JURNALsuaradewan

Kategori: POJOK

  • Narasi Tak Bertuan; Ekspose Kemiskinan Jakarta

    Narasi Tak Bertuan; Ekspose Kemiskinan Jakarta

    Tiba-tiba mataku berkaca-kaca menyaksikan fenomena luar sana yang memakan bathin dan logika. Aku melihat ekspose di remang Jakarta, gedung dengan tiang-tiang yang tertancap di bawah bumi. Di sinilah, di kota metropolitan ini, mereka yang sudah biasa hidup di kolom-kolom, makan seperti gembel.

    Sambil memperbaiki lengan tangan kemejaku, aku melihat para pria berdasi makan di hotel berbintang lima. Dengan masih di kawasan yang sama, sekelompok muda-mudi tengah duduk di meja berbaris makanan ala Eropa, sibuk mengotak-atikkan gadget keluaran asing. Tentu saja, dengan pakaian yang serba melangit harganya.

    Sekitar 50 meter dari arah jam 10, seorang kakek tua tengah membawa kerupuk-kerupuk untuk di jual. Aku tahu, dia pasti juga belum pernah menikmati yang namanya sarapan roti tawar dengan seledri strowberri. Sambil berjalan tertatih-tatih, dengan pakaian robek sana-sini, dia menyinggahi sebuah Masjid untuk menggugurkan kewajibannya. Aku tak menyangkanya, logikaku juga tak sampai, bahkan hampir saja aku terhempas angin. Ternyata,,, dia telah menyiapkan pakaian sholat di balik kerupuk-kerupuk gendongannya lengkap dengan topiah.

    Ohhhhh… kemiskinan, jika diharapkan untuk menjauh maka dia semakin menjadi teman abadimu, kemiskinan adalah tragedi kita mencapai tuhan. Sungguhpun, kekayaan, hedonism, dan kesombongan adalah bagian dari seraput sebuah keserakahan. Aku hanya berserah diri padamu, tuhanku….. Sambil meletakkan leher bajuku, aku menyalin sebuah kalimat, “betapa kemiskinan dan kekayaan hanya dibatasi oleh meteran”. Di kota yang tak mengenal kasih, tuhan pun enggan mencampurinya. Ada yang rela dan pasrah akan hidup, tapi ada juga siap berjuang melawan takdir. Tak ayal pun, tuhan, kadang hanya menjadi penonton yang baik.

    Tentang sebuah misteri yang tak bertuan, ku abadikan moment dalam arak yang terbesit dalam kemabukan fana. Terhembus nafas tanpa sirat, tak melawan logika yang sering patah-patah. Di era postmodernisme, manusia kota diperhadapkan dengan gaya melankolis, perhadapan antara patriotism dan nasionalisme melebur menjadi jiwa-jiwa yang pragmatisme. Sungguhpun, dalam logika yang jauh terelung, tapi kadang esensinya tak berdasar.

    Pada narasi yang tak tertata rapi ini, kita kembali kepada sebuah silam yang begitu apik tentang heroik. Sebuah masa lalu yang sudah terbungkus utuh sebagai pelapis kacang dan sebuah cerita yang menjadi dongeng sebelum tidur. Narasi ini tak bertuan kawan, karena kemiskinan ini diperhadapkan dengan pasca modernism sebuah era dan zaman yang jika tak bisa dilampaui maka dia akan melibas kita habis-habisan.

    Kini, teks itu kembali menjadi menjadi senjata. Setelah bertahun-tahun dia diperlawankan dengan gembala peracik karang. Tentang sebuah teks yang menjelma menjadi api semangat. Kulayangkan luka pada harapan masa depanku….

    Karena narasi ini tak bertuan, maka jangan dibandingkan tulisan ilmiah ini dengaan sang peracik seniman yang tersohor, seperti benda mati yang tak memberi nilai apa-apa.

    Tentang ketidakadilan dan ketimpangan, sebagai lahan yang subur bagi pengembangbiakan kejahatan. Bahkan yang alim pun menjadi penjahat moral sambil melantunkan puisi – puisi langit yang menggugah semangat para pesakitan dan fanatisme agama.

    Ada ketimpangan yang diiwariskan oleh  penduduk kota. Pejabat berdasi yang makan gaji buta seolah tak puas dengan kehidupan yang mewah itu, mereka semakin menumpukkan pundi-pundi, lalu meliburkan diri di negara-negara barat. Pada akhirnya merambah pada ketimpangan sosial-ekonomi baru. Konsekuensi dari globalisasi dan penetrasi kapitalisme yang kemudian tumbuh benih-benih kapitalisme baru.

    Apalah daya, sang alim dan penguasa bercumbu mesra dalam pergeseran ruang yang tak berbeda jauh. Ada yang melantunkan ayat suci sembari menancap kebencian, adapula yang melantunkan nasionalisme sembari menjadi pedagang sumber kekayaan negara. Bagiku mereka sama saja….

    Predator Demokrasi

    Di sini, pergeseran ke arah sistem politik demokratis yang membawa serta gelombang aspirasi neoliberal dalam perekonomian terjadi ketika tradisi negara kesejahteraan belum berjejak. Penetrasi kapital dan kebijakan pro pasar di tengah-tengah perluasan korupsi, serta lemahnya regulasi negara dan pelaku ekonomi ”kebanyakan”, memberi peluang bagi bersimaharajalelanya ”predator- predator” raksasa, yang cepat memangsa pelaku-pelaku ekonomi menengah dan kecil.

    Akibatnya, kekayaan dikuasai segelintir orang yang meluaskan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Karena dalam masyarakat plural terdapat afinitas antara golongan budaya dan kelas ekonomi, resistensi atas kesenjangan sosial pun bisa diartikulasikan lewat bahasa-bahasa perbedaan SARA.

    Sampai kapan akan seperti ini, predator-predator yang telah berubah wujud menjadi manusia bersurban atau manusia yang bersekongkol dengan Iblis. Ketika Negara yang dihuni oleh mereka, dan ketika anak-anak diperkosa merajalela.

    Apalah jadinya kalau kemiskinan akhirnya menjadi lampiasan kesenangan para pejabat teras itu. Dimana mereka, ketika tugas Negara harus dijalankan? Ya, mereka berada di atas meja, mengerjakan data kemiskinan, merumuskan jalan keluar kemiskinan, setelah didata dan dirumuskan, proposal dilayangkan ke DPR, turunlah anggaran dari kementerian keuangan, masuklah uang itu ke kantong pribadi.

    Wah, hebatnya pejabat kita ini, yang kerjanya cuman mengumpulkan data dan merumuskan kebijakan lalu digaji bertriliun. Setelah itu, efeknya tidak ada apa-apanya pada kelas bawah. Kemiskinan masih saja tumbuh subur di gorong-gorong, di liang-liang kota dan di desa-desa.

    Justru kaum miskin inilah yang menjadi warga Negara yang patuh membayar pajak, sementara kejahatan masih saja merajalela menggoroti kehidupan  mereka.

    Ada pula yang rumahnya di tembok beton dan besi, dijaga satpam 24 jam, tapi penghuninya adalah pelaku kejahatan pajak, pelaku pengedar narkoba, dan pemerkosa hak si miskin. Yang anehnya, Negara turut andil dalam kehidupan serba mewah itu.  wallahu a’lam. (sd)

    Artikel Asli

  • Arswendo: Mengarang Itu Gampang

    Arswendo: Mengarang Itu Gampang

    Ya mengarang itu gampang, kata Arswendo Atmowiloto. Tapi Putu Wijaya bilang “menulis itu menggorok leher, mencurahkan makna”. Keduanya benar, buat saya.

    Keduanya jualah yang membuat saya ketika itu ingin dan mau menjadi penulis — meski sejak SD saya sudah termasuk golongan murid yang dianggap “jagoan” untuk mata pelajaran mengarang bebas. Kala itu topik yang “viral” adalah mengarang dengan tema berlibur di rumah nenek.

    Kembali ke Arswendo. Saya berkenalan langsung dan mewawancarainya sekitar tahun 90 an di kawasan Palmerah Jakarta. Arswendo sebagai Pemred Tabloid MONITOR dan saya wartawan tabloid WANITA INDONESIA milik Bu Tutut Siti Hardiyanti Rukmana.

    Meski kasta pangkat saya jauh lebih rendah dengan Arswendo (Beliau Pemred dan saya reporter), namun saya berhasil “mengerjainya” dengan “menelanjanginya”.

    Iya saya benar benar bikin Arswendo telanjang tanpa baju dan mengganti membungkus tubuhnya dengan lembaran kertas tabloid Monitor. Untuk diketahui kala itu tabloid MONITOR termasuk paling berani memasang cover wanita seksi dengan busana rada rada minim. Jepretan yang saya buat itu semacam ledekan ke Arswendo yang memang selalu nyeleneh.

    Hasil foto saya: Arswendo dengan balutan kertas koran Tabloid MONITOR kemudian tayang sebagai Sampul Depan Tabloid WANITA INDONESIA lengkap dengan wawancara panjang sosok Arswendo.

    Lama tak bersua, ya dari tahun 90 an hingga akhirnya saya bersua kembali sekitar awal tahun 2014. Perjumpaan ini terjadi di Studio METRO TV dengan status yang berbeda dengan tahun 90 an. Arswendo sebagai pembawa acara talk show politik dan saya sebagai nara sumbernya. Kali ini Arswendo mewawancarai saya sebagai Caleg DPR RI Partai Golkar Dapil Jaksel Jakpus dan Luar Negeri.

    Sore ini sepulang dari kantor, dalam perjalanan membelah kemacetan Jakarta saya termasuk yang ikut dikejutkan atas wafatnya sastrawan dan tokoh penulis super produktif itu. Selamat jalan Mas Wendo.

    Damai di Surga. Terima kasih sudah mengatakan mengarang itu gampang

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/mengarang-itu-gampang/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]Artikel Asli[/btn]

  • HMI In The Future

    HMI In The Future

    Pakar Neurosains Indonesia dan Dunia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Pharm., MD., Ph.D, mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan kader HMI. Salah satu yang menjadi titik tekannya adalah kemampun kader-kader HMI dalam perkembangan zaman.

    “Pertama, kemampuan kader untuk mengikuti perkembangan zaman, berupaya memiliki pengetahuan yang luas. Kedua, mampu berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat luas tentu berusaha menguasai tidak cukup hanya bahasa Inggris setidaknya lebih dari dua bahasa bahkan 5 bahasa,” kata dr. Taruna saat diwawancara, Selasa (9/7/2019).

    Dan yang ketiga, lanjutnya, adalah setiap kader harus memiliki skill khusus yang spesifik misalnya menguasai IT, kesehatan, bahkan mampu menciptakan IT.  Selain itu, pakar Neurosains ini mengatakan kader HMI harus memiliki cakrawala khusus bagi kader yaitu mempersiapkan kader yang mampu bertarung (fighting) dan memiliki jiwa pantang menyerah dalam menghadapi perubahan zaman.

    Lalu, point yang kelima lanjutnya, bahwa kader HMI harus mengamalkan prinsip azas kemanfaatan bagi ummat dan alam semesta, dengan cara membekali diri meningkatkan kadar intelektual dan keimanan sehingga kader HMI mampu menjadi pioneer setiap perubahan zaman.

    “Melihat kondisi kekinian dan masa depan dituntut adalah pengembangan sumber daya manusia beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian kader yakni; professionalisme, kader berkiprah secara riil di masyarakat bagaimana kemampuan kader menyiapkan dirinya secara intelektual, keterampilan, iyalah kemampuan untuk memiliki kemampuan interaksi dalam konteks menggapai professionalisme berlandaskan dengan tujuan HMI terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.” pungkasnya.

    Disaat yang sama, Wakil Sekretaris Jendral PB HMI, Irma Syuryani Harahap menambahkan, efektitifas kemajuan perkaderan HMI di masa depan mampu menggerakan perkaderan HMI lebih Professional lagi.

    “Sebab dengan memiliki aspek tersebut HMI tidak hanya fokus membahas politik semata dalam kurun waktu yang panjang, kita harus sadar dalam aspek ilmu pengetahuan ketinggalan dari negara–negara di Eropa dan Amerika, sebagai kader HMI segera membenah diri menjadi professionalisme guna membangun dan mendorong kemajuan agama Bangsa, dan Negara,” tandas Irma.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/hmi-in-the-future/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Anies Baswedan dan Keranda

    Anies Baswedan dan Keranda

    Rudy Valinka, penulis buku A Man Called Ahok, menulis kritik – atau tepatnya ejekan – kalau Anies cuma bisa ngusung keranda. Gubernur Anies Baswedan memang takziah ke korban aksi 22 Mei dan ikut mengangkat keranda jenazah yang bersangkutan.

    Rudy tak paham, faktor-faktor kunci yang penentu apakah sebuah kerusuhan dapat berkembang meluas ataukah tidak. Menurut NJ Smelser, tahap ke-5 yang menentukan adalah soal kontrol sosial, yaitu apakah aparatur negara dan para petugas mampu mengendalikan situasi dan meredam kemarahan serta kekacauan yang terjadi.

    Bandingkan dengan kejadian 1998, negara hanya bekerja melalui aparatur keamanan yang itupun terlambat. Korban kerusuhan tidak dilayani oleh negara yang kemudian jadi martir dan menjadi fokus pembicaraan yang luas.

    Anies Baswedan dan Keranda

    Dan Gubernur Anies secara dingin mampu melokalisir itu. Gubernur tidak membawahi polisi dan TNI. Tapi pemerintah daerah memiliki aparatur kesehatan dan kependudukan. Ketika terjadi kekerasan, entah oleh sebab apapun, pemerintah melayaninya dengan cepat.

    Dan ketika ada korban, negara hadir untuk melayani pengurusan jenazah. Gubernur hadir dengan berseragam mewakili negara (dan itu berarti juga mewakili Forkompida atau TNI/Polri) menyatakan sikap prihatin dan ikut berduka.

    Apa dampaknya? Kehadiran negara atau Gubernur mengeliminasi skenario martir yang dapat menciptakan eskalasi. Tanpa kehadirannya sangat mungkin situasinya dapat tereskalasi dengan luas. Seorang korban, anak muda, warga kampung padat di Tambora meninggal karena kejadian 22 Mei. Tertunda lebih lama, mungkin akan hadir ribuan orang untuk mengangkat kerandanya. Dan tercipta barisan panjang yang penuh duka dan amarah.

    Untung ada Gubernur Anies. Ia hadir berseragam mewakili negara dan mewakili aparatur berseragam lainnya. Ia mendinginkan amarah dan mengembalikan akal warga untuk tenang kembali.

    Ini bukan soal mengangkat keranda, Rudy! Ini soal menyejukkan kota.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/anies-baswedan-dan-keranda/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Saya Bermimpi Tentang Kampung Tani

    Saya Bermimpi Tentang Kampung Tani

    Saya bermimpi, kelak satu desa menjadi “cermin” di Halmahera Utara ada kelompok-kelompok petani. Saya membayangkan lima kelompok petani dalam satu desa. Kelompok A menanam cabai, kelompok B menanam bawang merah, dan kelompok C menanam tomat, terus kelompok D dan E menanam padi atau membudidayakan pohon sagu, atau komoditas-komoditas lain. Kalau pun ada yang lebih terpesona dengan laut dan ombak yang riak di samudera, bentangkan layar dan peganglah dayung dan kemudi yang kencang, jangan lupa untuk kembali, anak-anak dan istri menanti berkah samudera. Setelah kelompok-kelompok tani ini memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia, menanam dan memanen, kebutuhan-kebutuhan pangan di desa tersedia, seperti tempo hari yang lampau di Halmahera, orang Halmahera tidak menjual hasil kebun kepada tetangga, melainkan saling tukar hasil kebun antar tetangga.

    Saya bermimpi di desa itu transaksi antar warga desa tak lagi mennggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tetapi ada satu lembaga yang dibentuk oleh para petani untuk mengatur hasil tani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di desa dengan cara saling tukar hasil tani dari kelompok-kelompok tani. Setelah itu hasil panen yang di atur itu di bawah keluar dari desa untuk dijual, mungkin di pasar. Apabila kebutuhan-kebutuhan pangan di desa sudah terpenuhi, dan sebagian yang lain di bawah ke pasar, saya bermimpi petani dapat menguasai pasar, karena petani tak hanya menyediakan kebutuhan pangan untuk desa tetapi juga kebutuhan pasar.

    Lembaga yang telah dibentuk itu “entah apa namanya”, juga mengelola keuangan hasil tani. Mungkin semacam koperasi. Keuangan hasil tani itu juga dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan lain, semisal pendidikan dan kesehatan, dll. Para sarjana-sarjana kelak tidak lagi menjadi pelayan-pelayan penguasa-penguasa yang “gila” harta dan kekuasaan. Toh, para sarjana itu pencipta keadaban manusia.

    Apakah dengan hasil tani dan pengelolaan yang efektif, para petani dapat mendirikan sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas, puskesmas di desa, tenaga listrik, mendatangkan guru, dokter, alat-alat listrik, bahkan memberikan gaji dan tunjangan lainnya? Jika para petani dapat menyediakan kebutuhan pasar dan menguasai, barangkali mimpi ini tidak terlalu berilusi.

    Saya bermimpi dengan adanya kelompok-kelompok tani, lapangan kerja semakin banyak tersedia untuk penduduk desa, memberantas kemiskinan di desa-desa. Anak-anak dengan mudah dan murah mengakses pendidikan, dan juga kebutuhan kesehatan untuk penduduk desa dari sekolah dan puskesmas yang mereka bangun sedndiri.

    Pendeknya, mimpi ini ingin menegaskan bahwa desa dan petani adalah jantung yang terus menyuplai darah segar pembangunan manusia dan lingkungannya. Bisa dimaknai pembangunan daerah.

    Tanah tak sekedar tempat berpijak, saya melihat dari tanah manusia dapat saling menyambungkan rasa kemanusiaan dan saling memakmurkan. Hidup tak lagi tampak semacam cangkang pertarungan syahwat, politik, harta, kekuasaan, agama, dan lain-lain. Tetapi saling memandang sebagai manusia biasa, sebagai cermin, si fulan melihat dalam diri sifulan bin fulan ada nilain ketuhanan dan kemanusiaan, pun sebaliknya. Laiknya cermin, agar dapat menyaksikan pantulan bayangan secara jernih, cerminnya perlu digosok hingga mengkilap sampai tak ada satu titik debu pun yang menempel di permukaan cermin.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/saya-bermimpi-tentang-kampung-tani/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Trik Ampuh Menipu Caleg Yang Katanya Akan Mewakili Rakyat di Parlemen

    Trik Ampuh Menipu Caleg Yang Katanya Akan Mewakili Rakyat di Parlemen

    Melalui tulisan ini saya akan berbagi trik tentang tatacara menipu calon legislatif (caleg) yang katanya akan mewakili kita di parlemen.

    Mendekati pileg mendatang, sebagai rakyat, atau minimal orang-orang yang dipaksa menjadi rakyat, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup agar sukses menipu caleg. Sebab, kesuksesan seorang rakyat di abad ini dilihat dari sejauh mana mereka mampu menipu caleg. Tidak lama lagi, mungkin akan ada riset khusus terkait kemampuan rakyat menipu caleg. Kita tunggu saja.

    Sembari menunggu hasil riset yang penelitinya belum kita kenal, sekarang kita akan mencoba mengulas beberapa trik ampuh tersebut.

    Pertama, jika ada caleg yang meminta dukungan, segera sambut dengan ramah. Katakan bahwa rakyat membutuhkan orang-orang seperti dia. Katakan juga bahwa dia harus memantapkan pikiran dan tekad untuk maju. Puji dia setinggi langit, setinggi-tingginya. Khusus caleg-caleg baru, biasanya akan tergoda. Setelah itu, minta sedikit uang kopi untuk membicarakan pencalonannya dengan kawan-kawan. Kalu tipuan pertama ini berhasil, maka lanjutkan dengan tipuan berikutnya.

    Kedua, setelah caleg menaruh kepercayaan kepada kita, segera usulkan pembentukan tim sukses. Untuk tahap awal, silakan catat beberapa nama anggota tim sukses di kertas, kalau bisa diketik rapi dan dilengkapi dengan foto copi KTP. Untuk mendapatkan foto copi KTP, kita bisa meminta bantuan perangkat desa seperti kepala lorong. Setelah daftar nama-nama tim sukses diajukan kepada caleg, jangan lupa minta biaya administrasi.

    Ketiga, setelah tim sukses terbentuk, segera ajukan jadwal pertemuan tim sukses dengan caleg. Untuk mempermudah mengumpulkan orang-orang, usulkan agar pertemuan dilakukan di kedai kopi. Setelah usulan pertemuan dan tempat diterima, jangan lupa minta sejumlah dana untuk mengorganisir tim sukses dan biaya makan-minum saat acara. Agar keuangan aman terkendali, jumlah anggaran yang diajukan harus dikalikan dua, tiga, atau empat; sesuai kebutuhan.

    Keempat, pada hari pertemuan tim sukses, orang-orang harus dikumpulkan tiga puluh menit sebelum jadwal. Buat saja pengumuman di kampung bahwa ada acara makan-minum di kedai si A pada pukul sekian. Pada saat mereka sudah terkumpul, beri sedikit penjelasan kepada mereka, bahwa sebentar lagi akan ada caleg yang datang. Mereka boleh pesan kopi, jus dan makanan apa saja dengan syarat harus mengangguk apa saja yang akan disampaikan caleg. Ingatkan mereka agar jangan ada yang membantah. Jika perlu, atur beberapa orang untuk menipu si caleg bahwa di beberapa kampung, rakyat sudah sepakat memilih dia. Intinya beri motivasi kepada caleg. Tetap semangat!

    Kelima, pada saat caleg tiba di lokasi, sebelum acara dimulai, segera bisik kepada caleg agar nanti setelah acara disediakan sedikit uang transpor. Minta uang itu dititipkan kepada kita saja. Usahakan orang-orang yang sudah dikumpulkan tadi jangan sampai mengetahui persoalan uang transpor. Mereka cukup diberi makan minum dan rokok.

    Keenam, setelah pertemuan selesai, segera sampaikan kepada caleg bahwa tim sukses membutuhkan spanduk, baliho, stiker banner dan kartu nama. Minta agar caleg mencetak dalam jumlah banyak, karena tim sukses kita sangat ramai. Usahakan dan rayu si caleg agar dia memercayakan kita untuk mencari percetakan yang pas. Ini penting agar kita juga mendapat keuntungan di percetakan.

    Ketujuh, pada saat alat peraga kampanye tersebut selesai dicetak, segera temui caleg untuk meminta biaya distribusi kartu nama, stiker, banner spanduk dan baliho. Untuk spanduk dan baliho jangan lupa minta juga biaya tambahan untuk membeli tali dan tiang. Biasanya harga tali dan tiang lebih mahal dari spanduk/baliho. Satu lagi, ongkos pasang harus di atas UMP.

    Kedelapan, kalau biaya distribusi sudah dicairkan, segera keliling kampung. Untuk menghemat anggaran, kartu nama dan stiker bagikan saja sendiri di kedai-kedai kopi dan tempat keramaian, atau minta anak-anak yang punya sepeda untuk membagikannya ke rumah-rumah di kampung. Biasanya anak-anak tidak meminta bayaran mahal. Untuk memasang spanduk dan baliho, silakan ajak beberapa pengangguran di kampung dengan sistem kerja borong. Dengan pola ini akan banyak uang yang tersisa.

    Kesembilan, segera usulkan kepada caleg untuk melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuda. Untuk meyakinkan si caleg, pada saat bertemu , ajaklah satu atau dua orang teman yang mirip tokoh, misalnya yang sering pakai peci. Pada saat usulan sudah diterima, segera minta dana dari caleg untuk mengatur pertemuan dengan para tokoh; sewa tempat dan konsumsi. Lebih baik pertemuan dilaksanakan di aula hotel. Jangan lupa buat perjanjian komitmen fee dengan penyedia tempat dan konsumsi. Sampaikan juga tentang uang saku perserta pertemuan kepada caleg. Tapi, seperti biasa, jumlah uang saku ini jangan sampai diketahui oleh peserta agar nanti dana ini bisa kita cubit sedikit.

    Kesepuluh, setelah semuanya beres, segera cari tokoh untuk diangkut ke tempat acara. Tidak perlu susah-susah, ajak saja beberapa orang ketua pemuda, kepala desa dan beberapa orang teungku. Atau kalau tidak ada teungku, cari saja orang-orang yang wajah dan pakaiannya mirip teungku. Katakan kepada mereka bahwa acara ini hanya ceramah politik biasa, tugas mereka hanya mendengar saja. Agar mereka bersemangat kabarkan juga bahwa dalam acara ini disediakan uang saku, dan nanti kalau caleg itu terpilih mereka bisa memasukkan proposal. Kemudian, pada saat acara berlangsung, jangan lupa *menyetel* beberapa tokoh tersebut untuk menyampaikan kepada caleg bahwa dia sangat berpotensi untuk menang. Informasi bohong ini penting diketahui oleh caleg agar ia semakin percaya dengan kita.

    Kesebelas, biasanya kalau pertemuan dengan tokoh ini sukses, si caleg akan mengundang kita secara khusus ke rumahnya. Sampai di sana dia akan menepuk bahu kita dan memberikan sejumlah bonus. Jangan lupa gunakan kepercayaan ini untuk memasang tipuan selanjutnya. Segera usulkan untuk persiapan saksi menjelang pileg. Untuk tahap pertama minta dana perekrutan saksi, kemudian biaya pelatihan saksi. Sebagai saksi cari saja anak muda pengangguran di kampung, pasti mereka bersedia. Untuk pelatihan saksi cukup buat pertemuan kecil saja guna menghemat anggaran.

    Keduabelas, menjelang pileg, segera panggil saksi untuk dipertemukan dengan caleg. Ini penting agar si caleg tidak ragu atas kerja kita sehingga ia pun akan berani mengeluarkan sejumlah dana untuk biaya saksi. Tapi, kepada para saksi jangan pernah sampaikan berapa total biaya saksi yang diberikan caleg. Hal ini penting diingat agar nantinya kita bisa memotong dana saksi tanpa diketahui oleh saksi dan caleg sendiri. Dan, jangan lupa meminta mobil operasional plus BBM dari caleg untuk mengontrol kerja saksi di hari H.

    Ketigabelas, pada hari H sebaiknya kita menjaga jarak dengan caleg. Kalau perlu merantau sejenak ke luar kota. Dari sana kita melakukan pemantauan dengan cara menelepon para saksi setelah penghitungan suara. Jika si caleg menang, maka secepat kilat kita harus menjumpai caleg untuk melaporkan kesuksesan kita. Tapi, seandainya terjadi kecelakaan sehingga caleg kalah, maka segera matikan HP dan melanjutkan perantauan. Tentunya selama menipu caleg beberapa bulan, atau mungkin setahun, modal kita sudah lebih dari cukup. Bukan tidak mungkin, dengan modal itu, lima tahun ke depan kita bisa mencalonkan diri sebagai caleg tanpa bisa ditipu oleh siapa pun, sebab kita sendiri sudah berpengalaman menipu.

    Semoga trik ini bermanfaat bagi kita semua.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/trik-ampuh-menipu-caleg-yang-katanya-akan-mewakili-rakyat-di-parlemen/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Mempertanyakan Kesaktian Pancasila, Jargon Tanpa Pemaknaan

    Mempertanyakan Kesaktian Pancasila, Jargon Tanpa Pemaknaan

    Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang “tidak lupa” terhadap peristiwa-peritiwa penting dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa. Salah satu bentuknya yaitu adanya sebuah peringatan terhadap hari-hari penting. Diantaranya yang selalu diperingati setiap tahunnya yaitu Hari Kesaktian Pancasila yang dirayakan pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya.

    Penetapan 1 Oktober sendiri sebagai hari kesaktian Pancasila tidak terlepas dari usaha pemerintah Orde Baru untuk “menyingkirkan”  Partai Komunis Indonesia (PKI) dan semua pihak yang dianggap terlibat didalamnya karena dianggap akan menghancurkan Pancasila melalui perisiwa 30 September 1965 (G30S).

    Penetapan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila dikuatkan melalui surat Keppres No. 153/ tahun 1967 yang ditandatangani oleh Soeharto selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia saat itu. Pada awalnya peringatan kesaktian Pancasila ditujukan untuk memperingati  peristiwa G30S yang dituduhkan kepada PKI yang dianggap akan menghancurkan Pancasila dan berhasil ditumpas serta digagalkan.

    Dalam perkembangannya, makna dari Hari Kesaktian Pancasila pun makin berkembang. Jika pada perayaan-perayaan sebelumnya peringatan ini selalu dikaitkan dengan penumpasan G30S/PKI, maka pada “era kekinian” Kesaktian Pancasila dimaknai sebagai salah satu bagian dari hari penting nasional untuk mengingatkan kembali kepada segenap rakyat Indonesia akan pentingnya” mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Namun yang menjadi pertanyaan “kekinian” apakah Kesaktian masih melekat pada Pancasila? Jika pada kenyataannya saat ini, Pancasila saat ini hanya sebatas hafalan, alat politik, bahkan sebagai bahan seremonial semata tanpa pemaknaan mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Padahal, Pancasila dibentuk dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang disarikan  oleh para bapak bangsa sebagai dasar atau pondasi kehidupan bernegara. Faktanya kini dasar tersebut seolah goyah. Ideologi Pancasila diganggu-gugat dan tak mampu menjadi sebuah pondasi dari negara Indonesia.

    Bukti dari goyahnya ideologi Pancasila adalah munculnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat-pejabat negara menjadi bukti bahwa sila Ketuhanan yang Maha Esa sudah menghilang. Mereka tak takut lagi, bahkan mungkin tak lagi percaya pada Tuhan, dan memilih untuk menyembah uang dan kekuasaan. Bahkan, agama pun dijadikan alat meraih kekuasaan oleh para elit negeri ini.

    Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab ikut terkoyak bagaimana antar anak bangsa saling membunuh hanya masalah sepele, contoh lain misal aparat keamanan hanya mengamankan kepentingan kekuasaan semata dan mengorbankan rakyat kecil dengan hunusan senjatanya.

    Sila Persatuan Indonesia nilainya meluntur, menyusul berbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antargolongan yang terus terjadi di negeri ini. Bahkan untuk memilih pewakilan di negeri ini telah jauh dari nilai-nilai musyawarah mufakat dan digantikan demokrasi prosedural yang berbiaya tinggi. Bahkan sila terakhir dalam Pancasila yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini hanya sebuah impian yang entah kapan akan tercapai.

    Pancasila yang secara umum memiliki lima fungsi, yaitu sebagai pedoman hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber hukum, dan cita-cita bangsa. Sayangnya kelima fungsi ini terabaikan begitu saja. Kesaktian Pancasila kini hanya sebatas berdiri diranah “mitos” atau jargon bahkan seremonial  yang diceritakan terus menerus setiap waktunya kepada anak bangsa tanpa mau memaknai atau bahkan melaksanakan dengan segenap hati demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Penulis : Hidayatullah Rabbani

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/mempertanyakan-kesaktian-pancasila-jargon-tanpa-pemaknaan/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Drama Mahfud MD dan Peta Politik Nasional

    Drama Mahfud MD dan Peta Politik Nasional

    oleh: Ahmad Syafii Ma’arif

    Tegang, geli, membosankan, tetapi tidak terlalu gaduh. Itulah kira-kira potret perpolitikan nasional kita bulan Juli dan Agustus 2018 ini. Nama Mahfud MD telah jadi buah bibir publik pada minggu-minggu terakhir ini, sebagai cawapres untuk pejawat presiden yang sekarang untuk Pilpres 2019 sekalipun yang bersangkutan tenang-tenang saja.

    Dari seorang menteri lingkungan istana saya diberi tahu bahwa Mahfud memang telah diplot untuk mendampingi pejawat pada periode yang akan datang sekiranya terpilih kembali. Sementara, beberapa teman di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) juga telah bergerak ke jurusan yang sama. Bahkan, telah mengutus salah seorang anggotanya menjumpai tokoh politik berpengaruh di negeri ini agar mempertimbangkan sosok Mahfud untuk posisi di atas.

    So far so smooth, tidak ada sebuah rintangan yang berarti. Tetapi, proses pertarungan politik sering tidak bisa diramalkan. Di detik-detik terakhir pada 9 Agustus ini berlakulah sebuah drama yang sebelumnya tak terduga: Mahfud tersingkir secara tragis dari pencalonan pada saat-saat yang bersangkutan sudah siap memasuki gelanggang deklarasi. Semua elite parpol pengusung Jkw secara “kejam” tiba-tiba memunculkan Prof DR KH Ma’ruf Amin untuk menggantikan posisi Mahfud, sedangkan presiden seperti tak berdaya berhadapan dengan para politisi yang lagi garang ini.  Publik terkejut, lemas, dan bingung dalam membaca situasi apa sebenarnya yang tengah berlangsung.

    Pada malam Kamis tanggal di atas, saya coba kontak via telepon tokoh-tokoh penting di negara ini: presiden, mantan presiden, beberapa menteri, politisi, dan petinggi pers nasional untuk menanyakan tentang drama Mahfud di atas. Semuanya tersambung dan telah memberikan penjelasan menurut versinya masing-masing yang tidak perlu direkam di sini. Bung Jeffrie Geovanie (DPD RI), Fajar Zia Ul Haq, Endang Tirtana yang bersama saya malam itu menyimak dengan saksama pembicaraan dengan orang-orang penting itu. Sekalipun kecewa, mereka mudah memahami peradaban politik di Indonesia yang memang baru sampai pada tingkat yang sekarang ini. Hanya mereka merasa iba dan prihatin karena Mahfud telah menjadi korban politik dengan cara sekasar itu.

    Di ranah lain, pertarungan elite politik tidak kurang serunya, tetapi yang diperebutkan bukan kursi presiden, tetapi posisi wakilnya yang kemudian mengerucut pada Ma’ruf Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk cawapres Prabowo Subianto. Maka, pada 17 April 2019, pasangan Jkw/Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Salahuddin Uno. Kedua kubu sudah sama berjanji untuk menjaga pilpres berlangsung damai, aman, dan nyaman, sebuah iklim yang memang demikian itu diharapkan masyarakat luas. Suasana “perang” seperti yang berlaku dalam Pilkada DKI yang lalu adalah bentuk kebiadaban politik. Kita ingin kontestasi politik menjadi semakin beradab agar negara Pancasila ini memberikan suasana aman untuk didiami.

    Fenomena lain yang cukup mengundang gelak terbahak adalah perilaku seorang pemimpin partai demi ingin melestarikan dinastinya, telah, menggelepar kian ke mari seperti cacing kepanasan. Akhirnya, yang diperoleh adalah bergabung dengan salah satu kubu karena strategi politiknya yang kabarnya jitu itu ternyata kandas di berbagai penjuru. Alangkah sunyinya negeri ini dari sosok negarawan yang lebih memikirkan masa depan bangsa dan negara, bukan perpanjangan dinasti yang menjadi ranah politisi tuna jam terbang.

    Gejala lain lagi yang tidak kurang membuat kening berkerut adalah sikap sebuah partai yang mengunci gerak dan langkah seorang capres untuk mendapatkan calon wakilnya. Saya tidak tahu apakah di negara-negara lain perebutan posisi cawapres yang hiruk ini juga dialami. Bahkan, terkesan salah satu calon yang diajukan seperti asal-asalan. Maka berlakulah seperti nasib seorang yang nyaris tenggelam di air, benda apa pun akan dipegangnya untuk menyelamatkan diri, tidak peduli barang najis sekalipun.

    Di tengah gelanggang politik yang demikian itulah seorang Mahfud MD digelar pada pusaran kekuasaan yang aneh sementara ini, padahal saya sudah memberikan ucapan selamat kepadanya. Bagi kedua pasangan di atas, saya sebagai seorang senior citizen mengimbau agar berkompetisi secara sehat dan adu program dalam pilpres tahun depan. Buang topeng-topeng, tampilkan wajah yang autentik, berseri, dan menawan.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/drama-mahfud-md-dan-peta-politik-nasional/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Pilpres 2019, Diamnya Muhammadiyah: Teringat AR Fachruddin

    Pilpres 2019, Diamnya Muhammadiyah: Teringat AR Fachruddin

    JAKARTA, SUARADEWAN.com — Persyarikatan Muhammadiyah hingga kini berposisi unik dalam hiruk-pikuk pencalonan capres dan cawapres yang sekarang tengah heboh ini. Langgamnya tetap apolitis yang hanya diam dan menunggu hasil apa yang akan terjadi. Tidak terlihat nafsu yang menggebu dari para tokohnya untuk ikut-ikutan. Tak ada sosok anggota yang ada di jajaran elite Muhammadiyah (anggota PP Muhamadiyah) yang sibuk berkomentar, apalagi nekat ikut mencalonkan diri.

    Seruan Ketua Umum PP Muhammadiyah soal calon capres dan cawapres datar saja. “Kalau boleh Muhammadiyah mengajak bahwa pada seluruh institusi agama dan keulamaan tetap menjadi basis bagi kekuatan moral yang mengharapkan bangsa ini lebih luhur,” kata Haedar Nashir seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018.

    Haedar dalam kesempatan itu juga menyampaikan bila pada pihak lain, pilihan berpolitik tetap merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, dia juga meminta agar institusi politik menghormati institusi keagamaan serta tidak memanfaatkannya untuk sekadar meraih kekuasaan.

    Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah

    Bagi yang kenal pada langgam Muhammadiyah pasti paham akan gaya ini. Tidak ikut sibuk menjadi “pendorong mobil mogok” institusi politik. Persyarikatan ini lebih memilih minggir dalam area politik praktis. Mereka terus meneguhkan hati tetap berkhidmat pada umat dalam memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan.

    Apakah Muhammadiyah tidak paham politik? Jawabannya jelas tidak. Di sana banyak doktor politik yang paham akan soal siasyah (politik) dalam Islam dan juga paham yang ada di luarnya. Jumlah massanya sangat signifikan. Muhammadiyah adalah ormas Islam dengan jumlah massa kedua terbesar setelah NU. Bahkan, mereka relatif lebih solid dibandingkan ormas keagamaan lainnya. Semua terjalin rapi, termanajemen yang bagus, dengan sebaran di seluruh pelosok Indonesia.

    Namun, Muhammadiyah memilih diam dalam soal poitik kekuasaan. Bahkan, dalam banyak perbincangan pemimpin, Muhammadiyah dari dahulu siap menanggung konsekuensi bila politik kekuasaan melupakannya.

    ”Tidak dibantu oleh yang berkuasa juga tak apa-apa. Sebab, bantuan penguasa tak boleh malah merepotkan kami,’’ begitu pernyataan yang sering terdengar di banyak kesempatan. Dari sebelum merdeka hingga kini seratus tahun setelah kemerdekaannya, Muhammadiyah memang mandiri. Baik secara sikap, bahkan hingga soal keuangan yang kadang bagi ormas dianggap sebuah hal yang musykil.

    Selain itu, Muhammadiyah di masa lalu pun telah cukup kenyang dengan soal politik. Pelajaran pada masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi telah mengajarkan bahwa pilihan untuk tegak lurus pada soal sosial kemasyarakatan adalah hal terbaik. Politik bukan hal yang begitu mutlak serta harga mati.

  • Kisah Sarung Bugis dan Dubes Bugis Di Qatar

    Oleh: Eggy Massadiah*

    Transit di Doha, saya ngacir keluar Bandara Hamad International. Di mulut pintu ketibaan, Hakim El Faqieh orang Bugis Pangkep yang menjadi asisten pribadi dubes RI untuk Qatar sudah tegap menjemput bersama Chandra supir KBRI asal Kerla India.

    Udara April ini bersahabat. Nyaman belum terlalu panas meski matahari bersinar sempurna. Peralihan perlahan dari dingin ke musim panas. 

    Qatar berpenduduk 2,7 juta jiwa. Orang Qatar asli hanya 400 ribu an. Sisanya expart-pendatang dari hampir 50 an negara. Luas Qatar kira kira setara dua kali wilayah pulau Bali. Negeri ini sedang bersolek menyambut hajatan Piala Dunia 2022. Mengubah image gurun pasir tandus menjadi negeri yang nyaman nan indah.

    Jumlah warga Indonesia di Qatar sekitar 30 ribuan orang. 80 persen bekerja di bidang asisten rumah tangga, gardening dan cleaning service. Orang Qatar menyebutnya domestik worker.

    Tapi yang membanggakan ada juga orang Indonesia, 10 an persen dari jumlah tersebut duduk di jabatan manajer hingga eksekutif dengan gaji per bulannya minimal 8.000 USD sampai 12.000 USD. Mereka disebut kaum profesional.

    Hakim El Faqih lulusan Afrika Internasional University in Sudan tahun 2015 jurusan Aqidah dan Pemikiran Islam memboyong saya ke Wisma Duta di kawasan Dafna Diplomatic Area pusat kota Doha.

    Andi Indah Burnawang Johar, asli dari Kecamatan Belawa Wajo yang menjabat kepala rumah tangga wisma menyambut dengan suguhan bakso ayam dan tempe goreng. Tersaji juga ikan bakar kakap putih berikut cobek cobek terasi ala Bugis.

    Dengan bersarung ala laki laki Bugis, Dubes Marsekal Madya (Purn) Basri Sidehabi Dubes RI mengajak saya berbincang aneka topik.

    Basri mengatakan sejak kunjungan Emir Qatar ke Indonesia 18 Oktober 2017 setidaknya ada lima hasil MoU antara Indonesia dan Qatar. Terkhusus bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, luar negeri serta investasi dan tourism.

    “Semua ini perlu segera diimplementasikan,” ungkap Basri.

    Yang juga menggembirakan bagi Dubes Basri yaitu “Bebas Visa” bagi pemegang pasport Indonesia dan sudah berlaku sejak 9 bulan lalu. “Benar benar bebas visa, bukan visa on arrival. Dan ini tanpa bayar sama sekali. Untuk 30 hari,” ungkapnya.

    Egy Massadiyah (penulis) bersama Dubes RI untuk Qatar, Basri Sidehabi (Kanan)

    Kebanggaan lain yang berhasil diukir Dubes Basri yakni perjanjian free shipping Pelindo 1 dan 2 dengan Hamad International Port. “Dulu shipping dari Indonesia via Singapore dan Malaysia, sekarang sudah bisa langsung dari Indonesia ke Hamad Port dibawah koordinasi Pelindo 1 dan 2,” jelas mantan anggota DPR RI 2009 – 2014 ini.

    Qatar Charity juga mempererat hubungan kedua negara. Diantaranya mendukung pembangunan mesjid dan sekolah. Darul Quran Mulia di daerah Serpong, adalah salah satu yang kecipratan rezeki Qatar Charity. Adapun di Doha saat ini setidaknya ada 15 mahasiswa yang mengikuti kerjasama kuliah singkat jurusan bahasa Arab dan Sastra.

    Qatar memang terus menggeliat. Blokade dan krisis diplomatik yang dipimpin Saudi Arabia tak membuatnya redup. Sebulan pertama memang terasa ada masalah, tetapi setelah itu meski blokade tetap berlangsung ekonomi Qatar berangsur pulih dan membaik. Krisis telah membuat Qatar makin tangguh dan juga kreatif.

    Kalau pun ada kabar pening yang menimpa KBRI Qatar, adalah seputar urusan domestik worker. Antara lain sengketa dengan majikan, dizolimi majikan atau agen TKI, dan juga mental pekerja Indonesia yang mudah home sick. “Baru satu dua bulan kerja sudah minta pulang dan tidak betah,” jelas Basri.

    Namun ke depan Basri meyakini akan banyak perbaikan. Undang Undang terbaru tentang tenaga kerja telah disahkan pemerintah Qatar khususnya mengakomodir kaum domestik worker.

    Ini menyenangkan semua negara yang memiliki pekerja di Qatar. Aturan tersebut mewajibkan bahwa pasport dipegang sendiri oleh pekerja. Sehari dalam seminggu ada libur. Gaji harus dibayar langsung ke rekening pekerja. Dalam sehari maximal kerja 10 jam.

    Sambil berbincang muncul Ramli Ismail orang Aceh yang sudah menjadi warga Doha. Sebelumnya Ramli adalah karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh. Krisis ekonomi 98 – 99 membuatnya berangkat ke Doha dan diterima bekerja di Qapco (Qatar Petro Chemical) di Mesaeed 30 km dari Doha. Ayah lima anak ini adalah salah satu pekerja profesional Indonesia dengan posisi dan gaji menggiurkan dalam USD.

    Itulah Dubes Basri. Lulusan Akabri AU 1974 ini berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan.

    Ia orang Bugis pertama yang menerbangkan pesawat tempur F 16 dari Amerika ke Madiun pada era tahun 80 an. Saat masih berdinas di militer ia pernah menjabat Atase Pertahanan RI di Washington DC, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Pangkosek di Mandai, Komandan Sesko TNI serta Irjen TNI. Terakhir sebelum pensiun ada tiga bintang bertengger di pundaknya.

    Menjelang siang kami bergerak ke Souq Waqih kawasan ramai turis. Saya dijamu aneka makanan khas Qatar dan teh khas Marocco. Teh ini agak kental dituang ke gelas mungil dengan cita rasa daun mint. Tanpa gula. Kurma muda yang sepat melengkapi gelora cita rasa di mulut.

    Perbincangan pun bergeser ke politik domestik di Jakarta, termasuk suhu pilpres dan tensi pilgub Sulawesi Selatan yang sebentar lagi akan digelar. Urusan Sul Sel menjadi seru, karena kebetulan saya dan dubes satu kampung, sama sama orang Bugis. Kebetulan sama sama tinggal di Amessangeng Desa Maddukelleng Sengkang, Kecamatan Tempe, Kab Wajo.

    Kebetulan jarak rumah kami cuma selemparan batu. Dekat dengan taman segitiga Jetpur di kota Sengkang. Kebetulan juga kami masih keluarga dengan hubungan langsung antara Paman dan Keponakan.

    Sekian kabar dari Doha. Silahkan mampir jika jadwal transit Anda di atas 6 jam. Menyenangkan lidah dengan nasi kebuli kambing di kawasan Souq Waqif, muter muter di Mall Pearl yang megah, atau berpetualang sensasi off road di gurun pasir dengan mobil sejenis land cruiser atau pun range rover. Tabe.

    *Master Komunikasi Paramadina, aktivis kesenian dan pecinta jalan jalan dan kuliner)

  • Denny JA, Hasrat dan (Potret) Tindak Pelecehan

    Oleh: Shiny.ane el’poesya

    Kamis (25/01), sore lalu, tersebar di media sosial video seorang pasien perempuan berumur 30 tahun tengah menangisi harga dirinya yang telah dilecehkan oleh seorang perawat lelaki. Perempuan tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah dilecehkan dengan diremas-remas payudaranya. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan oleh si perawat tidak sekali, bahkan juga dengan memain-mainkan (memelintirkan) putingnya ketika ia dalam kondisi setengah sadar sesaat setelah ia dipindahkan dari ruang operasi.

    Ironis. Peristiwa tersebut terjadi di tengah makin berkembangnya pemikiran-pemikiran mengenai pembelaan terhadap hak asasi manusia, yang justru sudah tak lagi hanya berkutat pada isu pembelaan hak konstitusional perempuan tetapi lebih jauh pada isu LGBT. Tentu hal tersebut selain menyayat perasaan kita semua, juga seolah telah menarik mundur kembali roda perkembangan hidup kita jatuh ke arah belakang.

    Masalah itu mungkin sekarang–ketika tulisan ini dibuat, tengah bergulir sebagai kasus hukum. Dan yang pantas, biarlah pihak yang berwenang kelak memutuskan apa ganjarannya.

    Namun, sebagai generasi muda-millenial yang tengah mencoba bergelut di dunia sastra, membaca berita tersbut juga sedikit menjadi “was-was”. Mengapa was-was? Sebab tiba-tiba ada satu hal yang menurut saya penting untuk disampaikan mengenai peristiwa tersebut dalam konteks kesusastraan kita saat ini. Yaitu, bahwa hasrat dan imajinasi jika tidak dibarengi pertimbangan akal sehat, maka akan sangat berbahaya.

    Dalam peristiwa yang terjadi di ruang rawat itu, saya melihat adanya peran hasrat yang begitu kuat, kita juga tak mungkin menafikan peran “imajinasi” yang yang mendorong pelakuknya dalam mengesampingkan akal sehatnya. Saat itu jelas si perawat tengah ber”imajinasi” bahwa pasien tersebut masih dalam keadaan tak sadar akibat efek obat bius yang disuntikkan ke tubuhnya sebelum masuk ruang operasi. Sialnya, ternyata si pasien meskipun belum sepenuhnya siuman, tetapi merasakan tindak pelecehan tersebut dan membeberkannya di depan seluruh staff di rumah sakit bersangkutan.

    Pertanyaannya, apakah hal tersebut tidak terjadi di era kesusastraan kita akhir-akhir ini? Di sini penulis memberi jawaban: Iya. Dan bahkan lebih mengerikan.

    Di waktu yang sama ketika berita pelecehan itu beredar, beredar pula berita yang mengabarkan mengenai hadirnya “Generasi Angkatan Sastra Puisi Esai” yang dilansir oleh beberapa media online: Republika, AntaraNews, BeritaSatu dan TribunNews. Sebuah berita yang lagi-lagi sebenarnya telah melecehkan kesusastraan kita baik dari kacamata sejarah, dari segi pertukaran wacana–berbagai kritik langsung (ex. “Denny JA, Semuanya, Jangan Sebut Proyek Puisi Esai sebagai GERAKAN!”, “Denny JA Menyangkal Sejarah Komunitas Sastra: Komunitas Sastra di setiap Daerah Marahlah!” dsb.) yang telah dibuat atas tulisan-tulisan Denny JA sendiri, maupun dari cara Denny JA mengimajinasikan kita semua sebagai sesuatu yang tidak perlu dihiraukan keberadaannya; seolah seorang pasien yang tengah terlelap dan tak berdaya di atas ranjang, meskipun memang masih banyak penulis senior yang memilih diam tenang-senang saja di atas ranjang itu.

    Tulisan yang beredar melalui media tersebut, hampir seluruh bangunan teksnya serupa, dan hanya berbeda pada bagian pembuka berita yang kemudian di-headline-kan sebagai judul. Tulisan yang (selain dari konten mudah sekali dipatahkan) sebenarnya tidak menunjukkan keahlian apapun dari segi jusrnalistik kecuali ajang gagah-gagahan bahwa ia memiliki jaringan media populer yang bisa dikendalikannya. [sic!]

      Jakarta, 27 Januari 2018

    Noted: Denny JA seharusnya mengetahui lebih dulu–sebelum mencatut 5 syarat peristiwa kebaharuan dari David Ikancinta (Fihselov) dalam tulisannya itu, bahwa pertama, setiap pembaharu dalam sastra tidak mungkin dikatakan sebagai pembaharu kalau dia hanya menulis 5 buah puisi saja–silahkan diriset. Jadi kalau masih ingin mengatakan sebagai pembaharu dengan hanya menulis 5 puisi saja, berarti ia tak tahu malu. Kedua, sebuah klaim terlahirnya angkatan itu berarti adalah seuah penanda adanya satu kemunculan generasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam corak puisi yang digerakkan oleh licentia poetica masing-masing pengusungnya, jadi bukan kerja klaim dari satu orang dan membayar orang lain untuk mengerjakan hal yang sama; Kalau kategorinya ini, bukankah ratusan panitia lomba setingkat nasional jauh lebih banyak melakukan hal yang sifatnya massal, tematik, dan dengan ketentuan penulisan tertentu yang serupa demikian? Terakhir, bahkan ketika Denny JA mengatakan kehadiran 170 penyair yang rame-rame bekerja untuk memproduksi massal puisi esai dalam projectnya adalah sebuah fakta, tetapi ia juga tak bisa menutup fakta bahwa bahkan dari 170 penulisnya itu beberapa telah berangsur mengundurkan diri.

  • Proklamasi itu Berat, Dilan. Kamu Tak Akan Kuat

    Oleh: M. Iqbal Tarafannur

    25 Januari kemarin, film Dilan yang diangkat dari novel karya Pidi Baiq resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia. Film ini sudah barang tentu menjadi sebuah penantian yang agung bagi setiap orang yang pernah membaca karya-karya ataupun hanya sekadar kutipan dari Pidi Baiq. Bagaimana tidak,  karya fiksi Pidi Baiq yang — ramai terpampang di etalase-etalase toko buku ternama — penuh dengan kata-kata cinta yang indah yang akan membikin orang-orang— khususnya kaum muda — yang sedang dikuasai oleh gelora asmara atau sedang dirundung patah hati, mendadak merasa tercerahkan selepas membacanya.

    Saya menonton film ini bukan karena saya adalah pembaca setia karya-karya Pidi Baiq. Saya penasaran apakah film ini bisa mengubah pikiran saya terhadap penulis-penulis kisah fiksi menye-menye, yang saya anggap telah merusak dan meracuni otak generasi hari ini dengan seluruh ihwal tetek bengek kisah percintaan bocah ingusan yang banal sekaligus binal.

    Film yang mengambil latar di Bandung pada tahun 1990 ini menceritakan kisah cinta remaja dimasa putih abu-abu antara Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadhan dan kekasihnya Milea yang diperankan oleh Vanesha Prescilla, seorang gadis cantik yang baru pindah dari Jakarta ke Bandung. Pada pembuka film, kaum hawa akan terpesona melihat senyum manis Dilan saat menghampiri Milea, gadis yang menjadi target operasi rasa sukanya. Dilan membuka dialog pertama dalam film dengan mengatakan “aku meramal, suatu saat kamu pasti naik motorku.” Sontak saya mendengar ada suara-suara perempuan di bioskop yang bilang ‘so sweet’, ‘asiikk,’ ‘ya ampun,’ ‘romantis banget,’ dll., dsb.

    Milea, digambarkan seorang gadis cantik yang baru pindah sekolah dari Jakarta, merupakan anak tentara. Sedangkan Dilan seorang anak tampan yang nakal namun puitis dan terlibat dalam geng motor ternama di Bandung. Tak tanggung-tanggung, bocah ingusan ini, menduduki jabatan sebagai panglima tempur dalam geng motor tersebut. Oh ya, ditambah lagi, dia juga anak dari seorang serdadu. Jangan lupa, bahwa film ini berlatar tahun 1990, di mana Sang Jenderal masih gagah berkuasa. Latar belakang keluarga Dilan yang militeristik mungkin menjadikannya besar kepala dan ditakuti. Hal ini terlihat ketika di dua adegan Dilan dipanggil oleh kepala sekolahnya karena memukul guru dan temannya.

    Mungkin faktor latar belakang keluarganya itu yang menjadi pertimbangan kelompoknya menjadikan Dilan sebagai panglima tempur, agar bisa leluasa dalam aksi-aksi mereka. Hehe. Sebab saya berpikir, bahkan setolol-tololnya kelompok geng motor, tak akan menjadikan seorang bocah SMA untuk menduduki jabatan penting, seberapa besar pun nyali si bocah.

    Berbeda dengan percintaan anak SMA pada umumnya, Dilan begitu pandai dalam merangkai puisi. Lain Rangga dalam AADC yang hanyut dalam sajak-sajak Chairil, Dilan bisa menjadi seorang pembuat puisi andal sembari menjadi bagian dari geng motor tanpa harus menjadi seorang kutu buku yang membusuk di pojok kamar. Bayangkan saja kata-kata ini: “Jangan rindu, itu berat. Kamu tak akan kuat. Biar aku saja,” diucapkan oleh seorang anak SMA. Mendengar ucapan itu keluar dari mulut DIlan, seisi bioskop kembali riuh dengan puja-puji, sementara saya tersiksa dengan rasa geli.

    Hal ini juga yang membedakan antara Dilan dan Beni — kekasih Milea — yang berada di Jakarta yang terjerumus dalam budaya plagiat pada puisi-puisi Gibran. Kisah cinta Milea dan Beni mulai terancam saat Dilan hadir dalam kehidupan Milea dan berujung di Jakarta saat konflik terjadi dan Beni menyebut Milea sebagai “pelacur”.

    Saat adegan konflik tersebut, saya terkenang—begitu juga Milea yang menangis dalam perjalanan pulang ke Bandung — dengan kata-kata Dilan sebelumnya pada Milea yang mengatakan, “Jangan kasih tahu aku ada yang menyakitimu, nanti orang itu akan hilang.”: Kata-kata yang bagi saya kelewat mengerikan dalam konteks di mana orde baru sedang berkuasa. Menggunakan kata ‘mati’ saja sudah begitu horor untuk bocah seumurannya, apalagi hilang!? Ingatan saya langsung mengarah pada orang-orang yang ‘sengaja dihilangkan’ akibat melawan Harto. Persoalan yang membuat semuanya makin mengerikan adalah karena Dilan anak dari seorang serdadu. Terlebih lagi, bahkan sebelum kenal dekat, Dilan telah mengetahui semuanya tentang Milea. Hal ini yang membuat ulasan film Dilan di Tirto.id, memberikan judul tulisan yang amat jenaka dan menyentil: “Dilan 1990, Adalah Film Horor.”

    Rasa yang sama juga saya alami ketika Milea pulang dan mendapati ayahnya sedang duduk di teras rumah sembari mengelap senapan laras panjangnya. “Sedang apa, Yah?” Tanya Milea, selepas mengucapkan salam dan menciumi tangan ayahnya. “Buat nembak tikus-tikus di jalanan”, jawab ayahnya.  Serentak saya mengingat mereka yang menjadi korban Operasi Kalong pada tahun ‘65, di mana orang-orang disiksa dan binasa, tak lebih berharga dari seekor tikus di selokan.

    Lewat penggambaran percintaan Dilan dan Milea saya menyadari bahwa tak ada jurang perbedaan yang mencolok antara generasi di tahun 90an, dan saat ini, selain komunikasinya lewat telepon dan surat. Bahkan menurut salah satu pembaca setia Pidi Baiq dalam kutipan Twitternya, mengatakan bahwa novel Dilan harus menjadi panduan hidup anak SMA saat ini, yang dikutip oleh Pidi Baiq dalam sampul belakang novel Dilan. Begini tulisnya:

    ”Keren. Buku ini harus menjadi panduan hidup anak SMA sekarang. Menteri Pendidikan juga harus baca,” kata pengguna Twitter @faisEl_farizi.

    Bayangkan! Harus menjadi panduan hidup anak SMA dan harus dibaca oleh Menteri Pendidikan! Mungkin hal ini harus dipertimbangkan oleh Menteri Pendidikan sekarang, untuk menjadikan DIlan sebagai kurikulum baru yang wajib dipelajari dalam mata pelajaran SMA. Dan untuk yang terhormat Ki Hajar Dewantara, semoga saja kau tak baper karena kalah pamor dengan Pidi Baiq. Sia-sia sudah kau mendirikan Taman Siswa. Saya rasa, persoalan ini mungkin juga jadi pertimbangan agar Paulo Freire dan Eko Prasetyo berhenti menulis tentang persoalan pendidikan. Sebab, kalian tak ada apa-apanya.

    Hati saya begitu tersentuh, ketika di adegan menjelang berakhirnya film, Dilan dan Milea akhirnya mengikrarkan cinta agung mereka lewat proklamasi. Bukan karena mereka begitu romantis dan ­antimainstream, tapi karena kata ‘proklamasi’ yang mereka gunakan. Sebab, bagi saya, kata-kata itu yang membuat Bung Karno, dkk, harus merasakan sunyinya pembuangan, pengapnya penjara, dan ngerinya peluru yang membuntuti mereka. Terserah jika bagi sebagian orang saya dianggap terlalu berlebihan. Namun, percayalah Dilan, proklamasi itu berat. Kamu tak akan kuat. Biar Bung Karno saja.

    Selain perbedaan di atas, kisah ini tak ada bedanya dengan kisah percintaan anak SMA pada umumnya yang diangkat dalam film: murahan dan menjijikan. Generasi muda, lagi-lagi menjadi sasaran komoditas lewat sastra dan film. Lewat hal ini, kaum muda diajak dalam labirin percintaan yang menggelora, seolah-olah dunia ini hanya berisi tentang kisah asmara antara dua pasangan anak manusia.

    Tapi, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seorang Pidi Baiq. Sebab karena karyanya, saya senantiasa merawat kebencian saya pada sastra murahan yang hanya berbicara tentang persoalan asmara yang membabi-buta.

    Sumber : http://narazine.co

  • Jangan Teriak Takbir, Nanti Dituduh Teroris

    Oleh: Karta Raharja Ucu*

    Andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Kalimat itu disampaikan Sutomo, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Tomo usai pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Takbir menjadi senjata Bung Tomo membangkitkan semangat arek-arek Surabaya melawan pasukan Inggris yang ingin menguasai Indonesia.

    Takbir adalah kalimat suci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi takbir adalah seruan atau ucapan Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Dalam agama Islam, takbir diserukan dalam shalat, azan, hingga berzikir. Artinya, takbir yang berisi ucapan Allahu Akbar merupakan kalimat suci bagi umat Islam.

    Sayang seribu sayang, dalam beberapa hari terakhir lini massa diramaikan dengan komentar warganet yang menyindir seorang pejabat Polri setingkat kapolres yang menyebut pelaku pembakaran Mapolres Dharmasraya sebagai teroris lantaran meneriakkan takbir.  Saat diwawancara secara ‘live’ di salah satu televisi swasta nasional tentang indikasi pelaku pembakaran Mapolres Dharmasraya, kapolres menyebut tersangka meneriakkan ‘takbir’.

    “Pak Kapolres pelaku diduga jaringan kelompok teroris atas dasar bukti apa kalau mereka tergabung dalam jaringan teroris?” tanya pembawa berita.

    Kapolres itu menjawab, “Dalam proses melumpuhkan dua pelaku tersebut, pelaku meneriakkan takbir kemudian menyatakan bahwa saya yang membakar, kemudian menyatakan bertanggung jawab dalam pembakaran, menyatakan thaghut dan setelah dilumpuhkan dalam badan tersangka ditemukan surat satu lembar bolak balik yang berisi kalimat-kalimat jihad. Senjata tajam sangkur dan pisau, busur dan 10 anak panah, dan seperangkat penutup wajah.”

    Biar tidak salah paham, kita mungkin perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang definisi teroris. Dalam KBBI, teroris memiliki arti: orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan jika teroris harus meneriakkan takbir, thaghut, atau membawa-bawa surat berisi kalimat-kalimat jihad.

    Saya hingga kini justru heran untuk apa para pelaku kekerasan yang mendapat porsi liputan lebih besar dari sejumlah media mainstream, selalu membawa surat berisi kalimat/ pengakuan/ atau ajakan untuk berjihad. Jika siap mati, mengapa harus meninggalkan jejak?

    Saya berpendapat, frame atau bingkai yang ingin dibentuk dari definisi teroris diarahkan harus meneriakkan ‘Allahu Akbar’.

    Sementara para pelaku teror yang tidak meneriakan takbir diberi label dalam tanda kutip lebih halus. Contoh terhangat adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini menyandera 1.300 orang di dua desa di Papua. Mereka tidak dilabeli sebagai teroris.

    Padahal bersenjata api dengan amunisi tak habis-habis, tidak hanya sekedar membawa bom panci, busur dan anak panah, atau senjata sangkur dan pisau. Apa karena mereka tidak meneriakan takbir, sehingga tidak masuk dalam kategori teroris?

    Saban hari, umat Islam di Indonesia mengumandangkan azan lima kali sehari. Dalam satu kali azan, seorang muazin mengucapkan tiga kali kalimat ‘Allahu Akbar’, artinya ada 15 kali teriakan takbir dalam 24 jam menggema hanya dari satu masjid, surau, mushala.

    Sementara dalam lima kali shalat fardu, umat Islam menyebut ‘Allahu Akbar’ sebanyak 92 kali. Jika definisi teroris harus meneriakkan takbir, apa berarti semua umat Islam berarti teroris?

    Takbir menyiratkan lautan makna yang tak bertepi. Dengan takbir arek Surabaya tak lagi mengenal kata takut meski menghadapi pasukan pemenang Perang Dunia. Lafaz Allahu Akbar juga yang menjadi perisai Jenderal Soedirman saat melakukan perang geriliya. Pekik takbir yang membuat menguatkan pasukan umat Islam berperang melawan imperium Persia dan Romawi yang ketika itu menguasai dunia.

    Dan ucapan lembut Allahu Akbar mengetuk pintu-pintu langit saat jutaan jamaah haji bermunajat di Padang Arafah. Dengan sederet keistimewaan pengagungan keesaan Tuhan tersebut, apa pantas kalimat takbir masuk sebagai ciri-ciri teroris.

    Beruntung Bung Tomo meneriakan takbir pada 1945, andai orasinya terjadi pada 2017, mungkin Bung Tomo pun bakal diciduk karena dituding intoleran hingga dituduh sebagai teroris.

    Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof Dr Uhamka, Maneger Nasution bahkan menyarankan Pimpinan Polri mengambil tindakan tegas terhadap Kapolres Dharmasraya.

    “Sulit untuk menghindari persepsi publik bahwa sudah terjadi bias dalam penyebutan ‘teroris’ dan sejenisnya. Bias yang bertitik pusat pada stigmasasi terhadap kelompok agama tertentu. Sanksi organisasi dan sanksi pidana, saya kira, layak dipertimbangkan (bahkan dijatuhkan) bagi Kapolres tersebut,” ujar Maneger Nasution.

    Jika kasus ini tidak diluruskan, frame jika pelaku teror –baik kelompok atau perorangan– selama beragama Islam, akan disebut sebagai teroris. Dampaknya tentu masyarakat akan alergi terhadap kaum Muslim yang menjalankan syariat atau sunnah Rasulullah shallahu alaihi wassalam.

    Berjenggot, celana tidak isbal, berjidat hitam, bercadar, rajin shalat lima waktu di masjid, hingga menuliskan bisarah atau janji Rasul jika pada waktunya, dunia akan dipimpin seorang khalifah, akan dituding dan dicap sebagai seorang teroris. Bahkan lebih sadis lagi sebagai orang atau kelompok anti-Pancasila dan ingin merusak NKRI.

    Tak heran banyak pemberitaan soal kelompok ini membubarkan pengajian karena penceramahnya, ustaznya, menurut penilaian mereka merusak NKRI. Tak toleran ke saudara seiman, tapi melempem seperti kerupuk tersiram air ketika berhadapan dengan kelompok yang jelas-jelas mengancam keutuhan NKRI.

    Pancasila sebagai ideologi NKRI menurut saya memang sudah final. Tidak boleh ada satu pun orang atau kelompok yang selama masih bernaung di bawah bendera merah putih, menentang Pancasila sebagai ideologi bangsa.

    Namun jangan juga kita sampai alergi dengan khilafah. Sebab, kehadiran setiap manusia di muka bumi karena mengemban misi sebagai khalifah (baca QS. Al-Baqarah:30). Hemat saya, jika Pancasila adalah ideologi, Khilafah adalah gagasan paling dasar dari qadla dan qadar-Nya.

    Jika dunia-dunia Barat berlomba-lomba mengusung kapitalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme sebagai idelogi untuk menyambut datangnya Dajjal. Mengapa umat Islam tidak boleh mempersiapkan diri menyambut datangnya Khilafah dengan menerapkan syariat Islam, atau ekonomi syariah.

    Mereka bisa merusak bunga, tapi mereka tidak akan bisa menahan datangnya musim semi. Kelompok-kelompok yang menvonis umat Islam sebagai pelaku kejahatan mungkin bisa merusak seorang Muslim yang sedang mekar dengan berbagai tuduhan, tapi mereka tidak akan bisa menahan datangnya gelombang kejayaan umat Islam.

    Kritik saya juga sampai kepada kelompok-kelompok yang menyatakan memerangi pemerintah, pejabat, hingga aparat karena dinilai berlaku zalim dan tidak berpihak kepada umat Islam. Bukankah Islam tidak mengajarkan memupuk kebencian, apalagi dendam.

    Bukankah kita akrab dengan untaian doa, “… Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami…” Lalu mengapa kita kini sangat mudah mendoakan yang jelek kepada para pemimpin bangsa ini. Mudah diadu domba, atau karena kita tidak sadar sedang dibenturkan satu sama lain.

    Imam Abu Ja’far Ath-Thahawi rahimahullah dalam kitab Al-‘Aqidah Ath-Thahawiyyah, mengingatkan prinsip utama aqidah ahlus sunnah wal jama’ah. “Dan kami (ahlus sunnah) tidak berpendapat (bolehnya) keluar (memberontak) dari pemimpin dan penguasa kami.”

    Tulisan itu sejalan dengan firman Allah dalam Surah Annisa ayat 59 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.”

    Penegasan untuk taat kepada pemimpin juga disampaikan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Dan barangsiapa yang menaati pemimpin, maka sungguh dia telah menaatiku. Dan barangsiapa yang durhaka kepada pemimpin, maka dia telah durhaka kepadaku.” (HR. Bukhari no. 2957 dan Muslim no. 1835).

    Dari rangkaian firman dan sabda tersebut bisa saya simpulkan, tidak dibenarkan mendoakan yang jelek kepada para pemimpin. Apalagi melakukan tindakan kriminal. Kita sebagai warga negara bisa mengingatkan pemerintah jika memang keluar dari jalur dengan cara yang dibenarkan hukum. Seperti menggelar unjuk rasa.

    Ingat, dakwah itu itu merangkul, bukan memukul. Sehingga jangan sampai terpancing pihak-pihak yang memilih menjadi abu-abu ketimbang hitam atau putih. Berlindung di balik kelompok Islam, tapi malah mematikan sinar dakwah Islam.

    Islam itu sempurna, tapi seorang Muslim tidak selalu paripurna. Karena itu, ketika melihat Islam, lihat ajarannya, jangan lihat pribadi seorang Muslimnya. Karena sekurus-kurusnya ayam, pasti punya daging, dan segemuk-gemuknya ayam pasti memiliki tulang. Karena itu, ambil dagingnya, buang tulangnya.

    *Penulis adalah Wartawan Republika

    (Pertama kali dimuat oleh Republika.co.id, edisi: 15 November 2017)

  • Saran untuk Mas Anies

    Oleh: Jaya Suprana *)

    Ternyata pidato perdana Anies Baswedan setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menimbulkan kegaduhan. Akibat tidak mendengar pidato tersebut dengan telinga kepala saya sendiri maka saya mencoba mendengarkannya dari video CNN Indonesia yang diunggah di Youtube.

    Bagian yang menggaduhkan berada pada menit 06.30-08.00 sebagai berikut “Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata selama ratusan tahun. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh. Tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari-hari.

    Karena itu, bila kita merdeka maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai, Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura; Itik se atellor, ajam se ngeremmih. Itik yang bertelur ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di Ibu Kota ini”.

    Setelah mendengar unggahan Youtube tersebut, terus terang saya gagal paham mengenai apa sebenarnya yang perlu digaduhkan dari kata “pribumi” yang cuma sekali muncul di dalam orasi perdana Gubernur Anies.

    Maklum daya tafsir saya memang rendah maka saya tidak berhasil memahami kenapa kata “pribumi” yang digunakan oleh Gubernur Anis digaduhkan. Saya makin gagal paham karena menurut daya tafsir pribadi saya, Gubernur Anis menggunakan istilah “pribumi” dalam makna positif, bahkan konstruktif dalam konteks sejarah Jakarta ditindas kaum penjajah yang sebaiknya tidak dilanjutkan di masa kini dan di masa depan.

    Rasanya mustahil bahwa para penggaduh memang ingin melestarikan penindasan rakyat di Jakarta. Maka saya mencoba menelaah apa sebenarnya makna kata “pribumi”.

    Baca juga:

    Makna

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pribumi” adalah sebuah kata benda bermakna “penghuni asli ; yang berasal dari tempat yang bersangkutan”. Anonim “pribumi” dalam bahasa Melayu adalah “bumiputera” yang di Indonesia tidak pernah dihebohkan, bahkan sejak 1912 lestari diabadikan sebagai nama AJB Bumiputera.

    Di alam akademis, kata “pribumi” yang lazim digunakan oleh para antropolog sebagai identitas para penduduk asli, seperti Maya, Inka, Apache, Comanche di Benua Amerika, Aborijin di Benua Australia, Maori di Selandia Baru, Eskimo-Aleut di Alaska.

    Bahkan pada bulan Agustus 2016, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah resmi meminta maaf kepada kaum Austronesia sebagai pribumi Taiwan yang teraniaya selama berabad-abad.

    Setelah cermat menelaah makna kata “pribumi”, alih-alih tercerahkan saya malah makin gagal paham mengenai kenapa kata “pribumi” yang diucapkan Gubernur Anis sampai sedemikian digaduhkan di persada Nusantara masa kini.

    “De facto” sekaligus “de jure” saya adalah seorang warga Indonesia sama halnya dengan Anies Baswedan adalah seorang warga Indonesia.

    Namun secara sosiobiologis atau etnis atau ras, kebetulan saya keturunan China, sementara Anies keturunan Arab maka kami berdua secara sosiobiologis tidak tergolong kaum pribumi di Indonesia.

    Kebetulan kami berdua saling bersahabat sejak saya sempat mewawancara Anies Baswedan ketika mulai bergabung ke bursa Calon Presiden.

    Sejauh saya pribadi mengenal kepribadian dan budi pekerti Anies Baswedan, saya berani mengambil kesimpulan bahwa Anies Baswedan bukan seorang rasis yang tega merendahkan sesama manusia berdasar latar belakang ras, etnis dan suku.

    Secara keturunan atau trah, nasionalisme Anies Baswedan juga tidak perlu diragukan lagi sebab putera terbaik Indonesia kelahiran Kuningan ini merupakan cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, Abdurrahman Baswedan.

    Sebagai pihak yang mengenal kepribadian dan budi pekerti Anies Baswedan, saya pribadi menyimpulkan bahwa dalam menggunakan istilah “pribumi” sebenarnya Gubernur Anies tidak berniat negatif apalagi destruktif seperti rasisme.

    Caricarisme

    Kepada mas Anies, saya sampaikan saran agar selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta setelah melewati kemelut pilkada paling panas dalam sejarah Pilgub Jakarta sebaiknya menghindari penggunaan kata “pribumi” secara terbuka ke publik Indonesia era reformasi yang pluralis dalam daya kreativitas tafsir luar biasa beraneka ragam seolah tak kenal batas.

    Di tengah suasana paranoid beraroma kebencian yang sedang merundung panggung politik Indonesia masa kini, apa boleh buat sesuatu yang bagi diri kita bukan merupakan masalah memang bisa ditafsirkan oleh orang lain sebagai masalah.

    Akibat manusia tidak ada yang sempurna maka apabila dicari apalagi dicari-cari pasti akan ditemukan ketidak-sempurnaan.

    Kalau perlu bahkan sengaja kreatif diciptakan kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan demi kepuasan para penganut aliran caricarisme yang memang kegemarannya adalah mencari-cari kesalahan orang lain.

    *)Penulis adalah seniman dan budayawan, pendiri Pusat Studi Kelirumologi dan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

    (tulisan ini telah tayang di antaranews.com per 19 Oktober 2017)

  • Apa Yang Kau Cari Jenderal Gatot?

    Oleh: Hersubeno Arief

    Panglima TNI Jenderal Gatot tengah jadi sasaran tembak. Bukan di medan tempur, namun di medan pertempuran opini dan politik.

    Dia digempur dari berbagai arah. Politisi, pengamat, akademisi, sejumlah LSM, bahkan sejumlah media dan media sosial, beramai-ramai menghujaninya dengan berbagai kritik dan kecaman.

    Gatot dinilai telah menyeret kembali TNI ke kancah politik dan mempunyai agenda politik menuju Pilpres 2019. Para pengecamnya mendesak Presiden Jokowi memecatnya, atau Gatot mengundurkan diri.

    Majalah Tempo Edisi Senin (2/10) dengan judul “Gaduh Jenderal Gatot” versi Pdf-nya sudah beredar dengan cepat di medsos sejak hari Minggu (1/10). Agaknya ada yang sengaja mengedarkannya secara “illegal” sebagai bentuk counter terhadap berbagai langkah Gatot.

    Lucunya di halaman majalah tersebut tercantum peringatan berupa larangan untuk menggandakan dan mengedarkan file tersebut tanpa izin.

    Sikap Majalah Tempo sangat jelas. Dalam opini berjudul “Siasat Panglima dan Bencana Demokrasi,” redaksi Tempo dengan tegas menyatakan “ Di negara demokrasi, apa yang dilakukan Gatot tidak bisa ditolerir. Seorang Panglima Angkatan Bersenjata yang sibuk berpolitik seharusnya tidak dipertahankan dalam pemerintahan.”

    Baca juga: 

    Sebelumnya Direktur Setara Institut Hendardi juga menyebut Gatot sebagai Panglima TNI terburuk sepanjang sejarah reformasi.

    Para pengecam Gatot sesungguhnya sudah sejak lama memendam kejengkelan. Kedekatan dan “keberpihakannya” dengan ulama dan umat Islam, utamanya pada hari-hari menjelang Pilkada DKI dan Aksi Bela Islam 212, membuat mereka geram sekaligus curiga.

    Para pembenci (haters) Gatot tambah kesal dan jengkel dengan aksinya memerintahkan jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng (Nobar) film G30S/PKI di markas-markas tentara. Kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah isu yang selama ini dipakai oleh sebagian kalangan aktivis Islam untuk menyerang balik pemerintah dan partai pendukungnya, ketika mereka diserang dengan isu intoleransi, anti NKRI dan anti Pancasila.

    Tak mengherankan bila kemudian instruksi Gatot untuk menggelar Nobar mendapat sambutan yang gegap gempita. Isu kebangkitan PKI menjadi sebuah bara yang membakar sangat cepat. Isu tersebut ternyata sangat efektif dan membuat banyak kalangan khawatir. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut isu PKI dimanfaatkan untuk memisahkan Presiden Jokowi dan Megawati.

    Semula posisi Presiden Jokowi dalam soal isu PKI tidak begitu jelas. Apakah dia menolak atau mendukung. Sampai kemudian Jokowi memutuskan ikut Nobar di Markas Korem Suryakencana, Bogor. Jokowi tampaknya memilih bergabung dengan arus besar rakyat, terutama umat Islam dan TNI yang sangat gencar menyuarakan kewaspadaan bangkitnya PKI.

    Survei SMRC yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat tidak percaya PKI akan bangkit kembali, ternyata tidak berhasil meyakinkan Jokowi. Dia memilih mengambil sebuah strategi “If you can’t beat them, joint them.”

    Langkah Jokowi ikut Nobar, mengingatkan kita pada saat dia memutuskan untuk bergabung melaksanakan salat Jumat bersama jutaan umat Islam dalam Aksi 212. Dalam dua peristiwa tersebut Gatot mempunyai andil besar.

    Mendapat Momentum

    Isu “penyelundupan” 5.000 senjata untuk instansi di luar TNI-Polri yang “bocor” ke media menjadi momentum bagi para penentang Gatot . Apalagi Menko Polkam dan Menhan meralatnya. Gatot disebut sebagai jenderal “gaduh,” karena itu harus segera dicopot, atau mengundurkan diri.

    Sejauh ini Jokowi belum menanggapi berbagai desakan tersebut. Dalam pertemuan di istana dengan Wiranto dan Gatot, Jokowi mengingatkan agar jangan membuat kegaduhan dan masyarakat ditenangkan.

    Jika semuanya berjalan normal, maka Gatot baru akan pensiun pada bulan Maret 2018, saat dia berumur 58 tahun. Bila Presiden menghendaki, jabatannya bisa diperpanjang.

    Ribut-ribut soal Gatot ini sesungguhnya muaranya pada Pilpres 2019 dan pergulatan politik memperebutkan suara umat Islam. Sebagai pemilih terbesar, siapapun kandidatnya harus mempertimbangkan suara mayoritas yang dimiliki umat Islam.

    Baca juga:

    Gatot oleh kelompok penentangnya dinilai sengaja mendekat dan merangkul umat Islam untuk mendapat dukungan dan meraup suara pada Pilpres 2019. Gatot juga disebut-sebut telah menyiapkan tim sukses yang terdiri dari kalangan perwira tinggi, aktivis, akademisi, media dan juga ulama. Seorang taipan dikabarkan sudah mengucurkan dana untuk pencalonannya. Konsultan politik Denny JA sudah direkrut Gatot. Kabar yang segera dibantah oleh Denny.

    Tudingan bahwa Gatot sudah membentuk tim sukses dan bersiap menghadapi Pilpres 2019 tidaklah berlebihan melihat berbagai langkah politiknya yang “tidak biasa.” Di Medsos berbagai artikel, meme dan berbagai testimoni tentang Gatot juga bertebaran.

    Ucapan Gatot “emang gua pikirin” ketika diwawancarai Karni Ilyas pada Program ILC TV One, hanya dalam hitungan puluhan menit memenya sudah menyebar di medsos. Tampak semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Belakangan gerakan dukungan untuk Gatot itu mulai mendapat perlawanan di medsos.

    Jika benar seperti yang dituduhkan para penentangnya, upaya Gatot relatif berhasil. Di berbagai kelompok umat Islam nama Gatot sudah digadang-gadang sebagai capres yang dinilai sangat berpihak kepada umat. Dia mulai dijodoh-jodohkan dengan nama sejumlah tokoh. Dua nama yang paling banyak digadang-gadang adalah Gubernur NTB Tuan Guru Bajang dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher).

    Dua gubernur yang dinilai merupakan representasi umat itu, pada tahun 2018 akan mengakhiri jabatan mereka selama dua periode. Keduanya dinilai cukup sukses dan sudah waktunya naik kelas.

    Tuan Guru Bajang merupakan kader Partai Demokrat. Sementara Aher kader PKS. Ganjalannya pada Tuan Guru Bajang adalah adanya putera mahkota Agus Harimurti Yudhoyono di Demokrat dan jumlah penduduk NTB yang relatif kecil.

    Sebaliknya Aher punya keunggulan selain sukses mengendalikan provinsi Jabar yang penduduknya terbesar di Indonesia, dia juga representasi suku Sunda yang merupakan etnis kedua terbesar setelah Jawa.

    Meski mendapat dukungan luas, namun di kalangan aktivis Islam masih ada yang mencurigai langkah Gatot sebagai bagian dari strategi besar Jokowi merangkul kembali umat Islam. Berbagai manuver Gatot yang terkesan dibiarkan — bahkan didukung oleh Jokowi seperti pada kasus Nobar– merupakan indikasi bahwa semua itu berada dalam kendali Jokowi.

    Gatot diduga tengah dipersiapkan Jokowi untuk menjadi cawapres. Dengan memasang Gatot, Jokowi seperti sekali tepuk mendapat dua lalat: Umat Islam dan TNI!

    Waktu yang akan menjawab, apakah berbagai manuver Jenderal Gatot merupakan langkah yang tulus dan sebuah keberpihakan kepada umat. Atau hanya sebuah strategi politik untuk meraih kekuasaan?

    (Tulisan sudah dimuat sebelumnya di Republika.co.id)

  • Meluruskan Logika Bengkok Ahmad Dhani Soal Penanggulangan Terorisme

    JAKARTA, SUARADEWAN.com – Musisi yang saat ini tengah menjajal dunia politik praktis Indonesia, Ahmad Dhani, sekali lagi sudah mengeluarkan sebuah tulisan yang kali ini ditujukan pada ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

    Dalam tulisan itu, Ahmad Dhani meminta PBNU dan PP Muhammadiyah untuk mengusulkan pada DPR RI supaya menghapus dana penanggulangan teroris dan radikalisme demi nama baik agama Islam. Sebab, menurut logika Dhani, jika dana tersebut terus ada dan mengalir, maka sama saja artinya dengan membiarkan Islam difitnah sebagai agama teror.

    Alasannya, berdasarkan keyakinan Dhani, semua teror di dunia atas nama Islam adalah buatan alias rekayasa pihak tertentu saja.

    Dasar keyakinan Ahmad Dani atas pandangannya itu dibangun berdasarkan contoh demo berjilid-jilid sejumlah ormas keagamaan atas kasus penodaan agama yang menjerat mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Dalam demo yang diberi nama ‘Aksi Bela Islam’ itu, menurut Dhani, ternyata tidak ada teroris yang beraksi saat Ahok menjadi tersangka hingga terdakwa penodaan agama Islam. Bahkan menurut mantan calon wakil walikota Bekasi itu, Aksi Bela Islam yang lalu sudah membuktikan pada dunia bahwa tidak ada radikalisme dalam aksi tersebut selama ini.

    Logika lainnya, Ahmad Dhani mengatakan tidak ada satupun ormas Islam yang berani perang melawan TNI, karena itu tidak ada satu pun ormas yang berani mau mengganti Pancasila.

    Pandangan yang Terburu-Buru

    Pandangan Ahmad Dhani tersebut memang memperlihatkan semangat yang positif, namun ceroboh. Bahkan pandangan itu bisa berbahaya jika seandainya terealisasi persis seperti yang diinginkan Ahmad Dhani.

    Pertama, dalam pandangannya, Ahmad Dhani terkesan menuding bahwa dana penangulangan teroris dan radikalisme selama ini sebutan lainnya adalah sebagai dana ‘khusus’ untuk pembangunan dan pemeliharaan fitnah atas Agama Islam sebagai agama teror.

    Dalam tulisannya itu Dhani meyakini jika dana penanggulangan teror dan radikalisme itu dihapuskan, maka fitnah terhadap agama Islam sebagai agama teror otomatis akan hilang.

    Sayangnya, Ahmad Dhani hanya mempersoalkan tentang citra dan pencitraan saja. Ia dengan kemampuan pengabaian tingkat tinggi berusaha menolak realitas bahwa memang terjadi aksi teror di tanah air, terlepas dari pakaian agama apa yang dipakai pelaku.

    Bayangkan saja, dengan anggaran penanggulangan yang lebih terbatas saja aksi teror masih (sering) terjadi malah sebagiannya di Ibukota Negara yang merupakan pusat pemerintahan republik Indonesia. Jika anggaran pananggulangan teroris dan radikalisme itu benar dihapuskan, maka ngeri membayangkan potensi kekacauan yang akan terjadi nantinya di tanah air? Sebab, dengan dihentikannya dana penanggulangan tersebut, tidak ada jaminan bahwa (calon) pelaku teror juga akan berhenti berpikir melakukan aksi teror.

    Kedua, Ahmad Dhani menjadikan demo ‘Aksi Bela Islam’ berjilid-jilid lalu sebagai prototipe alias contoh dan wujud ideal dari Islam dan praktik ke-Islam-an. Atau dengan kata lain seperti itulah yang disebut Islam.

    Jika pandangan Dhani tersebut sedikit saja dipikirkan oleh yang mampu berpikir, maka akan terlihat kelemahannya. Pertama, apa tolak ukur yang dipakai untuk menilai dan membenarkan bahwa ‘Aksi Bela Islam’ dan semua unsurnya sebagai propotipe Islam dan ke-Islam-an? Sebab tidak semua ormas Islam dan umat Islam terlibat dan mendukung aksi tersebut. Kedua, Ahmad Dhani sudah keliru menggeneralisir beberapa aksi damai mengatasnamakan agama terkait suatu konteks, dan menyematkannya ‘pasti damai juga’ untuk aksi-aksi lainnya di masa depan meskipun berbeda konteks, ruang, dan masa.

    Kemudian, Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa tidak ada satupun ormas Islam yang berani perang melawan TNI, karena itu tidak ada satu pun ormas yang berani mau mengganti Pancasila.

    Jika ‘perang’ yang dimaksud Ahmad Dhani itu adalah perang yang dilakukan oleh sejumlah orang tanpa berpikir dan asal hantam saja tanpa strategi, apalagi kalau dibayangkan seperti di film kolosal yang terjadi di sebuah tanah lapang dengan keroyokan, pasca reformasi hingga saat ini memang tidak ada.

    Kecuali jika Ahmad Dhani sudah melakukan penelitian dan pembacaaan secara detil terhadap akal dan hati semua orang di ormas yang mengatasnamakan Islam, dan mendapati bahwa tidak satupun dari mereka yang berani perang melawan TNI dan berani mengganti Pancasila. Itu pun Ahmad Dhani harus bisa menjamin secara mutlak bahwa selama NKRI berdiri hingga di masa depan nanti, tidak akan pernah ada satu pun pihak atau ormas yang berani perang melawan TNI dan ingin mengganti Pancasila.

    Padahal, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, sudah mengumumkan mengenai rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena mereka terindikasi anti terhadap Pancasila dan menganggap ideologi NKRI itu sebagai toghut, dan ingin mengganti konsep NKRI dengan konsep Khilafah Islam versi mereka.

    Pertanyaannya, apakah Ahmad Dhani ‘lupa’ dengan fenomena ini? Atau jangan-jangan ia memang menganggap dan meyakini bahwa HTI selama ini adalah organisasi yang cinta pada Pancasila dan NKRI? Atau barangkali memang ada penjelasan lainnya. (za)

  • Surat Untuk Para Pencaci Banser NU

    Oleh : Harun al Rasyid*

    Kau anggap kami memusuhi, kau anggap kami memerangi; Padahal kau kobarkan api pengingkaran jerih payah pejuang negeri ini.

    Kau anggap kami memusuhi, kau anggap kami memerangi; Tak merasakah kau kufurkan kami dan pendiri bangsa ini.

    Kau anggap kami tak peduli pada korupsi, kau anggap kami tak peduli pada PKI;

    Tak mengertikah engkau semua itu siapa yang tangani, dan buta sejarahkah engkau siapa mengganyang PKI dan pengkhianat NKRI.

    Kau anggap kami tak peduli pada separatis timur negeri, kau anggap kami sok NKRI sendiri; Tak tahukah engkau negara dan TNI membenahi, dan kemanakah engkau saat mengumbar ilusi khilafah itu mencaci-maki lambang negeri.

    Kau anggap kami keras pada saudara seiman, dengan non-muslim mesra berteman; Tidak sadarkah engkau negeri ini milik kita bagai rumah dan taman, permusuhan hanya pada mereka yang ingin meruntuhkan bangunan.

    Kau anggap pengusung ilusi tak masalah sambil mencaci, kau anggap mereka memiliki hak hakiki; Tak pernah sekolah kah engkau bahwa negeri ini adalah kesepakatan perjanjian yang harus ditepati, dan apakah hanya hak yang diminta padahal kewajiban tak pernah dijalankan oleh pengusung khilafah ilusi.

    Kau jual Nabi untuk mengelabui, kau jual syari’at untuk ambisi; Padahal negeri ini sudah dikaji oleh para ulama pejuang pendiri, sebagai penjabaran nilai syari’ah yang ditetapkan ilahi.

    (Ketua PW GP Ansor Kalimantan Selatan)

  • Sedih Kebangsaan Digerogoti Paham Radikal, Dosen UGM Kirim Surat Pada Presiden

    JAKARTA, SUARADEWAN.com – Karena sedih dan khawatir paham kebangsaan NKRI yang terus digerogoti oleh paham dan kaum radikal, dosen Fakultas Teknik dan Sekolah Pascasarjana UGM, Bagas Pujilaksono, mengirimkan surat rekomendasi pada Presiden Jokowi mengenai langkah mengatasi hal itu.

    Berikut redaksi surat tersebut yang diterima suaradewan.com.

    Kepada Yth,

    Presiden RI, Ir. Joko Widodo

    c/o Bapak Teten Masduki

    Kepala Staf Kepresidenan RI

    Bina Graha Jl. Veteran 16, Jakarta Pusat

    Hal: Menjaga Keutuhan NKRI dan Pancasila

    Dengan hormat,

    Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

    N a m a                  : ir. Bagas PUJILAKSONO, M.Sc., Lic.Eng., Ph.D.

    Pekerjaan             : Dosen Fakultas Teknik dan Sekolah Pascasarjana UGM

    Alamat Kantor   : Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta 55281

    Bersama dengan ini menyampaikan rasa kesedihan, kekhawatiran dan kecemasan akan keutuhan NKRI dan Pancasila dari bahaya politik radikal agama.

    Saya memohon bapak Presiden berkenan melindungi para pelajar dan mahasiswa Indonesia dari bahaya faham sesat radikal agama di sekolah dan kampus.

    Mereka adalah generasi penerus. Negara harus hadir dan bertanggung jawab penuh menyelamatkan anak bangsa.

    Saat ini sekolah-sekolah negeri dan universitas negeri termasuk UGM begitu sangat radikal, intoleran, menggerogoti Ideologi Negara Pancasila, dan keutuhan NKRI.

    Radikalisasi di Sekolah dan Universitas harus segera dihentikan.

    Negara harus tegas dan keras soal Pancasila dan NKRI.

    Kebebasan berpolitik bagi warga negara bukan berarti boleh menyentuh Ideologi Negara Pancasila dan menggerogoti keutuhan NKRI.

    Saya mengusulkan sebagai berikut:

    1. Presiden mengeluarkan Kepres soal larangan pelaksanaan kebebasan berpolitik dengan cara menggerogoti Ideologi Negara Pancasila dan memecah belah keutuhan NKRI. Dan sekaligus menegaskan kembali, bahwa Pancasila sebagai Ideologi Negara, dan NKRI harga mati. Ini amat sangat urgen. Kepres ini menjadi payung hukum bagi TNI-Polri untuk bertindak tegas, jika perlu tindakan represif. Dalam hal ini Presiden Jokowi harus lebih banyak berperan sebagai Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan, sehingga nuansa politiknya minimal.
    2. Kurikulum pendidikan kulikuler dan ekstrakulikuler di sekolah-sekolah negeri dari TK hingga SMA harus berwawasan kebangsaan. Pancasila dan NKRI harus kembali digaungkan pada anak bangsa secara konsisten dan berkesinambungan dengan latar belakang pengetahuan sejarah yang memadahi. Bangsa uang besar adalah bangsa yang mau menghargai sejarah perjuangan bangsanya. Awasi dengan ketat guru-guru agama di sekolah yang begitu jahatnya telah menyusupkan faham sesat radikal agama ke anak bangsa.
    3. Benahi manajemen perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri, termasuk UGM, untuk fokus pada kegiatan akademik. Penggunaan fasilitas Negara di kampus-kampus oleh civitas akademika harus diutamakan untuk kegiatan akademik, bukan untuk kegiatan politik radikal agama yang ujung-ujungnya justru menggerogoti eksistensi NKRI.
    4. Awasi kegiatan-kegiatan di Masjid, jangan sampai Masjid yang mustinya jadi tempat ibadah, justru malah jadi tempat menebar kebencian antar anak bangsa dan sarang penjahat Negara.
    5. Negara secara riil harus memberdayakan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam tengahan.
    6. Secara Teknis, Presiden Jokowi terlebih dahulu harus mencopot Mendikbud dan Menristek Dikti, karena kedua orang ini jelas-jelas telah melakukan politik pembiaran.

    Terimakasih.

    Yogyakarta, 2017-05-02

    Hormat saya,

    (Ir. Bagas PUJILAKSONO, M.Sc., Lic.Eng., Ph.D.)

  • PILKADA BRUTAL! (Surat Terbuka Chusnul Mar’iyah)

    Kepada Yth.

    Presiden Republik Indonesia

    JOKO WIDODO

    Salam,

    Bapak Presiden Republik Indonesia: ini Pilkada Brutal (1)

    Apakah Bapak Presiden memperhatikan Pilkada DKI 19 April besok (hari ini)? Apakah Bapak Presiden sengaja membiarkan pemilu paling brutal, tidak malu membagi sembako, rakyat disuap dengan sembako dan uang? Apa Bapak tidak tersinggung rakyat dihina dengan sembako? Bahkan, ada foto menyuap sembako dengan dikawal aparat Negara yang harusnya tidak boleh memihak?

    Subhanallah. Inikah yang Bapak Presiden maksudkan politik dipisahkan dengan agama? Sehingga politik tidak memiliki akhlak, etika dan norma yang disepakati? Saya jadi bertanya-tanya (lagi): benarkah Bapak menang Pilpres 2014 dengan JUJUR dan halal?

    Bapak Presiden,

    Saya faham bahwa petahana adalah mantan Wakil Gubernur saat Bapak menjadi Gubernur dahulu yang seumur jagung itu, bukan? Saya faham dalam berbagai statemennya Gubernur ini tidak mau turun sendiri, dia akan menyeret Bapak Presiden dalam berbagai kebijakan, termasuk masalah Bus Trans Jakarta. Pertanyaan saya: kenapa Bapak Presiden begitu melindunginya seperti Bapak ketakutan? Kenapa? apa yang salah Bapak Presiden?

    Bapak Presiden itu memiliki kewenangan dan kuasa untuk memerintahkan polisi, tentara dan aparat-aparat lainnya. Apakah yang terjadi ini perintah Bapak? Ingatlah, Bapak menjadi Presiden atas mandat rakyat? Bukan atas mandat para bandar yang saat ini menyandera Bapak? Berapakah dana yang Bapak terima untuk menjadi Presiden dahulu? Sekali lagi, apakah Bapak menang Pilpres 2014 dengan Jujur dan halal?

    Bapak Presiden,

    Saat Gubernur ini menjadi tersangka, Bapak begitu berkilah sana-sini. Mendagrilah atau MA-lah yang berweweng, sehingga tersangka tidak ditahan. Betulkah Bapak menjadi Timses untuk berkomunikasi dengan para pimpinan partai untuk mendukung petahana? Itu saya fahami, boleh-boleh saja melobi. Tapi kalau sudah menggunakan aparat Negara: polisi, tentara, Badan tiga huruf dan birokrasi untuk menjadi petugas implementasi skenario untuk memenangkan petahana, itu melanggar Undang-undang bahkan bisa kemudian ditarik melanggar Konstitusi UUD 1945 yang sudah diamandemen.

    Bapak Presiden, inilah yang bisa dimasukkan kategori makar. Melanggar sumpah jabatan!

    Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan bahwa Pilpres 2014 saya katakan sebagai fabricated election. Sepertinya pemilu demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu yang sudah direncanakan secara luar biasa, mulai dari DPT.

    Tapi Bapak Presiden, kekuasaan tertinggi ada di Sang Pencipta. Wamakaruu wamakarallah wallahu khoirul maakirin. Bapak dan kroni Bapak dapat merekayasa, Allah membalas rekayasa dan Allah lah sebaik-baik pembuat rekayasa. Di 2014 tidak ada fenomena Al-Maidah 51. Itu yang membedakan, Pak? Insya Allah do’a umat yang terdlolimi akan diterima Allah.

    Bapak Presiden, semoga Bapak segera dibukakan mata hati dan mata batin Bapak, untuk segera memerintahkan sekarang juga kepada polisi dan badan tiga huruf untuk tidak melakukan tindakan melanggar sumpahnya, dengan melakukan pelanggaran secara sengaja memenangkan petahana dengan menghalalkan segala cara.

    Bapak Presiden, untuk keselamatan bangsa ini mari kita membaca Al-Fatihah. Aamiin. (*)

    Wassalam,

    Chusnul Mar’iyah

    (Mantan Komisioner KPU dan Dosen Universitas Indonesia)

  • Raja Salman Berfikir “Out of the Box”

    Oleh: Mulawarman Hannase*

    Sejak kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud pada hari rabu 1 Maret yang lalu, hampir semua pemberitaan di tanah air, baik media cetak, elektronik dan media sosial memusatkan perhatiannya pada peristiwa yang bersejarah ini. Kunjungan ini begitu monumental dan bersejarah bagi kedua negara karena merupakan kunjungan kedua orang nomor satu di negeri asal kelahiran Islam yang sebelumnya terjadi 47 tahun silam.

    Yang menarik dari kunjungan Raja Saudi adalah kedatangannya membawa rombongan dengan jumlah yang cukup besar, sekitar 1.500 orang dan mengahabiskan waktu selama 9 hari. Tentunya, ini adalah sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia yang begitu mendapatkan perhatian besar dari negeri penghasil minyak terbesar di dunia tersebut. Tidak tanggung-tanggung, orang-orang yang dibawa sang raja merupakan orang-orang penting yaitu para menteri, para pangeran dan pejabat-pejabat tinggi di lingkungan kerajaan.

    Di sini perlu diberikan catatan bahwa jumlah besar rombongan Raja Salman yang diboyong ke Indonesia merupakan sebuah potret perbedaan gaya kepemimpinan antara negara yang menganut sistem pemerintahan monarki dan negara yang menggunakan sistem demokrasi terbuka. Kegiatan sang Raja yang melakukan kunjungan sekaligus berlibur dengan rombongan yang sangat besar dan dalam waktu yang cukup panjang disertai fasilitas yang super mewah tidak akan diprotes oleh masyarakatnya. Bagi masyarakat Saudi, itu sah-sah saja dilakukan sang Raja beserta orang-orang kerajaan dan bukanlah sebuah penghianatan terhadap amanat rakyat. Tetapi, dapat kita bayangkan ketika kunjungan semacam ini dilakukan oleh seorang Presiden di negara demokrasi seperti Indonesia. Pastinya, sang presiden akan menuai protes besar-besaran dari seluruh lapisan masyarakatnya. Bahkan, bisa-bisa itu menjadi catatan kelam bagi penguasa dan menjadi alasan kuat untuk tidak dipilih lagi pada periode berikutnya.

    Mencari Mitra Baru

    Tidak berbeda dengan otoritas seorang kepala negara di negara demokrasi, seorang Raja Salman yang merupakan pemegang pucuk kepemimpinan di Kerajaan Arab Saudi (Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Saudiyyah) juga memegang semua otoritas pemerintahan termasuk otoritas politik, ekonomi dan keamanan negara. Nah, kalau kita cermati, kedatangan sang raja ke Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia tidak lepas dari tiga unsur kepentingan tersebut.

    Dari perspektif geopolitik, khususnya di Timur Tengah, Arab Saudi saat ini menghadapi masalah politik regional yang cukup serius. Meskipun Arab Saudi tidak terdampak langsung dengan revolusi Arab Spring seperti Mesir, Libya, Suriah, Yaman dan lainnya, namun ancaman terhadap kondisi politik dalam negerinya sangat besar. Kita tahu bahwa gejolak politik yang terjadi di Yaman dan konfik Suriah sampai saat ini, merupakan persoalan yang sangat merepotkan Arab Saudi. Demi menjaga stabilitas politik dalam negerinya dari ancaman pengaruh konflik di negara tetangga, Arab Saudi terpaksa membangun Aliansi Arab untuk melawan kelompok-kelompok oposisi di negara-negara tetangganya tersebut, terutama Yaman dan Suriah. Konstalasi inilah yang sangat memusingkan Arab Saudi karena distabilitas keamanan regional begitu mengancam keamanan nasionalnya.

    Yang paling dikhawatirkan Arab Saudi dari memuncaknya konstalasi konflik regional adalah keterlibatan Iran dalam konflik tersebut yang mempunyai ambisi untuk mendominasi secara politis dan ideologis di Timur Tengah. Kalau Iran berhasil menancapkan dominasi politiknya di Timur Tengah dan dunia Islam, maka secara otomatis akan mendorong meluasnya perkembangan ideologi Syi’ah di wilayah mayoritas Sunni tersebut. Bagi Arab Saudi, Iran adalah ancaman terbesar yang dihadapi. Arab Saudi pun yakin bahwa menghadapi Iran tidak bisa dilakukannya sendiri.

    Meskipun tidak disampaikan secara gamblang tujuan politik Arab Saudi ke Indonesia, namun dapat dibaca bahwa Arab Saudi menyadari perlunya membangun hubungan politik kuat dengan semua negara-negara Islam, apalagi negara Islam terbesar dunia seperti Indonesia. Dengan relasi politik yang kuat tersebut, Arab Saudi seakan ingin memperlihatkan kepada dunia, terutama seterunya di Timur Tengah, bahwa negaranya tidak lagi eksklusif, tetapi sudah terbuka dan merangkul semua komunitas Islam seluruh dunia.

    Sedangkan dalam konteks ekonomi, penulis hanya memberikan sedikit catatan penting bahwa negara Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman saat ini melakukan perubahan paradigma dalam membangun strategi ekonominya. Saat ini, Arab Saudi mengupayakan kemandirian ekonomi dengan berbagai kebijakan baru seperti mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk konsumsi dalam negerinya. Saudi juga sekarang ini tidak hanya menjual minyak mentah tetapi berupaya untuk mengelolanya dengan membangun kilang untuk diproduksi dan kemudian dijual. Kebijakan inilah yang mencoba direalisasikan sehingga Saudi melakukan penjajakan investasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak di Istana Bogor awal Maret ini. Kita bisa membaca bahwa Arab Saudi dibawa komando Raja Salman lebih inklusif dari sebelumnya khususnya terhadap negara-negara penting di Asia.

    Tidak salah kalau Raja Salman mencoba mengalihkan sedikit arah aliansi politik ekonominya ke negara besar Asia seperti Indonesia. Apalagi, Arab Saudi termasuk negara yang merasa tidak nyaman dengan retorika dan kebijakan Donald Trump yang kontraversial dan terkesan anti Islam. Arab saudi pun mencoba mencari mitra baru selain Amerika, meskipun hubungan ekonominya telah terjalin dengan negeri Paman Sam tersebut sejak lama.

    Dalam konteks ini, diliriknya Indonesia merupakan sebuah pembuktian bahwa Indonesia saat ini adalah negara yang sangat penting. Negara-negara besar, terutama di Asia seperti Tiongkok, Arab Saudi dan lainnya semuanya telah membuka matanya betapa besar potensi politik dan ekonomi yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, segenap nota kesepakatan ekonomi dalam momentum kehadiran Raja Salman di Indonesia harus bisa ditindak-lanjuti dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah harus memanfaatkan momentum ini dan bermitra untuk semata-mata memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya.

    Pluralisme

    Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat terbuka negara-negara Timur Tengah. Kita saksikan saat ini bahwa Indonesia terus menjalin hubungan baik dengan semua negara-negara besar Timur Tengah termasuk Iran, Mesir, Turki apalagi Arab Saudi. Kalau dicermati, negara yang paling gencar melakukan sosialisasi ideologi dan kampanye budaya ke Indonesia adalah Iran dan Turki. Kedua negara ini seakan berkompetisi dalam mengkampanyekan ideologinya masing-masing dengan berbagai media dan cara. Saat ini, dapat kita temukan di negeri ini banyaknya lembaga-lembaga yang berbau Iran dan Turki. Begitu pula kegiatan-kegiatan keilmuan seperti seminar dan simposium dilaksakan di kampus-kampus dan lembaga penelitian disponsori kedua negara ini.

    Di tengah gencarnya gempuran budaya Iran dan Turki di Indonesia, dimana posisi Arab Saudi dan Arab secara umum? Apakah kedatangan Arab Saudi ada niatan untuk mengeliminasi penetrasi budaya Iran dan Turki yang sangat gencar tesebut? Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ideologi keagamaan “salafisme” di Indonesia juga berlansung pesat setidaknya satu abad terakhir. Lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan yang bernuansa “salafi” di Indonesia cukup banyak. Namun, dalam dua dekade terakhir, kampanye ideologi yang dilakukan oleh Iran dan Turki lebih massif dan sitematis dibanding Arab Saudi. Selain itu, ada perpedaan antara pola yang dilakukan Iran, Turki dan Arab Saudi. Aktor-aktor Turki dan juga Iran banyak terjun langsung melakukan berbagai kegiatannya di Indonesia. Sedangkan Kegiatan dakwah kelompok “salafi” lebih banyak dilakukan oleh orang Indonesia sendiri yang berafiliasi dengan faham tersebut.

    Selanjutnya, apakah Raja Salman dan orang-orang kerajaan menganut ideologi dan praktek keagamaan yang keras dan fanatik seperti yang dilkukan oleh kelompok-kelompok tertentu di Indonesia saat ini?

    Banyak pengamat di Timur Tengah menilai bahwa seorang Raja Salman, secara praktek keagamaan cenderung moderat. Mari kita coba konfirmasi penilaian ini dengan apa yang ditampilkan oleh Raja Salman dan rombongannya. Kalau kita melihat simbol-simbol yang ditampakkan oleh rombongan kerajaan yang begitu besar dalam lawatannya ke Indonesia, kita tidak melihat adanya artikulasi keagamaan yang kaku dan tekstual. Lihat saja misalnya cara berpakaian sang Raja dan gestur tubuhnya. Jenggotnya tidak panjang dan pakaiannya pun nampak tidak di atas mata kaki. Bahkan beberapa anggota keluarga kerajaan pun tidak pakai hijab. Apakah ini melanggar sunnah Nabi? Inilah yang menarik dari praktek keagamaan keluarga kerajaan Arab Saudi. Raja Salman sendiri dalam pidatonya di depan Palermen Indonesia menegaskan bahaya dari fanatisme pemahaman agama.

    Apakah ada kekhususan bagi keluarga Raja yang menjustifikasi perbedaan praktek keagamaannya dengan para ulama, sehingga ulama-ulama Saudi pun tidak ada yang berani mengritik dan membid’ahkan praktek keagamaan keluarga raja tersebut. Seharusnya kalau itu salah, tetap harus diluruskan, karena dalam Islam tidak dikenal kelas masyarakat khusus dan kemulian manusia antara satu dengan yang lainnya tidak dibedakan kecuali berdasarkan ketakwaannya.

    Yang paling spektakuler dari kunjungan Raja Salman berkaitan dengan artikulasi nilai-nilai ajaran agama adalah ketika ia menyeru untuk menyatukan barisan (tauhid as-Shaff) dalam memerangi pemahaman ekstrimis, radikalisme dan aksi-aksi terorisme. Dengan tegas Ia mengajak Indonesia untuk berkolaborasi dalam membangun peradaban Islam damai, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya di gedung Parlemen Republik Indonesia. Dia bahkan mengakui bahwa pemikiran kelompok garis yang cenderung mengarah pada aksi-aksi kekerasan merupakan musuh bersama ummat Islam saat ini.

    Patut diapresiasi dan menjadi pelajaran berharga bagi ummat Islam di negeri ini bahwa Raja Salman berserdia bertemu dan berdialog dengan 28 tokoh pemuka agama yang berbeda. Bahkan, sang Raja pun mengungkapkan kekagumannya dengan model kehidupan toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia. Ini adalah sebuah pesan berharga yang disampaikan oleh sang Raja sekaligus menegaskan bahwa dirinya adalah seorang moderat.

    Dari pemaparan di atas, setidaknya bisa disimpulkan bahwa ada dua pandangan Raja Salman sehingga bisa dikatakan ia berfikir dan bertindak “out of the box”. Pertama, kebijakannya yang memulai mencari mitra politik ekonomi baru selain Amerika Serikat, sebuah terobosan yang tidak didapatkan dari Raja-Raja sebelumnya. Kedua, ketegasannya dalam memperjuangkan pluralisme, toleransi dan anti fanatisme agama, sebuah cara pandang yang jarang dikampanyekan oleh penguasa-penguasa Saudi sebelumnya. Bahkan, cara pandang ini cenderung berbeda dengan mainstream pemikiran tokoh-tokoh, ulama dan masyarakat Saudi saat ini.

    Sekali lagi, perlu untuk dipertegas kembali bahwa Islam indonesia merupakan model Islam yang dibutuhkan peradaban dunia saat ini. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak selalu merawat NKRI dan Pancasila sebagai asas perjuangan bangsa, sekaligus mempertahankan pluralisme, multikulturalisme dan toleransi kehidupan umat beragama yang menjadi kebanggaan kita selama ini.

    *Penulis adalah Direktur Pusat Studi Arab dan Timur Tengah (PSATT) Indonesia, Dosen Pascasarjana Institute PTIQ Jakarta.

  • Berselancar Sripanggung Kontroversi

    Oleh : Hasyemi Faqihudin 

    Krisis yang melanda indonesia kini segala bentuk upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dengan bantuan baik oleh organisasi multilateral dan negara-negara lain melalui kesepakatan bilateral maupun multilateral.

    Bahkan kian disorot kegagalan pemerintah dalam mandeknya tugas tentang ekonomi kerakyatan. Tingginya konsentrasi utang dalam mata uang dollar amerika memberikan instrumen nada minor atas anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika. Bahkan kekayaan sumber daya alam Indonesia baik dari poros migas maupun tambang tak lepas dari penguasaan asing. Sehingga pengamat mengatakan kemandekaan sektor rill merambah ke sektor lainnya. Misalnya dari sektor ekonomi, sektor properti yang tadinya begitu prospektif, tiba tiba berbalik menjadi penyebab terbesar timbulnya kredit macet di bank bank nasional. Memang krisis ini pernah terjadi juga di tahun 1993 dan 1996. Namun pertanyaan nya apakah presiden tak menyadari hal ini atau ini yang disebut janji hoax?

    Kemudian disisi sektor pertambangan gunung emas yg berkualitas tinggi dan diakui di dunia yaitu Freeport sebuah pernyataan keliru ketika Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan strategi perusahaan kepada Freeport McMoran di Amerika Serikat (AS) jika kontrak yang habis pada 2021 diperpanjang. Salah satunya, dia akan mengambil langkah mengembangkan transportasi udara di sekitar tambang Papua Artinya bahwa akan mengembangkan pesawat N-219. Padahal soal smelter yang sebagai syarat pertambangan belum terealisasi, bahkan perkembangan lewat transportasi udara tidak ada untung bagi rakyat. jelas, ini lemahnya ketegasaan eksekutif soal mengatasi aset negara.

    Lalu dari pangan dan agraria, apakah masih ingat soal 9 hektar akan didistribusikan ke setiap daerah? Dengan dalih akan menjaga ketahanan pangan dan agraria. Tetapi nyatanya beberapa juta hektar persawahan di sudut daerah malah pemerintah bekerja sama dengan proyek perumahan digelontorkannya rumah bersubsidi atas mandat demi rakyat. Tetapi realisasinya harus dikorbankan ribuan hektar tanah persawahan yang sebagai ladang pencaharian rakyat kaum bawah. Dengan dipaksanya dengan diiming-iming uang tidak seberapa untuk menjual lahan persawahan untuk dijadikan perumahan bersubsidi yang nyaris banyak permainan didalamnnya.

    Jelas para investor pun berpesta pora menyambut proyek besar tetapi rintihan kebingungan oleh rakyat kaum bawah pun dirasakan. Lantutan ayat-ayat Undang-undang HAM lebih tumpul kebawah dan tajam. Kemudian lemahnya pengamanan ketahanan di bagian merauke, mereka warga Papua Nugini ada yang datang ke Indonesia (Merauke) untuk kepentingan berkebun. Dalam sebuah media nasioanal terkabar bahwa Merauke sejumlah warga negara Papua Nugini (PNG) sering memasuki wilayah Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, menggunakan pas lintas batas, memanfaatkan kunjungan sosial budaya itu untuk bercocok tanam. Artinya jelas bahwa lemahnya kontrol atas perlindungan ketahanan nasional.

    Belum lagi persoalan baru yang kian memanas soal perseteruan yang kerap menuai tumpang tindih antara pilkada dan kasus yang cukup rumit, maaf tak ada maksud menyinggung namun adakah wujud revolusi mental seutuhnya? Padahal secara subtansi wujudnya revolusi mental dimulai penggagas dan pemimpin yang terlebih dahulu mempercontohkan bahwa dengan revolusi mental setiap masalah harus diatasi dengan mental yang kuat dan berimbang. 

    Kini saatnya rakyat berfikir secara normatif dan rasional bahwasanya adanya berita hoax secara psikologis sebuah ungkapan kekecewaan atas berjalannya issu yang tak kunjung usai. Tetapi ada juga sebuah stigma strategi politik yang kerap membuat gaduh bangsa dan negara. Namun kiranya kita bisa mengambil hikmah atas berita hoax, sehingga dengan cara berita hoax akan membuat validitas berita sehingga rakyat disinformasi atas wawasan dan pengetahuan. Tetapi janji hoax apakah ada hikmahnya? Justru dengan adanya janji hoax bermunculan berita hoax. Suka tidak suka, sebuah kritikan ini bermaksud bela bangsa yang kerap lagi dan lagi mendiskreditkan rakyat.

    Adalagi kasus terbaru yaitu penggandaan e-KTP yang nyaris lolos oleh para oknum kejahatan international, dan juga visa palsu yang kerap membuat gaduh negara, dan juga kasus pegawai asing yang memanfaatkan kunjungan ke Indonesia untuk bekerja. Artinya sungguh rancunya persoalan bangsa ini yang kian mudah di plagiat oleh bangsa luar. Dimana letak keseriusan pemerintah dalam hal ini? 

    Memang manusia dan manusia tidak bisa saling meyalahkan, tetapi yang perlu dipertanyakan soal ucap janji yang menjadi kesanggupan memimpin negara dengan gagasan revolusi metal. Kini negara tercinta dengan bangsa berbudaya dan beragama tidak pantas mengikuti gaya Menteri Propaganda Nazi yaitu Joseph Gobbels seorang agitator yang tak punya rasa lelah dalam mewujudkan program-programnya. Dengan menggunakan kombinasi hasutan, bujukan miring, dan serba tuduhan yang sudah menjadi keseharian dari propagandaist tersebut. Dia telah mengubah pelajar dan germo menjadi martil paling terkenal Partai Nazi. Dengan suara dalem berapi-api dalam sebuah pidato, menjadikan retorika Joseph Gobbles menghipnotis rakyat pada waktu itu. Tetapi secara universal cara Gobbles mengandung hal negatif dalam perebutan dan penguasaan kekuasaan politik.

    Indonesia yang memiliki Sembilan Wali Songo yang menyebarkan akhlak dan kebaikan agar bangsa sesuai fitrahnya manusia yang beradab. Sehingga lazimnya kita patut bersyukur atas nikmat fitrah yang mulia ini. Maka atas hak asasi manusia yang membuktikan bahwa manusia memiliki kehormatan agar kekuasaan absolut tak semestinya dirasakan oleh rakyat yang memiliki hak atas hidup dan memiliki SDA sebagai modal keberlangsungan hidup ialah wujudnya UU. No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Misalnya dalam bagian kelima menjelaskan tentang hak atas kebebasan pribadi pasal 20 yaitu point pertama tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Pertanyaannya, dari dulu rakyat disaat pemilihan umum apalagi sekarang menjelang pilkada serentak 2017, apakah ajaran politik uang suatu hal memperbudak? inilah ajaran rancu mengorbankan agar berselancar atas kepentingan pribadinya.

    Lalu dipoint kedua negara menjamin kemerdekaannya setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.
    Lanjut dalam bagian ketujuh hak atas kesejahteraan dalam pasal 40 yaitu setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak. Pertanyaannya yang simple adalah, kita lihat realita sosial yang ada. Anak-anak dan keluarga penghuni rumah samping got kian marak kita lihat, lalu masih jauh secara masif atas kelayakan hidup rakyat. Kemudian di pasal 38 menjelaskan bahwa warga negara, sesuai dengan bakat kecakapan, dan kemampuan, berjak atas pekerjaan yang layak. Pertanyaan klasik adalah pekerjaan yang layak hanya dapat dalam sebuah mimpi tidur malam bagi rakyat miskin, malah PHK marak terjadi di setiap perusahaan dan sempitnya lowongan pekerjaan.

    Lalu yang paling dipertanyakan ialah soal pasal 41 yang begitu sempurna adalah setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh, bahkan dipoint dua menjelaskan setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pertanyaan singkatnya penyandang cacat disudut desa terpencil masih jauh menikmati realisasi sesuai hak assasi manusia, bahkan di sebuah desa terpojok di salah satu kabupaten masih jauh menikmati pendididikan dan bantuan khusus, bahkan lansia yang sudah tidak mampu bekerja ujung-ujungnya gelar tikar di perkotaan untuk meminta minta. Apalagi perawatan yang hanya menjadi harapan kosong. Maka kiranya kita bisa menilai, bahwasanya tidak pantas bagi seorang pemimpin yang berpraduga atas berita hoax yang nantinya ketika janji hoax dikritik mengira bahwa itu berita hoax.

    Mari kita bangun sebuah bangsa yang cerdas, menjauh dari berita hoax dan menuntut janji hoax yang kerap menjadi kesiapan awal ketika ingin memimpin negara tercinta ini.

    Penulis adalah : (Ketua umum BEM Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Mercu Buana Jakarta 2014 – 2015, Ketua Koord DKI Jakarta BEM se Nusantara 2014 – 2015, Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa indonesia 2015 – sekarang, Ketua koord DKI Jakarta Perhimpunan Akartapura Mahasiswa Aceh Jakarta Jaya pura, Koordinator Gerakan Masyarakat GERAM)