JURNALsuaradewan

Tag: Generasi Milenial

  • Pemilih Muda Butuh Pendidikan Politik Pancasila

    Pemilih Muda Butuh Pendidikan Politik Pancasila

    Ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) sedang memasuki masa kampanye yang berjalan sekitar satu bulan sejak ditetapkan waktu kampanye pada tanggal 23 september 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kunjungan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) sudah sering kita lihat di berbagai media, manuver politik sudah mulai sedikit demi sedikit terlihat.

    Beberapa istilah dan gelar untuk merebut hati para pemilih sesuai segmentasinya masing-masing sudah sering kita dengan antara lain “partai emak-emak” yang dibuat oleh capres-cawapres pasangan nomor urut satu Prabowo-Sandi untuk menggaet pemilih ibu-ibu, gelar “santri post modernisme” yang diberikan kepada Sandiaga Uno juga tidak lepas dari upaya politik untuk menggaet pemilih muslim terutama dikalangan umat muslim ta’at.

    Namun diluar itu semua, upaya saling serang satu sama lain dalam bentuk sindiran juga semakin terasa. Banyak istilah-istilah yang selalu digoreng-goreng oleh masing-masing tim sukses  pasangan calon (timses paslon)  yang saya rasa adalah upaya agar menurunkan tingkat electoral masing-masing capres-cawapres. Istilah Politikus Sontoloyo yang disampaikan Capres Jokowi pada kegiatan pembagian sertifikat tanah di Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2018) tidak luput dari pengamatan lawan politik yang akhirnya dijadikan bahan untuk menjatuhkan presiden jokowi begitu pula dengan statemen “tampang boyolali” yang disampaikan Capres Prabowo Subianto saat pertemuan dengan tim pemenang Prabowo-Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018)  juga bernasib sama bahkan bisa dikatakan lebih berdampak buruk di karenakan beberapa hari setelah statemen itu dikeluarkan beberapa masyarakat Boyolali dan juga Bupati Boyolali, Seno Samodro sampai turun tangan menuntut Prabowo Subianto untuk meminta maaf kepada masyarakat Boyolali.

    Selain itu istilah “Politik Genderuwo”, “Politik Tuyul”, “buta dan budeg”, “Politik Babi Ngepet” masih mengisi berita kontestasi Pilpres. Bagi penulis sendiri istilah yang berupa sindiran-sindiran yang viral hingga hari ini tidak bernilai edukatif sedikitpun terutama dalam upaya pencerdasan politik bangsa. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang tidak mengetahui visi misi serta program-program unggulan, tiap capres-cawapres. Ini juga tidak lepas dari peran dari beberapa media yang terkesan lebih senang memberikan berita yang provokatif dibanding memberitakan gagasan dan ide-ide setiap paslon dalam setiap kampanye capres-cawapres.

    Selama satu bulan lebih berjalannya masa kampanye, kita lebih sering mendengar berbagai macam sindiran dibandingkan gagasan-gagasan setiap paslon capres-cawapres, karena terkesan para timses hanya berusaha mencari-cari kesalahan lawan politik dan memviralkannya  baik di media   cetak, televisi maupun daring. Padahal  sebagai negara dengan Umat Islam terbanyak di Dunia harusnya selalu berusaha menjaga kesantunan dan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 12 : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain”.

    Apalagi pada pemilu 2019 ini pemilih muda menurut data dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang berusia di bawah 35 tahun mencapai 79 juta dan ketika naikkan usia nya menjadi di bawah 40 tahun maka jumlah pemilih muda berada pada jumlah 100 juta orang. Jumlah ini tentunya sangat banyak dan menjadi sangat seksi untuk di jaring oleh para timses masing-masing paslon. Namun jika yang ditampilkan di media selalunya berita yang isinya hanya tentang istilah-istilah yang kurang edukatif dan sindir-menyindir membuat pemilih muda yang masih banyak merasa bahwa politik sangat jauh dari kehidupan mereka akan memilih untuk apatis, padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian yang sangat vital, karena hampir setiap aktivitas tidak lepas dari hasil keputusan politik.

    Sudah seharusnya setiap timses paslon harus mereformasi cara berkampanye mereka, upaya sindir menyindir, menggoreng-goreng istilah yang kurang baik dari setiap paslon harusnya dikurangi kalau bisa dihentikan, mungkin memang sangat aneh saat ini jika berpolitik tanpa adanya sindir menyindir, karena hal itu merupakan hal yang lumrah apalagi dalam momentum besar seperti ini. Tetapi pendidikan politik juga merupakan hal yang penting dalam membentuk iklim demokrasi yang baik. Penulis mengingat beberapa waktu lalu ketika pesilat Indonesia berhasil menoreh mendali emas pada ajang Asian Games menjadi viral karena upaya pesilat yang merangkul kedua capres menjadi tontonan yang menyejukkan.

    Saya melihat bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia sangat cinta akan persatuan dan kekeluargaan dan tugas kita saat ini menjaga agar nilai-nilai persatuan dan kekeluargan tetap terjaga dalam momentum Pilpres tahun ini.

    Sudah saatnya setiap timses dan parpol pendukung dua paslon memberikan pendidikan politik pada generasi emas bangsa, yaitu pendidikan poilitik yang ramah, yang mengajarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan persatuan sehingga semangat pemilih muda untuk berkontribusi dalam perpolitikan semakin tinggi sehingga nuansa persatuan selalu terasa dalam momentum pilpres 2019 ini. Karena pada hakikatnya inilah yang diajarkan oleh Pancasila dalam butiran sila ketiga dan tidak salah jika penulis mengistilahkan poltik seperti ini sebagai Politik Pancasila.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/pemilih-muda-butuh-pendidikan-politik-pancasila/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Proklamasi itu Berat, Dilan. Kamu Tak Akan Kuat

    Oleh: M. Iqbal Tarafannur

    25 Januari kemarin, film Dilan yang diangkat dari novel karya Pidi Baiq resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia. Film ini sudah barang tentu menjadi sebuah penantian yang agung bagi setiap orang yang pernah membaca karya-karya ataupun hanya sekadar kutipan dari Pidi Baiq. Bagaimana tidak,  karya fiksi Pidi Baiq yang — ramai terpampang di etalase-etalase toko buku ternama — penuh dengan kata-kata cinta yang indah yang akan membikin orang-orang— khususnya kaum muda — yang sedang dikuasai oleh gelora asmara atau sedang dirundung patah hati, mendadak merasa tercerahkan selepas membacanya.

    Saya menonton film ini bukan karena saya adalah pembaca setia karya-karya Pidi Baiq. Saya penasaran apakah film ini bisa mengubah pikiran saya terhadap penulis-penulis kisah fiksi menye-menye, yang saya anggap telah merusak dan meracuni otak generasi hari ini dengan seluruh ihwal tetek bengek kisah percintaan bocah ingusan yang banal sekaligus binal.

    Film yang mengambil latar di Bandung pada tahun 1990 ini menceritakan kisah cinta remaja dimasa putih abu-abu antara Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadhan dan kekasihnya Milea yang diperankan oleh Vanesha Prescilla, seorang gadis cantik yang baru pindah dari Jakarta ke Bandung. Pada pembuka film, kaum hawa akan terpesona melihat senyum manis Dilan saat menghampiri Milea, gadis yang menjadi target operasi rasa sukanya. Dilan membuka dialog pertama dalam film dengan mengatakan “aku meramal, suatu saat kamu pasti naik motorku.” Sontak saya mendengar ada suara-suara perempuan di bioskop yang bilang ‘so sweet’, ‘asiikk,’ ‘ya ampun,’ ‘romantis banget,’ dll., dsb.

    Milea, digambarkan seorang gadis cantik yang baru pindah sekolah dari Jakarta, merupakan anak tentara. Sedangkan Dilan seorang anak tampan yang nakal namun puitis dan terlibat dalam geng motor ternama di Bandung. Tak tanggung-tanggung, bocah ingusan ini, menduduki jabatan sebagai panglima tempur dalam geng motor tersebut. Oh ya, ditambah lagi, dia juga anak dari seorang serdadu. Jangan lupa, bahwa film ini berlatar tahun 1990, di mana Sang Jenderal masih gagah berkuasa. Latar belakang keluarga Dilan yang militeristik mungkin menjadikannya besar kepala dan ditakuti. Hal ini terlihat ketika di dua adegan Dilan dipanggil oleh kepala sekolahnya karena memukul guru dan temannya.

    Mungkin faktor latar belakang keluarganya itu yang menjadi pertimbangan kelompoknya menjadikan Dilan sebagai panglima tempur, agar bisa leluasa dalam aksi-aksi mereka. Hehe. Sebab saya berpikir, bahkan setolol-tololnya kelompok geng motor, tak akan menjadikan seorang bocah SMA untuk menduduki jabatan penting, seberapa besar pun nyali si bocah.

    Berbeda dengan percintaan anak SMA pada umumnya, Dilan begitu pandai dalam merangkai puisi. Lain Rangga dalam AADC yang hanyut dalam sajak-sajak Chairil, Dilan bisa menjadi seorang pembuat puisi andal sembari menjadi bagian dari geng motor tanpa harus menjadi seorang kutu buku yang membusuk di pojok kamar. Bayangkan saja kata-kata ini: “Jangan rindu, itu berat. Kamu tak akan kuat. Biar aku saja,” diucapkan oleh seorang anak SMA. Mendengar ucapan itu keluar dari mulut DIlan, seisi bioskop kembali riuh dengan puja-puji, sementara saya tersiksa dengan rasa geli.

    Hal ini juga yang membedakan antara Dilan dan Beni — kekasih Milea — yang berada di Jakarta yang terjerumus dalam budaya plagiat pada puisi-puisi Gibran. Kisah cinta Milea dan Beni mulai terancam saat Dilan hadir dalam kehidupan Milea dan berujung di Jakarta saat konflik terjadi dan Beni menyebut Milea sebagai “pelacur”.

    Saat adegan konflik tersebut, saya terkenang—begitu juga Milea yang menangis dalam perjalanan pulang ke Bandung — dengan kata-kata Dilan sebelumnya pada Milea yang mengatakan, “Jangan kasih tahu aku ada yang menyakitimu, nanti orang itu akan hilang.”: Kata-kata yang bagi saya kelewat mengerikan dalam konteks di mana orde baru sedang berkuasa. Menggunakan kata ‘mati’ saja sudah begitu horor untuk bocah seumurannya, apalagi hilang!? Ingatan saya langsung mengarah pada orang-orang yang ‘sengaja dihilangkan’ akibat melawan Harto. Persoalan yang membuat semuanya makin mengerikan adalah karena Dilan anak dari seorang serdadu. Terlebih lagi, bahkan sebelum kenal dekat, Dilan telah mengetahui semuanya tentang Milea. Hal ini yang membuat ulasan film Dilan di Tirto.id, memberikan judul tulisan yang amat jenaka dan menyentil: “Dilan 1990, Adalah Film Horor.”

    Rasa yang sama juga saya alami ketika Milea pulang dan mendapati ayahnya sedang duduk di teras rumah sembari mengelap senapan laras panjangnya. “Sedang apa, Yah?” Tanya Milea, selepas mengucapkan salam dan menciumi tangan ayahnya. “Buat nembak tikus-tikus di jalanan”, jawab ayahnya.  Serentak saya mengingat mereka yang menjadi korban Operasi Kalong pada tahun ‘65, di mana orang-orang disiksa dan binasa, tak lebih berharga dari seekor tikus di selokan.

    Lewat penggambaran percintaan Dilan dan Milea saya menyadari bahwa tak ada jurang perbedaan yang mencolok antara generasi di tahun 90an, dan saat ini, selain komunikasinya lewat telepon dan surat. Bahkan menurut salah satu pembaca setia Pidi Baiq dalam kutipan Twitternya, mengatakan bahwa novel Dilan harus menjadi panduan hidup anak SMA saat ini, yang dikutip oleh Pidi Baiq dalam sampul belakang novel Dilan. Begini tulisnya:

    ”Keren. Buku ini harus menjadi panduan hidup anak SMA sekarang. Menteri Pendidikan juga harus baca,” kata pengguna Twitter @faisEl_farizi.

    Bayangkan! Harus menjadi panduan hidup anak SMA dan harus dibaca oleh Menteri Pendidikan! Mungkin hal ini harus dipertimbangkan oleh Menteri Pendidikan sekarang, untuk menjadikan DIlan sebagai kurikulum baru yang wajib dipelajari dalam mata pelajaran SMA. Dan untuk yang terhormat Ki Hajar Dewantara, semoga saja kau tak baper karena kalah pamor dengan Pidi Baiq. Sia-sia sudah kau mendirikan Taman Siswa. Saya rasa, persoalan ini mungkin juga jadi pertimbangan agar Paulo Freire dan Eko Prasetyo berhenti menulis tentang persoalan pendidikan. Sebab, kalian tak ada apa-apanya.

    Hati saya begitu tersentuh, ketika di adegan menjelang berakhirnya film, Dilan dan Milea akhirnya mengikrarkan cinta agung mereka lewat proklamasi. Bukan karena mereka begitu romantis dan ­antimainstream, tapi karena kata ‘proklamasi’ yang mereka gunakan. Sebab, bagi saya, kata-kata itu yang membuat Bung Karno, dkk, harus merasakan sunyinya pembuangan, pengapnya penjara, dan ngerinya peluru yang membuntuti mereka. Terserah jika bagi sebagian orang saya dianggap terlalu berlebihan. Namun, percayalah Dilan, proklamasi itu berat. Kamu tak akan kuat. Biar Bung Karno saja.

    Selain perbedaan di atas, kisah ini tak ada bedanya dengan kisah percintaan anak SMA pada umumnya yang diangkat dalam film: murahan dan menjijikan. Generasi muda, lagi-lagi menjadi sasaran komoditas lewat sastra dan film. Lewat hal ini, kaum muda diajak dalam labirin percintaan yang menggelora, seolah-olah dunia ini hanya berisi tentang kisah asmara antara dua pasangan anak manusia.

    Tapi, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seorang Pidi Baiq. Sebab karena karyanya, saya senantiasa merawat kebencian saya pada sastra murahan yang hanya berbicara tentang persoalan asmara yang membabi-buta.

    Sumber : http://narazine.co

  • Perempuan Muda dan Panggung Politik Indonesia

    Oleh : Deni Gunawan*

    Indonesia pernah memiliki seorang presiden perempuan bernama Megawati Soekarno Putri, anak kandung dari mendiang  Presiden pertama, Soekarno. Meski jabatan kepresidennya itu sendiri didapat dari proses politik yang pelik di mana ia diangkat sebagai presiden menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan oleh MPR atas tuduhan korupsi.

    Terlepas dari soal politik tersebut, yang jelas Indonesia pernah memiliki presiden perempuan, dan tentu ini adalah salah satu sinyal penting dalam perjalanan bangsa Indonesia terkait kesetaraan dalam ranah politik. Hal ini mafhum, sebab dalam sejarah perpolitikan Indonesia, perempuan hampir tidak pernah mendapatkan tempat khusus. Sekalipun diberikan, kebanyakan hanya sebagai bumbu pelengkap perpolitikan Indonesia saja, yang notabene didominasi kaum lelaki.

    Proses seorang Megawati (perempuan) menjadi pemimpin di negeri ini sebelumnya tidaklah mudah, saat pemilu pertengahan tahun 1999 pasca reformasi, isu mengenai perempuan tidak boleh menjadi pemimpin menjadi sangat kuat. Akibatnya, Megawati yang dalam hal ini adalah calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai terbesar pemenang pemilu kala itu, menjadi sasaran tembak lawan politiknya dan didukung oleh agamawan konservatif, khususnya di kalangan Islam, bahwa perempuan haram menjadi pemimpin.

    Faktanya, ia kalah dan tidak terpilih menjadi presiden pada pemilu tersebut, yang pada akhirnya dimenangkan oleh sahabat seperjuangannya, Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Patut diingat bahwa, sejak lengsernya Soeharto sebagai presiden Indonesia, rakyat disibukkan dengan agenda proyek nasional berskala besar; penciptaan “Indonesia Baru”. Di sini, kaum perempuan sejatinya turut memainkan peranan penting dalam mendesak Soeharto untuk turun. Mulai dari berbagai demonstrasi yang berkali-kali dilancarkan kaum ibu, professional perempuan, mahasiswa, dan aktivis; tuntutan sejumlah akademisi perempuan agar Soeharto turun dari jabatannya; hingga Megawati sebagai simbol berbagai akibat buruk kekuasaan eksekutif tanpa batas. Untuk pertama kalinya, setelah lebih dari tiga dekade, kaum perempuan turun ke jalan. Seperti halnya anggota masyarakat lainnya, mereka pun akhirnya sadar; kekuasaan politik, apalagi yang diselewengkan, berakibat langsung pada kehidupan mereka (Julia: 2012).

    Kenyataannya, meski perempuan terlibat dalam proses politik kala itu, perempuan dan isu perempuan seakan dipaksa menyingkir dan hanya menjadi latar belakang dalam tata “Indonesia Baru”. Menurut Julia, meski perempuan berperan penting dalam gerakan menurunkan Soeharto, perempuan dan isu perempuan terkesampingkan dalam proses transisi politik selanjutnya. Bagi Julia, hal ini disebabkan bawaan masa lalu, namun juga diakibatkan berbagai isu signifikan politik kontemporer.

    Pertama isu yang sifatnya simbolis pasca turunnya Soeharto membuat perempuan dan isu perempuan terkesampingkan, kedua penolakan perempuan menjadi pemimpin negara “Islam”, meski kenyataanya, penolakan ini adalah permainan politik belaka. Toh pada akhirnya Megawati sebagai simbol perempuan Indonesia pernah menjadi presiden Indonesia tanpa ketegangan politik yang berarti. Ini artinya bahwa perempuan pada dasarnya diterima sebagai pemimpin asal menguntungkan secara politik.

    Julia misalnya, menjelaskan bahwa pemahaman keperempuanan di Indonesia banyak ragamnya, tergantung suku, kelas sosial dan agama. Meskipun demikian secara umum, perempuan selalu pertama-tama dan terutama diharapkan menjadi ibu dan isteri. Kemampuan mereka selalu dinilai dalam tataran keberhasilan mereka mengelola rumah tangga. Pemahaman tentang kodrat seringkali dimunculkan sebagai pembenaran kesesuaian laki-laki dan perempuan dalam tugas-tugas yang berbeda.

    Ini kemudian dikonstruksikan oleh berbagai argumen biologis dan reduksionis dengan tujuan agar pemahaman ini tetap mapan, bahwa perempuan harus di rumah. Sialnya, hal ini juga diamini oleh mayoritas pemeluk Islam (agama mayoritas) dalam tafsiran sebagian besar pemeluknya tentang perempuan dan juga paham-paham tradisionalis kebanyakan suku di Indonesia, terkecuali Minangkabau —misalnya di Jawa, perempuan disebut sebagai “konco wingking” (teman di belakang).

    Hal tersebut tidak hanya mendiskriminasi perempuan dalam wilayah domestik saja, akan tetapi hal tersebut juga berlanjut pada ruang publik. Secara tradisional, wilayah pengambilan keputusan bagi perempuan adalah di rumah tangga, dan partisipasi dalam kehidupan publik membawa mereka ke ranah yang berbeda (Julia: 2012). Praktis pasca Megawati sebagai presiden, tidak ada lagi perempuan yang tampil dalam ruang-ruang politik untuk menampilkan dirinya sebagai calon presiden atau pimpinan partai. Nyatanya bahwa Megawati satu-satunya perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai presiden pada pemilu 2004 dan 2009 meski pada akhirnya kalah. Hal yang memprihatinkan adalah setelahnya, praktis pada pemilu 2014 tak ada satupun calon presiden dari perempuan.

    Namun, angin segar masih dapat dihirup bahwa perempuan Indonesia masih mau dan sadar akan peran politiknya dalam berbangsa dan bernegara ini, dan Negara masih memberikan tempat pada perempuan, ini terlihat dari susunan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla yang banyak mengakomodir menteri dari kalangan perempuan. Meski hal ini tidak bisa menghilangkan begitu saja diskriminasi sana sini terhadap perempuan di ruang publik.

    Masih segar juga ingatan kita, bahwa ada yang menggembirakan dari politik Jakarta kemarin lalu dalam pemilihan Gubernur dan Wakilnya, terdapat seorang perempuan yang dicalonkan sebagai wakil Gubernur bernama Sylviana Murni berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, meski pada akhirnya tetap kalah. Tentu hal ini menjadi preseden yang baik bagi perjalanan politik perempuan Indonesia di ruang-ruang publik guna menutupi kekurangan dan borok sana sini dari tradisi diskriminasi yang terjadi.

    Di sisi lain, jika pembaca belakangan ini aktif di dunia maya, terutama twitter, beberapa belakang ini dunia maya disuguhkan dengan perdebatan gadis muda Tsamara Amani dengan politikus senior Fahri Hamzah terkait persoalan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tsamara dalam twit-twittnya terhadap Fahri Hamzah, yang ia sendiri sebut sebagai twittwar, telah membawa dirinya pada satu popularitas khusus di jagat maya, bahkan dalam beberapa kesempatan ia tampil di telivisi sebagai pembicara terkait sikapnya soal penolakan hak angket DPR terhadap KPK.

    Gadis muda yang masih aktif sebagai mahasiswi di Universitas Paramadina Jakarta dan salah satu pimpinan partai baru (Partai Solidaritas Indonesia) secara berani mengemukakan ketidak sepakatannya terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dianggapnya keliru.

    Ini terbukti dari kritik-kritiknya terhadap politikus senior yang sekaligus pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah tersebut di twitter, terkait pernyataan-pernyataan Fahri soal angket KPK dan pemberantaran korupsi. Meskipun pada akhirnya Fahri Hamzah secara sinis menanggapi kritikan-kritikan Tsamara, bahkan Fahri menganggap Tsamara tidak selevel dengannya untuk ditanggapi, terlebih Tsamara dianggapnya hanya anak muda dari partai baru. Maksudnya tentu ingin mengatakan bahwa kritikan dari seorang perempuan, muda (anak bau kencur), dari partai baru seperti Tsamara itu tidak penting.

    Pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah ini tentu tidak memiliki relasinya sama sekali dengan kebenaran dan keabsahan suatu hal, atau dalam bahasa logika disebut fallacy (sesat pikir), sebab kebenaran sesuatu atau penting tidaknya sesuatu tidak bisa diukur dari kemudaan, gender, seks ataupun kebaruan sesuatu itu sendiri, dan Tsamara telah menjawab segala fallacy Fahri Hamzah itu dalam dua buah esai yang dibuatnya kemudian, “Anak Bau Kencur, Fahri Hamzah, dan KPK” serta “Sesat Pikir Fahri Hamzah”.

    Jika Tsamara konsisten terhadap pandangan politiknya yang sekarang ini —sebagaimana Fahri Hamzah juga mengingatkan dalam mention twitter nya ke Tsamara, bahwa jagad politik adalah wilayah “nista” karena itu mesti wasapada karena tak mudah, atau dalam bahasa Soe Hok  Gie “Lumpur-lumpur kotor”— tentu akan ada jalan terang bagi percaturan politik perempuan Indonesia di republik ini, termasuk cita-citanya menjadi Gubernur DKI 10 tahun lagi. Tsamara hanyalah contoh, dan tentu masih banyak lagi perempuan muda yang diharapkan mau ikut terlibat dalam soal-soal politik seperti ini, termasuk perjuangan terhadap perempuan dan isunya yang didiskriminasi.

     * Penulis adalah Koordinator Kaderisasi dan Intelektual PC PMII Jaksel, serta penggemar buku filsafat,  mistik dan ilmu-ilmu sosial

  • Mereka yang Muda; Kritis lalu Dilenyapkan

    oleh : Amir Whata*

    Anak muda sering berada pada titik puncak eufhoria, partisipan, dan mengambang. Mereka berputar antara dilema stagnanisasi, visioner, atau seringkali hanya berada pada arus pengikut. Namun, tolak ukur kemajuan bangsa, terletak pada peran aktif mereka.

    Untuk menjadi anak muda, tidaklah gampang. Di zaman mereka, kadang sebuah tanggungjawab besar berani dipikul dan harapan bernegara menjadi taruhan.  Dari mereka, tidak sedikit ide-ide cemerlang lahir, meski sering bernada sumbang, beringas dan kritis.

    Tapi tak jarang juga, keberanian mereka menjadi pemicu konflik, kebernasan mereka menjadi peledak dan sikap kritis mereka menjadi ketakutan pada tirani. Maka yang kritis, yang menyuarakan kebenaran sering dilecuti dengan kekuasaan.

    Pada titik ini, mereka mengalami intervensi dari segala lini dan pembungkaman. Dari gorong-gorong kemunafikan mereka dijadikan sasaran pencarian dan penghakiman kekuasaan.

    Adalah Soekarno yang masa mudanya ditakuti Belanda, lalu diasingkan hingga ke Ende. Muhammad Hatta yang sosialis revolusioner sering dibungkam lalu dibuang ke Tanah Merah Papua, tidak sedikit juga perjuangan Syahril membuat Belanda geram kepadanya.

    Indonesia pra-kemerdekaan juga melahirkan banyak pemuda kritis, tahun 1966 menjadi puncak kesaksian Mahasiswa bergerak meruntuhkan tirani yang telah 20 tahun berkuasa. Muncul pemuda seperti Soe Hok Gie, pemuda yang apatis terhadap organisasi tapi suka naik Gunung dan membuat puisi-puisi ditengah keterasingannya.

    Soe Hok Gie yang beringas, paling aktif menyuarakan kritik terhadap raja Soekarno dengan PKI nya. Bukan hanya sekadar menulis puisi, gagasannya juga mewarnai koran-koran nasional. Dia juga paling aktif menulis buku, skripsi S1 nya bukan tak sengaja dibukukan mengulas soal pemberontakan PKI di Madiun yang diberi judul ‘Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan.’

    Oleh Dr. John Maxwell, Soe Hok Gie dijadikan sebagai subjek dalam buku yang ditulisnya berjudul, Soe Hok Gie; Diary of Young Indonesian Intellectual, yang kini sudah diterjemahkan ke  dalam bahasa Indonesia pada tahun 2001, yang berjudul Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani.

    Namun, umur pendek menyertai Soe Hok Gie, sehari sebelum ia meninggal, usianya tepat 27 tahun. Pemuda yang mencintai alam sebagai kesaksian keangkuhan penguasa menjadi pangkuan terakhirnya menghembuskan nafas.

    Jauh sebelumnya, Soe Hok Gie seperti menjadi target operasi intelijen. Soeharto yang anti kritik menyelipkan mata-mata mengincar pemuda yang aktif menulis ini, mencoba buat dia bungkam, bahkan menyebarkan teror dengan mengasingkannya dari orang sekitanya. “Lebih baik diasingkan daripada harus tunduk pada kemunafikan,” kata Soe Hok Gie.

    Tokoh pemuda yang tak kalah pentingnya adalah Ahmad Wahib. Pemuda yang aktif menulis ini, menuangkan idenya seperti ini :

    “Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.” (Catatan Harian 9 Oktober 1969)

    Ahmad Wahib tumbuh di era yang sama dengan Soe Hok Gie. Namun, di Yogyakarta tahun 60-an, era di mana pergulatan Agama menjadi parameter bernegara, Wahib hadir dengan ide pembaharuan yang bertolak belakang dengan arus utama. Oleh Douglas E. Ramage, seorang Indonesianis lulusan University of South Carolina menyebut Wahib sebagai salah satu pemikir baru Islam yang revolusioner.

    Wahib tampil sebagai sosok anak muda yang cerdas, kerapkali melahirkan gagasan bernas tentang Agama-agama. Latar belakang dari seorang anak pemimpin pesantren ini yang kemudian membuat dirinya  berpikir secara terbuka, sebagian besar pemikirannya dipengaruhi oleh cara berpikir pembaharuan Muhammad Abduh.

    Di Yogyakarta, ia tumbuh menjadi mahasiswa yang kritis di tengah pergolakan pemikiran yang tumbuh segar pada waktu itu. Ketegangan politik dan kup PKI 1965 yang gagal total, oleh penguasa orde baru mengincar pemuda yang dituduh antek-antek PKI,  terjadilah pembunuhan besar-besaran oleh penguasa di Jawa Tengah.

    Dengan kondisi seperti itu, Wahib mengalami loncatan berpikir. Ia bersama kelompok-kelompok diskusinya, kerap mendialogkan tentang isu-isu agama dan Negara.

    Ia wafat tertabrak motor pada saat tengah menjalankan tugasnya sebagai wartawan Tempo, pada 30 Maret 1973, usia nya hanya berumur 31 tahun. Pemikirannya mewarnai pemikiran Islam pada waktu itu, diwariskan melalui catatan hariannya yang kemudian di bukukan dengan judul yang menggugah, Pergolakan Pemikiran Islam (LP3ES, 1981).

    Di Jakarta pasca reformasi tak membuat pemuda kritis satu ini mendiamkan diri pada penguasa. Ia tampil dengan gagah gempita seperti pemberontak kezhaliman pada umumnya. Teatrikal aksi demonstrasinya, sering menciut keberanian penguasa, dia hidup dengan jujur, berani, dan terus mendampingi korban kejahatan masa lalu.

    Adalah Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM Indonesia berketurunan Arab Indonesia, yang namanya melambung tinggi sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik. Munir berbeda dengan aktivis HAM lainnya, tidak ada sisi arogansi, kesederhanaannya dilihat melalui motor bututnya yang setiap hari pulang-pergi ke kantor  kontrasnya.

    Berkat pengabdiannya itulah, ia mendapatkan pengakuan yang berupa penghargaan dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, ia dinobatkan sebagai Man Of The Year 1998 versi majalah UMMAT, penghargaan Pin Emas sebagai Lulusan UNIBRAW yang sukses, sebagai salah seorang tokoh terkenal Indonesia pada abad XX, Majalah Forum Keadilan.

    Sementara di luar negeri, ia dinobatkan menjadi As Leader for the Millennium dari Asia Week pada tahun 2000, The Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prizes) untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer, Stockholm pada Desember 2000, dan An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usaha- usahanya dalam mempromosikan toleransi dan Anti Kekerasan, Paris, November 2000.

    Keberanian Munir juga terlihat saat dia membongkar besar-besaran kasus HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto bersama Tim Mawar dari Kopassus yang menculik sejumlah aktivis. Oleh TNI dia bersama kantor Kontrasnya diintervensi dan dituduh sebagai antek-antek asing.

    Munir juga aktif di beberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuhan, pertanahan, Lingkungan, Gender dan sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik. Pada Tahun 2003, saat dia masing terbaring di rumah sakit, Munir bersikeras untuk ikut dengan sejumlah aktivis senior dan aktivis pro demokrasi mendatangi DPR paska penyerangan dan kekerasn yang terjadi di kantor Tempo, padahal ia masih diharuskan beristirahat oleh dokter.

    Tulisan-tulisan Munir juga mewarnai berbagai media cetak dan elektronik, tak ayal bukunya selalu mengisahkan dengan tema-tema HAM, Hukum, Reformasi Militer dan kepolisian, Politik dan perburuhan.

    Di tengah perjalanannya menuju Amsterdam, Belanda, Munir meninggal di dalam pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G. Dalam berbagai kesaksian dan bukti, Munir sengaja dibunuh dengan racun Arsenik yang dicampur dalam makanannya oleh Pollycarpus.

    Namun, motif pembunuhan Munir sang pahlawan HAM ini masih sebuah misteri, oleh sebagian pegiat HAM Munir diincar karena terkenal dengan sikapnya yang kritis terhadap pemerintah. Di umur yang ke 40 dia menjadi simbol pejuang HAM yang tak pernah gentar pada penguasa apapun.

    Mengakhiri tulisan ini, sejarah akan terus mencatat tokoh pemuda yang seperti mereka. Pemuda yang tampil dengan kesederhanaan, tapi bertindak dengan tidak sederhana. Adakalanya keberanian harus ditulis dengan tinta berdarah, agar semua tahu bahwa menjadi manusia merdeka harus dikorbankan dengan darah.

    Soe Hok Gie, pemuda kritis dengan gaya romantismenya, menulis puisi melankolisnya yang banyak menginspirasi anak muda sekarang. Buku-bukunya yang tersimpan rapi dalam rak, masih melantangkan suara keberanian dan kebernasan berpikir.

    Ahmad Wahib bersuara lantang tentang Islam yang keterbelakangan, kolot dan kakuh. Dia menampilkan pembaharuan yang berbeda dengan cara berpikir ulama terdahulu. Melalui catatan hariannya dia menjadi simbol pemuda dengan Pergolakan Pemikiran Islam.

    Munir, tampil dengan keberanian tanpa secela ketakutan. Kehidupan sederhananya, adalah simbol keprihatinannya kepada masyarakat yang tertindas. Dia adalah pejuang HAM yang penuh kejujuran. Oleh pegiat HAM, dia ditakuti semasa hidupnya, dan tetap ditakuti saat dia mati.

    Baik Soe Hok Gie, Ahmad Wahib, dan Munir, jelas sebagai simbol perlawanan. Penulis juga yakin, di Indonesia masih banyak pemuda yang seperti mereka, meski kritis dan mati muda, kita harus tetap tampil menyuarakan keberanian pada penguasa yang timpang ini.

    *Penulis adalah pemred suaradewan.com
     direktur politik dan strategi isu Leader center