota dan kabupaten. Namun quick count mencatat pemilihan Gubernur Papua Barat Adalah sebagai berikut:

    1. Dominggus Mandacan – Mohamad Lakotani : 69%,
    2. Irene Manibuy – Abdullah Manaray : 24,73%
    3. Stepanus Malak – Ali Hindom : 6,93%.

    Sehingga siapapun yang menduduki kepemimpinan nanti, maka harus siap menyapu bersih masalah di papua dan papua barat.

    Tak lengkap rasanya sorak pora penuh politis dan sensi di pusat ibukota DKI Jakarta. Peningkatan infrastrukur tak menjamin kestabilan ekonomi rakyat merata kekalangan kaum bawah, masih marak pengemis dan pengamen dijakarta akibat sempitnya lowongan pekerjaan, apalagi banjir yang tak kunjung usai, desas desus permainan proyek MRT. Ditambah macet yang tiada tara. Tercatat dalam tahun ini 13 ribu kendaraan bermotor, dan 6 ribu mobil menghujani ibukota jakarta dalam prediksi pengamat transportasi. Bahkan kemacetaan panjang ini membuat kerugian ekonomi sampai diangka triliyunan rupiah. Dan masih banyak masalah kompleks yang tak kunjung usai. 3 paslon melaju licin dalam kontrak politik dan umbar janji di setiap sudut ibu kota, namun hasil dalam quick count mencatat ahok djarot 42,9% dan anies sandi 40,2% yang akan bertarung memperebutkan tugas DKI dalam 5 tahun kedepan. Sungguh pekerja dan pengangguran akan dapat menilai kinerja yang semestinya diemban.

    Tak lepas aktivis pun menyoroti pilkada untuk memilih jawara banten, dahulu yang mendampingi atut sebagai gubernur, pasca tejeratnya kasus korupsi. Rano karno artis terkenal si doel anak betawi mencalonkan diri dalam pergulatan pilkada pemprov banten. Namu kali ini rivalnya pemain lama yang juga mantan walikota tangerang yaitu wahidin halim yang secara percaya diri menyanggupi mengatasi masalah di wilayah banten. Padahal dahulu wahidin memperoleh rapot merah atas kemimpinan tahun lalu. Begitu pula rano karno yang belum sempat menetaskan masalah kemiskinan di sekitat banten. Kasus terakhir yang didesak BPK RI Pemprov Banten belum menyelesaikan 45 persen temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2005 hingga 2015. Oleh karena itu, BPK RI Perwakilan Banten meminta pemprov segera menuntaskan temuan-temuan tersebut agar tidak terakumulasi pada tahun-tahun berikutnya. permasalahan aset tetap yang menjadi pengecualian (dalam LHP BPK 2015) agar segera diselesaikan. Artinya marak validitasi birokrasi di pemprov banten masih rancu, sehingga apabila banten banyak yang memberikan rapot merah oleh masyarakat, maka jelas dari beberapa sektor riil yang berhubungan masyarakat masih jauh dari kesejahteraan. misal lemahnya ekonomi kerakyatan, tata kelola daerah, kemiskinan merajarela hingga tak berkualitasnya jaminan pendidikan.

    Kiranya pilkada di 7 provinsi ini mampu menggawangi kota kabupaten. Begitu pula di kota kabupaten lain yang tidak ada pemilihan di tingkat gubernur dan wagub, yaitu dari jawa barat ada cimahi, tasik, dan kab.bekasi dari provinsi lampung ada pilkada lampung barat, di sulawesi utara ada bolaang mongondow dan sejumlah kota kabupaten lainnnya harus memberikan kerja nyata dalam mengemban amanah. Misal di bolaang mongondow masih rendah stabilnya ekonomi kerakyatan padahal memiliki aset sumber daya alam yang hebat. Filosofi plato menyebutkan politik merupakan cara untuk menghasilkan kebaikan atau kesejahteraan dalam komunitas negara.
    Semoga senantiasa perubahan melalui pilkada serentak 2017 menjadikan bahwa tanggung jawab bukan sekedar disaat sebelum pilakada untuk memperoleh hati rakyat, tetapi menjalankan amanah sebagai prinsip dasar. Tidak ada lagi mencederai hati rakyat dengan maraknya korupsi anggaran yang seharusnya di distribusikan untuk kesejahteraan rakyat.

    Dan berharap dengan issu permainan aktor politik dibalik kasus jambore mahasiswa kemarin, maka baiknya pertemuan BEM se Nusantara dan Alumni BEM Nusantara dapat membuka pertemuan mengubah stigma karena mahasiswa sebagai agent of change and sosial control.

    *Penulis adalah : Mantan Koordinator DKI Jakarta BEM se Nusantara) Periode 2013 – 2014, Pimpinan Koordinator DKI Perhimpunan Akartapura (Mahasiswa Aceh – Jakarta – Papua), Mantan Ketua Umum BEM Komunikasi Unv. Mercu Buana Jakarta Periode 2013 – 2014