JURNALsuaradewan

Tag: Pilpres 2019

  • Debat Pilpres dan Narasi Ideologi

    Debat Pilpres dan Narasi Ideologi

    Debat Pilpres 2019 telah memasuki putaran keempat,hari ini, Sabtu (30/3/2019).Tema debat kali ini sangat strategis dan fundamental, yakni ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan capres penantang Prabowo Subianto akan memperdebatkan “tema-tema berat”tersebut tepat pukul 20.00 WIB,di Hotel Sangri La, Jakarta.

    Semua pihak sepakat, ideologi merupakan tema serius,yang tentunya harus diperdebatkan secara serius pula. Tak hanya tataran terminologi, masing-masing capres seyogyanya membincangkannya dari tataran substansi. Keduanya harus lancar menjahit dan menyambung kata demi menjelaskan terminologi dan substansi ideologi secara mudah dan tak melebar kemana-mana.

    Sekali lagi ideologi adalah tema serius. Maka harapannya, kedua capres juga berdebat dengan serius pula.

    Dalam kosa kata ilmu pengetahuan dan filsafat, kata “ideologi” merupakan kata yang teramat tua. Istilah ini sudah lahir tiga abad silam, tepatnya pada 1796. Filsuf Prancis Destutt de Tracy adalah orang pertama yang mempopulerkan istilah tersebut.

    Sesuai kebangsaan de Tracy, kata ideologi berasal dari Bahasa Prancis, ideologie. Kata benda ini merupakan gabungan dari dua kata, yakni ideo (gagasan) dan logie (logika/rasio). Dalam pengertian etimologinya, menurut de Tracy, ideologi berarti  ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan.

    Kata kunci dari idelogi adalah gagasan dan rasio. Jikadisambungkan dengan kebangsaan, dan menjadi ideologi kebangsaan, maka berarti sebuah gagasan berbangsa yang digali dan dilaksanakan berdasarkan logika atau pemikiran original bangsa bersangkutan.

    Jika ditarik ke Indonesia,maka ideologi adalah gagasan besar, yang digali, disepakati, dan dilaksaknakan berdasarkan pemikiran khas Indonesia.Ideologi bangsa Indonesia tidak akan dan tidak boleh terkontaminasi oleh paham dan kecenderungan politik bangsa lain.

    Lalu bagaimana caranya agar kontaminasi itu tidak terjadi? Semoga para capres bisa memperdebatkannya dengan bahasa sederhana dan mudah diterima. Semoga.(*)

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/debat-pilpres-dan-narasi-ideologi/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Kerumunan Prabowo Lebih Banyak, Kok Kalah di Survei?

    Kerumunan Prabowo Lebih Banyak, Kok Kalah di Survei?

    OLEH: DENNY JA

    Hal ini yang paling sering ditanyakan pada saya. Dengan bahasa berbeda, ada yang tenang, ada yang emosional. Ada yang sepenuhnya bertanya, ada yang sebenarnya menggugat. Ada yang minta diyakinkan atau justru ingin meyakinkan dan membantah.

    Ujar mereka, coba bro lihat kondisi lapangan. Dimana saja Prabowo atau Sandiaga Uno tampil, massa yang datang lebih banyak. Kerumunan yang berkumpul lebih bersemangat. Kok bisa kalah dalam elektabilitas di lembaga survei?

    Ini pasti lembaga surveinya yang mempermainkan data!

    Dalam kunjungan Prabowo ke Batam, di provinsi Kepri, bulan Maret ini, Prabowo kembali melihat jumlah massa yang banyak dan bersemangat. Prabowopun berucap dan menjadi berita media: Jika begini, aromanya, rasa- rasanya, ramalan survei dari Jakarta meleset semua.

    Prabowo sangat paham. Delapan lembaga survei mainstream mempublikasikan kemenangan Jokowi dengan selisih sekitar 20 persen.

    -000-

    Seketika saya teringat kisah Bernie Sanders. Ia calon presiden Amerika Serikat dalam pemilu 2016. Kerumunan yang datang setiap kali ia rally ke daerah dan berpidato jauh lebih banyak ketimbang saingan.

    Ketika ia datang ke Washington Square, berkumpul jumlah massa hingga 27 ribu. Ketika ia datang ke New Haven, kerumunan hingga 14 ribu.

    Namun Bernie Sanders bukan saja tidak terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Ia bahkan dikalahkan Hillary Clinton sebagai calon presiden yang harus dipilih oleh Partai Demokrat.

    Kisah banyaknya massa yang kumpul tapi kalah dalam pemilihan bahkan begitu menarik perhatian. Tamara keith mengangkatnya menjadi tulisan, dengan judul Campaign Mistery: Why Don’t Bernie Sander’s Big Rally Lead to Big Wins. Mengapa aneka kunjungan Bernie Sanders yang dipenuhi massa tidak membawanya pada kemenangan.

    Sudah banyak riset yang dibuat soal efek Rally ataupun fenomena Rally. Salah satunya dikemukakan oleh Pakar ilmu politik dari komunikasi dari University of Calfornia.

    Ujarnya jumlah kerumunan yang datang pada calon presiden bukanlah prediktor yang baik untuk mengukur elektabilitas, bahkan popularitas calon. Massa yang datang itu tidak datang secara random, dan tidak bisa menjadi sampel yang baik untuk menggambarkan populasi.

    Massa yang datang itu umumnya dari segmen pemilih tertentu saja yang digerakkan oleh organizers. Penggerak massa itu bisa para aktivis yang militan atau kaum profesional. Keberhasilan mengumpulkan massa yang banyak lebih menunjukkan suksesnya para organizers, bukan cermin elektabilitas calon presiden.

    -000-

    Mengapa kerumunan yang datang dalam kunjungan Prabowo sangat banyak, juga kunjungan Sandiaga Uno, kok kalah dalam riset delapan lembaga survei mainstream?

    Untuk kasus Prabowo dan Sandi, ada dua jawaban. Pertama adalah matematika biasa.

    Katakanlah sebanyak banyaknya yang kumpul dalam kunjungan Prabowo atau Sandi adalah 50 ribu massa. Ini juga sudah jumlah massa yang sangat dilebih- lebihkan.

    Katakanlah sudah terjadi total 500 kali kunjungan ke daerah. Jumlah 500 kalipun dilebih lebihkan. Itu artinya jika Sandi dan Prabowo serentak ke daerah sekali setiap hari, itu sama dengan 250 kunjungan dalam 250 hari.

    Sedangkan 250 hari itu total dari delapan bulan lebih. Sementara kampanye baru berlangsung 4-5 bulan.

    Dengan angka yang dilebih-lebihkan pun, total yang datang dalam Rally Prabowo dan Sandiaga Uno digabung menjadi satu itu sama dengan 50 ribu massa dikali 500 kali itu sama dengan 25 juta massa.

    Sementara total pemilih Indonesia adalah 190 juta. Total 25 juta massa itu hanyalah 14 persen dari total pemilih.

    Sudah dikatakan dalam riset, yang datang pada event Rally itu bukan random yang dapat menjadi gambaran populasi. Bahkan angka yang dilebih-lebihkan itu masih 14 persen.

    Dalam riset di delapan lembaga survei mainstream bahkan perolehan Prabowo lebih besar dari 14 persen, yaitu 30-35 persen. Tapi masih kalah dibandingkan Jokowo yang memperoleh 53-58 persen.

    Dari sisi matematika elementer itu sudah terjawab. Walau kerumunan yang datang banyak tapi belum cukup banyak untuk dibandingkan dengan populasi pemilih. Apalagi jika kita hitung bahwa yang datang pada Rally Prabowo dan Sandi tidak otomatis memilih mereka pula.

    -000-

    Alasan kedua: Yang istimewa dalam aneka Rally Prabowo dan Sandi justru bukan massa yang berkumpul, tapi para aktivis yang menggerakkannya.

    Banyak aktivis yang bekerja bahkan sukarela untuk Prabowo. Dari ragam aktivis, yang paling militan mungkin dari kalangan Reuni 212. Bahkan ketua GP Ansor dan Ketum PPP menyatakan banyak eks HTI berada di belakang Prabowo. Tentu juga FPI. Tentu juga PKS selaku partai pengusung.

    Mengapa aktivis di kubu Prabowo lebih militan? Darimana datangnya militansi itu? Satu jawaban adalah survival politik. Tak ada enerji yang lebih kuat ketimbang yang lahir dari kondisi prihatin, dan berharap agar survive dalam politik, bahkan berkembang.

    Jika anggapan GP Ansor dan Ketum PPP benar, berarti ada banyak aktivis HTI yang ikut menyukseskan Prabowo. Eks anggota HTI, yang mencintai organisasinya, yang meyakini perjuangan, pasti sudah mengembangkan imajinasi.

    Bagi HTI, jika Jokowi terpilih, HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang. Tapi jika Prabowo terpilih, ada harapan yang berbeda.

    Bagi FPI, militansi mereka juga dalam rangka survival politik. Ketum dan Imam besar mereka Habieb Rizieq terasing di Arab Saudi. Jika Jokowi terpilih kembali, susah bagi Rizieq untuk pulang dan tidak diburu petugas hukum. Tapi jika Prabowo menang, bahkan presiden terpilih setelah dilantik akan menjemput Rizieq pulang ke Indonesia.

    Bagi PKS, ini juga masalah survival politik. Jika Jokowi menang, sulit PKS membayangkan PDIP bersedia mengajak PKS bersama dalam pemerintahan. Bahkan Gerindra partainya Prabowo lebih mungkin diajak Jokowi (PDIP) bergabung.

    Bagi PKS, untuk berada dalam kekuasaan eksekutif, tak lain dan tak bukan, Prabowo harus menjadi Presiden.

    -000-

    Masuk di common sense, walau kerumunan yang datang pada Prabowo dan Sandi banyak tapi dalam survei di delapan lembaga survei mainstream Prabowo masih tertinggal.

    Kerumunan tidak menggambarkan elektabilitas. Itu terjadi di Amerika Serikat, Eropa, aneka negara demokrasi karena sudah diriset banyak peneliti. Dan tentu itu berlaku pula untuk kasus Indonesia.

    Lalu bagaimana cara kita mengapresiasi banyaknya kerumunan yang datang? Berilah apresiasi pada organizers yang pandai mengumpulkan mereka. Namun tak perlu mengembangkan harapan seolah itulah kenyataan di kotak suara. Tiada yang lebih menyakitkan daripada harapan palsu, baik untuk kisah cinta ataupun kisah pemilu.😁

    Maret 2019 (sumber: dari WAG)

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/kerumunan-prabowo-lebih-banyak-kok-kalah-di-survei/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Siapa Lebih “Receh” Di 2019?

    Siapa Lebih “Receh” Di 2019?

    Oleh: Hendri Satrio

    Analis Komunikasi Politik (Direktur KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia)

    MASIH segar di ingatan saya saat Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menjadi pemenang pada perhelatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

    Pasangan ini unggul 6,3 persen dari lawannya, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Saat itu Jokowi-Jk mampu meraih 53,15 persen suara, sementara Prabowo-Hatta hanya 46,85 persen.

    Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014. Seiring berjalannya waktu, saat ini Jokowi bersiap untuk mengulang sejarah Presiden ke 6 Indonesia, SBY untuk memperpanjang kepemimpinannya menjadi 2 periode bila dirinya lolos dari evaluasi rakyat dan menang pada Pilpres yang pencoblosannya dilaksanakan 17 April 2019 kelak.

    Jokowi Vs Prabowo Lagi

    Tadinya saya sempat memperkirakan pertarungan ulang yang membosankan di Pilpres 2019. Tapi ternyata sejak ditetapkan Agustus 2018 lalu sebagai Capres pertarungan kedua tokoh ini sangat menghibur meski juga sangat receh.

    Iya receh, mirip perdebatan pasangan anak muda yang baru putus pacaran. Saling sindir terus terusan sambil berharap yang diseberang mendengar dan membalas sindiran itu. Nah, bila sudah dibalas sindirannya maka disiapkan peluru baru untuk dilontarkan. Begitu terus dan nampaknya dua pasangan capres cawapres itu sangat menikmati hal ini.

    Apakah rakyat menikmati hal receh ini? Ya, bila mengacu pada hasil survei banyak lembaga termasuk KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) nampaknya rakyat “enjoy” aja, menikmati kampanye model begini. Buktinya, jawaban tentang keinginan berpartisipasi dalam Pilpres 2019 selalu di atas 80 persen. Nah mendidik atau tidak soal lain ini.

    Jangankan rakyat pemilik suara, media konvensional dan netizen pemilik akun media sosial pun nampaknya ikut menikmati arus receh ini. Begitu ada diksi atau lontaran baru maka kemudian ramai diperbincangkan.

    Contohnya? Wah banyak. Paling dekat dengan saat tulisan ini misalnya “Indonesia bisa punah” atau tantangan jadi imam Sholat untuk membuktikan tingkat ke-Islaman calon Presiden yang dilontarkan tokoh di kubu petahana.

    Bagaimana responnya? Wah ramai. Tentang ‘imam salat’ misalnya, kubu Jokowi terlepas sengaja atau tidak sengaja langsung merilis klip dan foto saat Jokowi menjadi imam salat, lengkap dengan bunyi klik camera dan kilatan “flashlight”. Sementara Prabowo membalasnya dengan pengakuan yang jujur bahkan hampir seperti menelanjangi diri sendiri. Prabowo sadar bahwa ilmu agamanya belum tinggi dan mempersilakan orang lain yang berilmu lebih tinggi memimpin salat.

    Rakyat bagaimana? Saya yang juga rakyat sih bingung. Baru kali ini ada kompetisi capres salah satu gimmick pentingnya “lomba” jadi imam salat. Waktu saya di sekolah dasar lomba yang terkait agama ada banyak, misalnya adzan, baca terjemahan Alquran, nasyid tapi belum ada lomba imam salat.

    Bila begini terus yang paling rugi menurut saya, Jokowi, petahana. Nah, hasil kerja kan banyak yang sudah selesai, segala pencitraan juga sudah dilakukan.

    Kan bisa itu dikomunikasikan lagi, tapi kalau terjebak dengan diksi yang jauh dari hasil pembangunan seperti tabok, genderuwo, sontoloyo maka rakyat lama-lama juga akan lebih sering membicarakan genderuwo dan lupa dengan tol laut. Apalagi ngomongin genderuwo lebih enak dan renyah buat bahan gaul daripada ngomongin tol laut. Walaupun banyak program yang belum selesai mestinya petahana lebih percaya diri membicarakannya daripada ikut-ikutan perang diksi dengan kubu Prabowo.

    Nah, bagaimana kubu Prabowo? Kubu penantang sih lebih bebas bergerak. Bahkan mereka boleh membuat panggung sendiri tanpa harus memaksakan berada satu panggung dengan petahana. Itulah mengapa kubu Prabowo Sandi lebih bebas berkomentar misalnya saat kunjungan ke pasar.

    Sandi Uno misalnya, diksi dan gayanya cukup menjadi magnet perbincangan bahkan terkadang justru petahana yang ingin tampil satu panggung dengan lawannya itu. Contoh, Sandi ke tempe, Jokowi juga ke tempe, Sandi ke pete, Jokowi juga ke pete.

    Bagaimana Dengan 2019?

    Banyak yang memprediksikan kedua calon ini akan sprint, berlari cepat mulai Januari 2019. Menurut saya, bukan hanya Capres Cawapres, para caleg pun demikian. Tapi, kembali ke Capres, apakah diksi receh itu tetap ada?

    Saya langsung jawab, ada! Walaupun nanti 17 Januari 2019 adalah gelaran debat pertama dan suguhan program pertama kali untuk rakyat tapi sudah berkali-kali usai debat yang diperbincangkan selalu hal receh yang mudah diingat.

    Kendati demikian kita harus optimis bahwa saat gelaran debat nanti Capres Cawapres bisa memberikan diksi berkualitas tapi tetap mudah diingat dan diperbincangkan. Saat 2014, kartu-kartu Jokowi berhasil unggul dan diingat bila dibandingkan dengan diksi “bocor-bocor” nya Prabowo. Pun, oke oce Sandi Uno mampu lebih diingat dan bicarakan ketimbang program lain dari AHY dan Ahok saat Pilkada Jakarta 2017 lalu.

    Sesungguhnya Pilpres 2019 adalah evaluasi rakyat untuk Presiden Joko Widodo. Evaluasi ini langsung diberikan rakyat dalam bentuk suara. Bila rakyat menilai Jokowi tidak berhasil memenuhi janji kampanyenya, tidak berhasil membuat ekonomi membaik atau bahkan dinilai tidak berhasil menegakkan hukum maka rakyat tidak akan memberikan rekomendasi kepada Jokowi untuk meneruskan ke periode selanjutnya. Tapi bila berhasil maka Jokowi akan meneruskan sejarah SBY langgeng melaju ke periode ke 2.

    Bila kita buka hasil survei banyak lembaga tentang kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi, maka Jokowi masih bisa mengelus dada. Rakyat yang mengaku puas masih lebih banyak dibanding yang tidak puas.

    Bagi seorang Jokowi perhelatan pemilihan pemimpin selalu ajang yang ramah untuk dirinya. Jokowi belum pernah kalah sejak di Solo, Jakarta dan akhirnya menjadi Presiden. Hal ini pasti membuat pendukungnya percaya diri menghadapi pemilihan di 2019 mendatang.

    Tapi sekali lagi, evaluasi dari rakyat bisa mengenyampingkan rentetan kemenangan. Sebab rakyat sering menilai keberhasilan seorang Presiden hanya dengan satu indikator yaitu perut kenyang.

    Jokowi punya keunggulan sebagai petahana, maka, sudah pasti akan memanfaatkan keuntungan itu dengan membuat kebijakan-kebijakan populis seperti bantuan sosial atau peresmian-peresmian infrastruktur untuk menutup ruang gerak penantang.

    Politik adalah bisnis harapan. Maka siapa yang paling dianggap mampu memberikan harapan lebih baik akan dipilih sebagai pemimpin. Jokowi kemungkinan akan tetap dengan janji nawacita sementara Prabowo memainkan isu ekonomi dan lapangan kerja dengan bumbu diksi nasionalisme bahkan memprediksi Indonesia Punah bila dirinya tidak terpilih. Nah, kita tunggu ya, siapa yang paling receh Di 2019, siapapun yang anda percaya silahkan dipilih, bukan hanya boleh tapi harus!

    Siapa yang akan anda pilih itu urusan anda, hanya saja, perbedaan kubu capres sebaiknya kita selesaikan nanti saja saat dibilik suara, pilih yang anda percaya. Sebelum masuk bilik suara, kita damai-damai saja, bersahabat, tidak perlu mempersoalkan kubu sebab teman dan sahabat kita adalah yang akan langsung membantu kita bila ada kesulitan, bukan Capres-Cawapres terpilih, mereka jauh di Istana sana.

    Lebih sayangi keluarga, saudara dan teman anda daripada Capres dan Cawapres anda! Selamat Tahun Baru 2019.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/siapa-lebih-receh-di-2019/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • 2019; Quo Vadis Pemberantasan Korupsi?

    2019; Quo Vadis Pemberantasan Korupsi?

    “Aku dapat menyimpulkan bahwa etika dan kesopanan semakin melorot. Orang-orang kota, pada umumnya, banyak melakukan kefasikan, kajahatan, dusta atau omong kosong dan berusaha mencari kehidupan dengan cara apa saja. Akibatnya, orang-oranng hanya brpikir dan memfokuskan energinya untuk melakukan kecurangan dan tipu daya hukum” (Ibnu Khaldun)

    “Mereka yang melawan korupsi harus bersih dan tidak punya track record sebagai pelaku korupsi” (Vladimir Putin)

    Sejak keruntuhan orde baru 20 tahun silam di 1998, bangsa Indonesia memasuki tahapan baru, era reformasi demikian kita sebut, situasi dimana keran demokrasi terbuka lebar. Namun, ada penyakit bangsa yang masih tetap kronis, sekalipun virus tersebut menyebar dan menggorogoti negeri ini dimasa orde baru, sampai hari ini tetap terwariskan. Yah, praktik-praktik korupsi tetap marak, suap tetap merajalela, kongkalikong antara eksekutif, legislative, dan yudikatif tetap berlangsung, yang lebih menyakitkan elit Negara dengan kelompok pemodal bermaksiat dan terus memperkosa kekayaan bangsa dan menyengsarakan masyarakat umum.

    Produk reformasi melahirkan KPK ternyata belum bisa berbuat banyak, dalam beberapa diskursus bahkan KPK sebagai lembaga anti rasuah dianggap melanggengkan praktik korupsi di negeri ini, bahkan modus operandi tindak pidana korupsi juga mengalami diversifikasi yang makin beraneka ragam. Jika dulu korupsi dianggap tindakan yang dilakukan dibawah meja, hari ini perilaku korupsi sudah diatas meja, tidak sampai disitu, meja sekalipun juga dikorupsi. Sepertinya jenis hukuman yang diberlakukan selama ini pada pelaku pencurian uang rakyat tersebut belum menemukan efek jerah, mungkin sudah waktunya menggunakan hukuman jenis untuk menghentikan korupsi di negeri ini.

    Situasi demikian tentu terus memancing kita sebagai anak bangsa untuk berpikir ulang dalam kerangka strategi pemberantasan korupsi, hal ini penting, mengingat hasil riset Daniel Kaufmann, menunjukkan bahwa korupsi memiliki kecendrungan untuk terjadi pada Negara-negara dimana birokrasi berada pada posisi tawar yang lebih rendah daripada sector swasta, riset tersebut mengkonfirmasi penyataan bahwa korupsi hari ini tidak saja melulu soal perilaku aparat pemeritah.

    Transparency International memberikan defenisi bahwa korupsi adalah “the misuse of entrusted power for private benefit” dimana defenisi tersebut terkesan bahwa korupsi hanya wilayah dan potensial dilalukan oleh aparatur Negara, hasil riset diatas memiliki tafsiran yang lebih luas, Indonesia yang masih dalam proses transisi termasuk dalam menata system birokrasi, tentunya sistuasi itu membuat banyaknya perselingkuhan yang dilakukan oleh aparatur Negara dengan kelompok swasta terutama pemilik modal, proses kongkalikong ini sangat banya terjadi dalam proses penyusunan dan penentuan peraturan-peraturan serta kebijakan public.

    Korupsi yang masuk kategori kejahatan luar biasa mempunyai dampak yang sangat besar bagi berjalannya porses pembangunan bangsa Indonesia, hal lain, penyebab begitu sulitnya menghilangkan atau setidaknya mengurangi tindakan koruptif bagi aparatus Negara pernah disampaikan oleh Benedict Anderson yang melakukan analisis terhadap novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, disimpulkan bahwa pribumi Indonesia yang gemar akan kekuasaan, jabatan kekuasaan dianggap segalanya, “harta benda boleh punah, keluarga boleh hancur, nama boleh rusak, tapi jabatan harus selamat”. Lewat jabatan itulah penghidupan yang rakus dan tamak itu bisa didapatkan.

    Momentum pemilu 2019 tentu tidak boleh dilewatkan begitu saja, momen ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh komponen bangsa, untuk melibatkan agenda pemberantasan korupsi sebagai diskursus yang wajib, pemilihan presiden, wakil presiden dan anggota legislative, poin penting dan strategis dalam menentukan pilihan politik adalah sejauh mana keseriusan dan konsep yang ditawarkan para kandidat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Para kandidat, wajib membangun diskursus tersebut dalam ruang public, karena agenda pemberantasan korupsi sudah tidak ada tawar menawar, Negara mengalami kronis akut diberbagai sector akibat perilaku koruptif yang begitu massif.

    Pendekatan yang dapat dilakukan, salah satunya adalah melihat track record para kandidat, dimana tahapannya adalah lahir dari proses kaderisasi partai politik yang menjadi kendaraan bagi opera kandidat bertarung dipemilu. Munculnya figure-figur yang hanya berkemampuan logistic tinggi serta moda popular akan tetapi tidak pernah melalui proses kaderisasi akan berakibat lahirnya pejabat politik dengan cara instan, sehingga tidak memiliki keterikatan ideolgis dan flatfom partai yang bermuara pada perjuangan kepentingan masyarakat.

    Terpilihnya para pejabat politik yang pro pemberantasan korupsi akan berimplikasi pada kerja-kerja KPK, sebagai lembaga yang sangat kuat dan popular dimasyarakat, KPK sudah sewajibnya bekerja secara professional, netral dan indpenden. Bahkan, KPK baiknya belajar bagaimana sejarah pemberantasan korupsi yang pernah di lakukan di negeri Cina. Ketika zaman Dinasti Qin, Kaisar Qin Shihuang mengesahkan UU dimana salah satu bunyi UU tersebut adalah “siapa pun yang menerima suap, atau menilap uang Negara satu koin perunggu saja, wajahnya akan ditato dan diwajibkan menjalani hukuman kerja paksa” penerapan hokum seperti ini tentu akan memberikan efek jerah yang lebih kepada pelaku dan calon koruptor.

    Masih banyak model-model pemberantasan korupsi yang bisa diadopsi oleh Indonesia, banyak Negara yang berhasil keluar dari cengkraman kejahatan yang mematikan HAM jutaan warga Negara, Cina dan Hongkong diantranya. Ironisnya, berbanding terbalik Indonesia negeri yang kaya raya namun penduduknya miskin ini, masyarakat dininabobokkan untuk percaya bahwa para koruptor harus dimanusiakan juga, padahal kita sepakat bahwa koruptor adalah pelanggar HAM yang sangat kejam karena merampas hak hak ratusan juta masyarakat lainnya.

    Kehadiran kelompok civiel society juga sangat dibutuhkan, masyarakat tentu menjadi bagian penting dalam proses pemberantasan korupsi, partisipati aktif dalam mengawal jalannya fungsi Negara oleh aparatus Negara, kekuatan Negara, Pasar dan civiel Society tentunya harus berimbang, tidak boleh ada yang lebih mendominsai diantara ketiganya. Ini penting untuk terjadinya control yang baik termasuk mengawasi setiap situasi yang berpotensi terjadi perilaku koruptif didalamnya.

    Dalam konteks dan perspektif seperti ini, tampaknya masih sangat panjang jalan Indonesia menuju Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotimse. Untuk menghilangkan bobrok dan penyakit korupsi yang melanda negeri ini, kita harus saling membantu secara sinergis. Jika tidak, maka tidak ada harapan perbaikan negeri ini. Tentu kita tidak menginginkan itu, maka matikanlah setiap potensi korupsi yang bisa mengancam masa depan bangsa kita dimulai dengan diri kita masing-masing.

    “Korupsi bukanlah tanda bahwa Negara kuat dan serakah. Korupsi adalah sebuah privatisasi, tapi yang selingkuh. Kekuasaan sebagai amanat publik telah diperdagangkan sebagai milik pribadi, dan akibatnya ia hanya merepotkan, tapi tanpa kewibawaan.” (Goenawan Mohamad)

    “Memerangi korupsi itu bukan hanya lewat pemerintahan yang bersih, ini perthanan diri, ini aksi patriotism, ini aksi kepahlawanan.” (Joe Biden)

    “Saya telah mengajak orang-orang yang telah meyakini ide saya bahwa korupsi adalah akar kemiskinan, jadi mengakhiri sikap dan tindakan koruptif berarti mengakhiri terjadinya kemiskinan”. (Benigno Aquini III).

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/2019-quo-vadis-pemberantasan-korupsi/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Drama Mahfud MD dan Peta Politik Nasional

    Drama Mahfud MD dan Peta Politik Nasional

    oleh: Ahmad Syafii Ma’arif

    Tegang, geli, membosankan, tetapi tidak terlalu gaduh. Itulah kira-kira potret perpolitikan nasional kita bulan Juli dan Agustus 2018 ini. Nama Mahfud MD telah jadi buah bibir publik pada minggu-minggu terakhir ini, sebagai cawapres untuk pejawat presiden yang sekarang untuk Pilpres 2019 sekalipun yang bersangkutan tenang-tenang saja.

    Dari seorang menteri lingkungan istana saya diberi tahu bahwa Mahfud memang telah diplot untuk mendampingi pejawat pada periode yang akan datang sekiranya terpilih kembali. Sementara, beberapa teman di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) juga telah bergerak ke jurusan yang sama. Bahkan, telah mengutus salah seorang anggotanya menjumpai tokoh politik berpengaruh di negeri ini agar mempertimbangkan sosok Mahfud untuk posisi di atas.

    So far so smooth, tidak ada sebuah rintangan yang berarti. Tetapi, proses pertarungan politik sering tidak bisa diramalkan. Di detik-detik terakhir pada 9 Agustus ini berlakulah sebuah drama yang sebelumnya tak terduga: Mahfud tersingkir secara tragis dari pencalonan pada saat-saat yang bersangkutan sudah siap memasuki gelanggang deklarasi. Semua elite parpol pengusung Jkw secara “kejam” tiba-tiba memunculkan Prof DR KH Ma’ruf Amin untuk menggantikan posisi Mahfud, sedangkan presiden seperti tak berdaya berhadapan dengan para politisi yang lagi garang ini.  Publik terkejut, lemas, dan bingung dalam membaca situasi apa sebenarnya yang tengah berlangsung.

    Pada malam Kamis tanggal di atas, saya coba kontak via telepon tokoh-tokoh penting di negara ini: presiden, mantan presiden, beberapa menteri, politisi, dan petinggi pers nasional untuk menanyakan tentang drama Mahfud di atas. Semuanya tersambung dan telah memberikan penjelasan menurut versinya masing-masing yang tidak perlu direkam di sini. Bung Jeffrie Geovanie (DPD RI), Fajar Zia Ul Haq, Endang Tirtana yang bersama saya malam itu menyimak dengan saksama pembicaraan dengan orang-orang penting itu. Sekalipun kecewa, mereka mudah memahami peradaban politik di Indonesia yang memang baru sampai pada tingkat yang sekarang ini. Hanya mereka merasa iba dan prihatin karena Mahfud telah menjadi korban politik dengan cara sekasar itu.

    Di ranah lain, pertarungan elite politik tidak kurang serunya, tetapi yang diperebutkan bukan kursi presiden, tetapi posisi wakilnya yang kemudian mengerucut pada Ma’ruf Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk cawapres Prabowo Subianto. Maka, pada 17 April 2019, pasangan Jkw/Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Salahuddin Uno. Kedua kubu sudah sama berjanji untuk menjaga pilpres berlangsung damai, aman, dan nyaman, sebuah iklim yang memang demikian itu diharapkan masyarakat luas. Suasana “perang” seperti yang berlaku dalam Pilkada DKI yang lalu adalah bentuk kebiadaban politik. Kita ingin kontestasi politik menjadi semakin beradab agar negara Pancasila ini memberikan suasana aman untuk didiami.

    Fenomena lain yang cukup mengundang gelak terbahak adalah perilaku seorang pemimpin partai demi ingin melestarikan dinastinya, telah, menggelepar kian ke mari seperti cacing kepanasan. Akhirnya, yang diperoleh adalah bergabung dengan salah satu kubu karena strategi politiknya yang kabarnya jitu itu ternyata kandas di berbagai penjuru. Alangkah sunyinya negeri ini dari sosok negarawan yang lebih memikirkan masa depan bangsa dan negara, bukan perpanjangan dinasti yang menjadi ranah politisi tuna jam terbang.

    Gejala lain lagi yang tidak kurang membuat kening berkerut adalah sikap sebuah partai yang mengunci gerak dan langkah seorang capres untuk mendapatkan calon wakilnya. Saya tidak tahu apakah di negara-negara lain perebutan posisi cawapres yang hiruk ini juga dialami. Bahkan, terkesan salah satu calon yang diajukan seperti asal-asalan. Maka berlakulah seperti nasib seorang yang nyaris tenggelam di air, benda apa pun akan dipegangnya untuk menyelamatkan diri, tidak peduli barang najis sekalipun.

    Di tengah gelanggang politik yang demikian itulah seorang Mahfud MD digelar pada pusaran kekuasaan yang aneh sementara ini, padahal saya sudah memberikan ucapan selamat kepadanya. Bagi kedua pasangan di atas, saya sebagai seorang senior citizen mengimbau agar berkompetisi secara sehat dan adu program dalam pilpres tahun depan. Buang topeng-topeng, tampilkan wajah yang autentik, berseri, dan menawan.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/drama-mahfud-md-dan-peta-politik-nasional/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Pilpres Hitung Kepala

    Pilpres Hitung Kepala

    Oleh : Sahrin Hamid

    Salah satu capres di kediaman salah satu tokoh partai di Jakarta, mengatakan bahwa. Mestinya tokoh-tokoh ini sangat layak untuk maju pada pilpres. Namun sayangnya, nama mereka tidak mengandung huruf “o”. Dengan maksud bercanda, disebutlah nama-nama tersebut dengan menambahkan o di belakangnya. Di tempat lain di masa kampanye, ada salah satu capres berkunjung ke Papua, dan menyampaikan di sana. “Saya ke Papua bukan karna ingin menggalang suara…” Ya. Dengan maksud bahwa suara Papua memang tidak banyak, tidak lebih dari 2 %.

    Apa yang disampaikan ke dua pasangan Capres tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua pasangan capres mengakui bahwa faktor “Jawa” sangat mempengaruhi keterpilihan capres. Baik itu aspek etnis, ataupun kewilayahan. Dengan tidak bermaksud SARA dapat dikatakan bahwa Orang Jawa dan Pulau Jawa yang menentukan keterpilihan Capres Indonesia. Makanya tidak salah jika Aidit tokoh PKI jauh hari telah mengatakan bahwa : “Kuasai Jawa, maka akan menguasai Indonesia”.

    Dilihat dari persebaran penduduk yang memilih. Maka, Jawa sudah mengantongi 60 % suara, Sumatera 20 % Suara dan Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua semuanya digabung baru bisa mencapai 20 %. Artinya, sangat wajar jika secara politis bahwa Jawa diuntungkan dalam sistim pemilihan presiden yang ada seperti ini.

    UUD 1945 sudah diamandemen menjadi UUD Negara RI 1945. Yang telah merubah dari pemilihan perwakilan, menjadi pemilihan langsung. Yang diturunkan dengan UU Pilpres, yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa setiap warga negara (yang telah memenuhi syarat) memiliki 1 suara untuk memilih Presiden dan dihitung langsung secara nasional. Walaupun ada ketentuan sebaran di atas 20 % untuk sekian propinsi. Namun, tetap saja bahwa dengan ketentuan tersebut bisa disimpulkan. Menang di Jawa, maka Menang di Indonesia. Maka, sangat wajar pula jika setiap Tim Sukses selalu mengagendakan kandidat serta prioritas perhatian tim dan logistik diarahkan di Jawa. Ini tidak bisa dipungkiri.

    Makanya, kenapa tidak ada satupun Capres yang datang di Maluku Utara pada saat masa kampanye? Karna Maluku Utara total suara tidak mencapai 1 % dari total pemilih Indonesia. 1 propinsi Maluku Utara, masih lebih besar suara yang ada di Kota Bandung Jawa Barat, atau Kota Surabaya di Jawa Timur. maka, secara hitung-hitungan matematis maka lebih menguntuntungkan “menggarap” Bandung atau Surabaya dibanding dengan 1 Propinsi Maluku Utara. Kenapa bisa begini ? yah, inilah sistim pilpres yang kita anut saat ini. Atau sering dikatakan demokrasi langsung, atau pemilihan langsung.

    Maka, bisa jadi wajar pula jika di sebagian besar wilayah Maluku Utara yang tidak masuk listrik pln, tidak ada jembatan, tidak ada akses ke kota yang langsung. Semakin jauh geografis semakin sulit pula terakses dengan sarana-saran yang disiapkan negara. Karena secara suara Maluku Utara bukan apa-apa. Masih ada di luar sana 99 % suara, dilihat dari alokasi APBN ke Maluku Utara, kurang lebih 1 triliun rupiah, juga hanya nol koma sekian % dari 1400 triliun.

    Padahal, semua mengakui bahwa kelahiran Indonesia ini adalah kerelaan dari para raja-raja atau penguasa wilayah-wilayah yang rela bersatu untuk melawan penjajah dan bergabung menjadi Republik Indonesia dengan semangat kesamaan nasib dijajah dan bersatu untuk kuat melawan penjajah. Sehingga pengorbanan dengan harta, jiwa dan raga dibaktikan bagi Indonesia merdeka. Ini aspek historisnya. Yang kedua, bahwa sumbangan terhadap republik Indonesia juga tidak sedikit, terutama melalui suplai pendapatan di sektor sumbar daya alam, baik di atas tanah, di perut bumi maupun di lautan yang penentuannya oleh Pusat dan pendapatannya pula dominan masuk di pundi-pundi pusat. Bisa disebutkan bahwa Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua tidak kalah sumbangannya bagi pendapatan negara. Dan aspek strategis yang ketiga adalah luas wilayah daratan dan lautan ini juga merupakan bagian penting yang memberikan kekuatan bagi keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara.

    Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dalam sistim pemilihan presiden langsung ini yang diperhitungkan hanya “kepala” ? 1 kepala 1 suara. Tidak memperhitungkan 3 aspek strategis yang juga menjadi penting di daerah-daerah berpemilih kecil ? . Jika dengan sistim yang seperti ini, maka yakinlah bahwa proses seleksi kepemimpinan nasional untuk Presiden RI. Yang menjadi perhitungan dan yang kan dihitung hanyalah Jawa. Baik orangnya maupun wilayahnya. Apakah yang seperti ini bisa dikatakan keadilan dalam ber-Indonesia ? keadilan bagi Halmahera, Papua, Sulawesi dll ? Menurut saya, Belum !.

    Indonesia harus dipandang secara komprehensif. Tidak hanya soal jumlah kepala. Tapi juga, 3 aspek strategis di atas. Yakni: historis, kontribusi, dan luas wilayah. Nah, jika ini yang menjadi barometer. Maka, sistim pemilihan harus diubah dengan sitim yang mampu mengakomodir ketiga hal di atas. Sehingga semua wilayah dan orang di Indonesia menjadi penting, bagi semua proses seleksi kepemimpinan nasional. Sehingga semua wilayah menjadi prioritas. dan memiliki kesempatan yang sama. Orangnya tidak mesti dengan nama berakhiran “o”. Dan wilayah konsentrasi tidak hanya di Jawa.

    Nah, sistim yang mampu mengakomodasi ide dan gagasan di atas adalah, sistim yang menganut sistim pemilihan yang berbasis zonasi. Misalnya saja, zona pemilihan untuk pilpres di bagi atas 5 zona. 1) Sumatera, 2) Jawa, 3) Nusa Tenggara-Bali, 4) Sulawesi-Kalimantan, 5) maluku- Papua. Nah, pemilihan dilakukan di tiap zonasi pemilihan. Dengan demikian, maka dari 5 zona, untuk dapat dinyatakan sebagai Pemenang adalah Capres yang unggul di 3 zona Pemilihan dari 5 zona pemilihan.

    Hemat saya, jika sistim pemilihan dilakukan seperti ini, maka setiap calon akan berupaya merebut kemenangan di Maluku Papua sebagai 1 zona pemilihan dengan tingkat konsentrasi dan pengerahan kekuatan yang sama sebagaimana di Pulau Jawa. Kenapa? Karna Maluku-Papua adalah 1 zona pemilihan, sebagaimana Jawa, 1 zona pemilihan. Dengan nilai yang sama ! Semua merasakan Indonesia, Indonesia Kita !

    Ciganjur, 31 Juli 2014

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/pilpres-hitung-kepala/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Politik ‘Syantik’ Prabowo Vs Jokowi

    Politik ‘Syantik’ Prabowo Vs Jokowi

    Oleh: Abdullah Sammy, wartawan Republika

    M. Night Shyamalan boleh dibilang sebagai salah satu sutradara yang paling andal dalam menggarap film berplot twist. Plot twist adalah perubahan mendadak alur cerita.

    Beberapa karya sineas asal India itu seperti Unbreakable, the Sixth Sense, the Village, the Visit, atau Split menghadirkan ending cerita yang cukup mencengangkan penonton. Plot twist dalam film Shyamalan akhirnya membuat penonton terkaget-kaget karena perubahan ceritanya begitu tak terduga.

    Tak hanya Shyamalan yang bisa membuat penonton terkaget-kaget dengan plot twist-nya. Berbicara situasi politik Indonesia dalam 24 jam terakhir, kita juga disuguhkan perubahan kisah nan dramatis.

    Pada detik-detik terakhir jelang pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), kejutan besar terjadi. Tajuknya adalah tentang tarik ulur pendamping Jokowi. Hingga 15 menit sebelum pengumuman, semua orang tahu bahwa pendamping Jokowi adalah Mahfud MD.

    Mahfud bahkan sudah berbicara penetapan cawapres di televisi. Sehingga tak sedikit pun yang ragu bahwa jalan ceritanya akan bermuara pada kisah Jokowi-Mahfud mendaftar ke KPU keesokan harinya.

    Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, JOKO WIDODO & MA’RUF AMIN, Jumat (10/8/2018)

    Namun kisah yang sudah ditebak oleh hampir seluruh pemirsa itu keliru. Skenario berubah dalam hitungan detik. Jokowi menggandeng Ma’ruf Amin pada lima menit terakhir sebelum pengumuman.

    Duarrrrr…. Bagai petir di siang bolong. Semua kaget akan twist yang terjadi di kubu Jokowi.

    Twist yang tercipta belum berhenti sampai di situ. Kubu Jokowi yang awalnya lebih kental dengan jargon keberagamaan, kini mendadak lekat dengan simbol-simbol Islam.

    Lakunya isu agama itu terjadi usai gerakan protes jutaan massa di Jakarta pada 2 Desember 2016 (Gerakan 212). Usaha untuk menyematkan Gerakan 212 dengan sebutan makar, antikeberagaman, anti NKRI, gagal total.

    Jadi lepas kesuksesan 212 menang di DKI, twist mulai terjadi. Lepas Ahok divonis penjara, Gerakan 212 perlahan mulai dapat tempat di istana. Salah satunya dengan menunjuk alumni gerakan 212 Ali Mochtar Ngabalin sebagai juru bicara.

    Pengacara yang mengawal alumni Gerakan 212, Kapitra Ampera pun merapat ke PDI Perjuangan (PDIP). Di samping itu ada momen-momen menarik seperti pertemuan beberapa wakil Gerakan 212 dengan Jokowi atau dihentikannya kasus tokoh 212.

    Namun, puncak dari usaha merangkul Gerakan 212 adalah ditunjuknya Ma’ruf Amin, yang tak lain merupakan salah satu simbol spiritual gerakan. Rentetan fenomena itu secara tak langsung membalik lakon secara dramatis. Dari politik berlakon politik anti simbol agama, kini menggunakannya sebagai senjata.

    Plot twist yang terjadi ini membuat peta politik semakin sulit ditebak. Tapi di sisi lain, terjadi perubahan karakter tokoh yang sangat tajam. Yang tadinya begitu sekuler, kini mendadak agamis. Sebaliknya, yang Islamis pun mendadak pluralis.

    Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, PRABOWO SUBIANTO & SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, Jumat (10/8/2018)

    Kisah twist tak hanya terjadi di kubu Jokowi. Di toko sebelah, alias kubu Prabowo, plot twist berlakon ‘jenderal kardus’ mengemuka di detik akhir. Demokrat yang kecewa lantas melempar label ‘jenderal kardus’ pada Prabowo.

    Tapi beberapa jam berselang, Demokrat pun ikut gerbong Prabowo. Yang awalnya saling ‘lempar kardus’, kini mendadak mesra, makan satu piring bersama.

    Label ‘cebong’ dan ‘kampret’ pun bisa jadi akan ikut pula terseret arus twist. Karena semua ‘kampret’ bisa jadi cebong pada waktunya. ‘Cebong’ pun bisa jadi ‘kampret’ pada akhirnya.

    Sebab kalau dari cebong menjadi katak itu terlalu mainstream. Cebong jadi kampret itu baru twist yang hebat. Jadi bagi kedua pendukung di level penonton, lebih baik duduk ‘syantik’ dan nikmati segala dinamika politik.

    Saya pribadi meyakini, twist yang terjadi belum akan berhenti hingga pada ending di KPU. Dipastikan masih ada skuel-sekuel dari cerita berplot twist pada perpolitikan Indonesia.

    Ini bisa jadi lebih seru dari sekuel film berplot twist karya Shyamalan,Unbreakable dan Split. Konon trilogi dari film Unbreakable dan Splitberjudul Glass akan tayang di tahun 2019 atau bersamaan dengan pilpres.

    Sebelum menunggu kejutan plot twist di film Glass dan pilpres 2019, ada baiknya mencermati ulang kisah di film Unbreakable. Singkat cerita ini adalah kisah tentang seorang penderita kelainan genetis sejak lahir bernama Elijah Prince (Samuel L Jackson).

    Akibat kelainan genetis itu, tulang Elijah gampang retak sehingga dia pun dijuluki Mr Glass. Sejak kecil, Elijah gemar membaca komik yang mengandung kisah tentang pahlawan (super hero) dan penjahat (super villian).

    Mr Glass, sosok manusia rapuh, kemudian bertemu dengan sosok manusia tangguh berama David Dunn (Bruce Willis). Berkebalikan dengan Glass, Dunn adalah sosok yang tak pernah merasakan sakit. Bahkan saat kereta yang dtumpanginya kecelakaan, semua penumpangnya mati kecuali Dunn.

    Si rapuh dan si tangguh akhirnya berkawan. Elijah yang gemar membaca kisah komik punya teori bahwa Dunn adalah super hero yang mesti menolong sesama. Keyakinan itu didasari kenyataan bahwa kawannya itu selamat dari kecelakaan maut kereta.

    Meski awalnya mengabaikan perkataan Elijah, Dunn perlahan mulai sadar bawa dirinya pahlawan. Selain fisiknya yang tangguh, Dunn juga punya kemampuan untuk mengetahui kejahatan seseorang bila menyentuh tubuh seseorang itu.

    Saat bersalaman dengan Elijah di akhir cerita, kejutan besar tercipta. Saat bersentuhan itu, Dunn jadi diberi ‘penglihatan’ tentang sosok si rapuh kawannya itu. Elijah ternyata sosok yang membuat rekayasa atas kecelakaan kereta yang menimpa Dunn dan menyebabkan ratusan orang tewas. Si rapuh itu nyatanya adalah penjahat utamanya.

    Di akhir kisah, Elijah yang ternyata adalah sang super villian berkata, “Apakah Anda tahu apa hal yang paling menakutkan? Adalah tidak tahu tempat Anda di dunia ini.”

    Perkataan Mr Glass ini sama dengan ketakutan sebagian politisi. Bagi mereka, ketakutan adalah tak tahu tempatnya usai 2019 nanti. Selamat tinggal ideologi…

    (artikel pertama kali dimuat oleh republika.co.id, edisi 11/8)

  • Pilpres 2019, Diamnya Muhammadiyah: Teringat AR Fachruddin

    Pilpres 2019, Diamnya Muhammadiyah: Teringat AR Fachruddin

    JAKARTA, SUARADEWAN.com — Persyarikatan Muhammadiyah hingga kini berposisi unik dalam hiruk-pikuk pencalonan capres dan cawapres yang sekarang tengah heboh ini. Langgamnya tetap apolitis yang hanya diam dan menunggu hasil apa yang akan terjadi. Tidak terlihat nafsu yang menggebu dari para tokohnya untuk ikut-ikutan. Tak ada sosok anggota yang ada di jajaran elite Muhammadiyah (anggota PP Muhamadiyah) yang sibuk berkomentar, apalagi nekat ikut mencalonkan diri.

    Seruan Ketua Umum PP Muhammadiyah soal calon capres dan cawapres datar saja. “Kalau boleh Muhammadiyah mengajak bahwa pada seluruh institusi agama dan keulamaan tetap menjadi basis bagi kekuatan moral yang mengharapkan bangsa ini lebih luhur,” kata Haedar Nashir seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018.

    Haedar dalam kesempatan itu juga menyampaikan bila pada pihak lain, pilihan berpolitik tetap merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, dia juga meminta agar institusi politik menghormati institusi keagamaan serta tidak memanfaatkannya untuk sekadar meraih kekuasaan.

    Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah

    Bagi yang kenal pada langgam Muhammadiyah pasti paham akan gaya ini. Tidak ikut sibuk menjadi “pendorong mobil mogok” institusi politik. Persyarikatan ini lebih memilih minggir dalam area politik praktis. Mereka terus meneguhkan hati tetap berkhidmat pada umat dalam memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan.

    Apakah Muhammadiyah tidak paham politik? Jawabannya jelas tidak. Di sana banyak doktor politik yang paham akan soal siasyah (politik) dalam Islam dan juga paham yang ada di luarnya. Jumlah massanya sangat signifikan. Muhammadiyah adalah ormas Islam dengan jumlah massa kedua terbesar setelah NU. Bahkan, mereka relatif lebih solid dibandingkan ormas keagamaan lainnya. Semua terjalin rapi, termanajemen yang bagus, dengan sebaran di seluruh pelosok Indonesia.

    Namun, Muhammadiyah memilih diam dalam soal poitik kekuasaan. Bahkan, dalam banyak perbincangan pemimpin, Muhammadiyah dari dahulu siap menanggung konsekuensi bila politik kekuasaan melupakannya.

    ”Tidak dibantu oleh yang berkuasa juga tak apa-apa. Sebab, bantuan penguasa tak boleh malah merepotkan kami,’’ begitu pernyataan yang sering terdengar di banyak kesempatan. Dari sebelum merdeka hingga kini seratus tahun setelah kemerdekaannya, Muhammadiyah memang mandiri. Baik secara sikap, bahkan hingga soal keuangan yang kadang bagi ormas dianggap sebuah hal yang musykil.

    Selain itu, Muhammadiyah di masa lalu pun telah cukup kenyang dengan soal politik. Pelajaran pada masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi telah mengajarkan bahwa pilihan untuk tegak lurus pada soal sosial kemasyarakatan adalah hal terbaik. Politik bukan hal yang begitu mutlak serta harga mati.

  • Banyak Alasan Untuk Mengatakan Prabowo Akan Kalah di Pilpres 2019

    oleh: Tony Rasyid

    Prabowo maju lagi? Banyak orang ragu, termasuk Prabowo sendiri. Kok ragu? Pertama, elektabilitas gak menggembirakan. Stagnan dan cenderung turun. Kedua, tak mudah “jualan”. Susah cari diksi untuk “branding” Prabowo. Sebagai satu-satunya “tokoh oposisi”, Prabowo tak cukup cerdas memanfaatkan setiap momentum untuk mem-branding dirinya. Malah keluar kata “goblok”. Kata yang tak membawa rasa simpati rakyat yang mayoritas Jawa. Prabowo terlalu polos dan lugu soal politik. Ketiga, potensi kekalahan ini mengakibatkan kesulitan cari dana.

    Kabarnya, Prabowo sudah kemana-mana, tapi kesulitan dapat pendana. Mereka pesimis terhadap Prabowo. Buat apa bantu yang kalah. Begitulah kira-kira yang ada dalam pikiran mereka yang punya uang.

    Sekali nyawapres kalah. Lanjut nyapres juga kalah. Yang mengalahkan adalah Jokowi, new comer yang belum punya pengalaman dan track record memadai. Belum pernah jadi pejabat tinggi. Ke Jakarta dan Jadi gubernur baru dua tahun. Tapi, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo. Saat ini, Jokowi punya segalanya, kecuali elektabilitas yang juga tidak menggembirakan. Tapi, jika lawannya Prabowo, Jokowi jauh lebih unggul.

    Baca juga: Yusril Sebut Prabowo akan Takluk dari Jokowi jika Salah Pilih Cawapres

    Wajar jika Jokowi sangat percaya diri jika lawannya adalah Prabowo. Tim istana mendorong agar Prabowo yang maju. Tampak Luhut Binsar Panjaitan (LBP) girang kalau Prabowo yang maju. Dorong terus agar tetap maju. Salah seorang politisi PDIP pun bilang: kalau Prabowo gentle, maju sendiri. Jangan majukan calon yang lain. Mereka kompak dorong Prabowo maju. Mereka yakin Jokowi akan dengan mudah mengalahkan Prabowo. Semua survei punya kesimpulan yang sama.

    Prabowo sadar itu. Kenapa nekat mau maju? Sebab, Gerindra ingin naik suaranya. Prabowo maju, itu “branding” buat Gerindra. Jumlah kursi untuk anggota legislatif akan kedorong naik. Suara Gerindra diprediksi nambah. Apalagi, 2019 pilpres dan pileg bersamaan. Branding partai dan caleg akan mudah. Risikonya, Prabowo jadi martir. Dikorbankan untuk suara dan kursi Gerindra.

    Wajar jika PAN cenderung “emoh dukung” Prabowo. Bagaimana dengan PKS? Banyak tokoh dan elit PKS juga ragu. Tapi tak ada pilihan lain, “demi alasan persekutuan”. Satu keputusan yang tidak rasional. “Mangan ora mangan asal kumpul”. Ini filosofi Jawa yang sudah usang. Sudah ditinggalkan oleh kebanyakan orang Jawa, terutama yang perantauan. Karena sudah tidak lagi rasional. PKS mau mempertahankannya?

    Majunya Prabowo, jika jadi, akan melapangkan jalan buat Jokowi untuk dua periode. Diksi #2019 Ganti Presiden akan sia-sia. Jokowi tak perlu keluar banyak keringat untuk kalahkan Prabowo. Apalagi jika Demokrat dan PAN gabung dengan istana, sebagaimana kabar yang lagi santer. Dua partai ini bersikap rasional. Mereka tak akan dukung calon yang akan kalah. Kok mendahului takdir? Tuhan sudah menetapkan hukum sosial. Banyak orang dungu di negeri ini yang tak mau belajar tentang hukum sosial itu. Akibatnya, berulangkali tersungkur karena mengabaikan perhitungan sosial.

    Usia Prabowo sudah senja. Satu diantara dua pilihan: mau husnul khatimah menjadi begawan politik? Bijak dan legowo menyerahkan kepemimpinan bangsa ini kepada yang lebih muda? Atau mengakhiri masa tua dengan kekalahan ketiga kalinya? Jika ini benar-benar terjadi, maka akan jadi catatan politik yang serius buat anak bangsa kedepan. Orang akan bilang: jangan seperti prabowo, tiga kali nyalon kalah. Sebuah kalimat yang akan diabadikan di sepanjang sejarah untuk mereka yang tidak belajar dari kekalahan. Nafsu yang kurang perhitungan.

    Dipasangkan dengan siapapun, elektabilitas Prabowo diprediksi sulit terangkat. Sebab, capres menjadi faktor utama rakyat memilih. Cawapres hanya pendukung. Jika elektabilitas capres “gak nendang”, maka akan sulit untuk menang. Karena alasan inilah, kabarnya Gatot “emoh” dan menolak dengan tegas untuk menjadi cawapres Prabowo.

    Ada dua tokoh yang potensial mengalahkan Jokowi. Keduanya tokoh muda dan “rising star”. Pertama, Anies Baswedan. Gubernur DKI ini lagi naik daun. Eksistensinya jadi pembicaraan publik. “Media darling”. Kasak kusuk sejumlah elit politik membicarakan Anies for presiden 2019. Sebab, Anies paling potensial kalahkan Jokowi. PKS dan PAN kabarnya legowo mendukungnya.

    Faktor inilah yang membuat sejumlah pihak berupaya “dengan berbagai cara” menjegal Anies untuk nyapres. Anies berupaya “dibonsai” agar tak muncul. Dibully habis, agar namanya hancur. Tapi, Anies beruntung, masih kuat bertahan. Elektabilitasnya terus naik. Kelemahan Anies satu: gak punya uang. Amunisinya cekak. Tapi, jika Prabowo legowo mendeklarasikannya, besar kemungkinan donatur merapat. Bagi donatur, siapapun yang potensial menang akan dibantu. Bukan rahasia umum lagi.

    Baca juga: Yusril: Jokowi Cukup Satu Periode Saja, Negara Dalam Keadaan Berat

    Hanya Prabowo yang bisa mendeklarasikan Anies. Tidak yang lain. Kepada Prabowo, Anies “sendiko dawuh”. Fatwa politik Prabowo adalah satu-satunya tiket dan amanah Anies nyapres di 2019. Kenapa harus Prabowo? Toh ada partai lain? Kabarnya, Anies tak mau jadi penghianat. Jika sebelumnya ada sejumlah politisi dan elit negeri yang menghianati Prabowo, biarlah itu jadi masa lalu. Anies benar, bangsa ini mesti belajar berkomitmen dan menjaga moralitas berpolitik.

    Kedua, Gatot Nurmantyo. Mantan Panglima TNI ini berpotensi mengalahkan Jokowi. Duitnya banyak. Amunisinya lebih dari cukup. Dari mana? Jangan tanya. Yang jelas, soal dana politik, kabarnya, Gatot paling siap diantara calon lainnya.

    Kelemahan Gatot satu: masih punya masalah komunikasi dengan aktivis 212. Terutama dengan pimpinannya yaitu Habib Rizieq. Mesti dijalin komunikasi jika Gatot tak ingin ada kendala serius. Sebab, Habib Rizieq, saat ini, menjadi faktor penting untuk mendapatkan suara umat Islam.

    Soal cawapres, PKS punya stok berlimpah. Ada Ahmad Heryawan, Mardani Ali Sera, Sohibul Iman, Hidayat Nurwahid dan Anis Matta. Di luar PKS ada Tuan Guru Bajang, Zulkifli Hasan, AHY dan Muhaimin Iskandar.

    Jika Prabowo legowo memberikan tiket partainya kepada satu diantara dua tokoh di atas, yaitu Anies atau Gatot, maka potensi menangnya jauh lebih besar. Selain faktor “rising star” dan elektabilitas, kedua tokoh ini juga punya surplus lainnya.

    Anies tidak punya masalah dengan ulama dan umat. Malah sebaliknya, Anies sangat dekat dengan -dan didukung oleh- ulama dan umat. Sementara Gatot punya Amunisi (dana) berlimpah. Prabowo bisa pilih mana yang lebih dibutuhlan. Dengan catatan, kader Gerindra mesti bisa bersikap rasional. Sebaliknya, jika Prabowo dipaksa untuk terus maju, kemungkinan ia akan melengkapi dan menyempurnakan kekalahannya menjadi tiga kali. (kmp)

    (pertama kali dimuat di kumparan, (edisi 10/4)