JURNALsuaradewan

Penulis: Maman

  • Stop Main Hakim Sendiri!

    Oleh: Maman Suratman

    Dengan atau tanpa alasan, main hakim sendiri adalah tindak kebiadaban. Itu mempertegas nilai kebinatangan ketimbang kemanusiaan.

    Selasa (1/8) petang, sekelompok warga di Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengeroyok seorang pria berinisial MA (30). Lantaran diduga telah mencuri amplifier masjid, orang-orang yang tidak berpikir panjang ini, merenggut hidupnya dengan cara dibakar. Fuck!

    Aksi main hakim sendiri hingga menghilangkan hak paling asasi dari manusia, tentu bukan pertama kalinya terjadi di wilayah Jawa Barat ini. Di sepanjang tahun 2017, setidaknya tercatat sudah ada 3 peristiwa serupa yang mendahuluinya.

    Terjadi di Cikalong, Tasikmalaya (28/2), nasib sama dialami oleh dua orang terduga pencuri kabel PLN. Mereka diseret serta dihujani senjata tajam, hingga merenggut satu nyawa di antaranya. Sedang temannya, meski berhasil lolos dari maut, harus melewati kondisinya yang sangat kritis.

    Berlanjut ke bulan setelahnya, nasib naas serupa juga dialami oleh seorang terduga pencuri sepeda motor. Itu terjadi di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi (9/4). Persis dengan apa yang juga diderita oleh pelaku begal di daerah Subang (11/6). Semuanya tewas bersimbah darah setelah menjadi bulan-bulanan amukan massa yang berpikir dangkal.

    Hei, apa yang mereka harapkan dari aksi biadab semacam itu? Surga? Tempat termulia di sisi-Nya?

    Ingat-ingat, kalau pun ada, tempat mulia itu bukanlah milik orang-orang seperti mereka. Meski atas nama Tuhan, tindakan barbar tidak akan lantas membuatnya paling berharga. Ia tidak akan se-ngaco itu, bermurah-hati pada mereka yang benci hidup, termasuk pada hidup orang lain.

    Untuk apa hukum jika yang ada adalah tindakan main hakim sendiri? Untuk apa ada negara jika sebagai warga hanya menghendaki hidup seperti orang-orang barbar? Untuk apa akal jika dibiarkan membusuk dalam daging, tak diperankan? Untuk apa jadi manusia jika ujungnya harus tetap berlaku bak binatang?

    Stop main hakim sendiri! Apa pun alasannya, dengan atau tanpa, tindakan bejat hanya akan buahkan pedih. Sekali lagi, surga bukan milik yang berjuang atas nama-Nya dengan cara bejat. Ia milik mereka yang sebenarnya manusia, yang mampu hargai hidup dirinya dan sesamanya, yang bersyukur walau dalam perih.

  • Meramu Sosok Pemimpin Pilihan Rakyat Riau

    Oleh: Saud Marganda Tampubolon*

    Keberhasilan masyarakat Riau dalam membangun iklim demokrasi yang teduh dan sejuk sudah teruji. Hal itu dapat dilihat dari suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 dan 2017.

    Dari 12 kabupaten/kota yang sudah menyelenggarakan Pilkada di rentang periode sebelumnya, secara menyeluruh dapat dikategorikan berhasil meskipun ada beberapa hal yang harus dievaluasi.

    Merujuk pada kontestasi Pilkada sebelumnya, Pilkada serentak jilid III tahun 2018, yakni pemilihan Gubernur Riau, disinyalir bakal seru dan terjadi pertarungan sengit di antara kandidat yang akan maju.

    Pergerakan beberapa bakal calon (balon) akhir-akhir ini semakin masif dengan semakin intensnya balon Gubernur turun menemui masyarakat. Hal ini gencar dilakukan sebagai bentuk upaya masing-masing calon untuk memperbaiki elektabilitas dan popularitas pada setiap survei menjelang Pilkada.

    Seperti diketahui, pada demokrasi dewasa ini, trend hasil survei menjadi rujukan utama bagi setiap Partai Politik dalam memberikan dukungan terhadap para kandidat Pilkada.

    Menilik dari beberapa nama yang muncul, tentu sosok incumbent Arsyadjuliandi Racham menjadi penantang terkuat. Diuntungkan dengan posisi sebagai Ketua DPD 1 Golkar Riau, Andi Rachman (sapaan akrab) berpotensi sangat berpeluang memenangkan Pemilihan Gubernur Riau 2018 mengingat dominasi golkar yang belum terkalahkan pada beberapa edisi Pilkada sebelumnya.

    Pesimisme di awal transisi kekuasaan ditandai pembangunan Riau yang terkesan lambat. Namun, secara perlahan, simpati masyarakat mulai pulih terhadap kepemimpinan gubernur.

    Kepiawaian Andi Rachman menjaga keseimbangan politik Riau pasca diangkat sebagai Plt. Gubernur hingga ditetapkan menjadi Defenitif oleh Mendagri beberapa waktu lalu menjadi modal kepemimpinan yang bagus untuk bertarung di periode kedua.

    Politisi nasional asal Riau, seperti Lukman Edi, Jhon Erijal, Instiawaty Ayus dan Rusli Effendi, juga tak luput dari pemberitaan terkait hasrat maju berkandidat. Merunut rekam jejak karir politik dan jaringan di kancah nasional, merupakan indikator yang patut diperhitungkan bagi setiap lawan untuk tampil berkontestasi di Pilkada mendatang.

    Selain itu, beberapa nama mantan dan atau kepala daerah (bupati) aktif, juga sudah mulai secara terang maupun yang masih malu-malu kucing menyatakan sikap turut ambil bagian.

    Syamsuar, H. Haris, Yopi Arianto, Sukarmis, Jefri Noer, dan Ahmad merupakan penantang serius mengingat masing-masing sosok ini memiliki basis dukungan massa kuat dari daerahnya.

    Banyaknya pilihan tokoh tentu menjadi berkah tersendiri. Setidaknya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemimpin Riau yang dikenal buruk dengan rentetan kasus pemimpin-pemimpin Riau yang berakhir di balik jeruji besi akibat skandal kasus korupsi segera di akhiri.

    Secara umum, keseluruhan calon diharapkan dapat menghasilkan kombinasi dari setiap kandidat dalam rangka meramu sosok pemimpin ideal pilihan rakyat.

    *Penulis adalah Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Bidang Sosial Politik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)

  • Meredam Islam Radikal yang Sandera Demokrasi Indonesia

    JAKARTA, SUARADEWAN.com – Bukan rahasia lagi jika gerakan Islam radikal, yakni ormas bernuansa keagamaan (Islam) di Indonesia hari ini adalah biang dari beragam masalah yang juga melilit kedamaian kehidupan bangsa.

    Sebut misalnya Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mereka adalah ormas radikal yang terbilang kecil tapi punya kekuatan maha dahsyat. Melalui serangkaian aksi yang digelar, tak sedikit melahirkan konflik sosial, mulai dari perpecahan antar umat, keresahan di lingkungan masyarakat, hingga berimbas pada terganggunya stabilitas politik nasional Indonesia.

    Menurut pengajar senior di Fakultas Hukum, Universitas Monash, Australia, Nadirsyah Hosen, faktor munculnya ormas-ormas radikal tersebut tak lain merupakan efek dari demokrasi yang membuka ruang publik seluas-luasnya, termasuk kepada mereka yang menentangnya.

    “Ini paradoks negeri muslim yang baru memeluk demokrasi. Ketika kran demokrasi dibuka, yang mengambil peran dan bersuara lantang justru mereka yang kelak jika berkuasa akan secara perlahan membunuh demokrasi dengan menutup kran kebebasan itu,” terang Nadirsyah dalam salah satu keterangan tertulisnya, Jumat (7/4/2017).

    Untuk melihat lebih jauh mengapa ormas-ormas tersebut yang dulunya kecil tapi terkesan berkuasa atas segalanya, Nadirsyah memberi beberapa ulasan tentang kondisi di awal-awal reformasi sampai hari ini.

    Dulu, kata Nadirsyah, hanya ada tiga ormas besar sebelum tahun 1998, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tak ada FPI, FUI, apalagi HTI. Meski juga ada Persatuan Islam (Persis), Mathla’ul Anwar (MA), dan al-Washliyah di masa ini yang ikut bergabung di tubuh MUI, tapi ormas-ormas tersebut tak punya peran signifikan dalam kepengurusan MUI.

    Perubahan Peta Ormas Islam Pasca Reformasi

    Pasca reformasi, peta ormas Islam berubah. Hal ini, menurut Nadirsyah, bersumber dari ketidakmungkinan ormas-ormas kecil itu menubuh dalam NU dan Muhammadiyah. Karena memang, dua ormas besar ini sudah mengakar kuat sejak sebelum Indonesia merdeka.

    “Maka ormas kecil itu menempuh dua cara untuk diakui eksistensinya. Pertama, mendekat ke MUI. Kedua, menggalang aksi demontrasi,” terangnya.

    Bergabung di tubuh MUI, ormas kecil terus mendesakkan untuk diberikan peran lebih, seperti mengawal fatwa MUI sebagaimana yang kini dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Sementara di aksi demontrasi, mereka berhasil mendapat perhatian besar dengan selalu melakukan aksi secara anarkis sebagaimana FPI sering lakukan.

    “Lewat sejumlah aksi turun ke jalan dan aksi kekerasan atas nama menegakkan nahi munkar, mereka berhasil menyita perhatian media untuk selalu meliput kegiatan mereka,” katanya kembali.

    Di sinilah demokrasi terlihat disandera oleh mereka yang bernanung di bawahnya. Seperti misalnya HTI, yang dulu mengharamkan demokrasi, tetapi demi tegaknya tujuan dan cita-citannya, ia menggunakan istilah masiroh untuk membenarkan aksi demontrasi turun ke jalan.

    “Lewat masiroh itulah mereka bersama-sama membawa istri dan anak kecil ikut berdemonstrasi untuk menarik perhatian media,” imbuh Nadirsyah.

    Tiadanya Mekanisme Pengaturan

    Tentu sangat disayangkan, apalagi tak ada mekanisme pengaturan khusus untuk memverifikasi keberadaan mereka. Mereka tidak lebih berupa kerumunan yang bising.

    “Buat mereka, itu cukup sebagai pressure groups (kelompok penekan) semata,” lanjutnya.

    Ya, tak ada pula mekanisme internal di kalangan umat untuk membatasi ormas mana saja yang bisa ikut mengirim utusan menjadi pengurus di MUI. Selama mereka berhasil diliput oleh media dan bisa show of force (unjuk kekuatan) lewat aksi semata, maka seolah mereka sah menjadi ormas yang mengatasnamakan suara umat Islam.

    “Mereka seringkali bersuara dan bertindak mengatasnamakan MUI.” Persis seperti inilah yang kerap dilakukan oleh GNPF yang anggota-anggota merupakan kalangan dari ormas kecil seperti FPI.

    Tentu, bagi Nadirsyah, ini jelas persoalan besar yang harus mendapat respon serius. Saat turun ke jalan, mereka mengaku mengawal fatwa MUI. Namun, saat MUI meminta tidak perlu ada aksi massa lanjutan, mereka tidak mempedulikannya.

    “Perlu dipikirkan strategi lain agar ormas kecil itu tidak semakin ngelunjak,” tegas Nadirsyah kembali.

    Solusi

    Meski pemerintah terkesan memelihara ormas Islam radikal semacam FPI, FUI, bahkan HTI, menurut Nadirsyah, kita tetap harus mencari cara sebagai solusi meredam kebrutalan aksi mereka ini.

    “Bagaimana? Memantapkan kembali tekad bahwa Islam moderat, Islam Nusantara, Islam berkemajuan atau Islam rahmatan lil alamin bukan sekadar dipakai sebagai alat tawar semata dan juga bukan sekadar strategi di saat umat Islam lemah dan terpaksa mengalah, tapi Islam yang moderat itu merupakan Islam itu sendiri,” terangnya memberi solusi.

    Selain itu, pemerintah dan DPR juga harus merevisi aturan main agar ada mekanisme yang legal dan demokratis untuk menghambat pergerakan gerakan Islam radikal yang kecil, keras, dan beringas ini.

    “Harus ada aturan main yang disepakati bersama, baik dalam bentuk undang-undang atau regulasi lainnya yang mengatur mekanisme verifikasi dan kuota agar menjadi jelas siapa yang layak menjadi bagian dari ormas Islam yang mewakili umat dan bernaung di bawah payung besar umat Islam,” imbuhnya.

    Jelas, tegas Nadirsyah menutup keterangannya, tanpa adanya meakanisme legal dan demokratis yang menjadi konsensus bersama itu, maka kita akan terus tersandera oleh ormas Islam radikal yang kecil tapi nyaring bunyinya ini. (ms)

  • Risalah Sarang untuk Gerombolan Rizieq FPI & Wahabi

    JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kamis, 16 Maret 2017, 99 ulama sepuh kumpul di kediaman Kiai Haji Maimoen Zubair di Kompleks Pondok Pesantren al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawat Tengah. Para ulama sepuh yang hadir, di antaranya KH Maimoen Zubair, KH Tholhah Hasan, KH Mustofa Bisri, KH Ma’ruf Amin, dan lain sebagainya.

    Menurut keterangan dari Joxzin Jogja (Pasukan Wani Mulyo Jogja Kota), sebanyak 99 ulama sepuh itu, bermusyawarah yang selanjutnya menghasilkan “Risalah Sarang”. Risalah ini sendiri dibacakan oleh Gus Mus sapaan akrab KH. Mustofa Bisri.

    “Risalah Sarang berisi 5 poin penting yang memberikan pesan keras kepada Rizieq Shihab FPI dan gerombolannya,” tulis pemilik akun Twitter @joxzin_jogja, Senin (20/3/2017).

    Di poin pertama, “Risalah Sarang” menegaskan bahwa NU akan senantiasa mengawal Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penegasan ini dipandang penting mengingat Rizieq FPI dan gerombolannya membawa konsep NKRI Bersyariah.

    “Seolah-olah mengusung NKRI, tapi NKRI yang disampaikan Rizieq FPI, bukan NKRI-Pancasila tapi NKRI Bersyariah,” tegas Joxzin Jogja.

    Risalah ini juga menegaskan bahwa antara NKRI dengan Pancasila merupakan satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, dalam risalah tersebut, isinya mengajak umat Islam dan bangsa Indonesia untuk mengedepankan pemeliharaan negara.

    “Pemeliharaan negara dengan menjaga sikap moderat dan bijaksana dalam menanggapi berbagai masalah,” terang Joxzin Jogja kembali.

    Selain itu, poin pertama dari “Risalah Sarang” tersebut juga jelas sebagai peringatan para Kiai kepada Rizieq FPI dan gerombolannya. Seperti diketahui, mereka (Rizieq dkk) sering tampil dengan sikap intoleran dengan penggunaan kata-kata yang kasar.

    “Peringatan para Kiai pada Rizieq FPI dan gerombolannya yang tidak menjaga akhlak, gunakan cara-cara radikal dan sering memaksakan kehendak,” imbuhnya.

    Di poin kedua, “Risalah Sarang” dirasa sangat tepat membidik akar masalah kebangsaan saat ini, yakni penegakan hukum dan kesenjangan ekonomi.

    “Para ulama menyebut lemahnya penegakan hukum dan kesenjangan ekonomi menjadi sumber utama kegelisahan masyarakat dan juga akar radikalisme,” sambungnya.

    Untuk itu, menurut Joxzin Jogja, para ulama menghimbau pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif guna mengatasi masalah tersebut. Termasuk himbauan ulama agar pemerintah menerapkan kebijakan yang berpihak pada yang lemah.

    “Para ulama ingin terwujud pembangunan ekonomi yang lebih merata dan penegakan hukum yang lebih tegas dan adil,” serunya.

    Adapun di poin ketiga, “Risalah Sarang” secara khusus menyoroti penyebaran fitnah, kebencian, propaganda radikalisme yang merusak kerukunan melalui media sosial.

    “Rupanya para ulama sepuh ini gerah dengan penyebaran berita hoax dan provokatif,” lanjut Joxzin Jogja menerangkan.

    Seperti diketahui, Rizieq FPI dan gerombolannya sangat gencar membentuk cyber army dengan menyebarkan kebencian SARA.

    “Bahkan yang paling akhir adalah gerombolan FPI memasang spanduk larangan menyolatkan jenazah bagi pendukung kafir,” tegas Joxzin Jogja yakin.

    Baginya, peringatan para ulama sepuh ini sejalan dengan strategi gerakan Islam transnasional yang melakukan propaganda melalui media online dan media sosial. Bahwa melalui propaganda inilah para pendukung Khilafah merongrong NKRI dan Pancasila.

    “Gerakan Islam transnasional tidak hanya merebut masjid dan sekolah NU tapi juga menyerang sendi-sendi keyakinan kaum Nahdliyin melalui media sosial. NU vs Gerakan Transnasional,” tegasnya.

    Joxzin Jogja meyakini bahwa tradisi kultural yang hidup dan berkembang di Nahdliyin mencoba dirobohkan dengan ceramah-ceramah ustad Wahabi-Salafi di media sosial. Para pengekornya sangat mudah menuduh kaum Nahdliyin sebagai kafir, sesat, musyrik dan munafik.

  • Denny Siregar; Apa Itu Bela Islam?

    JAKARTA, SUARADEWAN.com – Denny Siregar dalam satu tulisannya memberi secercah pemahaman terkait apa itu “Bela Islam”—selanjutnya akan disingkat BI. Ia merangkumnya secara apik nan singkat dengan judul Secangkir Kopi untuk Pembela Islam.

    Menurut penulis yang sangat aktif memberi ulasan di laman facebook pribadinya ini, BI adalah tontonan ahlak yang bagus di depan non-muslim. Hal ini ia dasarkan dari sikap nabi Muhammad yang hadir untuk memperbaiki akhlak manusia dan dimulai dari akhlak umatnya.

    “BI itu bukan menjadikan negara yang sudah disepakati bersama sejak awal berdasar Pancasila menjadi negara Islam, tetapi bagaimana mempertahankan negara dari serangan ideologi asing yang ingin menghancurkan kesatuan dengan dalih agama,” terang Denny.

    BI, lanjut Denny, bukan pula semata aksi yang mempertontonkan kebanggaan terhadap agama dan golongan, melainkan bagaimana seorang muslim mampu menjadi ilmuwan yang dihargai oleh banyak orang dan karyanya bisa membantu banyak umat manusia.

    “BI itu bukan dengan turun ke jalan berteriak-teriak agama telah dinistakan, wong agama diturunkan sebagai petunjuk umat manusia di bumi oleh Tuhan, lalu bagaimana bisa ternista? Yang menista sebenarnya adalah yang menganggap bahwa Tuhan mudah dinistakan,” terangnya kembali.

    Secara lebih lanjut, Denny mencontohkan satu sikap yang akhir-akhir ini marak diserukan, yakni larangan untuk tidak mensalatkan jenazah yang berbeda secara pilihan politik. Baginya, itu hanyalah tontonan kebodohan belaka.

    “Islam itu agung sehingga bisa memisahkan mana perkara dunia dan mana yang akhirat, mana yang materi dan mana yang non-materi,” ujar Denny.

    BI juga, dalam pandangannya, bukan pula dengan sibuk menghias diri dengan pakaian yang seolah menggambarkan keimanan. Karena iman hanya diketahui melalui dalamnya ilmu dan bagaimana ia tunduk membumi dan menjadikannya berfungsi.

    “Yang suka berpakaian iman adalah iblis. Iblis sangat bisa berpakaian gamis, tapi ia tidak akan pernah mampu menyembunyikan ahlaknya yang tidak humanis,” lanjut Denny.

    Hemat kata, bagi Denny, BI itu ibara secangkir kopi. Ia hitam dan pahit, sebuah keburukan sempurna bagi yang tidak mampu menikmatinya secara mendalam.

    Karenanya, serunya lagi, sebelum membela Islam, tanyakan dulu benarkah Anda Islam? Karena Islam itu bukan berbasiskan klaim semata. Islam adalah usaha pencapaian menuju ketundukan total kepada Tuhan dengan mengikuti petunjuk nabi-Nya.

    “Islam-mu tidak perlu dibela, dirimu sendirilah yang membutuhkan pembelaan. Jadi, tidak perlu mengukur keIslamanku, teman. Karena bukan urusanmu, itu urusanku dengan Tuhan. Kamu bukan Tuhan, malaikat pun bukan. Mungkin saja, dibandingkan aku, kamu jauh lebih bajingan, hanya kamu tidak merasakan,” tambahnya.

    Terkait seruan menyampaikan ayat, Denny mengingatkan bahwa sang penyampai ayat harus benar-benar memenuhi syarat. Lagi-lagi ia mencontohkan nabi sebagai “Yang Dipercaya”.

    “Lebih baik seruput kopi dulu dan pastikan itu kopi sebelum kamu menyampaikannya kepadaku. Jangan-jangan itu air comberan, karena kamu meminum kopi hanya berdasarkan katanya,” tutup Denny. (ms)