JURNALsuaradewan

Blog

  • Berselancar Sripanggung Kontroversi

    Oleh : Hasyemi Faqihudin 

    Krisis yang melanda indonesia kini segala bentuk upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dengan bantuan baik oleh organisasi multilateral dan negara-negara lain melalui kesepakatan bilateral maupun multilateral.

    Bahkan kian disorot kegagalan pemerintah dalam mandeknya tugas tentang ekonomi kerakyatan. Tingginya konsentrasi utang dalam mata uang dollar amerika memberikan instrumen nada minor atas anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika. Bahkan kekayaan sumber daya alam Indonesia baik dari poros migas maupun tambang tak lepas dari penguasaan asing. Sehingga pengamat mengatakan kemandekaan sektor rill merambah ke sektor lainnya. Misalnya dari sektor ekonomi, sektor properti yang tadinya begitu prospektif, tiba tiba berbalik menjadi penyebab terbesar timbulnya kredit macet di bank bank nasional. Memang krisis ini pernah terjadi juga di tahun 1993 dan 1996. Namun pertanyaan nya apakah presiden tak menyadari hal ini atau ini yang disebut janji hoax?

    Kemudian disisi sektor pertambangan gunung emas yg berkualitas tinggi dan diakui di dunia yaitu Freeport sebuah pernyataan keliru ketika Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan strategi perusahaan kepada Freeport McMoran di Amerika Serikat (AS) jika kontrak yang habis pada 2021 diperpanjang. Salah satunya, dia akan mengambil langkah mengembangkan transportasi udara di sekitar tambang Papua Artinya bahwa akan mengembangkan pesawat N-219. Padahal soal smelter yang sebagai syarat pertambangan belum terealisasi, bahkan perkembangan lewat transportasi udara tidak ada untung bagi rakyat. jelas, ini lemahnya ketegasaan eksekutif soal mengatasi aset negara.

    Lalu dari pangan dan agraria, apakah masih ingat soal 9 hektar akan didistribusikan ke setiap daerah? Dengan dalih akan menjaga ketahanan pangan dan agraria. Tetapi nyatanya beberapa juta hektar persawahan di sudut daerah malah pemerintah bekerja sama dengan proyek perumahan digelontorkannya rumah bersubsidi atas mandat demi rakyat. Tetapi realisasinya harus dikorbankan ribuan hektar tanah persawahan yang sebagai ladang pencaharian rakyat kaum bawah. Dengan dipaksanya dengan diiming-iming uang tidak seberapa untuk menjual lahan persawahan untuk dijadikan perumahan bersubsidi yang nyaris banyak permainan didalamnnya.

    Jelas para investor pun berpesta pora menyambut proyek besar tetapi rintihan kebingungan oleh rakyat kaum bawah pun dirasakan. Lantutan ayat-ayat Undang-undang HAM lebih tumpul kebawah dan tajam. Kemudian lemahnya pengamanan ketahanan di bagian merauke, mereka warga Papua Nugini ada yang datang ke Indonesia (Merauke) untuk kepentingan berkebun. Dalam sebuah media nasioanal terkabar bahwa Merauke sejumlah warga negara Papua Nugini (PNG) sering memasuki wilayah Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, menggunakan pas lintas batas, memanfaatkan kunjungan sosial budaya itu untuk bercocok tanam. Artinya jelas bahwa lemahnya kontrol atas perlindungan ketahanan nasional.

    Belum lagi persoalan baru yang kian memanas soal perseteruan yang kerap menuai tumpang tindih antara pilkada dan kasus yang cukup rumit, maaf tak ada maksud menyinggung namun adakah wujud revolusi mental seutuhnya? Padahal secara subtansi wujudnya revolusi mental dimulai penggagas dan pemimpin yang terlebih dahulu mempercontohkan bahwa dengan revolusi mental setiap masalah harus diatasi dengan mental yang kuat dan berimbang. 

    Kini saatnya rakyat berfikir secara normatif dan rasional bahwasanya adanya berita hoax secara psikologis sebuah ungkapan kekecewaan atas berjalannya issu yang tak kunjung usai. Tetapi ada juga sebuah stigma strategi politik yang kerap membuat gaduh bangsa dan negara. Namun kiranya kita bisa mengambil hikmah atas berita hoax, sehingga dengan cara berita hoax akan membuat validitas berita sehingga rakyat disinformasi atas wawasan dan pengetahuan. Tetapi janji hoax apakah ada hikmahnya? Justru dengan adanya janji hoax bermunculan berita hoax. Suka tidak suka, sebuah kritikan ini bermaksud bela bangsa yang kerap lagi dan lagi mendiskreditkan rakyat.

    Adalagi kasus terbaru yaitu penggandaan e-KTP yang nyaris lolos oleh para oknum kejahatan international, dan juga visa palsu yang kerap membuat gaduh negara, dan juga kasus pegawai asing yang memanfaatkan kunjungan ke Indonesia untuk bekerja. Artinya sungguh rancunya persoalan bangsa ini yang kian mudah di plagiat oleh bangsa luar. Dimana letak keseriusan pemerintah dalam hal ini? 

    Memang manusia dan manusia tidak bisa saling meyalahkan, tetapi yang perlu dipertanyakan soal ucap janji yang menjadi kesanggupan memimpin negara dengan gagasan revolusi metal. Kini negara tercinta dengan bangsa berbudaya dan beragama tidak pantas mengikuti gaya Menteri Propaganda Nazi yaitu Joseph Gobbels seorang agitator yang tak punya rasa lelah dalam mewujudkan program-programnya. Dengan menggunakan kombinasi hasutan, bujukan miring, dan serba tuduhan yang sudah menjadi keseharian dari propagandaist tersebut. Dia telah mengubah pelajar dan germo menjadi martil paling terkenal Partai Nazi. Dengan suara dalem berapi-api dalam sebuah pidato, menjadikan retorika Joseph Gobbles menghipnotis rakyat pada waktu itu. Tetapi secara universal cara Gobbles mengandung hal negatif dalam perebutan dan penguasaan kekuasaan politik.

    Indonesia yang memiliki Sembilan Wali Songo yang menyebarkan akhlak dan kebaikan agar bangsa sesuai fitrahnya manusia yang beradab. Sehingga lazimnya kita patut bersyukur atas nikmat fitrah yang mulia ini. Maka atas hak asasi manusia yang membuktikan bahwa manusia memiliki kehormatan agar kekuasaan absolut tak semestinya dirasakan oleh rakyat yang memiliki hak atas hidup dan memiliki SDA sebagai modal keberlangsungan hidup ialah wujudnya UU. No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Misalnya dalam bagian kelima menjelaskan tentang hak atas kebebasan pribadi pasal 20 yaitu point pertama tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Pertanyaannya, dari dulu rakyat disaat pemilihan umum apalagi sekarang menjelang pilkada serentak 2017, apakah ajaran politik uang suatu hal memperbudak? inilah ajaran rancu mengorbankan agar berselancar atas kepentingan pribadinya.

    Lalu dipoint kedua negara menjamin kemerdekaannya setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.
    Lanjut dalam bagian ketujuh hak atas kesejahteraan dalam pasal 40 yaitu setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak. Pertanyaannya yang simple adalah, kita lihat realita sosial yang ada. Anak-anak dan keluarga penghuni rumah samping got kian marak kita lihat, lalu masih jauh secara masif atas kelayakan hidup rakyat. Kemudian di pasal 38 menjelaskan bahwa warga negara, sesuai dengan bakat kecakapan, dan kemampuan, berjak atas pekerjaan yang layak. Pertanyaan klasik adalah pekerjaan yang layak hanya dapat dalam sebuah mimpi tidur malam bagi rakyat miskin, malah PHK marak terjadi di setiap perusahaan dan sempitnya lowongan pekerjaan.

    Lalu yang paling dipertanyakan ialah soal pasal 41 yang begitu sempurna adalah setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh, bahkan dipoint dua menjelaskan setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pertanyaan singkatnya penyandang cacat disudut desa terpencil masih jauh menikmati realisasi sesuai hak assasi manusia, bahkan di sebuah desa terpojok di salah satu kabupaten masih jauh menikmati pendididikan dan bantuan khusus, bahkan lansia yang sudah tidak mampu bekerja ujung-ujungnya gelar tikar di perkotaan untuk meminta minta. Apalagi perawatan yang hanya menjadi harapan kosong. Maka kiranya kita bisa menilai, bahwasanya tidak pantas bagi seorang pemimpin yang berpraduga atas berita hoax yang nantinya ketika janji hoax dikritik mengira bahwa itu berita hoax.

    Mari kita bangun sebuah bangsa yang cerdas, menjauh dari berita hoax dan menuntut janji hoax yang kerap menjadi kesiapan awal ketika ingin memimpin negara tercinta ini.

    Penulis adalah : (Ketua umum BEM Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Mercu Buana Jakarta 2014 – 2015, Ketua Koord DKI Jakarta BEM se Nusantara 2014 – 2015, Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa indonesia 2015 – sekarang, Ketua koord DKI Jakarta Perhimpunan Akartapura Mahasiswa Aceh Jakarta Jaya pura, Koordinator Gerakan Masyarakat GERAM)

  • Pilkada Bukan Bencana Demokrasi

    Oleh: Mulawarman Hannase

    Beberapa saat lagi, masyarakat indonesia akan melaksanakan hajat demokrasi, Pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta. Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mencoba menganalisa dinamika Pilkada dengan menggunakan teori ‘perspektif’. Kata ‘perspektif’ dalam filsafat modern berarti sudut pandang yang bersumber dari pengalaman visual, empirik dan nonempirik yang mempengaruhi cara berfikir dan perilaku. Arti sederhananya, ‘perspektif’ adalah ‘sudut pandang’. Dengan demikian, perilaku dan pilihan-pilihan hidup yang ditempuh oleh manusia sangat dipengaruhi oleh ‘perspektif’nya. Semua orang pasti mempunyai pengalaman yang berbeda-beda sehingga pilihan-pilihan hidupnya pun akan beranega ragam.

    Katherine Miller dalam bukunya Communication Theories: Perspectives, Process and Contexts melihat betapa besar pengaruh ‘perspektif’ dalam perilaku dan pola interaksi seseorang. Oleh karena itu, dengan memahami sudut pandang yang digunakan orang lain, maka semakin mudah kita memahami dan menerima sikap dan perilakunya. Mari kita coba menjelaskan kontestasi politik di DKI Jakarta saat ini dengan menggunakan teori ‘perspektif’.

    Di sini, penulis tidak akan menganalisa bagaimana ‘perspektif’ para politisi dan partai-partai politiknya dalam kontestasi demokrasi. Sudah pasti, mereka pasti memihak dan justeru bisa mengambil keuntungan dari kegaduhan yang terjadi. Yang perlu dijelaskan di sini adalah bagaimana seharusnya civil society menyikapi sebuah kontestasi politik sehingga mereka tidak menjadi korban kegaduhan.

    Primordialisme dan Leadership
    Sebagaimana kita saksikan, telah terjadi gesekan yang sangat tajam dalam proses Pilkada DKI Jakarta kali ini. Caci-maki, olok-olok, ujaran kebencian setiap hari menghiasi halaman-halaman media sosial yang kita akses. Intimidasi, intervensi dan gerakan saling melaporkan ke pihak yang berwajib menjadi pemberitaan yang setiap hari kita konsumsi. Tentu suasana ini sangat mengganggu dan mongoyak-oyak kondisi kebatinan kita. Fenomena di atas terjadi karena manusia di Jakarta bahkan di Indonesia saat ini secara keseluruhan sangat keras dalam menggunakan dan mempertahankan persepektifnya, khususnya dalam menyikapi proses demokrasi yang sedang berjalan di ibu kota.

    Pertama-tama, yang paling problematik dalam kontestasi politik yang kita rasakan di ibu kota saat ini adalah masalah religio-centrism (sudut pandang agama). Ini sebenarnya juga termasuk dalam isu primordialisme. Bagi sebagian besar penganut agama, preferensi dalam memilih figur pemimpin adalah berdasarkan doktrin agamanya. Bukan hanya bagi pemeluk agama tertentu saja, tetapi bagi semua pemeluk agama. Ketika seseorang atau kelompok mempunyai pilihan figur seiman, mereka cenderung memilih berdasarkan asas kesamaan iman tersebut. Apakah ini salah dan bertentangan dengan demokrasi? Tentunya tidak. Dalam konsep demokrasi, setiap orang bebas memilih jalan atau sebuah keputusan selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Apalagi, kalau pilihannya itu dikaitkan dengan doktrin ketaatan terhadap agamanya. Ini sama sekali tidak melanggar konstitusi. Sudut pandang agama dalam hal ini tentunya sah-sah saja.

    Yang menjadi dilematis dalam isu yang kita bahas ini bahwa seorang yang tampil dalam kontestasi politik tersebut berasal dari kelompok agama minoritas. Pada titik inilah isu agama sangat kuat mewarnai konstestasi itu. Muncullah kemudian sentimen agama antara mayoritas dan minoritas. Belum lagi isu-isu yang berkaitan dengan etika, sopan santun dan tatakrama bagi figur calon pemimpin. Intinya, agama merupakan salah satu perspektif bagi seseorang dalam menentukan pilihan dan dukungan dalam sebuah kontenstasi politik.

    PIlkada Serentak 2017
    Pilkada Serentak 2017

    Selanjutnya, isu personal branding juga mempunyai peran penting dalam sebuah kontestasi demokrasi. Seperi dijelaskan sebelumnya, ada kelompok yang selalu menonjolkan isu agama tapi banyak juga yang tidak. Mereka itulah yang hanya membatasi sudut pandangnya pada aspek-aspek yang berkaitan kualitas leadership. Yang menjadi penilaian baginya adalah sejauh mana figur yang berkompetisi, mumpuni dalam hal kepemimpinan. Bagaimana track record yang dimiliki, apakah ia jujur, bersih, berpihak ke rakyat kecil, anti korupsi dan kriteria-kriteria lainnya, itulah yang menjadi referensinya dalam memilih.

    Apakah mereka bukan orang-orang beragama? Jelas, mereka adalah orang beragama karena Indonesia tidak mengakui eksistensi orang yang tidak bertuhan (ateis). Hanya saja, mereka lebih suka melihat dari sudut pandang kualitas kepemimpinan sang figur daripada  latar belakang agamanya.

    Selain itu, isu etnisitas (kesukuan) juga kerap menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan dalam sebuah kontestasi politik. Dalam sebuah proses sebelum memasuki kontestasi politik, isu etnisitas merupakan komponen yang perlu dipertimbangkan dan dirumuskan secara matang. Komponen Jawa, luar Jawa, Betawi, Sunda dan lainnya kerap menjadi pertimbangan dalam mengusung pemimpin nasional. Bahkan, hal ini terjadi juga dalam demokrasi di DKI Jakarta. Kenapa ini penting, karena sistem demokrasi terbuka menganut pendekatan kuantitatif. Siapa yang mempunyai pendukung dan pemilih yang paling banyak niscaya ia akan memenangkan kontestasi. Dengan demikian, menggunakan sudut pandang etnisitas dalam kontestasi politik adalah hal yang lumrah dan bukanlah sesuatu yang aneh.

    Ada pula kelompok masyarakat yang terlalu sederhana dalam menyikapi kontestasi politik. Sebagai contoh, ada tiga orang ibu-ibu di wilayah padat penduduk, di sebuah gang sempit ditanya tentang calon gubernur DKI Jakarta. Ibu pertama mengatakan, “saya memilih nomor 1 karena orangnya muda dan ganteng”. Ibu kedua menjawab, “Saya memilih nomor 2 karena kulitnya putih dan bersih”. Ibu ketiga juga menjawab, “Saya pilih nomor 3 karena hidungnya mancung mirip orang Arab”.

    Dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta yang menjadi sorotan nasional bahkan internasional sekarang ini, apakah salah ketika memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan preferensi agama, leadership, etnisitas dan isu primordialisme lainnya? Tentunya tidak salah selama tidak melakukan pemaksaan terhadap orang lain. Jadi sesungguhnya, isu SARA (suku, agama dan ras) tidak bisa terpisahkan dalam setiap kontestasi politik terbuka. Hanya saja, isu SARA tidak boleh nenjadi bahan kampanye dan menjadi alat pemaksaan bagi orang atau kelompok lain. Pemakasaan inilah yang sesungguhnya melanggar konstitusi.

    Bagaimana Seharusnya?

    Semestinya tidak perlu terjadi gesekan keras di tengah masyarakat kita ketika memahami teori ‘perspektif’ ini. Namun pada kenyataanya, hanya sedikit orang yang bisa menggunakan pandangan yang komprehensif dalam memilih. Kalaupun dia berusaha mengguanakan perspektif yang luas, ujung-ujungnya akan mengerucut pada salah satu ‘perspektif’ seperti yang dijelaskan di atas. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak menghargai pilihan orang lain, karena sudut pandanglah yang menggiring orang untuk memilih, sedangkan sudut pandang tersebut ke-berbedaan-nya  bersifat niscaya.

    Sebagai pemilih yang baik, perspektifnya harus luas sehingga tidak picik memandang perpedaan dan tidak terlalu sederhana menilai calon pemimpin. Sedangkan bagi seoarang calon pemimpin yang ingin masuk dalam kontestasi politik, hendaknya terlebih dahulu membangun kualitas dirinya. Ketika pemimpin itu agamanya bagus, leadershipnya kuat, track record-nya jujur dan bersih, etika dan komunikasinya santun maka dilihat dari segala ‘perspektif’ manapun dia nampak menarik.

    Ketika mayoritas pemilih ‘perspektif’nya luas dan calon pemimpinnya menarik dalam semua ‘perspektif’, maka kontestasi politik itu menjadi sangat menyenangkan dan benar-benar menjadi pesta demokrasi, bukan bencana demokrasi.

    Penulis:
    Dosen Filsafat dan Agama Program Pascasarjana PTIQ Jakarta.

  • Trump, Islamofobia, dan Benturan Peradaban

    Oleh : Mulawarman Hannase*

    Sosoknya begitu kontroversial. Dalam menyampaikan gagasannya, boleh dikatakan ia tampak over convidencez. Walaupun di-bully dengan kebijakannya yang kontroversial, seakan dia tidak peduli. Kelihatannya otoriter, tapi ia sungguh beruntung. Meskipun dalam survei kalah jauh, nyatanya dialah yang memenangkan pertarungan.

    Begitulah kira-kira gambaran dari karakter sosok Donald Trump, presiden baru Amerika Serikat (AS) yang terpilih secara demokratis. Trump datang membawa kebijakan yang menuai protes keras publik Amerika maupun kalangan internasional.

    Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengetengahkan beberapa kebijakan Trump yang cenderung diskriminatif terhadap komunitas Muslim baik di Amerika Serikat maupun di Timur Tengah serta konsekuensi dari kebijakan tersebut.

    Dalam artikelnya yang berjudul “An Apology to Muslims for President Trump”, dimuat dalam New York Times 2 Februari 2017, seorang jurnalis terkenal Amerika bernama Nicolas Kristof meminta Presiden Trump meminta maaf kepada seluruh umat Islam khususnya di Amerika Serikat.

    Permintaan maaf tersebut hendaknya dilakukan Trump atas kebijakannya yang diskriminatif melarang warga tujuh negara mayoritas Islam masuk ke Amerika Serikat. Ia menganggap bahwa Trump sesungguhnya tidak memahami persoalan dan konstelasi yang terjadi saat ini.

    Gesekan yang terjadi dan menyebabkan konflik dan aksi-aksi teror di mana-mana bukanlah perseteruan antara orang Islam dan non-Islam, tetapi antara kelompok moderat dan radikal di setiap kelompok beragama. Islam bukanlah cancer sebagaimana dituduhkan oleh salah seorang penasihat keamanan Trump, Mike Flynn.

    Oleh karena itu, secara keseluruhan kita melihat perbedaan yang cukup signifikan mengenai respons masyarakat internasional atas terpilihnya Trump sebagai presiden baru AS dibanding dengan pendahulunya, Barack Obama.

    Ketika Obama terpilih menjadi presiden AS, sebagian besar pengamat dan politisi di Timur Tengah menyambut baik dan merasakan sebuah optimisme khususnya dalam konteks hubungan dunia Barat dan Timur. Mereka mendambakan kebijakan politik baru Amerika terhadap dunia Islam yang lebih persuasif dan anti-diskriminatif.

    Kita tahu bahwa rezim sebelum Obama, George W Bush ‘berjasa’ menciptakan dua perang yang menyengsarakan masyarakat Islam di Timur Tengah yaitu perang Irak dan Afghanistan. Sosok Obama dinilai bukanlah sosok yang akan membuat kebijakan diskriminatif karena ia sendiri berasal dari kelompok minoritas yang dalam sejarah Amerika kerap menjadi objek diskriminasi oleh kelompok mayoritas.

    Sosok Obama pun dinilai bisa membangun berbagai kebijakan luar negeri yang tidak anti-Islam dan lebih bersahabat dengan dunia Islam. Tidak lama setelah menjabat sebagai presiden Amerika, Obama pun mengunjungi Turki dan Mesir, dua negara yang sangat berpengaruh di Dunia Islam dan Timur Tengah.

    Meskipun pada kenyataannya, retorika Obama yang ingin membangun tatanan baru di Timur Tengah yang kondusif dan bersahabat, sampai akhir masa jabatannya masih jauh panggang dari api. Berbeda dengan Obama, Donald Trump seakan telah menjadi momok bagi dunia Islam. Hal tersebut sudah terlihat sejak ia mulai melakukan kampanyenya.

    Salah satu visi misi kampanye Trump yang kontroversial adalah rencana ingin menghentikan laju imigran, terutama pengungsi konflik Timur Tengah masuk ke Amerika. Sebagai wujud komitmen terhadap janjinya, berselang beberapa hari setelah dilantik (20 Januari 2017) Trump menandatangani dokumen pelarangan imigran masuk ke negeri Paman Sam termasuk dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim.

  • Tetaplah Teguh Pak Anies

    Oleh: Arditya Hadiwinata

    Saya tergerak untuk menulis ini sebab beberapa waktu lalu, ada satu artikel yang ditulis oleh kawan satu almamater saya yang mengaku sebagai Tsamara Amany tentang kekecewaannya kepada Pak Anies, karena Pak Anies dianggap terlalu cepat berubah dan berkunjung ke Markas FPI di Petamburan. Saya pun tak tahu harus mengawali tulisan ini darimana dan bagaimana. Saya bukan ingin membela Pak Anies apalagi tercatat sebagai tim sukses Anies-Sandy. Secara pribadi, saya akui memang Pak Anies merupakan salah satu faktor mengapa saya rela pindah kuliah dari salah satu universitas swasta di Jakarta ke Universitas Paramadina.

    Saya memang tak sampai meninggalkan kelas untuk duduk didepan mendengarkan Pak Anies bicara ketika beliau sebagai Mendikbud datang ke Paramadina. Saya juga tidak mengejar tandatangan beliau pada bukunya yang berjudul “Melunasi Janji Kemerdekaan.” Saya juga tidak menunda mengerjakan tugas untuk mendengarkan Pak Anies memberikan sambutan dalam acara perayaan Hari Film Nasional tahun 2016. Walau demikian, hal ini tidak lantas mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya kepada beliau. Hormat atas berbagai gagasan yang sangat inspiratif dan apresiasi atas gerakan-gerakan positif yang telah beliau inisiasi.

    Bagi saya kekecewaan Tsamara kepada Pak Anies akibat beliau dianggap terlalu cepat berubah sangatlah rancu. Soal Pilgub DKI, Pak Anies memang diusung dan didukung oleh dua partai yang dulu sempat berseberangan dengan dirinya saat Pilpres 2014. Saya tak mau terlalu dalam membahas ini atau menganalisa bak seorang pengamat politik ulung. Saya sadar bahwa diri ini belum pantas dan belum cukup ilmu untuk mengatakan bahwa Pak Anies terlalu cepat berubah atau bahkan luntur idealismenya.

    Ketika Pak Anies ikut dalam konvensi Partai Demokrat pun, banyak yang mempertanyakan keputusannya itu, kemudian ia menjawab pertanyaan publik melalui sebuah video dari akun youtube miliknya. Pak Anies memilih untuk turun tangan dan mengikuti konvensi Partai Demokrat karena memang hanya Partai Demokrat yang terbuka bagi siapapun untuk ikut konvensi saat itu. Padahal saat itu kita ketahui bersama bagaimana citra Partai Demokrat, dan Pak Anies sering juga mengkritisi Pemerintahan SBY. Selain itu, Pak Anies pun sering mengatakan bahwa bagi dirinya, ketika ada tugas untuk mengabdi pada bangsa dan negara ia akan selalu siap ditempatkan dimanapun dan sebagai apapun.

    Saya coba untuk berpikir, lalu kenapa kawan saya sampai “kaget” dengan apa yang Pak Anies lakukan sekarang karena maju di Pilgub DKI yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS? Apa betul begitu cepatnya Pak Anies berubah? Ah saya rasa tak ada yang berubah dari Pak Anies, justru Pilgub DKI ini menunjukan konsistensi beliau bahwa bagi dirinya, apapun partainya, apabila memang dengan terbuka menawarkan dia untuk mengabdi pada bangsa dan negara, maka tak ada masalah baginya.

    Dalam tulisan anda, anda juga menafsirkan bahwa opini Pak Anies tahun 2012 di Kompas mengenai Tenun Kebangsaan mengarah pada FPI, sehingga kedatangan Pak Anies ke Petamburan menjadi salah satu alasan kekecewaan anda. Padahal, apakah betul opini Pak Anies tersebut mengarah kepada FPI? Apakah betul Pak Anies menilai FPI lah yang telah merusak tenun kebangsaan dalam tulisannya? Jangan-jangan anda yang gagal paham dengan apa yang dimaksud oleh Pak Anies dalam opini tersebut, atau mungkin anda memang tidak bisa berlaku adil sejak dalam pikiran.

  • Nusron Wahid antithesis NU

    oleh:   Imam Shamsi Ali*

    Saya cukup terkejut dan sangat terusik dengan sikap Nusron di acara ILC TVOne semalam. Baik pada sikap pikirannya maupun sikap bahasa lisan dan tubuh (body language) menunjukkan kerendahan yang sangat. Ketidak mampuan seseorang menyampaikan pemikiran secara elok, walaupun seandainya benar, menunjukkan adanya sesuatu yang salah. Apalagi ketika pemikiran atau pemahaman itu memang, selain ignorant, arrogant, juga memang “blunder”.

    Saya banyak tidak setuju dengan pola pikir kaum liberal. Karena liberalisme berbeda dengan logika dalam pemikiran. Logika itu sehat dan perlu. Tapi liberal bisa berarti ketidak inginan terikat dengan batas-batas keagamaan, bahkan yang disetujui sebagai batas fundamental sekalipun.

    Saya sangat logis. Bahkan menganggap bahwa agama dan iman sekalipun itu memiliki basis logika yang kuat. Tapi tidak berarti batas-batas atau dalam bahasa agama “huduud” harus diinjak-injak atas nama logika. Karena selogis apapun pemikiran manusia, niscaya memiliki keterbatasan, bahkan cenderung menjadi perangkap kekeliruan. Oleh karenanya memang pada akhirnya, logika tetap harus dipergunakan pada batas-batas yang telah ditetap oleh ketetapan langit (wahyu).

    Nusron tidak saja liberal. Tapi karakter yang mengekpresikan liberalisme dia dibangun di atas karakter yang tidak berakhlak. Kata-kata kasar, mimik wajah, mata terbelalak, dan jelas menampakkan emosi yang tidak terkontrol, semuanya menunjukkan siapa Nusron sesungguhnya.

    Sejujurnya saya tidak terlalu kenal Nusron. Dan saya juga tidak terlalu ingin membuang energi, waktu dan pemikiran untuk membicarakannya. Karena sesungguhnya tidak terlalu bermutu untuk dibahas. Tapi dalam acara ILC itu terdapat beberapa hal yang sangat menggelitik, bahkan mengusik intelektualitas, bahkan sensitifitas iman saya.

    Pertama, pernyataan bahwa yang berhak memahami Al-Quran adalah hanya Allah dan RasulNya. Pernyataan ini sangat paradoks dengan posisi keagamaan Nusron yang selau mengatakan bahwa teks-teks agama itu harus dengan logika. Bahkan yang menentukan kebenaran adalah logika manusia, seperti pada posisi dasar liberalisme.

    Kedua, pernyataan di atas sejatinya bertentangan dengan tujuan dasar Al-Quran untuk dipahami oleh manusia: “inna anzalnaahu Qur’aanan Arabiyan la’allakuk ta’qiluun”. Intinya Al-Quran diturunkan untuk dipahami. Dan kalau hanya Allah dan RasulNya yang paham makna Al-Quran, untuk apa diturunkan kepada manusia? Apalagi jika memang Al-Qur’an itu ditujukan sebagai petunjuk (hudan linnas). Bisakah manusia menjadikannya sebagai manual hidup jika tidak memahaminya?

    Ketiga, pernyataannya tentang pernyataan Ahok bahwa hanya Ahoklah yang paham. Nusron secara tidak langsung mengatakan semua orang harus menutup telinga dan mata dari sikap dan kata Ahok. Ada dua kemungkinan dalam hal ini. 1. Boleh jadi karena kebutaan dan ketulian Nusron menghendaki semua manusia buta dan tuli. Sehingga tidak perlu lagi atau berpura-pura tidak tahu lagi apa yang diucapkan oleh Ahok. 2. Boleh juga karena Nusron sudah menempatkan Ahok pada posisi Tuhan yang firmanNya absolut dan hanya dia yang paham.

    Keempat, penampilan Nusron dengan mimik wajah yang emosional, kata-kata yang tidak terkontrol, nampaknya memang satu karakter dengan orang yang ingin dimenangkannya. Tampil dalam setting diskusi, apalagi disiarkan secara langsung le seluruh pelosok tanah air melalui televisi nasional, sangatlah tidak pantas dengan emosi yang tidak terkontrol. Biasanya sikap seperti itu sekaligus menjadi ukuran kedalaman ilmu dan kematangan kejiwaan seseorang.

    Kelima, mungkin yang paling mengusik adalah sebagai kader NU (semoga benar) sikap Nusron adalah antithesis dari karakater NU yang tradisinya menghormati para ulama. Ketika Nusron berteriak-teriak menunjuk-nunjuk ulama, langsung atau tidak, maka dalam bahasa jalanan itu namanya “kurang ajar”.

    Oleh karenanya semua pihak harus mencari cara agar Nusron ini tidak lagi mengulangi. Perbedaan pendapat okelah. Saya mendukung adanya perbedaan pendapat, termasuk dalam penafsiran teks-teks agama. Tapi hendaknya dilakukan pada batas-batas syar’i, dan yang lebih penting dibangun di atas dasar “khuluqi”.

    Wallahu al-Muwaffiq ilaa aqwamit thoriq (penutup ala NU).

    New York, 12 Oktober 2016

    * Presiden Nusantara Foundation & Muslim Foundation of America, Inc.

  • Restorasi Birokrasi Menuju Indonesia Tanpa Korupsi

    Oleh : Andriyatno (Akademisi)

    Menyingkap permasalahan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya di Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terkait masalah Pungutan Liar (pungli) yang dilakukan oleh staf Kemenhub terkait pungli perizinan buku pelaut, perizinan kapal, dan perizinan rumput laut.

    Ini menandakan bahwa birokrasi kita sudah hancur dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kedudukannya, yang ingin sebuah jabatan dengan jalan mudah tanpa dibarengi dengan kerja yang baik dan jujur. Misalnya, betapa banyak PNS disegala struktural dan birokrasi pemerintahan, yang masuk melalui cara suap menyuap. Hasilnya ketika ia bekerja, mental seperti inilah yang didapat (pungli), sebagai suatu bagian apa yang disebut “balas dendam”, yakni ketika mereka masuk birokrasi pemerintahan dengan mengeluarkan materi yang sangat banyak, maka setelah masuk dalam birokrasi pemerintahan tersebut, mereka berusaha agar modal pengeluaran diawal tersebut, sebisa mungkin harus kembali dengan segala macam cara.

    Beredarnya pungutan liar (pungli), sudah masuk dari segala macam struktural birokrasi pemerintahan, sampai ditingkatan paling bawah. Inilah yang patut dibenahi dari birokrasi kita. Terjadinya pungli biasanya terjadi : 1. Kebutuhan akan materi 2. Proses Simbiosis Mutualisme, baik bagi yang menyuap maupun yang menerima suap. Terlebih bagi penyuap, yakni agar urusannya mudah dan tidak dipersulit.

    Perkembangan zaman dari filosofis menuju ke zaman dan alam materialistik, dengan ditandai renainsance, modernisasi, dan globalisasi, pada akhirnya membawa manusia bergantung kepada “materi”, karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi dengan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, maka manusia pada akhirnya bergantung kepada “materi” tertuju pada “materi”, yang dapat menjawab segala macam kebutuhannya tersebut, sehingga kehidupannya mengalami mengada-ngada (being), angan-angan panjang, dan bersandar kepada sesuatu dari itu semua (i’timad), sehingga ia menghalalkan segala sesuatu (machiavelistis), dan tidak percaya kepada anugerah (fadlal) Tuhan, lalu pada akhirnya tidak percaya akan dosa dan alam sesudah kematian (akhirat).

    Seharusnya mereka menyadari bahwa Tuhan Maha Hadir (omnipresent), dan apapun yang dilakukan dan diperbuat oleh manusia baik atau buruk, sekecil apapun, Tuhan akan mengetahui dan memperhitungkannya (Qs. Al-Zalzalah:7-8).

    Dan inilah apa yang dikatakan Rasul SAW dahulu, bahwa ummatku diakhir zaman akan terkena dua penyakit yang tidak ada obatnya, yakni cinta dunia secara berlebihan (hubbud dunia) dan takut mati. Untuk itu seharusnya manusia bertaqwa hingga mencapai titel “kesadaran ketuhanan” (God-Consciousness). Terlebih Paul Tillich melalui karyanya yang berjudul “The Courage To Be” mengatakan “Dengan keberanian hidup bersandarkan kesadaran ketuhanan, maka manusia akan terbebaskan dari berbagai macam kecemasan eksistensial diri, yang sering menghantui kehidupan manusia”.

    Selain itu, apa yang dilakukan staf Kemenhub, atas apa yang mereka perbuat (pungli), yakni merupakan akibat cinta dunia yang terlalu berlebihan (hubbud dunia), karena ketakutan tidak bisa hidup tanpa materi yang banyak, lalu terpengaruh oleh nafsu, dan akhirnya melakukan perbuatan seperti itu. Dan dengan melakukan perbuatan seperti itu sama saja mereka tidak takut mati, dan tidak takut atas hari pembalasan diakhirat nanti. Seharusnya mereka melakukan pekerjaan, seperti apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki “Bekerjalah untuk belajar, janganlah bekerja untuk uang” (Rich Dad, Poor Dad:1998). Serta meminjam istilah Sejarawan Kuntowijaya mengenai apa yang disebut sebagai “Liberasi”, yakni “missi pembebasan manusia dari kungkungan sistem pengetahuan materialistik”

    Dan seharusnya manusia bukan bagaimana berfikir panjang untuk menimbun dan memperbanyak harta kekayaan. Terlebih Islam mengajarkan agar menafkahkan sebagian harta kekayaan untuk dijalan-Nya (Qs. Al-Baqarah:267), melarang untuk bersombong dan berbuat kerusakan dimuka bumi (Qs. Al-Qashash:83), serta dilarang untuk berlebih lebihan dimuka bumi ini (Qs. Al-Isra:26).

    Lalu faktor selanjutnya adalah, adanya proses “Simbiosis Mutualisme”, baik bagi penyuap dan penerima suap. Sehingga memunculkan istilah “Who Gets What” (siapa mendapat apa). Bagi si penerima suap, penjelasannya seperti apa yang dipaparkan diatas, yakni adanya keinginan untuk memperkaya diri akibat tuntunan modernisasi dan globalisasi. Dan bagi penyuap inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia mau yang serba praktis dan instan terkait berhubungan dengan administrasi birokrasi pemerintahan, baik membayar pajak, dan administrasi yang lainnya, karena menurut mereka hal dan cara administrasi tersebut menguras tenaga dan melalui proses yang sangat panjang. Sehingga mereka lebih baik membayar orang untuk mengurusi administrasi tersebut, atau menyuap para pekerja birokrasi pemerintahan tersebut, agar mudah dan cepat terselesaikan.

    Kalau seperti itu yang terjadi adalah kemunduran bagi Indonesia, baik bagi birokrasi pemerintahan dan masyarakat Indonesia mengalami degradasi moral dan akhlak. Seharusnya birokrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa embel-embel apapun, dan masyarakat seharusnya dapat belajar cerdas, mampu mempelajari, dan mencari info terkait permasalah administrasi disegala birokrasi pemerintahan.

    Maka perlu adanya “Restorasi Birokrasi” di segala lini dan pelayanan birokrasi berupa :

    1. Ketegasan seorang pemimpin dalam birokrasi. Yakni seorang pemimpin birokrasi tersebut, harus mempunyai ketegasan bagi bawahannya dan dipilih pemimpin birokrasi tersebut yang mampu bekerja secara profesional dan mengerti dalam bidangnya.
    2. Pemberdayaan penegakkan hukum (law enforcement). Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan seluruh masyarakat Indonesia semua sama dimata hukum. Namun seperti yang nampak dipermukaan, bahwa hukum di Indonesia “Tajam Kebawah, Tumpul Keatas”, sehingga bagi mereka yang bermodal, hukum dapat dipermainkan, Untuk itulah “Gerry Spence mengkritik ujaran yang berbunyi “Equal Justice Underaw” Lalu menambahkan menjadi “Equal Justice Under Law, To All Who Can Afford It” ?. Maka hukuman bagi pelaku korupsi maupun suap harus mengikat, dan dilakukan setimpal tanpa adanya tarik menarik akibat kepentingan dan modal.
    3. Dalam pelayanan birokrasi, maka perlu adanya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait administrasi birokrasi, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dan ketidak mengertian ditengah-tengah masyarakat. Dan birokrasi pemerintahan harus mengupayakan bagaimana suatu proses administrasi birokrasi, harus dibuat semudah dan sepraktis mungkin, karena masyarakat Indonesia mayoritas banyak yang berpendidikan rendah, dan tidak mampu mengerti maupun mengakses segala macam bentuk-bentuk proses administrasi dalam birokrasi pemerintahan.

    Dan yang menarik dari proses penangkapan tersebut adalah bagaimana keputusan langsung dicetuskan oleh Presiden RI Bapak Jokowi, yang langsung meninjau proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kemenhub beberapa waktu lalu, yang mana beliau akan membuat Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah RI sebagai respon oleh maraknya pungli di tataran birokrasi pemerintahan.

    Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) ini serasa tidak akan berjalan dengan efektif, jika tidak dibarengi oleh penegakan hukum yang mampu menembus dari segala macam ketidak adilan hukum. Serta tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), nantinya harus diisi oleh orang-orang profesional yang kompeten di bidangnya serta independent, karena banyak kejadian bahwa penegak hukum banyak yang membela para tersangka pelanggaran hukum.

    Untuk itulah “Restorasi Birokrasi” pada saat ini sangatlah diperlukan bangsa Indonesia, agar Indonesia kedepannya bisa terlepas dari cengkraman Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN), yang dapat menghambat segala macam bentuk keadilan dinegara tercinta ini, sehingga imbas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) tersebut, terjadinya pengkelasan dalam rana status sosial (stratifikasi sosial), lalu berujung pada ketidakadilan terhadap masyarakat kecil dan perbuatan sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, sehingga masyarakat madani (civil society) sulit diterapkan di Indonesia ini.

  • Muda, Kritis dan Meninggal Muda

    Oleh : Amir Wata

    Anak muda sering berada pada titik puncak eufhoria, partisipan, dan mengambang. Mereka berputar antara dilema stagnanisasi, visioner, atau seringkali hanya berada pada arus pengikut. Namun, tolak ukur kemajuan bangsa, terletak pada peran aktif mereka.

    Untuk menjadi anak muda, tidaklah gampang. Di zaman merekalah, kadang sebuah tanggungjawab besar berani dipikul dan harapan bernegara menjadi taruhan.  Dari mereka, tidak sedikit ide-ide cemerlang lahir, meski sering bernada sumbang, beringas dan kritis.

    Tapi tak jarang juga, keberanian mereka menjadi pemicu konflik, kebernasan mereka menjadi peledak dan sikap kritis mereka menjadi ketakutan pada tirani. Maka yang kritis, yang menyuarakan kebenaran sering dilecuti dengan kekuasaan.

    Pada titik ini, mereka mengalami intervensi dari segala lini dan pembungkaman. Dari gorong-gorong kemunafikan mereka dijadikan sasaran pencarian dan penghakiman kekuasaan.

    Adalah Soekarno yang masa mudanya ditakuti Belanda, lalu diasingkan hingga ke Ende. Muhammad Hatta yang sosialis revolusioner sering dibungkam lalu dibuang ke Tanah Merah Papua, tidak sedikit juga perjuangan Syahril membuat Belanda geram kepadanya.

    Indonesia pra-kemerdekaan juga melahirkan banyak pemuda kritis, tahun 1966 menjadi puncak kesaksian Mahasiswa bergerak meruntuhkan tirani yang telah 20 tahun berkuasa. Muncul pemuda seperti Soe Hok Gie, pemuda yang apatis terhadap organisasi tapi suka naik Gunung dan membuat puisi-puisi ditengah keterasingannya.

    Mati Muda dalam Pelukan Semeru

    Soe Hok Gie yang beringas, paling aktif menyuarakan kritik terhadap raja Soekarno dengan PKI nya. Bukan hanya sekadar menulis puisi, gagasannya juga mewarnai koran-koran nasional. Dia juga paling aktif menulis buku, skripsi S1 nya bukan tak sengaja dibukukan mengulas soal pemberontakan PKI di Madiun yang diberi judul ‘Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan.’

    Oleh Dr. John Maxwell, Soe Hok Gie dijadikan sebagai subjek dalam buku yang ditulisnya berjudul, Soe Hok Gie; Diary of Young Indonesian Intellectual, yang kini sudah diterjemahkan ke  dalam bahasa Indonesia pada tahun 2001, yang berjudul Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani.

    Namun, umur pendek menyertai Soe Hok Gie, sehari sebelum ia meninggal, usianya tepat 27 tahun. Pemuda yang mencintai alam sebagai kesaksian keangkuhan penguasa menjadi pangkuan terakhirnya menghembuskan nafas.

    Jauh sebelumnya, Soe Hok Gie seperti menjadi target operasi intelijen. Soeharto yang anti kritik menyelipkan mata-mata mengincar pemuda yang aktif menulis ini, mencoba buat dia bungkam, bahkan menyebarkan teror dengan mengasingkannya dari orang sekitanya. “Lebih baik diasingkan daripada harus tunduk pada kemunafikan,” kata Soe Hok Gie.

    Achmad Wahib

    Mati Muda dalam Pergolakan Pemikiran

    Tokoh pemuda yang tak kalah pentingnya adalah Ahmad Wahib. Pemuda yang aktif menulis ini, menuangkan idenya seperti ini :

    “Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.” (Catatan Harian 9 Oktober 1969)

    Ahmad Wahib tumbuh di era yang sama dengan Soe Hok Gie. Namun, di Yogyakarta tahun 60-an, era di mana pergulatan Agama menjadi parameter bernegara, Wahib hadir dengan ide pembaharuan yang bertolak belakang dengan arus utama. Oleh Douglas E. Ramage, seorang Indonesianis lulusan University of South Carolina menyebut Wahib sebagai salah satu pemikir baru Islam yang revolusioner.

    Wahib tampil sebagai sosok anak muda yang cerdas, kerapkali melahirkan gagasan bernas tentang Agama-agama. Latar belakang dari seorang anak pemimpin pesantren ini yang kemudian membuat dirinya  berpikir secara terbuka, sebagian besar pemikirannya dipengaruhi oleh cara berpikir pembaharuan Muhammad Abduh.

    Di Yogyakarta, ia tumbuh menjadi mahasiswa yang kritis di tengah pergolakan pemikiran yang tumbuh segar pada waktu itu. Ketegangan politik dan kup PKI 1965 yang gagal total, oleh penguasa orde baru mengincar pemuda yang dituduh antek-antek PKI,  terjadilah pembunuhan besar-besaran oleh penguasa di Jawa Tengah.

    Dengan kondisi seperti itu, Wahib mengalami loncatan berpikir. Ia bersama kelompok-kelompok diskusinya, kerap mendialogkan tentang isu-isu agama dan Negara.

    Ia wafat tertabrak motor pada saat tengah menjalankan tugasnya sebagai wartawan Tempo, pada 30 Maret 1973, usia nya hanya berumur 31 tahun. Pemikirannya mewarnai pemikiran Islam pada waktu itu, diwariskan melalui catatan hariannya yang kemudian di bukukan dengan judul yang menggugah, Pergolakan Pemikiran Islam (LP3ES, 1981).

    Mati Muda dan Penegakan HAM di Pundaknya

    Di Jakarta pasca reformasi tak membuat pemuda kritis satu ini mendiamkan diri pada penguasa. Ia tampil dengan gagah gempita seperti pemberontak kezhaliman pada umumnya. Teatrikal aksi demonstrasinya, sering menciut keberanian penguasa, dia hidup dengan jujur, berani, dan terus mendampingi korban kejahatan masa lalu.

    Adalah Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM Indonesia berketurunan Arab Indonesia, yang namanya melambung tinggi sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik. Munir berbeda dengan aktivis HAM lainnya, tidak ada sisi arogansi, kesederhanaannya dilihat melalui motor bututnya yang setiap hari pulang-pergi ke kantor  kontrasnya.

    Berkat pengabdiannya itulah, ia mendapatkan pengakuan yang berupa penghargaan dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, ia dinobatkan sebagai Man Of The Year 1998 versi majalah UMMAT, penghargaan Pin Emas sebagai Lulusan UNIBRAW yang sukses, sebagai salah seorang tokoh terkenal Indonesia pada abad XX, Majalah Forum Keadilan.

    Sementara di luar negeri, ia dinobatkan menjadi As Leader for the Millennium dari Asia Week pada tahun 2000, The Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prizes) untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer, Stockholm pada Desember 2000, dan An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usaha- usahanya dalam mempromosikan toleransi dan Anti Kekerasan, Paris, November 2000

    Keberanian Munir juga terlihat saat dia membongkar besar-besaran kasus HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto bersama Tim Mawar dari Kopassus yang menculik sejumlah aktivis. Oleh TNI dia bersama kantor Kontrasnya diintervensi dan dituduh sebagai antek-antek asing.

    Munir juga aktif di beberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuhan, pertanahan, Lingkungan, Gender dan sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik. Pada Tahun 2003, saat dia masing terbaring di rumah sakit, Munir bersikeras untuk ikut dengan sejumlah aktivis senior dan aktivis pro demokrasi mendatangi DPR paska penyerangan dan kekerasn yang terjadi di kantor Tempo, padahal ia masih diharuskan beristirahat oleh dokter.

    Tulisan-tulisan Munir juga mewarnai berbagai media cetak dan elektronik, tak ayal bukunya selalu mengisahkan dengan tema-tema HAM, Hukum, Reformasi Militer dan kepolisian, Politik dan perburuhan.

    Di tengah perjalanannya menuju Amsterdam, Belanda, Munir meninggal di dalam pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G. Dalam berbagai kesaksian dan bukti, Munir sengaja dibunuh dengan racun Arsenik yang dicampur dalam makanannya oleh Pollycarpus.

    Namun, motif pembunuhan Munir sang pahlawan HAM ini masih sebuah misteri, oleh sebagian pegiat HAM Munir diincar karena terkenal dengan sikapnya yang kritis terhadap pemerintah. Di umur yang ke 40 dia menjadi simbol pejuang HAM yang tak pernah gentar pada penguasa apapun.

    Mengakhiri tulisan ini, sejarah akan terus mencatat tokoh pemuda yang seperti mereka. Pemuda yang tampil dengan kesederhanaan, tapi bertindak dengan tidak sederhana. Adakalanya keberanian harus ditulis dengan tinta berdarah, agar semua tahu bahwa menjadi manusia merdeka harus dikorbankan dengan darah.

    Soe Hok Gie, pemuda kritis dengan gaya romantismenya, menulis puisi melankolisnya yang banyak menginspirasi anak muda sekarang. Buku-bukunya yang tersimpan rapi dalam rak, masih melantangkan suara keberanian dan kebernasan berpikir.

    Ahmad Wahib bersuara lantang tentang Islam yang keterbelakangan, kolot dan kakuh. Dia menampilkan pembaharuan yang berbeda dengan cara berpikir ulama terdahulu. Melalui catatan hariannya dia menjadi simbol pemuda dengan Pergolakan Pemikiran Islam.

    Munir, tampil dengan keberanian tanpa secela ketakutan. Kehidupan sederhananya, adalah simbol keprihatinannya kepada masyarakat yang tertindas. Dia adalah pejuang HAM yang penuh kejujuran. Oleh pegiat HAM, dia ditakuti semasa hidupnya, dan tetap ditakuti saat dia mati.

    Baik Soe Hok Gie, Ahmad Wahib, dan Munir, jelas sebagai simbol perlawanan. Penulis juga yakin, di Indonesia masih banyak pemuda yang seperti mereka, meski kritis dan mati muda, kita harus tetap tampil menyuarakan keberanian pada penguasa yang timpang ini.

  • Melawan Politik Primordial

    Oleh: Amir Wata

    “Konflik politik disebabkan ikatan primordialisme yang mengalami percampur-adukkan antara kesetiaan politik dan kesetiaan primordial, solidaritas kelompok sangat mempengaruhi konflik politik dapat berkembang. Sumber solidaritas kelompok adalah ikatan-ikatan primordial yang menjadi perekat kelompok primordial bersangkutan dan ikatan primordial inilah yang melahirkan sentimen primordial dan kesetiaan primordial (Clifford Geertz)”.

    Hampir tak bisa dibedakan, antara pilihan primordial atau professional. Kedua-duanya tentu memiliki subtansi yang mirip tetapi beda akan definisi dan tataran aplikasinya. Primordialisme menjadikan suatu faham melalui pendekatan budaya dan subkultur yang sangat mengikat, akan tetapi buruknya istilah ini terkadang dikarenakan faktor  ideologi etnografis yang berlebihan.

    Sementara profesionalisme menuntut kita pada cara kerja yang terapi, terstruktur, tata kelola yang baik, dan tentu-nya kecerdasan Ilmu Pengetahuan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

    Merujuk dari judul yang dimaksud diatas, tentu ada dua variabel yang  menjadi kajian kita dalam menyimak bangsa ini. Pertama adalah teori mengenai primordialisme dan yang kedua adalah teori tentang profesionalisme, pertanyaan dasar yang muncul adalah seberapa efektifkah teori mengenai primordial dan seberapa pentingkah profesionalisme dalam tataran politik, organisasi dan kelompok-kelompok sosial.

    Apalagi jika rumusan masalahnya adalah “Ketika konspirasi politik dijadikan sebagai isu Geopolitik bercirikan Isu SARA”. Kita bahkan akan jauh dari makna primordial dan professional yang sesungguhnya.

    Jika apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz; tentang primordial adalah sebagai sumber solidaritas kelompok yang menghasilkan kelompok-kelompok sosial, maka definisi primordial harus menjadi teori yang baku untuk digunakan. Sebab, dengan primordial menjadikan segala sesuatu dalam kelompok-kelompok masyarakat terasa lebih berbaur satu dengan yang lainnya.

    Tapi yang perlu dikaji ulang, primordial bukan berarti tidak professional, bahkan untuk mengklasifikasi sifat ke-kauman ini kita juga harus selektif dan bijak.

    Tidak bisa dipungkiri, rumitnya persoalan di negeri ini dikarenakan oleh faktor primordial yang terlalu tensi yang mengikat dan berlebihan. Tak jauh-jauh kita menyimak tentang geopolitik yang terjadi, bagaimana kultus budaya sudah menjadi sebuah ikatan yang paling berpengaruh dan menjadi wacana menuju ajang konsilidasi pada pilihan politik.

    Tanpa melihat factor-faktor tertentu ternyata primordialisme ini menjadi sarana mencari simpatik publik. Bahkan dalam hal tertentu, terkadang selalu menghubungkan status, etnis, agama dan suku terhadap pilihan politiknya. Apapun itu, yang jelasnya isu primordial seperti serangan balik pada kepemimpinan yang dianggap sebagai kontradiktif.

  • Cerdas di Dunia Maya

    Oleh :  Muhammad Ruslailang

    Menjadi cerdas atau bodoh di dunia maya sebenarnya hanyalah pilihan mudah. Di internet, dengan kepesatan alur informasi yang demikian tinggi, kita bisa meraup berbagai informasi. Tulisan ini sekadar menghamparkan sejumput solusi bagaimana Anda bisa menjadi cerdas di dunia maya.

    Melalui internet [bil khusus social media], peluang anda untuk menjadi bodoh dan pintar sama besarnya, 50-50. Otak anda bisa makin tumpul kalau setiap hari diasupi dengan beragam link berita atau status yang hanya berisikan hujatan, serangan atau celaan ke golongan tertentu. Nyinyir dan sok merasa lebih cerdas dan mampu mengatasi masalah – walaupun hanya sekadar di status socmed, semua orang sepertinya bisa melakukannya.

    Terlalu mudah. Semudah anda juga akan dicap “haters” atau “bigot” karena terus-terusan bertingkah seperti anak kecil yang berbekal informasi copas sekadarnya sudah berani cuap-cuap gak karuan tentang hal-hal kenegaraan dan ketuhanan sambil menyerang pihak seberang. Itu kalau anda memilih untuk memanfaatkan peluang pertama.

    Nah peluang kedua, anda bisa berada di sisi sebelahnya. Menjadi pemakai internet yang positif. Daripada ikut-ikutan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, Anda bisa menjadi pembelajar yang kritis. Lakukanlah riset mudah dengan berselancar di dunia maya. Bukankah perintah agama, juga petuah bijak dari kearifan tradisional yang kita anut, meniscayakan keharusan untuk menggali lebih banyak informasi sebelum mengunyahnya menjadi keyakinan?

    Selain milyaran artikel penambah pengetahuan, semisal know-how atau motivasi [agama, self-help, popular science], juga bertebaran jutaan buku digital [ebook] yang bisa anda akses dengan gratis. Menurut Wikipedia, ada sekitar 6,000,000 ebook yang sudah diaplod ke berbagai website penyedia layanan ebook. Sebahagian besar adalah gratisan, termasuk yang disediakan googlebooks di mesin pencarinya.

    Bagi anda penyuka novel atau sastra, ada sekitar 21% ebook yang disajikan adalah genre fiksi. Tentu saja yang lebih banyak masih ebook jenis non-fiksi, terutama buku-buku ilmiah populer; komputer, sejarah, sains, agama, budaya, dan sebagainya. Anda penyuka penulis besar seperti Pramoedya Ananta Toer, Rendra, ES Ito, hingga Gabriel Garcia Marquez dan Haruki Murakami? Buku-buku karya mereka bisa dinikmati hanya dengan sekali klik.

    Di salah satu web, karya Pramoedya dari Arus Balik, Tetralogi Pulau Buru, Gadis Pantai hingga beberapa kumpulan Cerpen Cerita Dari Blora tersedia dan bisa diunduh gratis.

    Wikipedia mencatat bahwa 42% dari ebook yang tersedia di internet itu tergolong non-fiksi, sebahagian besar mungkin buku serius untuk menambah pengetahuan Anda. Semacam perpustakaan besar untuk Anda meraup sebanyak mungkin pengetahuan. Anda bisa jadi sarjana, tanpa perlu memasuki jenjang formal kependidikan.

  • Catatan PB HMI untuk Indonesia Hadapi MEA

    JAKARTA, SUARADEWAN.com – Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun lalu membuat arus perdagangan bebas di antara negara ASEAN menjadi tidak terbendung. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN, MEA tidak hanya membuka peluang tapi juga memperbesar ancaman bagi Indonesia. Pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya agar sumber daya manusia dan UKM Indonesia dapat bertahan dengan gencarnya lalu lintas perdagangan dan pekerja dari negara-negara anggota MEA.

    Ketua Bidang Kewirausahaan PB HMI, Riyanto Ismail mengungkapkan bahwa setidaknya ada 7 poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia dapat bertahan dan bersaing dalam MEA.

    Langkah pertama dan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja ekonominya agar kepercayaan investor tetap terjaga dan positif. Kedua, pemerintah mesti memperkuat daya saing UKM dan IKM nasional dengan membuka akses modal yang mudah dan kuat bagi UKM dan IKM. Selanjutnya Riyanto berpendapat bahwa pemerintah mesti melakukan pendampingan terus-menerus kepada UKM dan IKM nasional dengan berbagai aspek di dalamnya, mulai dari SDM sampai penggunaan teknologi. Selain itu, harus ada sektor-sektor yang diprioritaskan pemerintah menjadi unggulan Indonesia dalam MEA.

    Kelima, pemerintah harus memberikan insentif pajak bagi pelaku UKM dan IKM nasional sebagai bentuk keberpihakan. Kebijakan standardisasi nasional harus diposisikan sebagai “jangkar” ketahanan ekonomi nasional. Poin penting terakhir menurut Riyanto adalah membenahi permasalahan penanaman modal asing. MEA 2015 dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara di ASEAN agar bisa menyaingi  negara seperti Tiongkok dan India dalam menarik investasi asing. Sebab jika melihat kinerja ekonomi nasional yang buruk yang ditandai dengan penurunan volume ekspor dan ambruknya konsumsi domestik, tentu berdampak pada kurangnya daya tarik investor secara signifikan. (zz)

  • Meneropong Metamorfosa Kader HMI

    Oleh: Agus Purwanto, S.Pd, M.Kesos

    HMI sebagai organisasi yang  menjadi inspirasi lahirnya organisasi pergerakan mahasiswa di Indonesia sudah semestinya bergerak merumuskan kerangka baru dalam mewujudkan cita-cita bersama, bahwa HMI saat ini membutuhkan pemimpin yang bermoral yang mampu membawa arah  pembangunan perkaderan dalam mewujudkan kualitas insan cita. Apa yang bisa  di lakukan saat ini adalah bagaimana kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bisa melakukan pembenahan diri, baik secara struktural maupun kultural organisasi.

    Sebenarnya HMI mampu bergerak dan berpikir untuk melakukan  perbaikan yang ada dengan cita-cita dan mimpi indahnya.  Menjadikan mimpi itu terwujud adalah tugas bersama yang harus di dukung oleh kesadaran rasio yang tinggi, saling memiliki komitmen, rasa kebersamaan dan kepercayaan terhadap potensi orang lain satu dengan yang lain. Menjadikan HMI bernilai  tidak bisa dilakukan sendiri, butuh semangat dan pengorbanan.

    Boleh saja HMI bermimpi menciptakn masyarakat adil dan makmur, tetapi berpikirlah bagaimana kualitas insan cita yang selama ini menjadi tujuan dan slogan bagi  kader  HMI benar-benar melekat dalam qalbu  para pejuang hijau hitam sehingga cita-cita bersama itu akan terwujud dengan menjadikan nilai-nilai spiritualitas sebagai  ruh perjuangan.Tidak cukup dengan retorika yang bagus tetapi solusi praktis bagi kemajuan HMI dan bangsa ini. Tugas HMI saat ini yang paling penting adalah menciptakan  kader intelektual, profesional dan  berakhlakulkharimah.

    Kongres HMI XXIX di Pekanbaru Riau akan menjadi momentum bersejarah dalam memilih Konduktor Perjuangan. Saat ini, HMI butuh  manusia baru yang mampu berkarya  dan memiliki peran bagi  umat. HMI tidak butuh slogan-slogan manis yang terkesan politis ataupun  simbolik dalam menterjemahkan  program pemerintah yang cenderung fragmatis, tetapi HMI butuh kerja nyata dan  real, butuh visi yang menjawab persoalan dan tantangan HMI kini dan akan datang.

    Untuk memimpin HMI secara nasional, dibutuhkan kader yang loyal dan sudah teruji kepemimpinannya pada setiap jenjang struktur kepemimpinan HMI, kader yang ikhlas mewakafkan jiwa dan raganya. Sehingga mampu menempatkan peran, fungsi dan paham akan permasalahan-permasalahan yang terjadi di semua tingkatan dalam mewujudkan harmonisasi perkaderan.Tentunya semua itu tidak terlepas dari napas perjuangan HMI sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak yaitu ajaran Islam yang selalu menjadi rahmat bagi semesta alam.

    Sudah 68 tahun HMI berdiri di bumi pertiwi ini. Sejarah panjang tersebut hendaknya menjadikan para kader HMI matang dalam berfikir dan bersikap.Tinta emas yang pernah terukir di era 80an ,yang mampu melahirkan   para sosok alumni yang tangguh dan berkualitas di bidang nya harus di regenerasikan. Tongkat estafet perjuangan yang berada di genggaman para kader HMI  harus di manfaatkan sebaik mungkin. Perjuangan yang mulia itu tentunya melibatkan sinergisitas berbagai pihak. Terlebih alumni yang pernah merasakan aroma perkaderan di HMI sehingga sukses dalam meniti kariernya. Sebagai tanggung jawab moral berhimpun adalah setelah terbentuknya profesionalitas kader kemudian  mampu mendistribusikan kader-kader terbaik HMI.

    Sejarah ber-HMI bukanlah  sekedar romantisme, tetapi membaca sejarah akan menemukan solusi dan semangat baru. Perbedaan itu perlu demi satu kemajuan. Dari SD tentunya kita sudah di ajarkan makna Bhineka Tunggal Ika, dan saya yakin sudah tertanam di sanubari. Realitas saat ini, perbedaan seperti sosok makhluk yang menakutkan, sewaktu-waktu dapat menyerang siapa saja. Asumsi kerdil seperti inilah yang terus berkembang. Hal tersebut hanya akan membunuh kreatifitas kader yang sejatinya butuh laboratorium untuk bereksperimen.

    Pola gerakan yang bermuatan intelektual, cerdas dan konstruktif serta bersifat idiologis perlu di perbanyak, sehingga kader HMI  yang akan tampil sebagai calon pemimpin bangsa yang akan datang lebih mampu berpikir jernih, toleran, rasional, realistis, dan strategis. Bukan pemimpin yang di paksakan karena kepentingan segelincir orang tetapi pemimpin yang siap mengemban amanah organisasi. matang secara keilmuan dan spiritualitasnya.

    Jika ingin menjadikan HMI sebagai poros kemajuan bagi umat dan bangsa, semangat mengusung paradigma baru HMI dengan Memodernisasikan Perkaderan tanpa mengurangi nilai dasar perjuangan dan substansi pedoman perkaderan. Menjadikan HMI sebagai organisasi  modern adalah pilihan yang rasional di era globalisasi dalam  menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) . Dengan niat tulus dan keseriusan tujuan bersama dapat tercapai dengan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak kenal menyerah atas kondisi terburuk sekalipun. Maka proses perkaderan akan berjalan dengan baik dan berkualitas

    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus segera bangkit dan mempersiapkan kader bangsa. Perlu kiranya saya tegaskan bahwa HMI adalah sebagai tempat berproses dan bereksperimen. Sebagai kawacandradimuka mahasiswa maka sesekali akan melakukan kesalahan. Dinamika seperti itulah yang nantinya menjadikan mahasiswa matang dalam berpola pikir dan  bersikap. Proses yang dilaluinya tersebut kelak akan tercermin dalam kehidupannya usai ber-HMI. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita HMI dan bangsa ini.