Pakar Neurosains Indonesia dan Dunia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Pharm., MD., Ph.D, mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan kader HMI. Salah satu yang menjadi titik tekannya adalah kemampun kader-kader HMI dalam perkembangan zaman.
“Pertama, kemampuan kader untuk mengikuti perkembangan zaman, berupaya memiliki pengetahuan yang luas. Kedua, mampu berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat luas tentu berusaha menguasai tidak cukup hanya bahasa Inggris setidaknya lebih dari dua bahasa bahkan 5 bahasa,” kata dr. Taruna saat diwawancara, Selasa (9/7/2019).
Dan yang ketiga, lanjutnya, adalah setiap kader harus memiliki skill khusus yang spesifik misalnya menguasai IT, kesehatan, bahkan mampu menciptakan IT. Selain itu, pakar Neurosains ini mengatakan kader HMI harus memiliki cakrawala khusus bagi kader yaitu mempersiapkan kader yang mampu bertarung (fighting) dan memiliki jiwa pantang menyerah dalam menghadapi perubahan zaman.
Lalu, point yang kelima lanjutnya, bahwa kader HMI harus mengamalkan prinsip azas kemanfaatan bagi ummat dan alam semesta, dengan cara membekali diri meningkatkan kadar intelektual dan keimanan sehingga kader HMI mampu menjadi pioneer setiap perubahan zaman.
“Melihat kondisi kekinian dan masa depan dituntut adalah pengembangan sumber daya manusia beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian kader yakni; professionalisme, kader berkiprah secara riil di masyarakat bagaimana kemampuan kader menyiapkan dirinya secara intelektual, keterampilan, iyalah kemampuan untuk memiliki kemampuan interaksi dalam konteks menggapai professionalisme berlandaskan dengan tujuan HMI terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.” pungkasnya.
Disaat yang sama, Wakil Sekretaris Jendral PB HMI, Irma Syuryani Harahap menambahkan, efektitifas kemajuan perkaderan HMI di masa depan mampu menggerakan perkaderan HMI lebih Professional lagi.
“Sebab dengan memiliki aspek tersebut HMI tidak hanya fokus membahas politik semata dalam kurun waktu yang panjang, kita harus sadar dalam aspek ilmu pengetahuan ketinggalan dari negara–negara di Eropa dan Amerika, sebagai kader HMI segera membenah diri menjadi professionalisme guna membangun dan mendorong kemajuan agama Bangsa, dan Negara,” tandas Irma.
Hal ini yang paling sering ditanyakan pada saya. Dengan bahasa berbeda, ada yang tenang, ada yang emosional. Ada yang sepenuhnya bertanya, ada yang sebenarnya menggugat. Ada yang minta diyakinkan atau justru ingin meyakinkan dan membantah.
Ujar mereka, coba bro lihat kondisi lapangan. Dimana saja Prabowo atau Sandiaga Uno tampil, massa yang datang lebih banyak. Kerumunan yang berkumpul lebih bersemangat. Kok bisa kalah dalam elektabilitas di lembaga survei?
Ini pasti lembaga surveinya yang mempermainkan data!
Dalam kunjungan Prabowo ke Batam, di provinsi Kepri, bulan Maret ini, Prabowo kembali melihat jumlah massa yang banyak dan bersemangat. Prabowopun berucap dan menjadi berita media: Jika begini, aromanya, rasa- rasanya, ramalan survei dari Jakarta meleset semua.
Prabowo sangat paham. Delapan lembaga survei mainstream mempublikasikan kemenangan Jokowi dengan selisih sekitar 20 persen.
-000-
Seketika saya teringat kisah Bernie Sanders. Ia calon presiden Amerika Serikat dalam pemilu 2016. Kerumunan yang datang setiap kali ia rally ke daerah dan berpidato jauh lebih banyak ketimbang saingan.
Ketika ia datang ke Washington Square, berkumpul jumlah massa hingga 27 ribu. Ketika ia datang ke New Haven, kerumunan hingga 14 ribu.
Namun Bernie Sanders bukan saja tidak terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Ia bahkan dikalahkan Hillary Clinton sebagai calon presiden yang harus dipilih oleh Partai Demokrat.
Kisah banyaknya massa yang kumpul tapi kalah dalam pemilihan bahkan begitu menarik perhatian. Tamara keith mengangkatnya menjadi tulisan, dengan judul Campaign Mistery: Why Don’t Bernie Sander’s Big Rally Lead to Big Wins. Mengapa aneka kunjungan Bernie Sanders yang dipenuhi massa tidak membawanya pada kemenangan.
Sudah banyak riset yang dibuat soal efek Rally ataupun fenomena Rally. Salah satunya dikemukakan oleh Pakar ilmu politik dari komunikasi dari University of Calfornia.
Ujarnya jumlah kerumunan yang datang pada calon presiden bukanlah prediktor yang baik untuk mengukur elektabilitas, bahkan popularitas calon. Massa yang datang itu tidak datang secara random, dan tidak bisa menjadi sampel yang baik untuk menggambarkan populasi.
Massa yang datang itu umumnya dari segmen pemilih tertentu saja yang digerakkan oleh organizers. Penggerak massa itu bisa para aktivis yang militan atau kaum profesional. Keberhasilan mengumpulkan massa yang banyak lebih menunjukkan suksesnya para organizers, bukan cermin elektabilitas calon presiden.
-000-
Mengapa kerumunan yang datang dalam kunjungan Prabowo sangat banyak, juga kunjungan Sandiaga Uno, kok kalah dalam riset delapan lembaga survei mainstream?
Untuk kasus Prabowo dan Sandi, ada dua jawaban. Pertama adalah matematika biasa.
Katakanlah sebanyak banyaknya yang kumpul dalam kunjungan Prabowo atau Sandi adalah 50 ribu massa. Ini juga sudah jumlah massa yang sangat dilebih- lebihkan.
Katakanlah sudah terjadi total 500 kali kunjungan ke daerah. Jumlah 500 kalipun dilebih lebihkan. Itu artinya jika Sandi dan Prabowo serentak ke daerah sekali setiap hari, itu sama dengan 250 kunjungan dalam 250 hari.
Sedangkan 250 hari itu total dari delapan bulan lebih. Sementara kampanye baru berlangsung 4-5 bulan.
Dengan angka yang dilebih-lebihkan pun, total yang datang dalam Rally Prabowo dan Sandiaga Uno digabung menjadi satu itu sama dengan 50 ribu massa dikali 500 kali itu sama dengan 25 juta massa.
Sementara total pemilih Indonesia adalah 190 juta. Total 25 juta massa itu hanyalah 14 persen dari total pemilih.
Sudah dikatakan dalam riset, yang datang pada event Rally itu bukan random yang dapat menjadi gambaran populasi. Bahkan angka yang dilebih-lebihkan itu masih 14 persen.
Dalam riset di delapan lembaga survei mainstream bahkan perolehan Prabowo lebih besar dari 14 persen, yaitu 30-35 persen. Tapi masih kalah dibandingkan Jokowo yang memperoleh 53-58 persen.
Dari sisi matematika elementer itu sudah terjawab. Walau kerumunan yang datang banyak tapi belum cukup banyak untuk dibandingkan dengan populasi pemilih. Apalagi jika kita hitung bahwa yang datang pada Rally Prabowo dan Sandi tidak otomatis memilih mereka pula.
-000-
Alasan kedua: Yang istimewa dalam aneka Rally Prabowo dan Sandi justru bukan massa yang berkumpul, tapi para aktivis yang menggerakkannya.
Banyak aktivis yang bekerja bahkan sukarela untuk Prabowo. Dari ragam aktivis, yang paling militan mungkin dari kalangan Reuni 212. Bahkan ketua GP Ansor dan Ketum PPP menyatakan banyak eks HTI berada di belakang Prabowo. Tentu juga FPI. Tentu juga PKS selaku partai pengusung.
Mengapa aktivis di kubu Prabowo lebih militan? Darimana datangnya militansi itu? Satu jawaban adalah survival politik. Tak ada enerji yang lebih kuat ketimbang yang lahir dari kondisi prihatin, dan berharap agar survive dalam politik, bahkan berkembang.
Jika anggapan GP Ansor dan Ketum PPP benar, berarti ada banyak aktivis HTI yang ikut menyukseskan Prabowo. Eks anggota HTI, yang mencintai organisasinya, yang meyakini perjuangan, pasti sudah mengembangkan imajinasi.
Bagi HTI, jika Jokowi terpilih, HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang. Tapi jika Prabowo terpilih, ada harapan yang berbeda.
Bagi FPI, militansi mereka juga dalam rangka survival politik. Ketum dan Imam besar mereka Habieb Rizieq terasing di Arab Saudi. Jika Jokowi terpilih kembali, susah bagi Rizieq untuk pulang dan tidak diburu petugas hukum. Tapi jika Prabowo menang, bahkan presiden terpilih setelah dilantik akan menjemput Rizieq pulang ke Indonesia.
Bagi PKS, ini juga masalah survival politik. Jika Jokowi menang, sulit PKS membayangkan PDIP bersedia mengajak PKS bersama dalam pemerintahan. Bahkan Gerindra partainya Prabowo lebih mungkin diajak Jokowi (PDIP) bergabung.
Bagi PKS, untuk berada dalam kekuasaan eksekutif, tak lain dan tak bukan, Prabowo harus menjadi Presiden.
-000-
Masuk di common sense, walau kerumunan yang datang pada Prabowo dan Sandi banyak tapi dalam survei di delapan lembaga survei mainstream Prabowo masih tertinggal.
Kerumunan tidak menggambarkan elektabilitas. Itu terjadi di Amerika Serikat, Eropa, aneka negara demokrasi karena sudah diriset banyak peneliti. Dan tentu itu berlaku pula untuk kasus Indonesia.
Lalu bagaimana cara kita mengapresiasi banyaknya kerumunan yang datang? Berilah apresiasi pada organizers yang pandai mengumpulkan mereka. Namun tak perlu mengembangkan harapan seolah itulah kenyataan di kotak suara. Tiada yang lebih menyakitkan daripada harapan palsu, baik untuk kisah cinta ataupun kisah pemilu.😁
Oleh: Franz Magnis Suseno, Rohaniwan; Mantan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Istilah ”golput”, singkatan dari golongan putih, menurut Wikipedia, diciptakan tahun 1971 oleh Imam Waluyo bagi mereka yang tak mau memilih. Dipakai istilah ”putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta pemilu kalau tak menyetujui pembatasan pembentukan partai-partai oleh pemerintah Orde Baru.
Jadi, golput artinya sama dengan menolak untuk memberikan suara. Setiap kali ada pemilu, kemungkinan golput, diperdebatkan. Memang, UU pemilu kita, seperti halnya di mayoritas demokrasi di dunia, tak mewajibkan warga negara harus memilih. Masalahnya: bagaimana penolakan warga negara untuk ikut pemilu harus dinilai?
Yang sulit disangkal: hasil pemilu legislatif dan pilpres pada 17 April nanti akan krusialbagi masa depan bangsa dan negara. Itu hal serius. Karena itu pertimbangan-pertimbangan berikut juga serius. Jangan harap pendapat berikut akan diajukan secara santun, adem-ayem, baik-baik. Tidak! Saya mau menulis dengan jelas.
Tentu ada beberapa situasi di mana Anda berhak, barangkali bahkan wajib untuk tak ikut memilih. Misalnya, biaya untuk ikut memilih terlalu mahal karena tempat pemungutan suara (TPS) terlalu jauh dari tempat tinggal Anda, pekerjaan Anda tak dapat diinterupsi, atau Anda harus merawat seseorang yang tak dapat ditinggalkan.
Untuk alasan seperti itu, yang akan saya tulis tak berlaku bagi Anda. Ada alasan-alasan sah untuk tak ikut memilih. Namun, kalau tak ada alasan yang betul-betul sah dan obyektif seperti, jelas Anda wajib memilih.
Bukan wajib secara hukum, melainkan wajib secara moral. Kalau Anda, meskipun sebenarnya dapat, tetapi Anda memilih untuk tak memilih atau golput, maaf, hanya ada tiga kemungkinan: Anda bodoh, just stupid; atau Anda berwatak benalu, kurang sedap; atau Anda secara mental tidak stabil, Anda seorang psycho-freak.
Misalnya Anda menganggap kedua capres sama-sama tak memuaskan. Oke!Namun, itu tak berarti kedua capres adalah sama—dan dua capres sekarang jelas tak sama. Dalam pandangan Anda, dari dua calon ini pasti ada yang kurang baik dan ada yang lebih lagi kurang baik.
Pastikan agar jangan calon yang Anda anggap lebih kurang baik yang terpilih. Artinya, meski juga tak memuaskan, pilihlah yang lebih baik di antara keduanya. Jangan mendukung yang lebih tidak baik dibanding calon satunya dengan cara abstain! Dalam suatu pemilu, kita tak memilih yang terbaik, melainkan berusaha memastikan yang terburuk jangan terpilih.
Mencegah yang buruk berkuasa
Tak ikut memilih karena tak ada calon yang betul-betul sesuai dengan cita-cita Anda adalah, maaf, tanda kebodohan. Antara yang kurang memuaskan dan yang sama sekali tak memuaskan masih ada perbedaan besar. Yang betul-betul buruk adalah: ada yang bersikap ”peduli amat” dengan siapa yang dipilih. Dia tak bersedia ”membuang waktu” dengan repot-repot memilih. Yang dia pikirkan adalah kariernya sendiri. Nasib negara dia tak peduli.
Itu sikap benalu atau parasit. Dia hidup atas usaha bersama masyarakat, tetapi tak mau menyumbang sesuatu. Kita dengan susah payah berhasil mewujudkan demokrasi di Indonesia, tetapi Anda ”tak peduli politik”. Betul-betul tak sedap! Sikap itu juga bukan tanda kepintaran. Bisa saja hasil pemilihan punya dampak pada karier Anda.
Ada juga yang tak mau memilih karena kecewa. Misalnya, capres A yang begitu diidam-idamankan ternyata juga punya kelemahan, bukan seratus persen ksatria putih bersinar seperti dibayangkan karena ia ternyata juga mengambil sikap politik yang sangat mengecewakan. Atau, Anda barangkali begitu mengharapkan capres B akan membawa Indonesia ke pantai-pantai baru, tetapi ia ternyata mengambil sikap kompromistis, tak konsekuen seperti Anda harapkan. Maka, karena kecewa, Anda tidak memilih, baik capres A maupun B.
Anda menggerutu dan golput. Seakan dengan tak ikut memilih, Anda mau menghukum si capres karena ia mengecewakan Anda. Itu pilihan buruk. Bukan hanya karena alasan di atas. Mengambil sikap atas dasar rasa kecewa adalah tanda mental yang lemah. Orang yang mentalnya baik tak akan mengizinkan rasa kecewa memengaruhi keputusannya.
Kalau Anda menolak Prabowo, pilih Jokowi!, meski Anda kecewa dengan Jokowi. Kalau Anda tak mau Jokowi jadi presiden lagi lima tahun ke depan, pilih Prabowo, meski ia jauh dari harapan Anda! Dua tokoh itulah yang kini tersedia bagi Indonesia. Kenyataan ini harus diterima. Sekali lagi, kita tak memilih yang terbaik, melainkan mencegah yang terburuk berkuasa. Dalam suatu demokrasi kita wajib memberi bagian kita.
Analis Komunikasi Politik (Direktur KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia)
MASIH segar di ingatan saya saat Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menjadi pemenang pada perhelatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.
Pasangan ini unggul 6,3 persen dari lawannya, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Saat itu Jokowi-Jk mampu meraih 53,15 persen suara, sementara Prabowo-Hatta hanya 46,85 persen.
Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014. Seiring berjalannya waktu, saat ini Jokowi bersiap untuk mengulang sejarah Presiden ke 6 Indonesia, SBY untuk memperpanjang kepemimpinannya menjadi 2 periode bila dirinya lolos dari evaluasi rakyat dan menang pada Pilpres yang pencoblosannya dilaksanakan 17 April 2019 kelak.
Jokowi Vs Prabowo Lagi
Tadinya saya sempat memperkirakan pertarungan ulang yang membosankan di Pilpres 2019. Tapi ternyata sejak ditetapkan Agustus 2018 lalu sebagai Capres pertarungan kedua tokoh ini sangat menghibur meski juga sangat receh.
Iya receh, mirip perdebatan pasangan anak muda yang baru putus pacaran. Saling sindir terus terusan sambil berharap yang diseberang mendengar dan membalas sindiran itu. Nah, bila sudah dibalas sindirannya maka disiapkan peluru baru untuk dilontarkan. Begitu terus dan nampaknya dua pasangan capres cawapres itu sangat menikmati hal ini.
Apakah rakyat menikmati hal receh ini? Ya, bila mengacu pada hasil survei banyak lembaga termasuk KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) nampaknya rakyat “enjoy” aja, menikmati kampanye model begini. Buktinya, jawaban tentang keinginan berpartisipasi dalam Pilpres 2019 selalu di atas 80 persen. Nah mendidik atau tidak soal lain ini.
Jangankan rakyat pemilik suara, media konvensional dan netizen pemilik akun media sosial pun nampaknya ikut menikmati arus receh ini. Begitu ada diksi atau lontaran baru maka kemudian ramai diperbincangkan.
Contohnya? Wah banyak. Paling dekat dengan saat tulisan ini misalnya “Indonesia bisa punah” atau tantangan jadi imam Sholat untuk membuktikan tingkat ke-Islaman calon Presiden yang dilontarkan tokoh di kubu petahana.
Bagaimana responnya? Wah ramai. Tentang ‘imam salat’ misalnya, kubu Jokowi terlepas sengaja atau tidak sengaja langsung merilis klip dan foto saat Jokowi menjadi imam salat, lengkap dengan bunyi klik camera dan kilatan “flashlight”. Sementara Prabowo membalasnya dengan pengakuan yang jujur bahkan hampir seperti menelanjangi diri sendiri. Prabowo sadar bahwa ilmu agamanya belum tinggi dan mempersilakan orang lain yang berilmu lebih tinggi memimpin salat.
Rakyat bagaimana? Saya yang juga rakyat sih bingung. Baru kali ini ada kompetisi capres salah satu gimmick pentingnya “lomba” jadi imam salat. Waktu saya di sekolah dasar lomba yang terkait agama ada banyak, misalnya adzan, baca terjemahan Alquran, nasyid tapi belum ada lomba imam salat.
Bila begini terus yang paling rugi menurut saya, Jokowi, petahana. Nah, hasil kerja kan banyak yang sudah selesai, segala pencitraan juga sudah dilakukan.
Kan bisa itu dikomunikasikan lagi, tapi kalau terjebak dengan diksi yang jauh dari hasil pembangunan seperti tabok, genderuwo, sontoloyo maka rakyat lama-lama juga akan lebih sering membicarakan genderuwo dan lupa dengan tol laut. Apalagi ngomongin genderuwo lebih enak dan renyah buat bahan gaul daripada ngomongin tol laut. Walaupun banyak program yang belum selesai mestinya petahana lebih percaya diri membicarakannya daripada ikut-ikutan perang diksi dengan kubu Prabowo.
Nah, bagaimana kubu Prabowo? Kubu penantang sih lebih bebas bergerak. Bahkan mereka boleh membuat panggung sendiri tanpa harus memaksakan berada satu panggung dengan petahana. Itulah mengapa kubu Prabowo Sandi lebih bebas berkomentar misalnya saat kunjungan ke pasar.
Sandi Uno misalnya, diksi dan gayanya cukup menjadi magnet perbincangan bahkan terkadang justru petahana yang ingin tampil satu panggung dengan lawannya itu. Contoh, Sandi ke tempe, Jokowi juga ke tempe, Sandi ke pete, Jokowi juga ke pete.
Bagaimana Dengan 2019?
Banyak yang memprediksikan kedua calon ini akan sprint, berlari cepat mulai Januari 2019. Menurut saya, bukan hanya Capres Cawapres, para caleg pun demikian. Tapi, kembali ke Capres, apakah diksi receh itu tetap ada?
Saya langsung jawab, ada! Walaupun nanti 17 Januari 2019 adalah gelaran debat pertama dan suguhan program pertama kali untuk rakyat tapi sudah berkali-kali usai debat yang diperbincangkan selalu hal receh yang mudah diingat.
Kendati demikian kita harus optimis bahwa saat gelaran debat nanti Capres Cawapres bisa memberikan diksi berkualitas tapi tetap mudah diingat dan diperbincangkan. Saat 2014, kartu-kartu Jokowi berhasil unggul dan diingat bila dibandingkan dengan diksi “bocor-bocor” nya Prabowo. Pun, oke oce Sandi Uno mampu lebih diingat dan bicarakan ketimbang program lain dari AHY dan Ahok saat Pilkada Jakarta 2017 lalu.
Sesungguhnya Pilpres 2019 adalah evaluasi rakyat untuk Presiden Joko Widodo. Evaluasi ini langsung diberikan rakyat dalam bentuk suara. Bila rakyat menilai Jokowi tidak berhasil memenuhi janji kampanyenya, tidak berhasil membuat ekonomi membaik atau bahkan dinilai tidak berhasil menegakkan hukum maka rakyat tidak akan memberikan rekomendasi kepada Jokowi untuk meneruskan ke periode selanjutnya. Tapi bila berhasil maka Jokowi akan meneruskan sejarah SBY langgeng melaju ke periode ke 2.
Bila kita buka hasil survei banyak lembaga tentang kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi, maka Jokowi masih bisa mengelus dada. Rakyat yang mengaku puas masih lebih banyak dibanding yang tidak puas.
Bagi seorang Jokowi perhelatan pemilihan pemimpin selalu ajang yang ramah untuk dirinya. Jokowi belum pernah kalah sejak di Solo, Jakarta dan akhirnya menjadi Presiden. Hal ini pasti membuat pendukungnya percaya diri menghadapi pemilihan di 2019 mendatang.
Tapi sekali lagi, evaluasi dari rakyat bisa mengenyampingkan rentetan kemenangan. Sebab rakyat sering menilai keberhasilan seorang Presiden hanya dengan satu indikator yaitu perut kenyang.
Jokowi punya keunggulan sebagai petahana, maka, sudah pasti akan memanfaatkan keuntungan itu dengan membuat kebijakan-kebijakan populis seperti bantuan sosial atau peresmian-peresmian infrastruktur untuk menutup ruang gerak penantang.
Politik adalah bisnis harapan. Maka siapa yang paling dianggap mampu memberikan harapan lebih baik akan dipilih sebagai pemimpin. Jokowi kemungkinan akan tetap dengan janji nawacita sementara Prabowo memainkan isu ekonomi dan lapangan kerja dengan bumbu diksi nasionalisme bahkan memprediksi Indonesia Punah bila dirinya tidak terpilih. Nah, kita tunggu ya, siapa yang paling receh Di 2019, siapapun yang anda percaya silahkan dipilih, bukan hanya boleh tapi harus!
Siapa yang akan anda pilih itu urusan anda, hanya saja, perbedaan kubu capres sebaiknya kita selesaikan nanti saja saat dibilik suara, pilih yang anda percaya. Sebelum masuk bilik suara, kita damai-damai saja, bersahabat, tidak perlu mempersoalkan kubu sebab teman dan sahabat kita adalah yang akan langsung membantu kita bila ada kesulitan, bukan Capres-Cawapres terpilih, mereka jauh di Istana sana.
Lebih sayangi keluarga, saudara dan teman anda daripada Capres dan Cawapres anda! Selamat Tahun Baru 2019.
Perdebatan menuju tahun politik 2019 menjadi trend perbincangan yang paling tinggi dari level masyarakat awam hingga ke level akademisi dan politisi. Bagaimana tidak, sejak munculnya trend dengan hastag #2019GantiPresiden, polarisasi antara pro dan kontra yang dilatarbelakangi dengan trend politisasi agama sedemikian rupa menguasasi politik praktis hari ini.
Iming-iming mengusung #2019GantiPresiden, yang terjadi adalah sebuah faksi gerakan politik agama yang serupa terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Satu yang pasti, bahwa kemenangan kelompok yang disebutnya sebagai Gerakan 212 waktu itu, ada semacam arogansi untuk melakukan pemenangan di level nasional (pilpres 2019).
Tak main-main, gerakan ini pun berujung pada mengkampenyekan hanstag tersebut di seluruh Indonesia. Pola gerakan ini juga berupaya menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah dengan terus-menerus menebar fitnah murahan, bukan kritik yang konstruktif, terhadap pemerintah. Indikasi menguatnya penggunaan kedok agama demi kepentingan ini, terlihat dalam banyak hal, diantaranya adalah penggunaan masjid sebagai markas keberangkatan demonstran, dan juga terlibatnya tokoh-tokoh yang berjubah agama dalam memanfaatkan momentum tersebut.
Belum selesai soal perang hanstag, muncul lagi suasana baru yang begitu ramai di media massa. Hampir seluruh jagat Indonesia ikut memperbincangkannya, yakni pembakaran bendera berkalimat “Tauhid”, “Lailahaillallah” yang dilakukan oleh oknum GP Anshor. Kendati dalam perpesktif pelaku adalah membakar “Bendera HTI” yang menurut pelaku adalah organisasi terlarang oleh pemerintah, namun aksi tersebut membuat heboh, di tengah-tengah panasnya perpolitikan di Indonesia.
Meskipun bendera tersebut adalah simbol, namun secara nyata simbol tersebut mampu menggerakkan gelombang massa berupa “Aksi Bela Kalimat Tauhid”. Jika ini tak dilakukan peredaman dan antisipasi, maka aksi Bela Islam yang berjilid-jilid pada Pilkada DKI Jakarta 2017 itu bisa jadi terulang hal yang sama menjelang Pilpres 2019. Lagi-lagi hal semacam ini adalah aksi politisasi agama dalam panggung politik praktis. Agama yang semestinya pada kelas yang paling tinggi, kini telah diperdagangkan oleh para pemuka agama itu sendiri. Agama dipentaskan dalam konstetasi perpolitikan di Indonesia, yang dimana politik adalah tempatnya pergumulan mereka yang nafsu pada kekuasaan.
Pasca pembakaran bendera Tauhid, muncul lagi adigium bermakna menyindir. Yakni, tampang Boyolali versus Politisi Sontoloyo yang memberi warna spesifik soal potret masyarakat yang terjebak pada makna simbolik, satir memang jauh dari perbincangan politisasi agama tapi paling tidak ini juga menggambarkan tentang wajah Islam pada daerah tertentu dan objek politik tertentu. Keprihatinan politik Indonesia seperti ini yang mesti menjadi diskursus ilmiah, politisasi agama menjadi senjata ampuh melawan pemerintah. Seolah-olah pemerintah tak memberi ruang pada Islam dalam mengembangkan, memajukan, dan meningkatkan taraf kebangsaan kita.
Mengapa agama menjadi alat dalam berpolitik? Apakah memang dia begitu efektif dalam mendapatkan simpatik publik? Ataukah memang murni demi menjunjung nilai agama itu menjadi ruang kelas yang paling tinggi di perpolitikan Indonesia? Dalam yang liberal seperti di Indonesia, agama hanyalah iming-iming demi mendulang simpati publik. Apalagi Islam disebut-sebut sebagai pemilih 80 persen di Indonesia. Namun, apakah sudah sewajarnyakah Islam yang harusnya berada pada kotak keagungan, begitu kerasnya memperebutkan kekuasaan?
Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang “tidak lupa” terhadap peristiwa-peritiwa penting dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa. Salah satu bentuknya yaitu adanya sebuah peringatan terhadap hari-hari penting. Diantaranya yang selalu diperingati setiap tahunnya yaitu Hari Kesaktian Pancasila yang dirayakan pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya.
Penetapan 1 Oktober sendiri sebagai hari kesaktian Pancasila tidak terlepas dari usaha pemerintah Orde Baru untuk “menyingkirkan” Partai Komunis Indonesia (PKI) dan semua pihak yang dianggap terlibat didalamnya karena dianggap akan menghancurkan Pancasila melalui perisiwa 30 September 1965 (G30S).
Penetapan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila dikuatkan melalui surat Keppres No. 153/ tahun 1967 yang ditandatangani oleh Soeharto selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia saat itu. Pada awalnya peringatan kesaktian Pancasila ditujukan untuk memperingati peristiwa G30S yang dituduhkan kepada PKI yang dianggap akan menghancurkan Pancasila dan berhasil ditumpas serta digagalkan.
Dalam perkembangannya, makna dari Hari Kesaktian Pancasila pun makin berkembang. Jika pada perayaan-perayaan sebelumnya peringatan ini selalu dikaitkan dengan penumpasan G30S/PKI, maka pada “era kekinian” Kesaktian Pancasila dimaknai sebagai salah satu bagian dari hari penting nasional untuk mengingatkan kembali kepada segenap rakyat Indonesia akan pentingnya” mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Namun yang menjadi pertanyaan “kekinian” apakah Kesaktian masih melekat pada Pancasila? Jika pada kenyataannya saat ini, Pancasila saat ini hanya sebatas hafalan, alat politik, bahkan sebagai bahan seremonial semata tanpa pemaknaan mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Padahal, Pancasila dibentuk dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang disarikan oleh para bapak bangsa sebagai dasar atau pondasi kehidupan bernegara. Faktanya kini dasar tersebut seolah goyah. Ideologi Pancasila diganggu-gugat dan tak mampu menjadi sebuah pondasi dari negara Indonesia.
Bukti dari goyahnya ideologi Pancasila adalah munculnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat-pejabat negara menjadi bukti bahwa sila Ketuhanan yang Maha Esa sudah menghilang. Mereka tak takut lagi, bahkan mungkin tak lagi percaya pada Tuhan, dan memilih untuk menyembah uang dan kekuasaan. Bahkan, agama pun dijadikan alat meraih kekuasaan oleh para elit negeri ini.
Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab ikut terkoyak bagaimana antar anak bangsa saling membunuh hanya masalah sepele, contoh lain misal aparat keamanan hanya mengamankan kepentingan kekuasaan semata dan mengorbankan rakyat kecil dengan hunusan senjatanya.
Sila Persatuan Indonesia nilainya meluntur, menyusul berbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antargolongan yang terus terjadi di negeri ini. Bahkan untuk memilih pewakilan di negeri ini telah jauh dari nilai-nilai musyawarah mufakat dan digantikan demokrasi prosedural yang berbiaya tinggi. Bahkan sila terakhir dalam Pancasila yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini hanya sebuah impian yang entah kapan akan tercapai.
Pancasila yang secara umum memiliki lima fungsi, yaitu sebagai pedoman hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber hukum, dan cita-cita bangsa. Sayangnya kelima fungsi ini terabaikan begitu saja. Kesaktian Pancasila kini hanya sebatas berdiri diranah “mitos” atau jargon bahkan seremonial yang diceritakan terus menerus setiap waktunya kepada anak bangsa tanpa mau memaknai atau bahkan melaksanakan dengan segenap hati demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tegang, geli, membosankan, tetapi tidak terlalu gaduh. Itulah kira-kira potret perpolitikan nasional kita bulan Juli dan Agustus 2018 ini. Nama Mahfud MD telah jadi buah bibir publik pada minggu-minggu terakhir ini, sebagai cawapres untuk pejawat presiden yang sekarang untuk Pilpres 2019 sekalipun yang bersangkutan tenang-tenang saja.
Dari seorang menteri lingkungan istana saya diberi tahu bahwa Mahfud memang telah diplot untuk mendampingi pejawat pada periode yang akan datang sekiranya terpilih kembali. Sementara, beberapa teman di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) juga telah bergerak ke jurusan yang sama. Bahkan, telah mengutus salah seorang anggotanya menjumpai tokoh politik berpengaruh di negeri ini agar mempertimbangkan sosok Mahfud untuk posisi di atas.
So far so smooth, tidak ada sebuah rintangan yang berarti. Tetapi, proses pertarungan politik sering tidak bisa diramalkan. Di detik-detik terakhir pada 9 Agustus ini berlakulah sebuah drama yang sebelumnya tak terduga: Mahfud tersingkir secara tragis dari pencalonan pada saat-saat yang bersangkutan sudah siap memasuki gelanggang deklarasi. Semua elite parpol pengusung Jkw secara “kejam” tiba-tiba memunculkan Prof DR KH Ma’ruf Amin untuk menggantikan posisi Mahfud, sedangkan presiden seperti tak berdaya berhadapan dengan para politisi yang lagi garang ini. Publik terkejut, lemas, dan bingung dalam membaca situasi apa sebenarnya yang tengah berlangsung.
Pada malam Kamis tanggal di atas, saya coba kontak via telepon tokoh-tokoh penting di negara ini: presiden, mantan presiden, beberapa menteri, politisi, dan petinggi pers nasional untuk menanyakan tentang drama Mahfud di atas. Semuanya tersambung dan telah memberikan penjelasan menurut versinya masing-masing yang tidak perlu direkam di sini. Bung Jeffrie Geovanie (DPD RI), Fajar Zia Ul Haq, Endang Tirtana yang bersama saya malam itu menyimak dengan saksama pembicaraan dengan orang-orang penting itu. Sekalipun kecewa, mereka mudah memahami peradaban politik di Indonesia yang memang baru sampai pada tingkat yang sekarang ini. Hanya mereka merasa iba dan prihatin karena Mahfud telah menjadi korban politik dengan cara sekasar itu.
Di ranah lain, pertarungan elite politik tidak kurang serunya, tetapi yang diperebutkan bukan kursi presiden, tetapi posisi wakilnya yang kemudian mengerucut pada Ma’ruf Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk cawapres Prabowo Subianto. Maka, pada 17 April 2019, pasangan Jkw/Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Salahuddin Uno. Kedua kubu sudah sama berjanji untuk menjaga pilpres berlangsung damai, aman, dan nyaman, sebuah iklim yang memang demikian itu diharapkan masyarakat luas. Suasana “perang” seperti yang berlaku dalam Pilkada DKI yang lalu adalah bentuk kebiadaban politik. Kita ingin kontestasi politik menjadi semakin beradab agar negara Pancasila ini memberikan suasana aman untuk didiami.
Fenomena lain yang cukup mengundang gelak terbahak adalah perilaku seorang pemimpin partai demi ingin melestarikan dinastinya, telah, menggelepar kian ke mari seperti cacing kepanasan. Akhirnya, yang diperoleh adalah bergabung dengan salah satu kubu karena strategi politiknya yang kabarnya jitu itu ternyata kandas di berbagai penjuru. Alangkah sunyinya negeri ini dari sosok negarawan yang lebih memikirkan masa depan bangsa dan negara, bukan perpanjangan dinasti yang menjadi ranah politisi tuna jam terbang.
Gejala lain lagi yang tidak kurang membuat kening berkerut adalah sikap sebuah partai yang mengunci gerak dan langkah seorang capres untuk mendapatkan calon wakilnya. Saya tidak tahu apakah di negara-negara lain perebutan posisi cawapres yang hiruk ini juga dialami. Bahkan, terkesan salah satu calon yang diajukan seperti asal-asalan. Maka berlakulah seperti nasib seorang yang nyaris tenggelam di air, benda apa pun akan dipegangnya untuk menyelamatkan diri, tidak peduli barang najis sekalipun.
Di tengah gelanggang politik yang demikian itulah seorang Mahfud MD digelar pada pusaran kekuasaan yang aneh sementara ini, padahal saya sudah memberikan ucapan selamat kepadanya. Bagi kedua pasangan di atas, saya sebagai seorang senior citizen mengimbau agar berkompetisi secara sehat dan adu program dalam pilpres tahun depan. Buang topeng-topeng, tampilkan wajah yang autentik, berseri, dan menawan.
M. Night Shyamalan boleh dibilang sebagai salah satu sutradara yang paling andal dalam menggarap film berplot twist. Plot twist adalah perubahan mendadak alur cerita.
Beberapa karya sineas asal India itu seperti Unbreakable, the Sixth Sense, the Village, the Visit, atau Split menghadirkan ending cerita yang cukup mencengangkan penonton. Plot twist dalam film Shyamalan akhirnya membuat penonton terkaget-kaget karena perubahan ceritanya begitu tak terduga.
Tak hanya Shyamalan yang bisa membuat penonton terkaget-kaget dengan plot twist-nya. Berbicara situasi politik Indonesia dalam 24 jam terakhir, kita juga disuguhkan perubahan kisah nan dramatis.
Pada detik-detik terakhir jelang pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), kejutan besar terjadi. Tajuknya adalah tentang tarik ulur pendamping Jokowi. Hingga 15 menit sebelum pengumuman, semua orang tahu bahwa pendamping Jokowi adalah Mahfud MD.
Mahfud bahkan sudah berbicara penetapan cawapres di televisi. Sehingga tak sedikit pun yang ragu bahwa jalan ceritanya akan bermuara pada kisah Jokowi-Mahfud mendaftar ke KPU keesokan harinya.
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, JOKO WIDODO & MA’RUF AMIN, Jumat (10/8/2018)
Namun kisah yang sudah ditebak oleh hampir seluruh pemirsa itu keliru. Skenario berubah dalam hitungan detik. Jokowi menggandeng Ma’ruf Amin pada lima menit terakhir sebelum pengumuman.
Duarrrrr…. Bagai petir di siang bolong. Semua kaget akan twist yang terjadi di kubu Jokowi.
Twist yang tercipta belum berhenti sampai di situ. Kubu Jokowi yang awalnya lebih kental dengan jargon keberagamaan, kini mendadak lekat dengan simbol-simbol Islam.
Lakunya isu agama itu terjadi usai gerakan protes jutaan massa di Jakarta pada 2 Desember 2016 (Gerakan 212). Usaha untuk menyematkan Gerakan 212 dengan sebutan makar, antikeberagaman, anti NKRI, gagal total.
Jadi lepas kesuksesan 212 menang di DKI, twist mulai terjadi. Lepas Ahok divonis penjara, Gerakan 212 perlahan mulai dapat tempat di istana. Salah satunya dengan menunjuk alumni gerakan 212 Ali Mochtar Ngabalin sebagai juru bicara.
Pengacara yang mengawal alumni Gerakan 212, Kapitra Ampera pun merapat ke PDI Perjuangan (PDIP). Di samping itu ada momen-momen menarik seperti pertemuan beberapa wakil Gerakan 212 dengan Jokowi atau dihentikannya kasus tokoh 212.
Namun, puncak dari usaha merangkul Gerakan 212 adalah ditunjuknya Ma’ruf Amin, yang tak lain merupakan salah satu simbol spiritual gerakan. Rentetan fenomena itu secara tak langsung membalik lakon secara dramatis. Dari politik berlakon politik anti simbol agama, kini menggunakannya sebagai senjata.
Plot twist yang terjadi ini membuat peta politik semakin sulit ditebak. Tapi di sisi lain, terjadi perubahan karakter tokoh yang sangat tajam. Yang tadinya begitu sekuler, kini mendadak agamis. Sebaliknya, yang Islamis pun mendadak pluralis.
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, PRABOWO SUBIANTO & SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, Jumat (10/8/2018)
Kisah twist tak hanya terjadi di kubu Jokowi. Di toko sebelah, alias kubu Prabowo, plot twist berlakon ‘jenderal kardus’ mengemuka di detik akhir. Demokrat yang kecewa lantas melempar label ‘jenderal kardus’ pada Prabowo.
Tapi beberapa jam berselang, Demokrat pun ikut gerbong Prabowo. Yang awalnya saling ‘lempar kardus’, kini mendadak mesra, makan satu piring bersama.
Label ‘cebong’ dan ‘kampret’ pun bisa jadi akan ikut pula terseret arus twist. Karena semua ‘kampret’ bisa jadi cebong pada waktunya. ‘Cebong’ pun bisa jadi ‘kampret’ pada akhirnya.
Sebab kalau dari cebong menjadi katak itu terlalu mainstream. Cebong jadi kampret itu baru twist yang hebat. Jadi bagi kedua pendukung di level penonton, lebih baik duduk ‘syantik’ dan nikmati segala dinamika politik.
Saya pribadi meyakini, twist yang terjadi belum akan berhenti hingga pada ending di KPU. Dipastikan masih ada skuel-sekuel dari cerita berplot twist pada perpolitikan Indonesia.
Ini bisa jadi lebih seru dari sekuel film berplot twist karya Shyamalan,Unbreakable dan Split. Konon trilogi dari film Unbreakable dan Splitberjudul Glass akan tayang di tahun 2019 atau bersamaan dengan pilpres.
Sebelum menunggu kejutan plot twist di film Glass dan pilpres 2019, ada baiknya mencermati ulang kisah di film Unbreakable. Singkat cerita ini adalah kisah tentang seorang penderita kelainan genetis sejak lahir bernama Elijah Prince (Samuel L Jackson).
Akibat kelainan genetis itu, tulang Elijah gampang retak sehingga dia pun dijuluki Mr Glass. Sejak kecil, Elijah gemar membaca komik yang mengandung kisah tentang pahlawan (super hero) dan penjahat (super villian).
Mr Glass, sosok manusia rapuh, kemudian bertemu dengan sosok manusia tangguh berama David Dunn (Bruce Willis). Berkebalikan dengan Glass, Dunn adalah sosok yang tak pernah merasakan sakit. Bahkan saat kereta yang dtumpanginya kecelakaan, semua penumpangnya mati kecuali Dunn.
Si rapuh dan si tangguh akhirnya berkawan. Elijah yang gemar membaca kisah komik punya teori bahwa Dunn adalah super hero yang mesti menolong sesama. Keyakinan itu didasari kenyataan bahwa kawannya itu selamat dari kecelakaan maut kereta.
Meski awalnya mengabaikan perkataan Elijah, Dunn perlahan mulai sadar bawa dirinya pahlawan. Selain fisiknya yang tangguh, Dunn juga punya kemampuan untuk mengetahui kejahatan seseorang bila menyentuh tubuh seseorang itu.
Saat bersalaman dengan Elijah di akhir cerita, kejutan besar tercipta. Saat bersentuhan itu, Dunn jadi diberi ‘penglihatan’ tentang sosok si rapuh kawannya itu. Elijah ternyata sosok yang membuat rekayasa atas kecelakaan kereta yang menimpa Dunn dan menyebabkan ratusan orang tewas. Si rapuh itu nyatanya adalah penjahat utamanya.
Di akhir kisah, Elijah yang ternyata adalah sang super villian berkata, “Apakah Anda tahu apa hal yang paling menakutkan? Adalah tidak tahu tempat Anda di dunia ini.”
Perkataan Mr Glass ini sama dengan ketakutan sebagian politisi. Bagi mereka, ketakutan adalah tak tahu tempatnya usai 2019 nanti. Selamat tinggal ideologi…
(artikel pertama kali dimuat oleh republika.co.id, edisi 11/8)
JAKARTA, SUARADEWAN.com — Persyarikatan Muhammadiyah hingga kini berposisi unik dalam hiruk-pikuk pencalonan capres dan cawapres yang sekarang tengah heboh ini. Langgamnya tetap apolitis yang hanya diam dan menunggu hasil apa yang akan terjadi. Tidak terlihat nafsu yang menggebu dari para tokohnya untuk ikut-ikutan. Tak ada sosok anggota yang ada di jajaran elite Muhammadiyah (anggota PP Muhamadiyah) yang sibuk berkomentar, apalagi nekat ikut mencalonkan diri.
Seruan Ketua Umum PP Muhammadiyah soal calon capres dan cawapres datar saja. “Kalau boleh Muhammadiyah mengajak bahwa pada seluruh institusi agama dan keulamaan tetap menjadi basis bagi kekuatan moral yang mengharapkan bangsa ini lebih luhur,” kata Haedar Nashir seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018.
Haedar dalam kesempatan itu juga menyampaikan bila pada pihak lain, pilihan berpolitik tetap merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, dia juga meminta agar institusi politik menghormati institusi keagamaan serta tidak memanfaatkannya untuk sekadar meraih kekuasaan.
Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah
Bagi yang kenal pada langgam Muhammadiyah pasti paham akan gaya ini. Tidak ikut sibuk menjadi “pendorong mobil mogok” institusi politik. Persyarikatan ini lebih memilih minggir dalam area politik praktis. Mereka terus meneguhkan hati tetap berkhidmat pada umat dalam memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan.
Apakah Muhammadiyah tidak paham politik? Jawabannya jelas tidak. Di sana banyak doktor politik yang paham akan soal siasyah (politik) dalam Islam dan juga paham yang ada di luarnya. Jumlah massanya sangat signifikan. Muhammadiyah adalah ormas Islam dengan jumlah massa kedua terbesar setelah NU. Bahkan, mereka relatif lebih solid dibandingkan ormas keagamaan lainnya. Semua terjalin rapi, termanajemen yang bagus, dengan sebaran di seluruh pelosok Indonesia.
Namun, Muhammadiyah memilih diam dalam soal poitik kekuasaan. Bahkan, dalam banyak perbincangan pemimpin, Muhammadiyah dari dahulu siap menanggung konsekuensi bila politik kekuasaan melupakannya.
”Tidak dibantu oleh yang berkuasa juga tak apa-apa. Sebab, bantuan penguasa tak boleh malah merepotkan kami,’’ begitu pernyataan yang sering terdengar di banyak kesempatan. Dari sebelum merdeka hingga kini seratus tahun setelah kemerdekaannya, Muhammadiyah memang mandiri. Baik secara sikap, bahkan hingga soal keuangan yang kadang bagi ormas dianggap sebuah hal yang musykil.
Selain itu, Muhammadiyah di masa lalu pun telah cukup kenyang dengan soal politik. Pelajaran pada masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi telah mengajarkan bahwa pilihan untuk tegak lurus pada soal sosial kemasyarakatan adalah hal terbaik. Politik bukan hal yang begitu mutlak serta harga mati.
International Women’s Day yang jatuh pada 8 Maret, sesungguhnya diambil dari kisah perjuangan perempuan. Yakni, sebuah perjuangan berabad-abad lamanya untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, seperti halnya kaum laki-laki. Sekedar mengulang sejarah, gagasan tentang perayaan ini pertama kali dikemukakan pada saat memasuki abad ke-20 di tengah-tengah gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes-protes mengenai kondisi kerja. Sejarah akan menjadi bagian dalam setiap perjalanan bangsa. Hari Perempuan Internasional telah menjadi simbol perjuangan yang dilalui semua perempuan di seluruh dunia untuk memperoleh kesetaraan dan kesejahteraan.
Dalam konteks kekinian secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan di berbagai bidang. termasuk dalam hal peningkatan kapasitas kesejahteraan ekonomi bagi kaum perempuan.
Mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi setengah dari total populasi di dunia. Studi Bank Dunia (2012) mengidentifikasi bahwa produk domestik bruto per kapita dan kesetaraan gender terkait positif. The International Trade Centre (ITC) studi Saing UKM (2016) mengungkapkan bahwa pangsa hambatan prosedural untuk perdagangan yang dimiliki perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Output per pekerja akan meningkat hingga 25% di banyak negara jika hambatan yang mencegah perempuan bekerja di pekerjaan atau sektor-sektor tertentu telah dihapus. Aguirre dan lain-lain (2012) memperkirakan bahwa 812.000.000 antara 865 juta perempuan di negara berkembang dan negara-negara, termasuk Indonesia, memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak untuk ekonomi nasional mereka.
Tidak bisa dipungkiri bahwa peran perempuan di dalam membangun ketahanan ekonomi, sudah dirasakan dampaknya, terutama dalam sektor informal. Perempuan yang populasinya hampir sama dengan laki-laki adalah sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan bangsa. Dengan jumlah perempuan Indonesia mencapai 118 juta jiwa (49,7%), maka peran perempuan dalam pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan merupakan aset bangsa yang potensial serta kontributor yang signifikan dalam pembangunan ekonomi.
Partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat penting itu tidak hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan perempuan, tetapi juga sebagai pondasi yang kokoh di sektor lain. Namun demikian masih begitu banyak faktor penghambat bagi kaum perempuan untuk mencapai tingkat produktivitas, antara lain adalah rendahnya akses pembiayaan bagi perempuan pengusaha.
Economist Intelligence Unit (2010) mengukur akses perempuan terhadap keuangan. Di antara 33 negara Asia, Indonesia menduduki peringkat 22 dengan skor 29,6. Ini masih jauh di bawah beberapa negara tetangga seperti Singapura (peringkat 2 / mencetak 70,9), Malaysia (peringkat 3 / mencetak 70,5), Thailand (peringkat ke-7 / mencetak 56,9) dan Vietnam (peringkat 10 / mencetak 40,7).
Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas perempuan dalam pengelolaan keuangan dari bisnis mereka. Dalam kasus umum, perempuan mempunyai kelemahan dalam membedakan antara manajemen keuangan pribadi mereka dengan bisnis mereka. Selanjutnya, tantangan lainnya berasal dari masalah kepatuhan lisensi / paten dan gaya manajerial.
Sulitnya mendapatkan akses permodalan dalam peningkatan kapasitas usaha perempuan menjadi sebuah Pekerjaan Rumah besar bagi kaum perempuan. Pemerintah diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian negara dan dalam mengembangkan bisnis.
International women’s day diharapkan tidak hanya menjadi ajang ceremonial belaka, namun menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperjuangkan hak bagi kaum perempuan dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan. Bukankah perempuan membutuhkan momen nyata dari kesendirian dan refleksi diri untuk menyeimbangkan berapa banyak dari diri kita yang kita berikan, dan karena perempuan adalah perempuan dan hore untuk itu!.
JAKARTA, SUARADEWAN.com – Berikut catatan kritis menarik yang redaksi suaradewan.com peroleh di group WA, terkait fenomena politik Pilkada DKI Jakarta.
Bagi pendukungnya, Ahok dianggap sebagai pemenang sejati Pilkada DKI sesungguhnya. Mengapa? Karena, pertama, Ahok mampu meraih suara terbesar. Kedua, Ahok ‘dikeroyok’ tapi tetap mendapat suara terbesar.
Pendapat ini benar, dan sejak awal saya mengagumi keberanian dan ketegaran Ahok terhadap suatu keyakinan (politik) yang dianggapnya benar. Tapi agar objektif, poin pertama dan kedua juga perlu dikritisi sebagai berikut:
Pertama, Benarkah Ahok meraih suara terbesar? Benar, bila dibandingkan dengan 2 Pasangan Calon lain (Agus dan Anies). Tapi salah, bila dibandingkan dengan seluruh suara. Ahok hanya mendapat 40℅ (+/-) dari total akumulasi 100℅ suara.
Kedua, Benarkah Ahok hebat walau ‘dikeroyok’ tapi tetap mendapat suara terbesar?. Benar, bila hanya melihat peraihan suaranya saat Pilkada. Tapi perlu dijernihkan, bahwa Ahok bukan ‘dikeroyok’. Ahok cuma ‘merasa dikeroyok’ karena sikapnya dianggap melawan arus utama pemahaman umat muslim. Artinya, aslinya ini dua kasus terpisah tapi bisa saling mempengaruhi.
Apa yang membuat Ahok menang dalam Pilkada putaran pertama? Menurut saya, Ahok politisi berkarakter kuat. Karakter Ahok yang kuat telah membuat dia mampu membangun simpati dan militansi pendukungnya.
Inipun tidak sepenuhnya benar, sebab pada beberapa hal karakter itu justru dinilai buruk. Bagaimana menjelaskannya? Ini bisa disebut sebagai anomali. Tapi itu sulit dan panjang penjelasannya.
Saya lebih tertarik menjelaskannya dengan pendekatan genetika politik domestik. Sejak zaman pra kemerdekaan, gen sosial politik Indonesia itu terpolarisasi pada 2 kelompok besar, Agamais dan Nasionalis. Presentasenya berimbang. Hanya saja, kelompok agamais lebih mudah dipecah, hingga kelompok nasionalis selalu menang dan lebih diperhitungkan. Ahok juga saya fikir menimbang soal ini. Basis pendukung fanatiknya adalah gen Nasionalis.
Bagaimana prospek Ahok pada Pilkada DKI putaran kedua? Ahok berpeluang menang atau kalah, proporsinya 50:50. Ahok berpeluang menang karena dengan cerdas telah ‘memilih’ Anis sebagai lawannya di putaran kedua.
Mengapa Anis yang dipilih? Ini strategi memisahkan ‘minyak dan air’ agar jelas garis genetika nasionalis dan agamis. Bagaimana Ahok menyingkirkan Agus? Munculnya AA pada saat injury time, dan serangan pada SBY bisa menjelaskan kaitan hal tersebut.
Tapi Ahok juga berpeluang kalah bila suara Agus solid melimpah bulat ke Anis. Apakah itu mungkin? Belum tentu juga, sebab tipikal priyayi SBY sebagai pemangku suara Agus yang selalu memilih bermain netral (ini sikap yang tidak bijak) rasanya agak sulit suara Agus bisa penuh melimpah ke Anis.
Jikapun melimpah penuh, dengan merujuk pada genetik komposisi dasar kelompok sosial politik dari nasionalis-agamis, jumlah nasionalis masih lebih besar sedikit.
Kedekatan Ahok dengan kekuasaan dapat pula mempengaruhi energinya memenangkan Pilkada. Ada pula beberapa anasir lain yang tidak dapat disampaikan. Sehingga dengan demikian, dapat saja Ahok akan memenangkan Pilkada DKI putaran kedua dengan selisih suara tidak lebih dari 5℅.
Pilkada DKI ini memang memberi banyak ujian bagi kita. Siapapun yang menang dalam Pilkada DKI saya hanya berharap, yang menang tidak arogan, yang kalah tidak merasa rendah. Semuanya harus kembali ke garis depan NKRI. Akhiri dendam politik, hentikan sebar kebencian.
Krisis yang melanda indonesia kini segala bentuk upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dengan bantuan baik oleh organisasi multilateral dan negara-negara lain melalui kesepakatan bilateral maupun multilateral.
Bahkan kian disorot kegagalan pemerintah dalam mandeknya tugas tentang ekonomi kerakyatan. Tingginya konsentrasi utang dalam mata uang dollar amerika memberikan instrumen nada minor atas anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika. Bahkan kekayaan sumber daya alam Indonesia baik dari poros migas maupun tambang tak lepas dari penguasaan asing. Sehingga pengamat mengatakan kemandekaan sektor rill merambah ke sektor lainnya. Misalnya dari sektor ekonomi, sektor properti yang tadinya begitu prospektif, tiba tiba berbalik menjadi penyebab terbesar timbulnya kredit macet di bank bank nasional. Memang krisis ini pernah terjadi juga di tahun 1993 dan 1996. Namun pertanyaan nya apakah presiden tak menyadari hal ini atau ini yang disebut janji hoax?
Kemudian disisi sektor pertambangan gunung emas yg berkualitas tinggi dan diakui di dunia yaitu Freeport sebuah pernyataan keliru ketika Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan strategi perusahaan kepada Freeport McMoran di Amerika Serikat (AS) jika kontrak yang habis pada 2021 diperpanjang. Salah satunya, dia akan mengambil langkah mengembangkan transportasi udara di sekitar tambang Papua Artinya bahwa akan mengembangkan pesawat N-219. Padahal soal smelter yang sebagai syarat pertambangan belum terealisasi, bahkan perkembangan lewat transportasi udara tidak ada untung bagi rakyat. jelas, ini lemahnya ketegasaan eksekutif soal mengatasi aset negara.
Lalu dari pangan dan agraria, apakah masih ingat soal 9 hektar akan didistribusikan ke setiap daerah? Dengan dalih akan menjaga ketahanan pangan dan agraria. Tetapi nyatanya beberapa juta hektar persawahan di sudut daerah malah pemerintah bekerja sama dengan proyek perumahan digelontorkannya rumah bersubsidi atas mandat demi rakyat. Tetapi realisasinya harus dikorbankan ribuan hektar tanah persawahan yang sebagai ladang pencaharian rakyat kaum bawah. Dengan dipaksanya dengan diiming-iming uang tidak seberapa untuk menjual lahan persawahan untuk dijadikan perumahan bersubsidi yang nyaris banyak permainan didalamnnya.
Jelas para investor pun berpesta pora menyambut proyek besar tetapi rintihan kebingungan oleh rakyat kaum bawah pun dirasakan. Lantutan ayat-ayat Undang-undang HAM lebih tumpul kebawah dan tajam. Kemudian lemahnya pengamanan ketahanan di bagian merauke, mereka warga Papua Nugini ada yang datang ke Indonesia (Merauke) untuk kepentingan berkebun. Dalam sebuah media nasioanal terkabar bahwa Merauke sejumlah warga negara Papua Nugini (PNG) sering memasuki wilayah Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, menggunakan pas lintas batas, memanfaatkan kunjungan sosial budaya itu untuk bercocok tanam. Artinya jelas bahwa lemahnya kontrol atas perlindungan ketahanan nasional.
Belum lagi persoalan baru yang kian memanas soal perseteruan yang kerap menuai tumpang tindih antara pilkada dan kasus yang cukup rumit, maaf tak ada maksud menyinggung namun adakah wujud revolusi mental seutuhnya? Padahal secara subtansi wujudnya revolusi mental dimulai penggagas dan pemimpin yang terlebih dahulu mempercontohkan bahwa dengan revolusi mental setiap masalah harus diatasi dengan mental yang kuat dan berimbang.
Kini saatnya rakyat berfikir secara normatif dan rasional bahwasanya adanya berita hoax secara psikologis sebuah ungkapan kekecewaan atas berjalannya issu yang tak kunjung usai. Tetapi ada juga sebuah stigma strategi politik yang kerap membuat gaduh bangsa dan negara. Namun kiranya kita bisa mengambil hikmah atas berita hoax, sehingga dengan cara berita hoax akan membuat validitas berita sehingga rakyat disinformasi atas wawasan dan pengetahuan. Tetapi janji hoax apakah ada hikmahnya? Justru dengan adanya janji hoax bermunculan berita hoax. Suka tidak suka, sebuah kritikan ini bermaksud bela bangsa yang kerap lagi dan lagi mendiskreditkan rakyat.
Adalagi kasus terbaru yaitu penggandaan e-KTP yang nyaris lolos oleh para oknum kejahatan international, dan juga visa palsu yang kerap membuat gaduh negara, dan juga kasus pegawai asing yang memanfaatkan kunjungan ke Indonesia untuk bekerja. Artinya sungguh rancunya persoalan bangsa ini yang kian mudah di plagiat oleh bangsa luar. Dimana letak keseriusan pemerintah dalam hal ini?
Memang manusia dan manusia tidak bisa saling meyalahkan, tetapi yang perlu dipertanyakan soal ucap janji yang menjadi kesanggupan memimpin negara dengan gagasan revolusi metal. Kini negara tercinta dengan bangsa berbudaya dan beragama tidak pantas mengikuti gaya Menteri Propaganda Nazi yaitu Joseph Gobbels seorang agitator yang tak punya rasa lelah dalam mewujudkan program-programnya. Dengan menggunakan kombinasi hasutan, bujukan miring, dan serba tuduhan yang sudah menjadi keseharian dari propagandaist tersebut. Dia telah mengubah pelajar dan germo menjadi martil paling terkenal Partai Nazi. Dengan suara dalem berapi-api dalam sebuah pidato, menjadikan retorika Joseph Gobbles menghipnotis rakyat pada waktu itu. Tetapi secara universal cara Gobbles mengandung hal negatif dalam perebutan dan penguasaan kekuasaan politik.
Indonesia yang memiliki Sembilan Wali Songo yang menyebarkan akhlak dan kebaikan agar bangsa sesuai fitrahnya manusia yang beradab. Sehingga lazimnya kita patut bersyukur atas nikmat fitrah yang mulia ini. Maka atas hak asasi manusia yang membuktikan bahwa manusia memiliki kehormatan agar kekuasaan absolut tak semestinya dirasakan oleh rakyat yang memiliki hak atas hidup dan memiliki SDA sebagai modal keberlangsungan hidup ialah wujudnya UU. No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Misalnya dalam bagian kelima menjelaskan tentang hak atas kebebasan pribadi pasal 20 yaitu point pertama tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Pertanyaannya, dari dulu rakyat disaat pemilihan umum apalagi sekarang menjelang pilkada serentak 2017, apakah ajaran politik uang suatu hal memperbudak? inilah ajaran rancu mengorbankan agar berselancar atas kepentingan pribadinya.
Lalu dipoint kedua negara menjamin kemerdekaannya setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Lanjut dalam bagian ketujuh hak atas kesejahteraan dalam pasal 40 yaitu setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak. Pertanyaannya yang simple adalah, kita lihat realita sosial yang ada. Anak-anak dan keluarga penghuni rumah samping got kian marak kita lihat, lalu masih jauh secara masif atas kelayakan hidup rakyat. Kemudian di pasal 38 menjelaskan bahwa warga negara, sesuai dengan bakat kecakapan, dan kemampuan, berjak atas pekerjaan yang layak. Pertanyaan klasik adalah pekerjaan yang layak hanya dapat dalam sebuah mimpi tidur malam bagi rakyat miskin, malah PHK marak terjadi di setiap perusahaan dan sempitnya lowongan pekerjaan.
Lalu yang paling dipertanyakan ialah soal pasal 41 yang begitu sempurna adalah setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh, bahkan dipoint dua menjelaskan setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pertanyaan singkatnya penyandang cacat disudut desa terpencil masih jauh menikmati realisasi sesuai hak assasi manusia, bahkan di sebuah desa terpojok di salah satu kabupaten masih jauh menikmati pendididikan dan bantuan khusus, bahkan lansia yang sudah tidak mampu bekerja ujung-ujungnya gelar tikar di perkotaan untuk meminta minta. Apalagi perawatan yang hanya menjadi harapan kosong. Maka kiranya kita bisa menilai, bahwasanya tidak pantas bagi seorang pemimpin yang berpraduga atas berita hoax yang nantinya ketika janji hoax dikritik mengira bahwa itu berita hoax.
Mari kita bangun sebuah bangsa yang cerdas, menjauh dari berita hoax dan menuntut janji hoax yang kerap menjadi kesiapan awal ketika ingin memimpin negara tercinta ini.
Penulis adalah : (Ketua umum BEM Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Mercu Buana Jakarta 2014 – 2015, Ketua Koord DKI Jakarta BEM se Nusantara 2014 – 2015, Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa indonesia 2015 – sekarang, Ketua koord DKI Jakarta Perhimpunan Akartapura Mahasiswa Aceh Jakarta Jaya pura, Koordinator Gerakan Masyarakat GERAM)
Beberapa saat lagi, masyarakat indonesia akan melaksanakan hajat demokrasi, Pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta. Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mencoba menganalisa dinamika Pilkada dengan menggunakan teori ‘perspektif’. Kata ‘perspektif’ dalam filsafat modern berarti sudut pandang yang bersumber dari pengalaman visual, empirik dan nonempirik yang mempengaruhi cara berfikir dan perilaku. Arti sederhananya, ‘perspektif’ adalah ‘sudut pandang’. Dengan demikian, perilaku dan pilihan-pilihan hidup yang ditempuh oleh manusia sangat dipengaruhi oleh ‘perspektif’nya. Semua orang pasti mempunyai pengalaman yang berbeda-beda sehingga pilihan-pilihan hidupnya pun akan beranega ragam.
Katherine Miller dalam bukunya Communication Theories: Perspectives, Process and Contexts melihat betapa besar pengaruh ‘perspektif’ dalam perilaku dan pola interaksi seseorang. Oleh karena itu, dengan memahami sudut pandang yang digunakan orang lain, maka semakin mudah kita memahami dan menerima sikap dan perilakunya. Mari kita coba menjelaskan kontestasi politik di DKI Jakarta saat ini dengan menggunakan teori ‘perspektif’.
Di sini, penulis tidak akan menganalisa bagaimana ‘perspektif’ para politisi dan partai-partai politiknya dalam kontestasi demokrasi. Sudah pasti, mereka pasti memihak dan justeru bisa mengambil keuntungan dari kegaduhan yang terjadi. Yang perlu dijelaskan di sini adalah bagaimana seharusnya civil society menyikapi sebuah kontestasi politik sehingga mereka tidak menjadi korban kegaduhan.
Primordialisme dan Leadership Sebagaimana kita saksikan, telah terjadi gesekan yang sangat tajam dalam proses Pilkada DKI Jakarta kali ini. Caci-maki, olok-olok, ujaran kebencian setiap hari menghiasi halaman-halaman media sosial yang kita akses. Intimidasi, intervensi dan gerakan saling melaporkan ke pihak yang berwajib menjadi pemberitaan yang setiap hari kita konsumsi. Tentu suasana ini sangat mengganggu dan mongoyak-oyak kondisi kebatinan kita. Fenomena di atas terjadi karena manusia di Jakarta bahkan di Indonesia saat ini secara keseluruhan sangat keras dalam menggunakan dan mempertahankan persepektifnya, khususnya dalam menyikapi proses demokrasi yang sedang berjalan di ibu kota.
Pertama-tama, yang paling problematik dalam kontestasi politik yang kita rasakan di ibu kota saat ini adalah masalah religio-centrism (sudut pandang agama). Ini sebenarnya juga termasuk dalam isu primordialisme. Bagi sebagian besar penganut agama, preferensi dalam memilih figur pemimpin adalah berdasarkan doktrin agamanya. Bukan hanya bagi pemeluk agama tertentu saja, tetapi bagi semua pemeluk agama. Ketika seseorang atau kelompok mempunyai pilihan figur seiman, mereka cenderung memilih berdasarkan asas kesamaan iman tersebut. Apakah ini salah dan bertentangan dengan demokrasi? Tentunya tidak. Dalam konsep demokrasi, setiap orang bebas memilih jalan atau sebuah keputusan selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Apalagi, kalau pilihannya itu dikaitkan dengan doktrin ketaatan terhadap agamanya. Ini sama sekali tidak melanggar konstitusi. Sudut pandang agama dalam hal ini tentunya sah-sah saja.
Yang menjadi dilematis dalam isu yang kita bahas ini bahwa seorang yang tampil dalam kontestasi politik tersebut berasal dari kelompok agama minoritas. Pada titik inilah isu agama sangat kuat mewarnai konstestasi itu. Muncullah kemudian sentimen agama antara mayoritas dan minoritas. Belum lagi isu-isu yang berkaitan dengan etika, sopan santun dan tatakrama bagi figur calon pemimpin. Intinya, agama merupakan salah satu perspektif bagi seseorang dalam menentukan pilihan dan dukungan dalam sebuah kontenstasi politik.
Pilkada Serentak 2017
Selanjutnya, isu personal branding juga mempunyai peran penting dalam sebuah kontestasi demokrasi. Seperi dijelaskan sebelumnya, ada kelompok yang selalu menonjolkan isu agama tapi banyak juga yang tidak. Mereka itulah yang hanya membatasi sudut pandangnya pada aspek-aspek yang berkaitan kualitas leadership. Yang menjadi penilaian baginya adalah sejauh mana figur yang berkompetisi, mumpuni dalam hal kepemimpinan. Bagaimana track record yang dimiliki, apakah ia jujur, bersih, berpihak ke rakyat kecil, anti korupsi dan kriteria-kriteria lainnya, itulah yang menjadi referensinya dalam memilih.
Apakah mereka bukan orang-orang beragama? Jelas, mereka adalah orang beragama karena Indonesia tidak mengakui eksistensi orang yang tidak bertuhan (ateis). Hanya saja, mereka lebih suka melihat dari sudut pandang kualitas kepemimpinan sang figur daripada latar belakang agamanya.
Selain itu, isu etnisitas (kesukuan) juga kerap menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan dalam sebuah kontestasi politik. Dalam sebuah proses sebelum memasuki kontestasi politik, isu etnisitas merupakan komponen yang perlu dipertimbangkan dan dirumuskan secara matang. Komponen Jawa, luar Jawa, Betawi, Sunda dan lainnya kerap menjadi pertimbangan dalam mengusung pemimpin nasional. Bahkan, hal ini terjadi juga dalam demokrasi di DKI Jakarta. Kenapa ini penting, karena sistem demokrasi terbuka menganut pendekatan kuantitatif. Siapa yang mempunyai pendukung dan pemilih yang paling banyak niscaya ia akan memenangkan kontestasi. Dengan demikian, menggunakan sudut pandang etnisitas dalam kontestasi politik adalah hal yang lumrah dan bukanlah sesuatu yang aneh.
Ada pula kelompok masyarakat yang terlalu sederhana dalam menyikapi kontestasi politik. Sebagai contoh, ada tiga orang ibu-ibu di wilayah padat penduduk, di sebuah gang sempit ditanya tentang calon gubernur DKI Jakarta. Ibu pertama mengatakan, “saya memilih nomor 1 karena orangnya muda dan ganteng”. Ibu kedua menjawab, “Saya memilih nomor 2 karena kulitnya putih dan bersih”. Ibu ketiga juga menjawab, “Saya pilih nomor 3 karena hidungnya mancung mirip orang Arab”.
Dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta yang menjadi sorotan nasional bahkan internasional sekarang ini, apakah salah ketika memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan preferensi agama, leadership, etnisitas dan isu primordialisme lainnya? Tentunya tidak salah selama tidak melakukan pemaksaan terhadap orang lain. Jadi sesungguhnya, isu SARA (suku, agama dan ras) tidak bisa terpisahkan dalam setiap kontestasi politik terbuka. Hanya saja, isu SARA tidak boleh nenjadi bahan kampanye dan menjadi alat pemaksaan bagi orang atau kelompok lain. Pemakasaan inilah yang sesungguhnya melanggar konstitusi.
Bagaimana Seharusnya?
Semestinya tidak perlu terjadi gesekan keras di tengah masyarakat kita ketika memahami teori ‘perspektif’ ini. Namun pada kenyataanya, hanya sedikit orang yang bisa menggunakan pandangan yang komprehensif dalam memilih. Kalaupun dia berusaha mengguanakan perspektif yang luas, ujung-ujungnya akan mengerucut pada salah satu ‘perspektif’ seperti yang dijelaskan di atas. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak menghargai pilihan orang lain, karena sudut pandanglah yang menggiring orang untuk memilih, sedangkan sudut pandang tersebut ke-berbedaan-nya bersifat niscaya.
Sebagai pemilih yang baik, perspektifnya harus luas sehingga tidak picik memandang perpedaan dan tidak terlalu sederhana menilai calon pemimpin. Sedangkan bagi seoarang calon pemimpin yang ingin masuk dalam kontestasi politik, hendaknya terlebih dahulu membangun kualitas dirinya. Ketika pemimpin itu agamanya bagus, leadershipnya kuat, track record-nya jujur dan bersih, etika dan komunikasinya santun maka dilihat dari segala ‘perspektif’ manapun dia nampak menarik.
Ketika mayoritas pemilih ‘perspektif’nya luas dan calon pemimpinnya menarik dalam semua ‘perspektif’, maka kontestasi politik itu menjadi sangat menyenangkan dan benar-benar menjadi pesta demokrasi, bukan bencana demokrasi.
Penulis: Dosen Filsafat dan Agama Program Pascasarjana PTIQ Jakarta.
Saya tergerak untuk menulis ini sebab beberapa waktu lalu, ada satu artikel yang ditulis oleh kawan satu almamater saya yang mengaku sebagai Tsamara Amany tentang kekecewaannya kepada Pak Anies, karena Pak Anies dianggap terlalu cepat berubah dan berkunjung ke Markas FPI di Petamburan. Saya pun tak tahu harus mengawali tulisan ini darimana dan bagaimana. Saya bukan ingin membela Pak Anies apalagi tercatat sebagai tim sukses Anies-Sandy. Secara pribadi, saya akui memang Pak Anies merupakan salah satu faktor mengapa saya rela pindah kuliah dari salah satu universitas swasta di Jakarta ke Universitas Paramadina.
Saya memang tak sampai meninggalkan kelas untuk duduk didepan mendengarkan Pak Anies bicara ketika beliau sebagai Mendikbud datang ke Paramadina. Saya juga tidak mengejar tandatangan beliau pada bukunya yang berjudul “Melunasi Janji Kemerdekaan.” Saya juga tidak menunda mengerjakan tugas untuk mendengarkan Pak Anies memberikan sambutan dalam acara perayaan Hari Film Nasional tahun 2016. Walau demikian, hal ini tidak lantas mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya kepada beliau. Hormat atas berbagai gagasan yang sangat inspiratif dan apresiasi atas gerakan-gerakan positif yang telah beliau inisiasi.
Bagi saya kekecewaan Tsamara kepada Pak Anies akibat beliau dianggap terlalu cepat berubah sangatlah rancu. Soal Pilgub DKI, Pak Anies memang diusung dan didukung oleh dua partai yang dulu sempat berseberangan dengan dirinya saat Pilpres 2014. Saya tak mau terlalu dalam membahas ini atau menganalisa bak seorang pengamat politik ulung. Saya sadar bahwa diri ini belum pantas dan belum cukup ilmu untuk mengatakan bahwa Pak Anies terlalu cepat berubah atau bahkan luntur idealismenya.
Ketika Pak Anies ikut dalam konvensi Partai Demokrat pun, banyak yang mempertanyakan keputusannya itu, kemudian ia menjawab pertanyaan publik melalui sebuah video dari akun youtube miliknya. Pak Anies memilih untuk turun tangan dan mengikuti konvensi Partai Demokrat karena memang hanya Partai Demokrat yang terbuka bagi siapapun untuk ikut konvensi saat itu. Padahal saat itu kita ketahui bersama bagaimana citra Partai Demokrat, dan Pak Anies sering juga mengkritisi Pemerintahan SBY. Selain itu, Pak Anies pun sering mengatakan bahwa bagi dirinya, ketika ada tugas untuk mengabdi pada bangsa dan negara ia akan selalu siap ditempatkan dimanapun dan sebagai apapun.
Saya coba untuk berpikir, lalu kenapa kawan saya sampai “kaget” dengan apa yang Pak Anies lakukan sekarang karena maju di Pilgub DKI yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS? Apa betul begitu cepatnya Pak Anies berubah? Ah saya rasa tak ada yang berubah dari Pak Anies, justru Pilgub DKI ini menunjukan konsistensi beliau bahwa bagi dirinya, apapun partainya, apabila memang dengan terbuka menawarkan dia untuk mengabdi pada bangsa dan negara, maka tak ada masalah baginya.
Dalam tulisan anda, anda juga menafsirkan bahwa opini Pak Anies tahun 2012 di Kompas mengenai Tenun Kebangsaan mengarah pada FPI, sehingga kedatangan Pak Anies ke Petamburan menjadi salah satu alasan kekecewaan anda. Padahal, apakah betul opini Pak Anies tersebut mengarah kepada FPI? Apakah betul Pak Anies menilai FPI lah yang telah merusak tenun kebangsaan dalam tulisannya? Jangan-jangan anda yang gagal paham dengan apa yang dimaksud oleh Pak Anies dalam opini tersebut, atau mungkin anda memang tidak bisa berlaku adil sejak dalam pikiran.
Saya cukup terkejut dan sangat terusik dengan sikap Nusron di acara ILC TVOne semalam. Baik pada sikap pikirannya maupun sikap bahasa lisan dan tubuh (body language) menunjukkan kerendahan yang sangat. Ketidak mampuan seseorang menyampaikan pemikiran secara elok, walaupun seandainya benar, menunjukkan adanya sesuatu yang salah. Apalagi ketika pemikiran atau pemahaman itu memang, selain ignorant, arrogant, juga memang “blunder”.
Saya banyak tidak setuju dengan pola pikir kaum liberal. Karena liberalisme berbeda dengan logika dalam pemikiran. Logika itu sehat dan perlu. Tapi liberal bisa berarti ketidak inginan terikat dengan batas-batas keagamaan, bahkan yang disetujui sebagai batas fundamental sekalipun.
Saya sangat logis. Bahkan menganggap bahwa agama dan iman sekalipun itu memiliki basis logika yang kuat. Tapi tidak berarti batas-batas atau dalam bahasa agama “huduud” harus diinjak-injak atas nama logika. Karena selogis apapun pemikiran manusia, niscaya memiliki keterbatasan, bahkan cenderung menjadi perangkap kekeliruan. Oleh karenanya memang pada akhirnya, logika tetap harus dipergunakan pada batas-batas yang telah ditetap oleh ketetapan langit (wahyu).
Nusron tidak saja liberal. Tapi karakter yang mengekpresikan liberalisme dia dibangun di atas karakter yang tidak berakhlak. Kata-kata kasar, mimik wajah, mata terbelalak, dan jelas menampakkan emosi yang tidak terkontrol, semuanya menunjukkan siapa Nusron sesungguhnya.
Sejujurnya saya tidak terlalu kenal Nusron. Dan saya juga tidak terlalu ingin membuang energi, waktu dan pemikiran untuk membicarakannya. Karena sesungguhnya tidak terlalu bermutu untuk dibahas. Tapi dalam acara ILC itu terdapat beberapa hal yang sangat menggelitik, bahkan mengusik intelektualitas, bahkan sensitifitas iman saya.
Pertama, pernyataan bahwa yang berhak memahami Al-Quran adalah hanya Allah dan RasulNya. Pernyataan ini sangat paradoks dengan posisi keagamaan Nusron yang selau mengatakan bahwa teks-teks agama itu harus dengan logika. Bahkan yang menentukan kebenaran adalah logika manusia, seperti pada posisi dasar liberalisme.
Kedua, pernyataan di atas sejatinya bertentangan dengan tujuan dasar Al-Quran untuk dipahami oleh manusia: “inna anzalnaahu Qur’aanan Arabiyan la’allakuk ta’qiluun”. Intinya Al-Quran diturunkan untuk dipahami. Dan kalau hanya Allah dan RasulNya yang paham makna Al-Quran, untuk apa diturunkan kepada manusia? Apalagi jika memang Al-Qur’an itu ditujukan sebagai petunjuk (hudan linnas). Bisakah manusia menjadikannya sebagai manual hidup jika tidak memahaminya?
Ketiga, pernyataannya tentang pernyataan Ahok bahwa hanya Ahoklah yang paham. Nusron secara tidak langsung mengatakan semua orang harus menutup telinga dan mata dari sikap dan kata Ahok. Ada dua kemungkinan dalam hal ini. 1. Boleh jadi karena kebutaan dan ketulian Nusron menghendaki semua manusia buta dan tuli. Sehingga tidak perlu lagi atau berpura-pura tidak tahu lagi apa yang diucapkan oleh Ahok. 2. Boleh juga karena Nusron sudah menempatkan Ahok pada posisi Tuhan yang firmanNya absolut dan hanya dia yang paham.
Keempat, penampilan Nusron dengan mimik wajah yang emosional, kata-kata yang tidak terkontrol, nampaknya memang satu karakter dengan orang yang ingin dimenangkannya. Tampil dalam setting diskusi, apalagi disiarkan secara langsung le seluruh pelosok tanah air melalui televisi nasional, sangatlah tidak pantas dengan emosi yang tidak terkontrol. Biasanya sikap seperti itu sekaligus menjadi ukuran kedalaman ilmu dan kematangan kejiwaan seseorang.
Kelima, mungkin yang paling mengusik adalah sebagai kader NU (semoga benar) sikap Nusron adalah antithesis dari karakater NU yang tradisinya menghormati para ulama. Ketika Nusron berteriak-teriak menunjuk-nunjuk ulama, langsung atau tidak, maka dalam bahasa jalanan itu namanya “kurang ajar”.
Oleh karenanya semua pihak harus mencari cara agar Nusron ini tidak lagi mengulangi. Perbedaan pendapat okelah. Saya mendukung adanya perbedaan pendapat, termasuk dalam penafsiran teks-teks agama. Tapi hendaknya dilakukan pada batas-batas syar’i, dan yang lebih penting dibangun di atas dasar “khuluqi”.
Wallahu al-Muwaffiq ilaa aqwamit thoriq (penutup ala NU).
New York, 12 Oktober 2016
* Presiden Nusantara Foundation & Muslim Foundation of America, Inc.
Menyingkap permasalahan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya di Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terkait masalah Pungutan Liar (pungli) yang dilakukan oleh staf Kemenhub terkait pungli perizinan buku pelaut, perizinan kapal, dan perizinan rumput laut.
Ini menandakan bahwa birokrasi kita sudah hancur dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kedudukannya, yang ingin sebuah jabatan dengan jalan mudah tanpa dibarengi dengan kerja yang baik dan jujur. Misalnya, betapa banyak PNS disegala struktural dan birokrasi pemerintahan, yang masuk melalui cara suap menyuap. Hasilnya ketika ia bekerja, mental seperti inilah yang didapat (pungli), sebagai suatu bagian apa yang disebut “balas dendam”, yakni ketika mereka masuk birokrasi pemerintahan dengan mengeluarkan materi yang sangat banyak, maka setelah masuk dalam birokrasi pemerintahan tersebut, mereka berusaha agar modal pengeluaran diawal tersebut, sebisa mungkin harus kembali dengan segala macam cara.
Beredarnya pungutan liar (pungli), sudah masuk dari segala macam struktural birokrasi pemerintahan, sampai ditingkatan paling bawah. Inilah yang patut dibenahi dari birokrasi kita. Terjadinya pungli biasanya terjadi : 1. Kebutuhan akan materi 2. Proses Simbiosis Mutualisme, baik bagi yang menyuap maupun yang menerima suap. Terlebih bagi penyuap, yakni agar urusannya mudah dan tidak dipersulit.
Perkembangan zaman dari filosofis menuju ke zaman dan alam materialistik, dengan ditandai renainsance, modernisasi, dan globalisasi, pada akhirnya membawa manusia bergantung kepada “materi”, karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi dengan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, maka manusia pada akhirnya bergantung kepada “materi” tertuju pada “materi”, yang dapat menjawab segala macam kebutuhannya tersebut, sehingga kehidupannya mengalami mengada-ngada (being), angan-angan panjang, dan bersandar kepada sesuatu dari itu semua (i’timad), sehingga ia menghalalkan segala sesuatu (machiavelistis), dan tidak percaya kepada anugerah (fadlal) Tuhan, lalu pada akhirnya tidak percaya akan dosa dan alam sesudah kematian (akhirat).
Seharusnya mereka menyadari bahwa Tuhan Maha Hadir (omnipresent), dan apapun yang dilakukan dan diperbuat oleh manusia baik atau buruk, sekecil apapun, Tuhan akan mengetahui dan memperhitungkannya (Qs. Al-Zalzalah:7-8).
Dan inilah apa yang dikatakan Rasul SAW dahulu, bahwa ummatku diakhir zaman akan terkena dua penyakit yang tidak ada obatnya, yakni cinta dunia secara berlebihan (hubbud dunia) dan takut mati. Untuk itu seharusnya manusia bertaqwa hingga mencapai titel “kesadaran ketuhanan” (God-Consciousness). Terlebih Paul Tillich melalui karyanya yang berjudul “The Courage To Be” mengatakan “Dengan keberanian hidup bersandarkan kesadaran ketuhanan, maka manusia akan terbebaskan dari berbagai macam kecemasan eksistensial diri, yang sering menghantui kehidupan manusia”.
Selain itu, apa yang dilakukan staf Kemenhub, atas apa yang mereka perbuat (pungli), yakni merupakan akibat cinta dunia yang terlalu berlebihan (hubbud dunia), karena ketakutan tidak bisa hidup tanpa materi yang banyak, lalu terpengaruh oleh nafsu, dan akhirnya melakukan perbuatan seperti itu. Dan dengan melakukan perbuatan seperti itu sama saja mereka tidak takut mati, dan tidak takut atas hari pembalasan diakhirat nanti. Seharusnya mereka melakukan pekerjaan, seperti apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki “Bekerjalah untuk belajar, janganlah bekerja untuk uang” (Rich Dad, Poor Dad:1998). Serta meminjam istilah Sejarawan Kuntowijaya mengenai apa yang disebut sebagai “Liberasi”, yakni “missi pembebasan manusia dari kungkungan sistem pengetahuan materialistik”
Dan seharusnya manusia bukan bagaimana berfikir panjang untuk menimbun dan memperbanyak harta kekayaan. Terlebih Islam mengajarkan agar menafkahkan sebagian harta kekayaan untuk dijalan-Nya (Qs. Al-Baqarah:267), melarang untuk bersombong dan berbuat kerusakan dimuka bumi (Qs. Al-Qashash:83), serta dilarang untuk berlebih lebihan dimuka bumi ini (Qs. Al-Isra:26).
Lalu faktor selanjutnya adalah, adanya proses “Simbiosis Mutualisme”, baik bagi penyuap dan penerima suap. Sehingga memunculkan istilah “Who Gets What” (siapa mendapat apa). Bagi si penerima suap, penjelasannya seperti apa yang dipaparkan diatas, yakni adanya keinginan untuk memperkaya diri akibat tuntunan modernisasi dan globalisasi. Dan bagi penyuap inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia mau yang serba praktis dan instan terkait berhubungan dengan administrasi birokrasi pemerintahan, baik membayar pajak, dan administrasi yang lainnya, karena menurut mereka hal dan cara administrasi tersebut menguras tenaga dan melalui proses yang sangat panjang. Sehingga mereka lebih baik membayar orang untuk mengurusi administrasi tersebut, atau menyuap para pekerja birokrasi pemerintahan tersebut, agar mudah dan cepat terselesaikan.
Kalau seperti itu yang terjadi adalah kemunduran bagi Indonesia, baik bagi birokrasi pemerintahan dan masyarakat Indonesia mengalami degradasi moral dan akhlak. Seharusnya birokrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa embel-embel apapun, dan masyarakat seharusnya dapat belajar cerdas, mampu mempelajari, dan mencari info terkait permasalah administrasi disegala birokrasi pemerintahan.
Maka perlu adanya “Restorasi Birokrasi” di segala lini dan pelayanan birokrasi berupa :
Ketegasan seorang pemimpin dalam birokrasi. Yakni seorang pemimpin birokrasi tersebut, harus mempunyai ketegasan bagi bawahannya dan dipilih pemimpin birokrasi tersebut yang mampu bekerja secara profesional dan mengerti dalam bidangnya.
Pemberdayaan penegakkan hukum (law enforcement). Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan seluruh masyarakat Indonesia semua sama dimata hukum. Namun seperti yang nampak dipermukaan, bahwa hukum di Indonesia “Tajam Kebawah, Tumpul Keatas”, sehingga bagi mereka yang bermodal, hukum dapat dipermainkan, Untuk itulah “Gerry Spence mengkritik ujaran yang berbunyi “Equal Justice Underaw” Lalu menambahkan menjadi “Equal Justice Under Law, To All Who Can Afford It” ?. Maka hukuman bagi pelaku korupsi maupun suap harus mengikat, dan dilakukan setimpal tanpa adanya tarik menarik akibat kepentingan dan modal.
Dalam pelayanan birokrasi, maka perlu adanya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait administrasi birokrasi, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dan ketidak mengertian ditengah-tengah masyarakat. Dan birokrasi pemerintahan harus mengupayakan bagaimana suatu proses administrasi birokrasi, harus dibuat semudah dan sepraktis mungkin, karena masyarakat Indonesia mayoritas banyak yang berpendidikan rendah, dan tidak mampu mengerti maupun mengakses segala macam bentuk-bentuk proses administrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Dan yang menarik dari proses penangkapan tersebut adalah bagaimana keputusan langsung dicetuskan oleh Presiden RI Bapak Jokowi, yang langsung meninjau proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kemenhub beberapa waktu lalu, yang mana beliau akan membuat Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah RI sebagai respon oleh maraknya pungli di tataran birokrasi pemerintahan.
Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) ini serasa tidak akan berjalan dengan efektif, jika tidak dibarengi oleh penegakan hukum yang mampu menembus dari segala macam ketidak adilan hukum. Serta tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), nantinya harus diisi oleh orang-orang profesional yang kompeten di bidangnya serta independent, karena banyak kejadian bahwa penegak hukum banyak yang membela para tersangka pelanggaran hukum.
Untuk itulah “Restorasi Birokrasi” pada saat ini sangatlah diperlukan bangsa Indonesia, agar Indonesia kedepannya bisa terlepas dari cengkraman Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN), yang dapat menghambat segala macam bentuk keadilan dinegara tercinta ini, sehingga imbas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) tersebut, terjadinya pengkelasan dalam rana status sosial (stratifikasi sosial), lalu berujung pada ketidakadilan terhadap masyarakat kecil dan perbuatan sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, sehingga masyarakat madani (civil society) sulit diterapkan di Indonesia ini.
Anak muda sering berada pada titik puncak eufhoria, partisipan, dan mengambang. Mereka berputar antara dilema stagnanisasi, visioner, atau seringkali hanya berada pada arus pengikut. Namun, tolak ukur kemajuan bangsa, terletak pada peran aktif mereka.
Untuk menjadi anak muda, tidaklah gampang. Di zaman merekalah, kadang sebuah tanggungjawab besar berani dipikul dan harapan bernegara menjadi taruhan. Dari mereka, tidak sedikit ide-ide cemerlang lahir, meski sering bernada sumbang, beringas dan kritis.
Tapi tak jarang juga, keberanian mereka menjadi pemicu konflik, kebernasan mereka menjadi peledak dan sikap kritis mereka menjadi ketakutan pada tirani. Maka yang kritis, yang menyuarakan kebenaran sering dilecuti dengan kekuasaan.
Pada titik ini, mereka mengalami intervensi dari segala lini dan pembungkaman. Dari gorong-gorong kemunafikan mereka dijadikan sasaran pencarian dan penghakiman kekuasaan.
Adalah Soekarno yang masa mudanya ditakuti Belanda, lalu diasingkan hingga ke Ende. Muhammad Hatta yang sosialis revolusioner sering dibungkam lalu dibuang ke Tanah Merah Papua, tidak sedikit juga perjuangan Syahril membuat Belanda geram kepadanya.
Indonesia pra-kemerdekaan juga melahirkan banyak pemuda kritis, tahun 1966 menjadi puncak kesaksian Mahasiswa bergerak meruntuhkan tirani yang telah 20 tahun berkuasa. Muncul pemuda seperti Soe Hok Gie, pemuda yang apatis terhadap organisasi tapi suka naik Gunung dan membuat puisi-puisi ditengah keterasingannya.
Mati Muda dalam Pelukan Semeru
Soe Hok Gie yang beringas, paling aktif menyuarakan kritik terhadap raja Soekarno dengan PKI nya. Bukan hanya sekadar menulis puisi, gagasannya juga mewarnai koran-koran nasional. Dia juga paling aktif menulis buku, skripsi S1 nya bukan tak sengaja dibukukan mengulas soal pemberontakan PKI di Madiun yang diberi judul ‘Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan.’
Oleh Dr. John Maxwell, Soe Hok Gie dijadikan sebagai subjek dalam buku yang ditulisnya berjudul, Soe Hok Gie; Diary of Young Indonesian Intellectual, yang kini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2001, yang berjudul Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani.
Namun, umur pendek menyertai Soe Hok Gie, sehari sebelum ia meninggal, usianya tepat 27 tahun. Pemuda yang mencintai alam sebagai kesaksian keangkuhan penguasa menjadi pangkuan terakhirnya menghembuskan nafas.
Jauh sebelumnya, Soe Hok Gie seperti menjadi target operasi intelijen. Soeharto yang anti kritik menyelipkan mata-mata mengincar pemuda yang aktif menulis ini, mencoba buat dia bungkam, bahkan menyebarkan teror dengan mengasingkannya dari orang sekitanya. “Lebih baik diasingkan daripada harus tunduk pada kemunafikan,” kata Soe Hok Gie.
Achmad Wahib
Mati Muda dalam Pergolakan Pemikiran
Tokoh pemuda yang tak kalah pentingnya adalah Ahmad Wahib. Pemuda yang aktif menulis ini, menuangkan idenya seperti ini :
“Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.” (Catatan Harian 9 Oktober 1969)
Ahmad Wahib tumbuh di era yang sama dengan Soe Hok Gie. Namun, di Yogyakarta tahun 60-an, era di mana pergulatan Agama menjadi parameter bernegara, Wahib hadir dengan ide pembaharuan yang bertolak belakang dengan arus utama. Oleh Douglas E. Ramage, seorang Indonesianis lulusan University of South Carolina menyebut Wahib sebagai salah satu pemikir baru Islam yang revolusioner.
Wahib tampil sebagai sosok anak muda yang cerdas, kerapkali melahirkan gagasan bernas tentang Agama-agama. Latar belakang dari seorang anak pemimpin pesantren ini yang kemudian membuat dirinya berpikir secara terbuka, sebagian besar pemikirannya dipengaruhi oleh cara berpikir pembaharuan Muhammad Abduh.
Di Yogyakarta, ia tumbuh menjadi mahasiswa yang kritis di tengah pergolakan pemikiran yang tumbuh segar pada waktu itu. Ketegangan politik dan kup PKI 1965 yang gagal total, oleh penguasa orde baru mengincar pemuda yang dituduh antek-antek PKI, terjadilah pembunuhan besar-besaran oleh penguasa di Jawa Tengah.
Dengan kondisi seperti itu, Wahib mengalami loncatan berpikir. Ia bersama kelompok-kelompok diskusinya, kerap mendialogkan tentang isu-isu agama dan Negara.
Ia wafat tertabrak motor pada saat tengah menjalankan tugasnya sebagai wartawan Tempo, pada 30 Maret 1973, usia nya hanya berumur 31 tahun. Pemikirannya mewarnai pemikiran Islam pada waktu itu, diwariskan melalui catatan hariannya yang kemudian di bukukan dengan judul yang menggugah, Pergolakan Pemikiran Islam (LP3ES, 1981).
Mati Muda dan Penegakan HAM di Pundaknya
Di Jakarta pasca reformasi tak membuat pemuda kritis satu ini mendiamkan diri pada penguasa. Ia tampil dengan gagah gempita seperti pemberontak kezhaliman pada umumnya. Teatrikal aksi demonstrasinya, sering menciut keberanian penguasa, dia hidup dengan jujur, berani, dan terus mendampingi korban kejahatan masa lalu.
Adalah Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM Indonesia berketurunan Arab Indonesia, yang namanya melambung tinggi sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik. Munir berbeda dengan aktivis HAM lainnya, tidak ada sisi arogansi, kesederhanaannya dilihat melalui motor bututnya yang setiap hari pulang-pergi ke kantor kontrasnya.
Berkat pengabdiannya itulah, ia mendapatkan pengakuan yang berupa penghargaan dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, ia dinobatkan sebagai Man Of The Year 1998 versi majalah UMMAT, penghargaan Pin Emas sebagai Lulusan UNIBRAW yang sukses, sebagai salah seorang tokoh terkenal Indonesia pada abad XX, Majalah Forum Keadilan.
Sementara di luar negeri, ia dinobatkan menjadi As Leader for the Millennium dari Asia Week pada tahun 2000, The Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prizes) untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer, Stockholm pada Desember 2000, dan An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usaha- usahanya dalam mempromosikan toleransi dan Anti Kekerasan, Paris, November 2000
Keberanian Munir juga terlihat saat dia membongkar besar-besaran kasus HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto bersama Tim Mawar dari Kopassus yang menculik sejumlah aktivis. Oleh TNI dia bersama kantor Kontrasnya diintervensi dan dituduh sebagai antek-antek asing.
Munir juga aktif di beberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuhan, pertanahan, Lingkungan, Gender dan sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik. Pada Tahun 2003, saat dia masing terbaring di rumah sakit, Munir bersikeras untuk ikut dengan sejumlah aktivis senior dan aktivis pro demokrasi mendatangi DPR paska penyerangan dan kekerasn yang terjadi di kantor Tempo, padahal ia masih diharuskan beristirahat oleh dokter.
Tulisan-tulisan Munir juga mewarnai berbagai media cetak dan elektronik, tak ayal bukunya selalu mengisahkan dengan tema-tema HAM, Hukum, Reformasi Militer dan kepolisian, Politik dan perburuhan.
Di tengah perjalanannya menuju Amsterdam, Belanda, Munir meninggal di dalam pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G. Dalam berbagai kesaksian dan bukti, Munir sengaja dibunuh dengan racun Arsenik yang dicampur dalam makanannya oleh Pollycarpus.
Namun, motif pembunuhan Munir sang pahlawan HAM ini masih sebuah misteri, oleh sebagian pegiat HAM Munir diincar karena terkenal dengan sikapnya yang kritis terhadap pemerintah. Di umur yang ke 40 dia menjadi simbol pejuang HAM yang tak pernah gentar pada penguasa apapun.
Mengakhiri tulisan ini, sejarah akan terus mencatat tokoh pemuda yang seperti mereka. Pemuda yang tampil dengan kesederhanaan, tapi bertindak dengan tidak sederhana. Adakalanya keberanian harus ditulis dengan tinta berdarah, agar semua tahu bahwa menjadi manusia merdeka harus dikorbankan dengan darah.
Soe Hok Gie, pemuda kritis dengan gaya romantismenya, menulis puisi melankolisnya yang banyak menginspirasi anak muda sekarang. Buku-bukunya yang tersimpan rapi dalam rak, masih melantangkan suara keberanian dan kebernasan berpikir.
Ahmad Wahib bersuara lantang tentang Islam yang keterbelakangan, kolot dan kakuh. Dia menampilkan pembaharuan yang berbeda dengan cara berpikir ulama terdahulu. Melalui catatan hariannya dia menjadi simbol pemuda dengan Pergolakan Pemikiran Islam.
Munir, tampil dengan keberanian tanpa secela ketakutan. Kehidupan sederhananya, adalah simbol keprihatinannya kepada masyarakat yang tertindas. Dia adalah pejuang HAM yang penuh kejujuran. Oleh pegiat HAM, dia ditakuti semasa hidupnya, dan tetap ditakuti saat dia mati.
Baik Soe Hok Gie, Ahmad Wahib, dan Munir, jelas sebagai simbol perlawanan. Penulis juga yakin, di Indonesia masih banyak pemuda yang seperti mereka, meski kritis dan mati muda, kita harus tetap tampil menyuarakan keberanian pada penguasa yang timpang ini.
“Konflik politik disebabkan ikatan primordialisme yang mengalami percampur-adukkan antara kesetiaan politik dan kesetiaan primordial, solidaritas kelompok sangat mempengaruhi konflik politik dapat berkembang. Sumber solidaritas kelompok adalah ikatan-ikatan primordial yang menjadi perekat kelompok primordial bersangkutan dan ikatan primordial inilah yang melahirkan sentimen primordial dan kesetiaan primordial (Clifford Geertz)”.
Hampir tak bisa dibedakan, antara pilihan primordial atau professional. Kedua-duanya tentu memiliki subtansi yang mirip tetapi beda akan definisi dan tataran aplikasinya. Primordialisme menjadikan suatu faham melalui pendekatan budaya dan subkultur yang sangat mengikat, akan tetapi buruknya istilah ini terkadang dikarenakan faktor ideologi etnografis yang berlebihan.
Sementara profesionalisme menuntut kita pada cara kerja yang terapi, terstruktur, tata kelola yang baik, dan tentu-nya kecerdasan Ilmu Pengetahuan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.
Merujuk dari judul yang dimaksud diatas, tentu ada dua variabel yang menjadi kajian kita dalam menyimak bangsa ini. Pertama adalah teori mengenai primordialisme dan yang kedua adalah teori tentang profesionalisme, pertanyaan dasar yang muncul adalah seberapa efektifkah teori mengenai primordial dan seberapa pentingkah profesionalisme dalam tataran politik, organisasi dan kelompok-kelompok sosial.
Apalagi jika rumusan masalahnya adalah “Ketika konspirasi politik dijadikan sebagai isu Geopolitik bercirikan Isu SARA”. Kita bahkan akan jauh dari makna primordial dan professional yang sesungguhnya.
Jika apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz; tentang primordial adalah sebagai sumber solidaritas kelompok yang menghasilkan kelompok-kelompok sosial, maka definisi primordial harus menjadi teori yang baku untuk digunakan. Sebab, dengan primordial menjadikan segala sesuatu dalam kelompok-kelompok masyarakat terasa lebih berbaur satu dengan yang lainnya.
Tapi yang perlu dikaji ulang, primordial bukan berarti tidak professional, bahkan untuk mengklasifikasi sifat ke-kauman ini kita juga harus selektif dan bijak.
Tidak bisa dipungkiri, rumitnya persoalan di negeri ini dikarenakan oleh faktor primordial yang terlalu tensi yang mengikat dan berlebihan. Tak jauh-jauh kita menyimak tentang geopolitik yang terjadi, bagaimana kultus budaya sudah menjadi sebuah ikatan yang paling berpengaruh dan menjadi wacana menuju ajang konsilidasi pada pilihan politik.
Tanpa melihat factor-faktor tertentu ternyata primordialisme ini menjadi sarana mencari simpatik publik. Bahkan dalam hal tertentu, terkadang selalu menghubungkan status, etnis, agama dan suku terhadap pilihan politiknya. Apapun itu, yang jelasnya isu primordial seperti serangan balik pada kepemimpinan yang dianggap sebagai kontradiktif.
Menjadi cerdas atau bodoh di dunia maya sebenarnya hanyalah pilihan mudah. Di internet, dengan kepesatan alur informasi yang demikian tinggi, kita bisa meraup berbagai informasi. Tulisan ini sekadar menghamparkan sejumput solusi bagaimana Anda bisa menjadi cerdas di dunia maya.
Melalui internet [bil khusus social media], peluang anda untuk menjadi bodoh dan pintar sama besarnya, 50-50. Otak anda bisa makin tumpul kalau setiap hari diasupi dengan beragam link berita atau status yang hanya berisikan hujatan, serangan atau celaan ke golongan tertentu. Nyinyir dan sok merasa lebih cerdas dan mampu mengatasi masalah – walaupun hanya sekadar di status socmed, semua orang sepertinya bisa melakukannya.
Terlalu mudah. Semudah anda juga akan dicap “haters” atau “bigot” karena terus-terusan bertingkah seperti anak kecil yang berbekal informasi copas sekadarnya sudah berani cuap-cuap gak karuan tentang hal-hal kenegaraan dan ketuhanan sambil menyerang pihak seberang. Itu kalau anda memilih untuk memanfaatkan peluang pertama.
Nah peluang kedua, anda bisa berada di sisi sebelahnya. Menjadi pemakai internet yang positif. Daripada ikut-ikutan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, Anda bisa menjadi pembelajar yang kritis. Lakukanlah riset mudah dengan berselancar di dunia maya. Bukankah perintah agama, juga petuah bijak dari kearifan tradisional yang kita anut, meniscayakan keharusan untuk menggali lebih banyak informasi sebelum mengunyahnya menjadi keyakinan?
Selain milyaran artikel penambah pengetahuan, semisal know-how atau motivasi [agama, self-help, popular science], juga bertebaran jutaan buku digital [ebook] yang bisa anda akses dengan gratis. Menurut Wikipedia, ada sekitar 6,000,000 ebook yang sudah diaplod ke berbagai website penyedia layanan ebook. Sebahagian besar adalah gratisan, termasuk yang disediakan googlebooks di mesin pencarinya.
Bagi anda penyuka novel atau sastra, ada sekitar 21% ebook yang disajikan adalah genre fiksi. Tentu saja yang lebih banyak masih ebook jenis non-fiksi, terutama buku-buku ilmiah populer; komputer, sejarah, sains, agama, budaya, dan sebagainya. Anda penyuka penulis besar seperti Pramoedya Ananta Toer, Rendra, ES Ito, hingga Gabriel Garcia Marquez dan Haruki Murakami? Buku-buku karya mereka bisa dinikmati hanya dengan sekali klik.
Di salah satu web, karya Pramoedya dari Arus Balik, Tetralogi Pulau Buru, Gadis Pantai hingga beberapa kumpulan Cerpen Cerita Dari Blora tersedia dan bisa diunduh gratis.
Wikipedia mencatat bahwa 42% dari ebook yang tersedia di internet itu tergolong non-fiksi, sebahagian besar mungkin buku serius untuk menambah pengetahuan Anda. Semacam perpustakaan besar untuk Anda meraup sebanyak mungkin pengetahuan. Anda bisa jadi sarjana, tanpa perlu memasuki jenjang formal kependidikan.
JAKARTA, SUARADEWAN.com – Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun lalu membuat arus perdagangan bebas di antara negara ASEAN menjadi tidak terbendung. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN, MEA tidak hanya membuka peluang tapi juga memperbesar ancaman bagi Indonesia. Pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya agar sumber daya manusia dan UKM Indonesia dapat bertahan dengan gencarnya lalu lintas perdagangan dan pekerja dari negara-negara anggota MEA.
Ketua Bidang Kewirausahaan PB HMI, Riyanto Ismail mengungkapkan bahwa setidaknya ada 7 poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia dapat bertahan dan bersaing dalam MEA.
Langkah pertama dan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja ekonominya agar kepercayaan investor tetap terjaga dan positif. Kedua, pemerintah mesti memperkuat daya saing UKM dan IKM nasional dengan membuka akses modal yang mudah dan kuat bagi UKM dan IKM. Selanjutnya Riyanto berpendapat bahwa pemerintah mesti melakukan pendampingan terus-menerus kepada UKM dan IKM nasional dengan berbagai aspek di dalamnya, mulai dari SDM sampai penggunaan teknologi. Selain itu, harus ada sektor-sektor yang diprioritaskan pemerintah menjadi unggulan Indonesia dalam MEA.
Kelima, pemerintah harus memberikan insentif pajak bagi pelaku UKM dan IKM nasional sebagai bentuk keberpihakan. Kebijakan standardisasi nasional harus diposisikan sebagai “jangkar” ketahanan ekonomi nasional. Poin penting terakhir menurut Riyanto adalah membenahi permasalahan penanaman modal asing. MEA 2015 dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara di ASEAN agar bisa menyaingi negara seperti Tiongkok dan India dalam menarik investasi asing. Sebab jika melihat kinerja ekonomi nasional yang buruk yang ditandai dengan penurunan volume ekspor dan ambruknya konsumsi domestik, tentu berdampak pada kurangnya daya tarik investor secara signifikan. (zz)
HMI sebagai organisasi yang menjadi inspirasi lahirnya organisasi pergerakan mahasiswa di Indonesia sudah semestinya bergerak merumuskan kerangka baru dalam mewujudkan cita-cita bersama, bahwa HMI saat ini membutuhkan pemimpin yang bermoral yang mampu membawa arah pembangunan perkaderan dalam mewujudkan kualitas insan cita. Apa yang bisa di lakukan saat ini adalah bagaimana kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bisa melakukan pembenahan diri, baik secara struktural maupun kultural organisasi.
Sebenarnya HMI mampu bergerak dan berpikir untuk melakukan perbaikan yang ada dengan cita-cita dan mimpi indahnya. Menjadikan mimpi itu terwujud adalah tugas bersama yang harus di dukung oleh kesadaran rasio yang tinggi, saling memiliki komitmen, rasa kebersamaan dan kepercayaan terhadap potensi orang lain satu dengan yang lain. Menjadikan HMI bernilai tidak bisa dilakukan sendiri, butuh semangat dan pengorbanan.
Boleh saja HMI bermimpi menciptakn masyarakat adil dan makmur, tetapi berpikirlah bagaimana kualitas insan cita yang selama ini menjadi tujuan dan slogan bagi kader HMI benar-benar melekat dalam qalbu para pejuang hijau hitam sehingga cita-cita bersama itu akan terwujud dengan menjadikan nilai-nilai spiritualitas sebagai ruh perjuangan.Tidak cukup dengan retorika yang bagus tetapi solusi praktis bagi kemajuan HMI dan bangsa ini. Tugas HMI saat ini yang paling penting adalah menciptakan kader intelektual, profesional dan berakhlakulkharimah.
Kongres HMI XXIX di Pekanbaru Riau akan menjadi momentum bersejarah dalam memilih Konduktor Perjuangan. Saat ini, HMI butuh manusia baru yang mampu berkarya dan memiliki peran bagi umat. HMI tidak butuh slogan-slogan manis yang terkesan politis ataupun simbolik dalam menterjemahkan program pemerintah yang cenderung fragmatis, tetapi HMI butuh kerja nyata dan real, butuh visi yang menjawab persoalan dan tantangan HMI kini dan akan datang.
Untuk memimpin HMI secara nasional, dibutuhkan kader yang loyal dan sudah teruji kepemimpinannya pada setiap jenjang struktur kepemimpinan HMI, kader yang ikhlas mewakafkan jiwa dan raganya. Sehingga mampu menempatkan peran, fungsi dan paham akan permasalahan-permasalahan yang terjadi di semua tingkatan dalam mewujudkan harmonisasi perkaderan.Tentunya semua itu tidak terlepas dari napas perjuangan HMI sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak yaitu ajaran Islam yang selalu menjadi rahmat bagi semesta alam.
Sudah 68 tahun HMI berdiri di bumi pertiwi ini. Sejarah panjang tersebut hendaknya menjadikan para kader HMI matang dalam berfikir dan bersikap.Tinta emas yang pernah terukir di era 80an ,yang mampu melahirkan para sosok alumni yang tangguh dan berkualitas di bidang nya harus di regenerasikan. Tongkat estafet perjuangan yang berada di genggaman para kader HMI harus di manfaatkan sebaik mungkin. Perjuangan yang mulia itu tentunya melibatkan sinergisitas berbagai pihak. Terlebih alumni yang pernah merasakan aroma perkaderan di HMI sehingga sukses dalam meniti kariernya. Sebagai tanggung jawab moral berhimpun adalah setelah terbentuknya profesionalitas kader kemudian mampu mendistribusikan kader-kader terbaik HMI.
Sejarah ber-HMI bukanlah sekedar romantisme, tetapi membaca sejarah akan menemukan solusi dan semangat baru. Perbedaan itu perlu demi satu kemajuan. Dari SD tentunya kita sudah di ajarkan makna Bhineka Tunggal Ika, dan saya yakin sudah tertanam di sanubari. Realitas saat ini, perbedaan seperti sosok makhluk yang menakutkan, sewaktu-waktu dapat menyerang siapa saja. Asumsi kerdil seperti inilah yang terus berkembang. Hal tersebut hanya akan membunuh kreatifitas kader yang sejatinya butuh laboratorium untuk bereksperimen.
Pola gerakan yang bermuatan intelektual, cerdas dan konstruktif serta bersifat idiologis perlu di perbanyak, sehingga kader HMI yang akan tampil sebagai calon pemimpin bangsa yang akan datang lebih mampu berpikir jernih, toleran, rasional, realistis, dan strategis. Bukan pemimpin yang di paksakan karena kepentingan segelincir orang tetapi pemimpin yang siap mengemban amanah organisasi. matang secara keilmuan dan spiritualitasnya.
Jika ingin menjadikan HMI sebagai poros kemajuan bagi umat dan bangsa, semangat mengusung paradigma baru HMI dengan Memodernisasikan Perkaderan tanpa mengurangi nilai dasar perjuangan dan substansi pedoman perkaderan. Menjadikan HMI sebagai organisasi modern adalah pilihan yang rasional di era globalisasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) . Dengan niat tulus dan keseriusan tujuan bersama dapat tercapai dengan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak kenal menyerah atas kondisi terburuk sekalipun. Maka proses perkaderan akan berjalan dengan baik dan berkualitas
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus segera bangkit dan mempersiapkan kader bangsa. Perlu kiranya saya tegaskan bahwa HMI adalah sebagai tempat berproses dan bereksperimen. Sebagai kawacandradimuka mahasiswa maka sesekali akan melakukan kesalahan. Dinamika seperti itulah yang nantinya menjadikan mahasiswa matang dalam berpola pikir dan bersikap. Proses yang dilaluinya tersebut kelak akan tercermin dalam kehidupannya usai ber-HMI. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita HMI dan bangsa ini.
Oleh: Arditya Hadiwinata