JURNALsuaradewan

Penulis: Amiruddin Wata

  • Narasi Tak Bertuan; Ekspose Kemiskinan Jakarta

    Narasi Tak Bertuan; Ekspose Kemiskinan Jakarta

    Tiba-tiba mataku berkaca-kaca menyaksikan fenomena luar sana yang memakan bathin dan logika. Aku melihat ekspose di remang Jakarta, gedung dengan tiang-tiang yang tertancap di bawah bumi. Di sinilah, di kota metropolitan ini, mereka yang sudah biasa hidup di kolom-kolom, makan seperti gembel.

    Sambil memperbaiki lengan tangan kemejaku, aku melihat para pria berdasi makan di hotel berbintang lima. Dengan masih di kawasan yang sama, sekelompok muda-mudi tengah duduk di meja berbaris makanan ala Eropa, sibuk mengotak-atikkan gadget keluaran asing. Tentu saja, dengan pakaian yang serba melangit harganya.

    Sekitar 50 meter dari arah jam 10, seorang kakek tua tengah membawa kerupuk-kerupuk untuk di jual. Aku tahu, dia pasti juga belum pernah menikmati yang namanya sarapan roti tawar dengan seledri strowberri. Sambil berjalan tertatih-tatih, dengan pakaian robek sana-sini, dia menyinggahi sebuah Masjid untuk menggugurkan kewajibannya. Aku tak menyangkanya, logikaku juga tak sampai, bahkan hampir saja aku terhempas angin. Ternyata,,, dia telah menyiapkan pakaian sholat di balik kerupuk-kerupuk gendongannya lengkap dengan topiah.

    Ohhhhh… kemiskinan, jika diharapkan untuk menjauh maka dia semakin menjadi teman abadimu, kemiskinan adalah tragedi kita mencapai tuhan. Sungguhpun, kekayaan, hedonism, dan kesombongan adalah bagian dari seraput sebuah keserakahan. Aku hanya berserah diri padamu, tuhanku….. Sambil meletakkan leher bajuku, aku menyalin sebuah kalimat, “betapa kemiskinan dan kekayaan hanya dibatasi oleh meteran”. Di kota yang tak mengenal kasih, tuhan pun enggan mencampurinya. Ada yang rela dan pasrah akan hidup, tapi ada juga siap berjuang melawan takdir. Tak ayal pun, tuhan, kadang hanya menjadi penonton yang baik.

    Tentang sebuah misteri yang tak bertuan, ku abadikan moment dalam arak yang terbesit dalam kemabukan fana. Terhembus nafas tanpa sirat, tak melawan logika yang sering patah-patah. Di era postmodernisme, manusia kota diperhadapkan dengan gaya melankolis, perhadapan antara patriotism dan nasionalisme melebur menjadi jiwa-jiwa yang pragmatisme. Sungguhpun, dalam logika yang jauh terelung, tapi kadang esensinya tak berdasar.

    Pada narasi yang tak tertata rapi ini, kita kembali kepada sebuah silam yang begitu apik tentang heroik. Sebuah masa lalu yang sudah terbungkus utuh sebagai pelapis kacang dan sebuah cerita yang menjadi dongeng sebelum tidur. Narasi ini tak bertuan kawan, karena kemiskinan ini diperhadapkan dengan pasca modernism sebuah era dan zaman yang jika tak bisa dilampaui maka dia akan melibas kita habis-habisan.

    Kini, teks itu kembali menjadi menjadi senjata. Setelah bertahun-tahun dia diperlawankan dengan gembala peracik karang. Tentang sebuah teks yang menjelma menjadi api semangat. Kulayangkan luka pada harapan masa depanku….

    Karena narasi ini tak bertuan, maka jangan dibandingkan tulisan ilmiah ini dengaan sang peracik seniman yang tersohor, seperti benda mati yang tak memberi nilai apa-apa.

    Tentang ketidakadilan dan ketimpangan, sebagai lahan yang subur bagi pengembangbiakan kejahatan. Bahkan yang alim pun menjadi penjahat moral sambil melantunkan puisi – puisi langit yang menggugah semangat para pesakitan dan fanatisme agama.

    Ada ketimpangan yang diiwariskan oleh  penduduk kota. Pejabat berdasi yang makan gaji buta seolah tak puas dengan kehidupan yang mewah itu, mereka semakin menumpukkan pundi-pundi, lalu meliburkan diri di negara-negara barat. Pada akhirnya merambah pada ketimpangan sosial-ekonomi baru. Konsekuensi dari globalisasi dan penetrasi kapitalisme yang kemudian tumbuh benih-benih kapitalisme baru.

    Apalah daya, sang alim dan penguasa bercumbu mesra dalam pergeseran ruang yang tak berbeda jauh. Ada yang melantunkan ayat suci sembari menancap kebencian, adapula yang melantunkan nasionalisme sembari menjadi pedagang sumber kekayaan negara. Bagiku mereka sama saja….

    Predator Demokrasi

    Di sini, pergeseran ke arah sistem politik demokratis yang membawa serta gelombang aspirasi neoliberal dalam perekonomian terjadi ketika tradisi negara kesejahteraan belum berjejak. Penetrasi kapital dan kebijakan pro pasar di tengah-tengah perluasan korupsi, serta lemahnya regulasi negara dan pelaku ekonomi ”kebanyakan”, memberi peluang bagi bersimaharajalelanya ”predator- predator” raksasa, yang cepat memangsa pelaku-pelaku ekonomi menengah dan kecil.

    Akibatnya, kekayaan dikuasai segelintir orang yang meluaskan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Karena dalam masyarakat plural terdapat afinitas antara golongan budaya dan kelas ekonomi, resistensi atas kesenjangan sosial pun bisa diartikulasikan lewat bahasa-bahasa perbedaan SARA.

    Sampai kapan akan seperti ini, predator-predator yang telah berubah wujud menjadi manusia bersurban atau manusia yang bersekongkol dengan Iblis. Ketika Negara yang dihuni oleh mereka, dan ketika anak-anak diperkosa merajalela.

    Apalah jadinya kalau kemiskinan akhirnya menjadi lampiasan kesenangan para pejabat teras itu. Dimana mereka, ketika tugas Negara harus dijalankan? Ya, mereka berada di atas meja, mengerjakan data kemiskinan, merumuskan jalan keluar kemiskinan, setelah didata dan dirumuskan, proposal dilayangkan ke DPR, turunlah anggaran dari kementerian keuangan, masuklah uang itu ke kantong pribadi.

    Wah, hebatnya pejabat kita ini, yang kerjanya cuman mengumpulkan data dan merumuskan kebijakan lalu digaji bertriliun. Setelah itu, efeknya tidak ada apa-apanya pada kelas bawah. Kemiskinan masih saja tumbuh subur di gorong-gorong, di liang-liang kota dan di desa-desa.

    Justru kaum miskin inilah yang menjadi warga Negara yang patuh membayar pajak, sementara kejahatan masih saja merajalela menggoroti kehidupan  mereka.

    Ada pula yang rumahnya di tembok beton dan besi, dijaga satpam 24 jam, tapi penghuninya adalah pelaku kejahatan pajak, pelaku pengedar narkoba, dan pemerkosa hak si miskin. Yang anehnya, Negara turut andil dalam kehidupan serba mewah itu.  wallahu a’lam. (sd)

    Artikel Asli

  • TGUPP dan Cuap Soal IMB Reklamasi

    TGUPP dan Cuap Soal IMB Reklamasi

    Senin, 01 Juli 2019 kemarin lalu, saya tiba di Balaikota DKI Jakarta dalam rangka membawa surat permohonan pembicara kepada salah satu Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Waktu itu masih sekira pukul 10.00 WIB, selangkah kemudian menuju Gedung F, yang katanya disana di huni oleh TGUPP.

    Gedung megah Ibukota negara ini, tentu saja tidak hanya dihuni oleh para ASN tapi dilengkapi juga dengan para tim bayangan Gubernur yang sering disebut sebagai TGUPP sejak pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

    Ada yang unik dari pembagian TGUPP ini. Pertama, ada TGUPP Wakil Gubernur dan ada pula TGUPP Gubernur. Yang akhirnya membuat kebingungan ketika ditanya sama penjaga “suratnya untuk TGUPP Wakil Gubernur atau TGUPP Gubernur?

    Tentu saja, bagi pendatang baru seperti saya akan mengalami kebingungan yang kadang bikin kepala sedikit ‘cincai’. Ketika diarahkan ke TGUPP Wagub setibanya di pos securiti lalu ditimpalkan lagi ke gedung sebelah. Tak berhenti sampai disitu saja, sesampai di pos TGUPP Gubernur dipertanyakan lagi surat yang dituju kepada siapa, dibagian apa dan pertanyaan yang diulang lagi adalah soal ke TGUPP Gubernur atau TGUPP Wakil Gubernur?? “alamak” gumam ku dalam hati.

    Sejenak dalam benak “Apakah seperti ini birokrasi yang dibangun oleh seorang mantan Rektor dan pernah menjadi Menteri?” hanya untuk memasuki ‘Surat’ saja tidak melalui manajemen satu pintu.  Oh iya, saya kemudian baru ingat, GoodBener “dalam istilah para pendukungnya” ini, tentu saja bukanlah penggagas birokrasi satu pintu. Berbeda tentunya pada Gubernur yang dulu dipimpin Jokowi.

    Dengan berbagai kebijakan yang sering menjadi sorotan, tim bayangan Gubernur juga memiliki gaji yang fantastis. Belum lagi persoalan gemuknya birokrasi yang dirancangnya ini, bayangkan, kehadiran TGUPP yang sempat mengalami kontroversial ini tidak ditunjangi dengan manajemen yang baik. Hingga kini, saya belum mendapatkan apa terobosan penting dan urgensi yang dilahirkan TIM asuhan pak GoodBener Anies Baswedan ini.

    Banyak kebijakan Gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik, tentu tak lepas dari bisikan (masukan) dari Tim ini. Tim yang dirancang sebagai Tim Thank Gubernur tidak serta merta melahirkan gagasan yang banyak merugikan berbagai pihak.

    Atau, coba kita masuk ke dalam konteks yang lebih penting lagi persoalan IMB Reklamasi Teluk Jakarta. Di tengah sibuknya rakyat pesisir tidak menginginkan reklamasi dilanjutkan, si GoodBener ini justru menerbitkan IMB pulau reklamasi. Konon kebijakan yang jauh sebelum dia menjadi Gubernur telah diputuskan menjadi sandaran hukum untuk mengambil kebijakan ini.

    Menerbitkan kembali IMB Reklamasi adalah luka lama yang kembali digoreskan kepada rakyat pesisir Teluk Jakarta, penderitaan itu semakin menjadi ketika mereka semakin tak memiliki kesempatan atas hak hidup terhadap kekayaan alam laut serta ketersediaan air bersih.

    Nelayan tetaplah nelayan yang menginginkan laut mereka tak ingin dikotori dengan hadirnya sebuah kota ditengah laut, meskipun dalih pemerintah adalah akan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta.

    Baik, saya tak terlalu pandai mengukur kebenaran soal IMB Reklamasi dengan dalih yang hampir diujung pengharapan kaum nelayan. Tapi dalam catatan terakhir Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang dimuat oleh teropongsenayan.com akan ada kurang dari 25 ribu nelayan terancam digusur akibat kebijakan ini. Logika sederhananya adalah jika IMB kembali diterbitkan maka proyek reklamasi akan kembali berjalan.

    Dampak dari proyek yang berjalan akan membuat hak hidup kaum nelayan terancam digusur. Apalagi diketahui dalam Raperda RZWP3K DKI Jakarta ada peraturan pengalokasi pemukiman non-nelayan seluas 70 Ha di wilayah Penjaringan, khususnya di kawasan elite Pantai Mutiara. Artinya alokasi itu adalah untuk orang-orang elit Jakarta yang sama saja dirancang oleh pendahulunya.

    Okelah, sampai disini saya baru paham. Apa yang telah diperjuangkan oleh rakyat Jakarta dengan menghadirkan Gubernur Muslim yang pandai beretorika itu tidak serta merta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat Jakarta itu sendiri. Dulu kita mati-matian mendemo Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok atas ulah salah omong, tapi kita tak pernah ingin mendemo orang yanng salah kebijakan yang lebih menusuk rasa hajat hidup orang banyak.

    Pemerintahan yang disusun berdasarkan porsi timsesnya menjadi pemerintahan Jakarta dalam kesembarayutan diluar akal sehat. Demi apa? Ya, demi tidak ingin mengecewakan para relawan yang pernah ikut mendemo Ahok. Sampai disini anda paham? saya masih belum paham.

    [btn url=”https://www.suaradewan.com/tgupp-dan-cuap-soal-imb-reklamasi/” text_color=”#ffffff” bg_color=”#000000″ icon=”” icon_position=”start” size=”18″ id=”” target=”on”]ARTIKEL ASLI[/btn]

  • Pesan Kebangsaan untuk Rapimnas IKAMI SUL-SEL

    Oleh : Amiruddin Wata (Ketua Panitia Rapimnas/Ketua Bidang Ketahanan dan Politik PB IKAMI SS/)

    Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

    Salam sejahtera. Shalawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu menjadi ummat yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian.

    Yang terhormat, Ketua Majelis Kehormatan, Ketua umum, sekjend, ketua-ketua bidang Pengurus Besar, dan Sahabat-sahabat IKAMI se-Indonesia. Melalui rilis ini sebagai penganti kehadiran saya selaku ketua panitia, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebab ada hajatan keluarga yg tak bisa kami tinggal kan, sehinggga kami tak hadir di forum yang membanggakan ini.

    Namun jauh dari pelosok timur sini, pikiranku selalu terbawa ke Rapimnas Makassar. 4 tahun yang lalu kami juga hadir sebagai peserta di Rapimnas PB Ikami Sulsel Makassar. Suka dan duka selama Rapimnas tentu saja kami juga sama-sama tau, namun tak ada kata yang paling baik selain memaklumi segala kekurangan panitia selama ini. Saya yakin panitia maupun pengurus sudah melakukan kerja semaksimal mungkin.

    Di Rapimnas Makassar 4 tahun yang lalu, kami sebagai ketua cabang Ciputat, ada dua amanah yang dititipkan kepada cabang Ciputat, yakni soal pembenahan perkedaran IKAMI dan tuan rumah Munas. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi sosial politik tak memungkinkan menjalankan dua amanah tersebut.

    Waktu itu, politik ditubuh IKAMI juga sedang memanas dimana politik 2014 membuat citra IKAMI menjadi sedikit menurun. Baik dihadapan tokoh-tokoh dan senior-senior. Tapi, biarkan itu berlalu dan dijadikan pelajaran utk kita semua, bahwa organisasi kepemudaan seperti sangat tak elok diseret-seret ke wilayah politik praktis.

    Sahabat IKAMI Sulsel Se-Indonesia. Makassar sebagai ibukota Sulsel selalu menjadi primadona bagi kita semua, kerinduan kita pada kota ini karena kita diarasi oleh tanah leluhur yang sudah mendarah daging sejak zaman behula.

    Saya sendiri begitu merasakan, betapa rindunya bisa mengunjungi tanah kelahiran leluhur. Sebab, kita tau sendiri meski kita sebagai keturunan Bugis, Makassar, Mandar ataupun Toraja, kadang tanah Sulsel sangat jarang dikunjungi, bahkan ada yang belum pernah menginjakkan kakinya sama sekali.

    Maka dari itu “IKAMI Balik Kampung” memang menjadi konsep Rapimnas PB IKAMI kali ini.

    Sahabatku, jika melihat Makassar. Kota ini telah mengalami perkembangan yang begitu cepat, manusianya juga sadah modern. Pola pikir masyarakat nya telah banyak mengemuka di tingkatan nasional. Para tokoh-tokohya sudah melampaui cakrawala dan cakradimuka. Bahkan orang-orang Sulsel selalu dilirik menjadi pemimpin negeri ini.

    Oleh karena itu, anggota IKAMI Sulsel juga harus mengikuti perkembangan itu. Kita harus bisa berkontemplasi dengan zaman, teknologi dan modernitas. Kita, sudah berada pada era dimana ideologi-ideologi dunia sedang mengalami perperangan. Kalau kader IKAMI Sulsel tidak dapat berkontemplasi dengan ideologi dunia maka IKAMI akan ditinggalkan.

    Sahabatku, tema Rekonsiliasi Kebanggsaan dipilih oleh panitia, karena kita menyadari, bahwa bangsa ini sedang mengalami pengkotak-kotakan. Ada yang bertikai karena paham yang sangat tertutup, ada juga yang berselingkuh karena kepentingan politik. Agama sudah semakin mencampuri urusan bernegara, Umara yang harusnya mengurus ummat dan nilai suci kini sudah menenggelamkan diri diarea politik praktis. Terjadi pengelompokan, kelompok satu bertikai dengan kelompok lainnya. Oleh karena itu, rekonsiliasi memang diperlukan. Kita warga Sulsel pada umumnya, dan kader IKAMI pada khususnya harus bisa menyatukan konsep bernegara ini. Kita harus berpikir jauh ke depan sebagai negarawan, bukan sebagai politikus. Sebab negara ini telah kekurangan Negarawan (secara pemikiran).

    Melalui tema rekonsiliasi ini, IKAMI sudah harus berani mengebrak kemunduran pemikiran ini. Bangsa ini seolah-olah telah kehilangan rohnya sebagai bangsa yang terdepan. Kemajemukan yang menjadi ciri khas bangsa sudah harus kembali dihidupkan. Kader IKAMI harus menjadi negarawan, teknokrat, enterpreneurship, dan leadership.

    Melalui Rapimnas ini, diharapkan IKAMI mampu, menjadi bibit unggul bangsa. Menjadi garda terdepan penjaga kebhinekaan dan Pancasila. IKAMI harus mampu menyatukan kekuatan pemuda, menyamakan konsep kesatuan, dan merekonsiliasi kelompok-kelompok kepemudaan.

    Itulah sebabnya, konsep Pemuda bersatu, negara kuat. Agar kita tau arti penting sesungguhnya kehadiran pemuda bagi bangsa ini. Tak cukup pemuda semata. Tapi tapi pemuda harus bersatu, karena itu syarat agar negara kita ini menjadi negara yg kuat.

    Demikian sambutan singkat saya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa bersua dengan sahabat-sahabatku semua. Baik teman-teman Pengurus Besar, Pengurus Cabang se-Indonesia serta senior-senior yang hadir di Rapimnas. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Tak ad yang bisa kami sampaikan selain mengucapkan terimakasih, rasa syukur dan rasa bangga atas segala yg telah kita capai hari ini.

    Mengakhiri rilis sambutan ini, kepada Ketua Umum Habil Ngewa dan Sekretaris Panitia Kaharuddin Baso kami haturkan terima kasih yang teramat sangat yang telah yakin dan percaya bahwa Rapimnas kali ini bisa berjalan dengan lancar.

    Waakhirulkalam wassalamu’alaikum warahmatullahi wb.

  • China-Amerika Serikat: Kawan Atau Lawan?

    Oleh : Andi Muhammad Arief Malleleang

    Konstelasi politik dunia internasional dewasa ini semakin menarik untuk diperbincangkan, bagaimana tidak, dengan semakin beragamnya aktor dalam hubungan internasional menjadikan pola yang berlaku juga menjadi lebih dinamis.

    Munculnya aktor-aktor baru dalam berbagai sektor khususnya ekonomi dan politik membangkitkan kembali nuansa kompetisi bagi bangsa-bangsa besar seperti Amerika Serikat (AS), dan juga Cina atau bangsa-bangsa besar lainnya.

    Sepeti yang kita ketahui bahwasanya Amerika dan sekutunya merupakan penantang terakhir yang bertahan dari ganasnya Perang Dunia II, dan panasnya perang Dingin. Tak ayal, hal tersebut membuat Amerika kemudian menjadi negara adidaya, dan menjadi pusat bagi peradaban dunia modern.

    Namun kini situasinya telah berubah, kekuatan-kekuatan penyeimbang bagi dominasi Amerika tidak pernah benar-benar mati. Dominasi yang ditunjukkan oleh Amerika perlahan mulai dapat terbantahkan oleh munculnya negara-negara besar seperti Rusia, Cina, dan juga Iran yang muncul sebagai negara penantang baru yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

    Hal ini dapat dilihat dari bangkitnya mereka baik di sektor keamanan, ataupun sektor perekonomian. Seperti Cina misalnya, kebangkitan Cina di sektor perekonomian perlahan mampu merubah peta pasar dunia yang tadinya dikuasai oleh Amerika dan juga negara-negara sekutunya. Tentunya kebangkitan ini merupakan ancaman yang tidak main-main bagi mulusnya kuasa Amerika dan sekutunya untuk mengatur peta perdagangan dunia yang mereka mainkan selama beberapa dekade terakhir.

    Baca juga: Teman dan Musuh Amerika di Bawah Kepemimpinan Donald Trump

    Dengan kebangkitan Cina yang semakin tahun semakin meningkat ini, AS merasa Cina sudah mulai mendominasi kekuasaanya di dunia, terutama pada bidang ekonomi. Banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai sangat kontoversial dan memiliki resiko besar dalam pelaksanaannya tapi justru membuahkan hasil baik, bahkan memberikan keuntungan bagi Cina sendiri.

    Contohnya kebijakan Cina berupa devaluasi Yuan, People’s Bank of Cina(PBOC) memotong nilai mata uangnya pada tahun 2015 silam. Tidak tanggung-tanggung, Bank Sentral Negeri Panda tersebut melakukan devaluasi mata uangnya hampir menyentuh angka 2% yang dimana rekor sepanjang sejarah ekonomi Cina. Hal ini sangat memberikan dampak besar terhadap nilai dari mata uang dan juga kegiatan ekspor-impor dunia.

    Aktivitas ekspor yang sebelumnya didominasi oleh Uni Eropa dan Amerika sangat terkena dampak dari kebijakan ekstrim yang diambil oleh Cina. Pasalnya, penurunan aktifitas ekspor Cina yang terjadi beberapa tahun terakhir sebelum tahun 2015, telah membuat produk-produk Cina tidak dapat bersaing di pasaran internasional apabila dibandingkan dengan produk-produk Amerika dan sekutunya.

    Sehingga devaluasi yuan merupakan kebijakan untuk menanggapi penurunan ekspor Cina terhadap pasar internasional agar dapat mengimbangi aktifitas ekspor yang dimainkan oleh AS dan sekutunya. Setelah kebijakan ini disepakati, banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa dunia diambilalih dan dikuasai oleh Cina.

    Di satu sisi perusahaan milik AS justru mengalami penurunan yang cukup signifikan karena disebabkan oleh daya saing pasar produk Amerika sudah tidak dapat lagi menarik perhatian kebanyakan konsumen dunia.

    Produk Cina dinilai memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk AS dan sekutunya, ditambah dengan jenis produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda bahkan menyamai produk-produk Amerika yang harganya lebih mahal.

    Selain devaluasi yuan yang efeknya sangat mempengaruhi kekuasaan Cina di dunia, beberapa negara super power dunia juga cukup dikagetkan dengan kebijakan Cina berupa penyediaan visa khusus bagi keturunan etnis Cina di seluruh dunia untuk menetap atau berkunjung ke Cina.

    Visa tersebut sangat memungkinkan mereka tinggal selama lima tahun, atau melakukan kunjungan ke daratan Cina berkali-kali dalam satu kurun waktu. Kebijakan ini adalah cara Cina untuk menarik kembali keturunan-keturunan etnis Cina yang termasuk kedalam kategori Foreign High-end Talent (Talenta Top Asing).

    Adapun yang digolongkan kedalam kategori Talenta Top Asing adalah seperti para pengusaha perusahaan raksasa dunia, pemain dan pelatih asing di klub-klub olah raga Cina, para mahasiswa post-doktoral dari universitas top dunia, serta warga asing yang memiliki pendapatan enam kali lipat dari pendapatan rata-rata warga Cina. Tentunya hal ini akan meningkatkan jumlah warga asing berkeahlian khusus untuk tinggal dan bekerja di Cina.

    Kebijakan terhadap diaspora Cina ini pastinya dapat memiliki dampak terhadap kemajuan ekonomi negeri asal mereka. Dengan adanya kebijakan ini, Cina akan semakin berkembang dari segi politik, ekonomi, dan sosial.

    Pasalnya Cina memberanikan diri untuk memberikan keringanan yang cukup menggiurkan bagi seluruh warga diasporanya untuk kembali memberikan kontribusi terhadap perkembangan Cina.

    Hal ini akan membuat Amerika semakin tertekan dengan adanya kebijakan tersebut, sebab seluruh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh tiap warga diaspora tentunya akan menjadi sumber informasi serta motor penggerak perkembangan Cina.

    Tidak hanya dua kebijakan diatas, One Belt One Road (OBOR) juga menjadi salah satu kebijakan yang diinisiasi oleh Cina untuk menciptakan situasi ekonomi dimana Cina sebagai negara penguasa ekonomi dunia.

    Bagaiamana tidak, Cina telah menggencarkan investasi besar-besaran secara meluas untuk mendukung pembangunan infrastruktur ke 55 negara seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa pakar politik dan ekonomi dunia beranggapan tindakan ini sangat berisiko bagi masa depan Cina, tetapi hal itu lagi-lagi dipatahkan dengan adanya respon baik dari negara yang mendapatkan keuntungan bagi kemajuan ekonomi mereka di masa mendatang.

    Dan bagi Cina sendiri, respon baik serta dukungan dari berbagai negara tentunya akan memberikan keuntungan besar untuk Cina, yaitu berupa dukungan politik dan ekonomi yang kemudian menjadikan Cina sebagai negara yang disegani di dunia.

    Dominasi Cina yang menggurita di sektor ekonomi dunia tentu dapat menjadi ancaman baru bagi Amerika Serikat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika sebagai bentuk pembendungan pengaruh Cina yang semakin kuat.

    Kebijakan tersebut berupa perubahan arah politik Amerika yang sebelumnya memiliki fokus terhadap keamanan dan ideologisasi negara menjadi perdagangan dan investasi ke negara berkembang maupun maju. Selain itu adanya slogan ‘America First’ oleh Amerika sebagai bentuk penguatan identitasnya sebagai negara super power yang masih memiliki pengaruh dan kekuasaan terhadap dunia internasional.

    Pada kenyataannya, setiap negara akan terus berupaya untuk menunjukkan identitasnya sebagai negara super power. Hal inilah yang terjadi pada Amerika dan Cina saat ini. Setiap kebijakan yang dibuat akan selalu menjadi kekuatan bagi perkembangan negara tersebut.

    Cina yang saat ini ingin mendapatkan dominasi dari dunia internasional menerapkan beberapa kebijakan guna mencapai tujuannya. Bagi Amerika, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Cina merupakan sebuah ancaman untuk berlomba-lomba menjadi negara adikuasa. (geotimes.com)

  • Quo Vadis 20 Tahun Reformasi

    Oleh: Shiny Ane

    Bulan Mei diidentikkan dengan peringatan reformasi, tonggak perubahan yang meruntuhkan kekuasaan Soeharto. Gerakan massa waktu itu ibarat air bah yang tak terbendung.

    Sejarah saat itu melahirkan kebebasan, melahirkan euforia. Seluruh rakyat Indonesia bersorak soai menyambut hari yang baru, dengan semangat baru, harapan baru, dan cita-cita baru. Tetapi … benarkah?

    Sekarang, bahkan setelah hampir dua dekade kita masih melihat berbagai gelagap sikap menghadapi realitas baru di era baru ini. Seolah apa yang telah dilahirkan oleh sejarah bangsa ini pada dua puluh tahun kebelakang begitu prematur. Banyak pengamat mengatakan bahwa reformasi dianggap gagal.

    Bangsa ini pernah dibuat kaget dengan sebuah rilis penelitian dari Indo Barometer yang memublikasikan hasil survei nasional sepanjang 25 April-4 Mei, yang menyatakan 40,9 persen responden mempersepsikan Orde Baru lebih baik dari Orde Lama dan reformasi. Hanya 22,8 persen yang memilih era Reformasi sebagai yang terbaik.

    Tentu, hasil survei itu menjadi polemik. Mereka yang melihat dari cara pandang skeptis akan memunculkan pertanyaan: benarkah hasil survei itu merefleksikan pandangan umum masyarakat Indonesia?

    Tetapi persoalannya bukan di situ, melainkan pada hal yang lebih substansial, yakni menguatnya gejala kekecewaan masyarakat terhadap kaum elite, baik di kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

    Kekecewaan atas jalannya reformasi bisa kita dari berbagai diskusi di kampus-kampus, hingga warung kopi yang bertajuk Quo Vadis Reformasi…

    Hal lain yang membuat reformasi kita nampak berjalan di tempat adalah politisasi hukum. Proses penegakan hukum menjadi lamban, bahkan terkadang keluar jalur dan masuk di ranah politik.

    Misalnya, rakyat mungkin sudah bosan melihat berbagai kasus hukum yang menguap tanpa alasan jelas. Tindakan korupsi yang dilakukan sejumlah politikus dan pejabat sangat kental dengan ciri permainan politik ketimbang penegakan hukum. Beragam kasus hukum didorong ke permukaan untuk menjadi pembuka sejumlah negosiasi dengan kekuatan lain.

    Korupsi menjadi momok lain bagi jalannya agenda reformasi. Saat ini ada kecenderungan parpol tergerus habis oleh pusaran korupsi para elite yang ada di dalamnya. Budaya korupsi ini kian melembaga karena parpol harus bertarung di pemilu dan pilkada yang sangat mahal.

    Ongkos demokrasi elektoral sangat tinggi akibat politik yang tak berbasis kinerja, melainkan hanya berupa transaksi menjelang pemilu. Konsekuensinya, politikus dan parpol harus bergerilya, bahkan kerap menjadi “drakula” untuk megisap banyak sumber finansial, agar bisa bertahan di medan pertempuran yang panjang dan melelahkan dan masih banyak maslah lainnya.

    Lantas bagaimana kemudian kita akan melihat Indonesia kedepan dalam momentum 20 tahun reformasi esok?

    Oleh karenanya, dalam rangka memperingati 20 tahun reformasi ini, kami selaku kelompok generasi muda yang masih mempunyai cita-cita panjang ke depan untuk mengawal bangsa ini, mengundang bapak/ibu sekalian untuk membincangkan kembali agenda reformasi melalui sebuah penerbitan antologi esai sosial-politik bersama.

    Sehingga, kita saat ini dapat melihat dengan jelas dan terang sebenarnya, masalahnya dengan data-data yang lebih tajam, dan bagaimana kita mesti menyikapi 20 tahun reformasi ini. “Quo Vadis 20 Tahun Reformasi: Dari mana mau ke mana?” (aw)

     

  • Pasar Sehat, Masyarakat Bermartabat

    Oleh: Matius Sampe*

    Program Kaltim Bermartabat yang didisain pasangan calon nomor 4 Rusmadi Wongso – Irjen Pol (Purn) kian menggugah selera berbagai kalangan untuk mengupasnya. Tidak hanya dari warga pinggiran kota yang menaruh harapan ada perbaikan hidup dari lahirnya pemimpin baru, tetapi juga dari kalangan kampus. Kali ini, Matius Sampe, Mahasiswa Pascasarjana; pengembangan dan perencanaan wilayah Unmul Samarinda. Berikut ungkapannya dalam sebuah tulisan.

    Beberapa hari lalu, saya menemukan selebaran di rumah salah seorang kolega kerja. Isinya soal slogan atau katakanlah program janji kandidat gubernur Kalimantan Timur. Dasacita, konsepnya menurut saya biasa saja. Karena apa yang disampaikan oleh pesan di kertas itu merupakan potret dan kondisi sosial Kalimantan Timur yang harus dibenahi.

    Karena penasaran saya lalu melanjutkan membaca. Ada Kaltim Aman Tanpa Korupsi, saya lalu berselancar nalar, oh ini pekerjaan wakilnya. Lalu ada Kaltim Relijius untuk menunjang kerukunan umat beragama, lalu ada Kaltim Cerdas lewat beasiswa. Hal yang sangat dinanti oleh pemburu kaltim Cemerlang yang nyaris putus asa menunggu kejelasan biaya studi lanjutnya.

    Lalu Ada lagi Kaltim sehat dengan 10 Rumah Sakit kelas pratama di sepuluh daerah tingkat dua. Bahkan Puskesmas rawat inap akan ditambah. Barangkali ini untuk menutup lubang lubang BPJS. Kaltim Membangun Desa, mudah mudahan ini juga mengakomodir manusia yang tinggal di sekitar hutan dan haknya dirampas oleh konsep RTRW yang amburadul.

    Lalu ada Kaltim Swasembada Pangan. Ada lagi Kaltim Kreatif yang akan mengusung pelaku UMKM. Lalu Kaltim Mulus yang menyasar sejumlah jalan provinsi, terutama kawasan terpencil. Lalu program fenomenal Kaltim Tanpa Banjir di dua daerah, Samarinda dan Balikpapan. Lalu ada pula Kaltim Lestari, sebuah program yang akan membawa Kalimantan Timur ke arah hijau dan bersahabat dengan lingkungan.

    Memprihatinkan. Itulah kata yang tepat ketika kita berada di pasar-pasar Kota Samarinda. Meski setiap hari di pasar ini banyak sekali aktifitas warga yang bisa dilihat hingga nampak ramai, namun di balik keramaian tersebut ternyata tempat ini sangat kumuh dan tidak tertata rapi.

    Banyaknya pedagang yang memilih berdagang di tepi jalan, mengakibatkan terganggunya pengguna jalan yang hendak melintas. Bahkan, setiap waktu tertentu, jalan tersebut di tutup total oleh pedagang, sehingga banyak warga yang mengeluh akan kelakuan para pedagang.

    Sedangkan, warga tak berani berbuat apa apa, sebab pengelola pasar dan aparat yang berwenang hingga kini tak mengambil langkah tegas dalam menertibkan pedagang.

    Selain itu, pasar di Kota Samarinda belum dapat dikategorikan sebagai pasar yang bersih. Menurut hasil observasi yang telah dilakukan, kondisi pasar memang masih jauh dari kata bersih. Sampah menumpuk di sana-sini. Padahal sudah disediakan bak pembuangan sampah di sekitar kawasan pasar.

    Namun, sepertinya hal itu masih belum cukup. Sampah masih saja berserakan, terutama di selokan dan drainase. Tentu saja hal itu sangat tidak sedap dipandang mata. Dan yang lebih berbahaya bila saluran drainase dipenuhi sampah, banjir pun mengancam. Air akan meluap karena saluran air tertutup.

    Tidak hanya itu, sisa-sisa sayur maupun sampah anorganik lainnya menumpuk tak terurus, membuat jalanan dalam pasar menjadi kotor. Bau tak sedap pun tercium di hampir seluruh kawasan pasar akibat sampah yang menumpuk. Sampah-sampah tersebut juga dapat mengancam kesehatan. Tentu banyak bakteri atau kuman penyakit yang menumpuk bersama sampah-sampah tersebut.

    Selain itu, kesan tak tertata dan amburadul akan semakin kuat ketika melihat kondisi pasar ini lebih jauh. Pasar tersebut tidak mempunyai ruang yang tertata. Antara pedagang sayur, buah, makanan, dan ikan terlihat menyatu dan saling bercampur. Area parkir juga tak nampak jelas, seakan menyatu dengan para pedagang. Penataan yang semrawut ini semakin membuat pasar terlihat kumuh.

    Pasar merupakan tempat bertemunya bermacam orang dan berkumpulnya produk makanan dari berbagai sumber produksi. Banyak sekali jenis penyakit yang dapat ditularkan di pasar melalui makanan dan minuman yang terkena virus, bakteri, parasit atau zat kimia lainnya dan turut masuk ke dalam tubuh kita apabila kita berperilaku tidak sehat.

    Disamping sebagai pemenuhan kebutuhan sehari- hari masyarakat, pada saat yang sama pasar juga menjadi jalur utama penyebaran penyakit seperti kasus kolera di Amerika latin, SARS dan Avian Ifluenza di Asia.

    Melatarbelakangi kondisi tersebut, Pemerintah telah berusaha mewujudkan Pasar Tradisional menjadi Pasar Sehat, diantaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

    Pasar Sehat merupakan salah satu tatanan di dalam pengembangan program Kabupaten/ Kota Sehat seperti yang sudah tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, pasar sehat mutlak diperlukan dalam mewujudkan Kabupaten/ Kota Sehat dimana keberadaannya merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan di wilayah tersebut.

    Pengertian Pasar Sehat menurut Kepmenkes No. 519/ 2008 adalah kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat yang terwujud melalui kerjasama seluruh stake dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Dengan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar yang meliputi: Lokasi, Bangunan, Sanitasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Keamanan dan Fasilitas lain.

    Namun pada kenyataannya, terapan Pasar Sehat belum dilakukan di banyak pasar tradisional di Kota Tepian ini. Kurangnya kontrol dari dinas terkait untuk memperbaiki dan mengelola pasar secara tertib dan tegas. Mengingat peran pasar yang sangat penting terutama sebagai penghasil pendapatan asli daerah. #

    (*Matius Sampe adalah Mahasiswa Pascasarjana, Pengembangan dan Perencanaan Wilayah, Universitas Mulawarman)

  • Atas Nama NKRI & Pancasila

    oleh: Ustadz Felix Siauw

    Ratusan pesan belum terbaca di aplikasi pengantar pesan di gadget saya, namun yang menarik dari salah satu panitia kajian di Bandung, disertakan disana screenshot percakapan

    Kira-kira begini, “Neng, Ust. Felix Siauw tidak bisa dibawa ke tempat kita, dapat warning dari atasan, Asatidz yang tidak pro-NKRI sekarang lampu merah”, begitu

    Sejurus kemudian, saya mendapat forward dari kawan-kawan lain tentang penolakan yang mengatasnamakan masyarakat Bandung Barat yang dikoordinir GP Ansor

    Alasannya sama, penolakannya bukan karena agama, tapi karena tuduhan dan fitnah anti-NKRI, anti-Pancasila, dan karangan lain dari orang yang itu-itu saja

    Saya lega, dua penolakan ini bukan karena materi yang saya sampaikan bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, tapi bertentangan dengan kepentingan mereka

    Saya lalu mengukur, apa definisi “pro-NKRI” dan “anti-NKRI” bagi mereka? Yang jelas bukan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang jadi dalilnya, jadi apa yang jadi standarnya?

    Sebab ada yang bukan Muslim keluar masuk pesantren mereka sumringah dan cium tangan, tak ada masalah. Lady Gaga mau datang 100 pun kata mereka tak bahayakan aqidah

    Dangdutan dan organ tunggal juga tak ada bahaya bagi NKRI, apalagi cuma konser boyband korea. Bahkan ajaran komunis dan liberal disebarkan, ini wacana biasa kata mereka

    Kelompok yang menjual BUMN ke asing, korupsi milyaran dan trilyunan, tak pernah mereka tuduh anti NKRI. Penista agama bahkan mereka beri gelar Sunan, NKRI banget kata mereka

    Kesimpulan saya satu. Anti-NKRI dan anti-Pancasila bagi mereka adalah siapapun yang menolak rezim dzalim sekarang. Jadi sebenarnya inilah alasan satu-satunya

    Tak peduli engkau berbatik saban hari, bahkan hingga keluar negeri, engkau tetap anti-NKRI bila tidak mendukung kelompok penguasa, engkau tetap anti-Pancasila

    Tak peduli kontribusimu terhadap negeri, membina dan juga membersamai ummat untuk dekat pada Allah. Bila engkau membahayakan jabatannya, engkau anti-NKRI baginya

    Alhamdulillah, pada ormas-ormas yang paling merasa NKRI, paling Pancasilais. Love you full karena Allah. Terimakasih sudah jadi contoh bagi kami akan ayat Allah

    sumber: edaran melalui group-group Whats Up

  • Kisah Sarung Bugis dan Dubes Bugis Di Qatar

    Oleh: Eggy Massadiah*

    Transit di Doha, saya ngacir keluar Bandara Hamad International. Di mulut pintu ketibaan, Hakim El Faqieh orang Bugis Pangkep yang menjadi asisten pribadi dubes RI untuk Qatar sudah tegap menjemput bersama Chandra supir KBRI asal Kerla India.

    Udara April ini bersahabat. Nyaman belum terlalu panas meski matahari bersinar sempurna. Peralihan perlahan dari dingin ke musim panas. 

    Qatar berpenduduk 2,7 juta jiwa. Orang Qatar asli hanya 400 ribu an. Sisanya expart-pendatang dari hampir 50 an negara. Luas Qatar kira kira setara dua kali wilayah pulau Bali. Negeri ini sedang bersolek menyambut hajatan Piala Dunia 2022. Mengubah image gurun pasir tandus menjadi negeri yang nyaman nan indah.

    Jumlah warga Indonesia di Qatar sekitar 30 ribuan orang. 80 persen bekerja di bidang asisten rumah tangga, gardening dan cleaning service. Orang Qatar menyebutnya domestik worker.

    Tapi yang membanggakan ada juga orang Indonesia, 10 an persen dari jumlah tersebut duduk di jabatan manajer hingga eksekutif dengan gaji per bulannya minimal 8.000 USD sampai 12.000 USD. Mereka disebut kaum profesional.

    Hakim El Faqih lulusan Afrika Internasional University in Sudan tahun 2015 jurusan Aqidah dan Pemikiran Islam memboyong saya ke Wisma Duta di kawasan Dafna Diplomatic Area pusat kota Doha.

    Andi Indah Burnawang Johar, asli dari Kecamatan Belawa Wajo yang menjabat kepala rumah tangga wisma menyambut dengan suguhan bakso ayam dan tempe goreng. Tersaji juga ikan bakar kakap putih berikut cobek cobek terasi ala Bugis.

    Dengan bersarung ala laki laki Bugis, Dubes Marsekal Madya (Purn) Basri Sidehabi Dubes RI mengajak saya berbincang aneka topik.

    Basri mengatakan sejak kunjungan Emir Qatar ke Indonesia 18 Oktober 2017 setidaknya ada lima hasil MoU antara Indonesia dan Qatar. Terkhusus bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, luar negeri serta investasi dan tourism.

    “Semua ini perlu segera diimplementasikan,” ungkap Basri.

    Yang juga menggembirakan bagi Dubes Basri yaitu “Bebas Visa” bagi pemegang pasport Indonesia dan sudah berlaku sejak 9 bulan lalu. “Benar benar bebas visa, bukan visa on arrival. Dan ini tanpa bayar sama sekali. Untuk 30 hari,” ungkapnya.

    Egy Massadiyah (penulis) bersama Dubes RI untuk Qatar, Basri Sidehabi (Kanan)

    Kebanggaan lain yang berhasil diukir Dubes Basri yakni perjanjian free shipping Pelindo 1 dan 2 dengan Hamad International Port. “Dulu shipping dari Indonesia via Singapore dan Malaysia, sekarang sudah bisa langsung dari Indonesia ke Hamad Port dibawah koordinasi Pelindo 1 dan 2,” jelas mantan anggota DPR RI 2009 – 2014 ini.

    Qatar Charity juga mempererat hubungan kedua negara. Diantaranya mendukung pembangunan mesjid dan sekolah. Darul Quran Mulia di daerah Serpong, adalah salah satu yang kecipratan rezeki Qatar Charity. Adapun di Doha saat ini setidaknya ada 15 mahasiswa yang mengikuti kerjasama kuliah singkat jurusan bahasa Arab dan Sastra.

    Qatar memang terus menggeliat. Blokade dan krisis diplomatik yang dipimpin Saudi Arabia tak membuatnya redup. Sebulan pertama memang terasa ada masalah, tetapi setelah itu meski blokade tetap berlangsung ekonomi Qatar berangsur pulih dan membaik. Krisis telah membuat Qatar makin tangguh dan juga kreatif.

    Kalau pun ada kabar pening yang menimpa KBRI Qatar, adalah seputar urusan domestik worker. Antara lain sengketa dengan majikan, dizolimi majikan atau agen TKI, dan juga mental pekerja Indonesia yang mudah home sick. “Baru satu dua bulan kerja sudah minta pulang dan tidak betah,” jelas Basri.

    Namun ke depan Basri meyakini akan banyak perbaikan. Undang Undang terbaru tentang tenaga kerja telah disahkan pemerintah Qatar khususnya mengakomodir kaum domestik worker.

    Ini menyenangkan semua negara yang memiliki pekerja di Qatar. Aturan tersebut mewajibkan bahwa pasport dipegang sendiri oleh pekerja. Sehari dalam seminggu ada libur. Gaji harus dibayar langsung ke rekening pekerja. Dalam sehari maximal kerja 10 jam.

    Sambil berbincang muncul Ramli Ismail orang Aceh yang sudah menjadi warga Doha. Sebelumnya Ramli adalah karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh. Krisis ekonomi 98 – 99 membuatnya berangkat ke Doha dan diterima bekerja di Qapco (Qatar Petro Chemical) di Mesaeed 30 km dari Doha. Ayah lima anak ini adalah salah satu pekerja profesional Indonesia dengan posisi dan gaji menggiurkan dalam USD.

    Itulah Dubes Basri. Lulusan Akabri AU 1974 ini berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan.

    Ia orang Bugis pertama yang menerbangkan pesawat tempur F 16 dari Amerika ke Madiun pada era tahun 80 an. Saat masih berdinas di militer ia pernah menjabat Atase Pertahanan RI di Washington DC, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Pangkosek di Mandai, Komandan Sesko TNI serta Irjen TNI. Terakhir sebelum pensiun ada tiga bintang bertengger di pundaknya.

    Menjelang siang kami bergerak ke Souq Waqih kawasan ramai turis. Saya dijamu aneka makanan khas Qatar dan teh khas Marocco. Teh ini agak kental dituang ke gelas mungil dengan cita rasa daun mint. Tanpa gula. Kurma muda yang sepat melengkapi gelora cita rasa di mulut.

    Perbincangan pun bergeser ke politik domestik di Jakarta, termasuk suhu pilpres dan tensi pilgub Sulawesi Selatan yang sebentar lagi akan digelar. Urusan Sul Sel menjadi seru, karena kebetulan saya dan dubes satu kampung, sama sama orang Bugis. Kebetulan sama sama tinggal di Amessangeng Desa Maddukelleng Sengkang, Kecamatan Tempe, Kab Wajo.

    Kebetulan jarak rumah kami cuma selemparan batu. Dekat dengan taman segitiga Jetpur di kota Sengkang. Kebetulan juga kami masih keluarga dengan hubungan langsung antara Paman dan Keponakan.

    Sekian kabar dari Doha. Silahkan mampir jika jadwal transit Anda di atas 6 jam. Menyenangkan lidah dengan nasi kebuli kambing di kawasan Souq Waqif, muter muter di Mall Pearl yang megah, atau berpetualang sensasi off road di gurun pasir dengan mobil sejenis land cruiser atau pun range rover. Tabe.

    *Master Komunikasi Paramadina, aktivis kesenian dan pecinta jalan jalan dan kuliner)

  • Mendorong Pembentukan PERDA Perlindungan & Pemberdayaan Petani Kategori Sedang & Kecil Halmahera Utara

    Oleh: Pian Tengku (Pegiat Sosial Canga Comuniti)

    Petani dalam lintasan sejarah Bangsa Indonesia selalu saja diposisikan kedalam struktur sosial yang paling bawa dan kadang dibilang tidak beradab dengan berbagai macam stigma buruk yang muncul. demikian pula posisi mereka dalam kebijakan, selalu saja di No 10 kan alias tidak penting. Kita bisa mengambil banyak bukti dengan melihat sebuah kebijakan Politik dari masa ke masa di setiap Daerah, kerap yang diambil oleh pemerintah selalu tidak berpihak pada kepentingan Petani. Naas memang, tapi itulah fakta yang harus diterima oleh kita semua dengan dada bangka.

    Membicarakan Petani sedang-kecil Dan masa depanya seperti membicarakan si-pendosa yang ingin masuk surga. Seperti sebuah mitos dan mimpi yang tidak pernah akan menjadi kenyataan. Kenapa demikan? Jawabanya adalah: Sarana Produksi yang menjadi basis Ekonomi tidak dimilki oleh petani. Sehingga hal tersebut berdampak pada pendapatan yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan mereka. seperti memenuhi kebutuhan Pendidikan, kesehatan dan membangun rumah. Hal ini menjadi Masalah yang paling krusial dan pelik yang kerap menggerogoti Jiwa dan pikiran petani di Halmahera Utara. Menghadapi kebutuhan-kebutuhan tersebut Mereka seperti ketemu setan. Menyeramkan!

    Agenda Politik yang kita harapkan seperti yang di idealkan oleh plato. Bahwa politik sebagai sebuah proses mewujudkan kebahagian seluruh warga negara termasuk Petani. Namun menjadi Omong Kosong kala kita melihat sebuah fakta hari ini yang terjadi Di Halmahera Utara. Masalah terus-menurus mencengkram kehidupan petani. Dari Persoalan sengketa lahan yang melibatkan Petani 200 KK dengan perusahan, kemudian tidak ada pendampingan dalam peningkatan SDM petani, minimnya sarana seperti pembangunan irigasi, pupuk, bibit, masalah harga kopra, Kemudian masalah terjadinya over produksi hasil tanaman pangan yang kadang kala membuat harga komoditi pertanian jatuh di pasar, tidak ada modal usaha bunga rendah untuk petani.

    (Ilustrasi)

    Masih banyak lagi masalah yang kerap dihadapi oleh petani yang membuat mereka terlunta-lunta. Dan kadang gairah hidup mereka hilang. Salah satu petani Galela mengatakan ketika harga kopra turun garam pun kami tidak mampu membelinya.

    Jerit mereka tidak pernah dibayar dengan sebuah langka kongkrit oleh Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif yang kita kenal sebagai pesuruh maupun juru urus Publik. Buktinya tidak ada satu regulasi yang secara tegas dan memiliki kekuatan hukum yang kuat yang memerintahkan pemerintah harus lebih menaruh kepentingan petani, Lebih khususnya petani sedang dan kecil di atas segala-galanya.

    Kehilangan kepedulian pemerintah, membuat masalah yang dihadapi petani tidak pernah selesai. Maka perlu didorong satu regulasi yang memiliki kekuatan hukum. Yaitu pembuatan PERDA Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kategori sedang dan kecil. Sehingga masalah yang mereka hadapi tidak diwariskan kepada anak dan cucu mereka.

    Bentuk perlindungan yang harus didapatkan dengan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, perlindungan hukum, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, kredit usaha bunga rendah dan perubahan Iklim.

    Pemberdayaan Petani mencakup: meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Melalui pendidikan dan pelatihan, Penyeluhan dan pendampingan, Pengembangan dan sistem sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan kesediaan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuaan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

    Canga Comuniti bersama petani akan mengusulkan ke DPRD Kab Halut pembuatan PERDA Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (AT)

  • Sendal Jepit Untuk Masjid

    JAKARTA, SUARADEWAN.com – Seorang netizen memposting pengalamannya saat shalat di sebuah mesjid di kawasan Jakarta Barat. Akun bernama catastrophe21 (Pamungkas Patria) tersebut bercerita tentang sedekah sendal jepit untuk mesjid. Hal ramah tamah tapi cukup menginspirasi kita berbuat kebaikan sebagaimana yang dilakukan ibu Linda. Ini isi lengkapnya unggahan netizen tersebut.

    Sedikit aku cerita latar belakangnya kenapa gue disini. Beberapa hari lalu gue sempet dapet kabar tentang adanya pembagian sandal jepit oleh seseorang di beberapa masjid, salah satunya masjid dimana aku berada sekarang, masjid Jami’ Al Anshor yang berlokasi di daerah Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Senin (19/2).

    Selama ini gue taunya, kalau orang berdonasi dengan misal menyumbang Al Qur’an, atau mencuci mukenah yang ada di sana. Nah, ini beda, orang ini menyumbang dengan memberikan sandal jepit.

    Memang terlihat receh, tapi tunggu dulu, ini tentu sangat bermanfaat, terutama bila saudara – saudara muslim yang mampir untuk beribadah, namun tidak membawa sandal, kan gak mungkin pakai sepatu setelah wudlu. Kerennya lagi, kata info tersebut,  beberapa mesjid yang kecipratan sendal jepit berada di kawasan lalu lalang turis.

    Singkat cerita, gue dapat info bahwa donatur sandal jepit ini namanya Ibu Linda Enry. Setelah aku googling ternyata beliau seoramg PNS yang menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Barat. Menarik gak? Jelas menarik, karna secara jabatan, beliau pasti ngurusin seputar wisata tentunya.

    Tapi yang beliau lakuin, ngurusin tempat ibadah. Dan kalau di liat dari lokasi, masjid ini menopang wisata sekitar. Intinya, selain mengurusi tempat wisata, beliau pun memikirkan penopang wisata, salah satunya masjid. Menginspirasi bukan? Keren nih kalau PNS PNS lainnya atau siapa saja ketularan gerakan ini. Ketika dihubungi Linda Enriany, berkisah beberapa waktu lalu, pada saat akan sholat di masjid di sekitar obyek wisata, ia kesulitan berwudhu karena tidak tersedianya sendal. Sedikitnya 300 pasang sandal jepit dibagikan.

    Adapun yang menerima selain Masjid Assahara di lingkungan kantor Walikota Jakarta Barat, juga  dibagikan ke pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Jami Al Anshor Jl. Pengukiran II Kelurahan Pekojan, DKM Masjid Jami Al Mansyur Jl. Sawah Lio No. 2 Kel Jembatan Lima, DKM Masjid Jami An Nawir Jl. Pekojan No. 71 Kel Pekojan Kec, DKM Masjid Jami Al Anwar Jl. Tubagus Angke, Gg. Mesjid No.1 Kel Angke, DKM Masjid Jami Tambora Jl. Tambora No. 4, DKM Masjid Jami Kebon Jeruk Jl. Hayam Wuruk No. 83, Kel Maphar,  serta Mushola Tinggi Pekojan Jl. Pekojan Raya No. 43 Kelurahan Pekojan. (af)

  • Denny JA, Hasrat dan (Potret) Tindak Pelecehan

    Oleh: Shiny.ane el’poesya

    Kamis (25/01), sore lalu, tersebar di media sosial video seorang pasien perempuan berumur 30 tahun tengah menangisi harga dirinya yang telah dilecehkan oleh seorang perawat lelaki. Perempuan tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah dilecehkan dengan diremas-remas payudaranya. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan oleh si perawat tidak sekali, bahkan juga dengan memain-mainkan (memelintirkan) putingnya ketika ia dalam kondisi setengah sadar sesaat setelah ia dipindahkan dari ruang operasi.

    Ironis. Peristiwa tersebut terjadi di tengah makin berkembangnya pemikiran-pemikiran mengenai pembelaan terhadap hak asasi manusia, yang justru sudah tak lagi hanya berkutat pada isu pembelaan hak konstitusional perempuan tetapi lebih jauh pada isu LGBT. Tentu hal tersebut selain menyayat perasaan kita semua, juga seolah telah menarik mundur kembali roda perkembangan hidup kita jatuh ke arah belakang.

    Masalah itu mungkin sekarang–ketika tulisan ini dibuat, tengah bergulir sebagai kasus hukum. Dan yang pantas, biarlah pihak yang berwenang kelak memutuskan apa ganjarannya.

    Namun, sebagai generasi muda-millenial yang tengah mencoba bergelut di dunia sastra, membaca berita tersbut juga sedikit menjadi “was-was”. Mengapa was-was? Sebab tiba-tiba ada satu hal yang menurut saya penting untuk disampaikan mengenai peristiwa tersebut dalam konteks kesusastraan kita saat ini. Yaitu, bahwa hasrat dan imajinasi jika tidak dibarengi pertimbangan akal sehat, maka akan sangat berbahaya.

    Dalam peristiwa yang terjadi di ruang rawat itu, saya melihat adanya peran hasrat yang begitu kuat, kita juga tak mungkin menafikan peran “imajinasi” yang yang mendorong pelakuknya dalam mengesampingkan akal sehatnya. Saat itu jelas si perawat tengah ber”imajinasi” bahwa pasien tersebut masih dalam keadaan tak sadar akibat efek obat bius yang disuntikkan ke tubuhnya sebelum masuk ruang operasi. Sialnya, ternyata si pasien meskipun belum sepenuhnya siuman, tetapi merasakan tindak pelecehan tersebut dan membeberkannya di depan seluruh staff di rumah sakit bersangkutan.

    Pertanyaannya, apakah hal tersebut tidak terjadi di era kesusastraan kita akhir-akhir ini? Di sini penulis memberi jawaban: Iya. Dan bahkan lebih mengerikan.

    Di waktu yang sama ketika berita pelecehan itu beredar, beredar pula berita yang mengabarkan mengenai hadirnya “Generasi Angkatan Sastra Puisi Esai” yang dilansir oleh beberapa media online: Republika, AntaraNews, BeritaSatu dan TribunNews. Sebuah berita yang lagi-lagi sebenarnya telah melecehkan kesusastraan kita baik dari kacamata sejarah, dari segi pertukaran wacana–berbagai kritik langsung (ex. “Denny JA, Semuanya, Jangan Sebut Proyek Puisi Esai sebagai GERAKAN!”, “Denny JA Menyangkal Sejarah Komunitas Sastra: Komunitas Sastra di setiap Daerah Marahlah!” dsb.) yang telah dibuat atas tulisan-tulisan Denny JA sendiri, maupun dari cara Denny JA mengimajinasikan kita semua sebagai sesuatu yang tidak perlu dihiraukan keberadaannya; seolah seorang pasien yang tengah terlelap dan tak berdaya di atas ranjang, meskipun memang masih banyak penulis senior yang memilih diam tenang-senang saja di atas ranjang itu.

    Tulisan yang beredar melalui media tersebut, hampir seluruh bangunan teksnya serupa, dan hanya berbeda pada bagian pembuka berita yang kemudian di-headline-kan sebagai judul. Tulisan yang (selain dari konten mudah sekali dipatahkan) sebenarnya tidak menunjukkan keahlian apapun dari segi jusrnalistik kecuali ajang gagah-gagahan bahwa ia memiliki jaringan media populer yang bisa dikendalikannya. [sic!]

      Jakarta, 27 Januari 2018

    Noted: Denny JA seharusnya mengetahui lebih dulu–sebelum mencatut 5 syarat peristiwa kebaharuan dari David Ikancinta (Fihselov) dalam tulisannya itu, bahwa pertama, setiap pembaharu dalam sastra tidak mungkin dikatakan sebagai pembaharu kalau dia hanya menulis 5 buah puisi saja–silahkan diriset. Jadi kalau masih ingin mengatakan sebagai pembaharu dengan hanya menulis 5 puisi saja, berarti ia tak tahu malu. Kedua, sebuah klaim terlahirnya angkatan itu berarti adalah seuah penanda adanya satu kemunculan generasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam corak puisi yang digerakkan oleh licentia poetica masing-masing pengusungnya, jadi bukan kerja klaim dari satu orang dan membayar orang lain untuk mengerjakan hal yang sama; Kalau kategorinya ini, bukankah ratusan panitia lomba setingkat nasional jauh lebih banyak melakukan hal yang sifatnya massal, tematik, dan dengan ketentuan penulisan tertentu yang serupa demikian? Terakhir, bahkan ketika Denny JA mengatakan kehadiran 170 penyair yang rame-rame bekerja untuk memproduksi massal puisi esai dalam projectnya adalah sebuah fakta, tetapi ia juga tak bisa menutup fakta bahwa bahkan dari 170 penulisnya itu beberapa telah berangsur mengundurkan diri.

  • Demokrasi Yang Berdebu

    Oleh : Wahyu Hamdani

    Ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang dibuang. Tak dipilih untuk jadi pemimpin. Uang menjadi perangkat utama untuk memilih pemimpin. Akhirnya, hanya yang berpikiran jernih ke depan yang akan teguh bersikap. Tidak menggadaikan masa depan dengan kesenangan sesaat nan sesat.

    Konsekuensi kerusakan dari politik uang, tak hanya soal moralitas. Melainkan juga bibit kehancuran tatanan sosial. Awal dari lahirnya pemimpin korup. Maka daripada itu, tak boleh  didiamkan dan dibiarkan. Gerakan politik bersih harus jadi ujung tombak pembaharuan.

    Dalam konteks ini, masyarakat tidak salah sama sekali. Tapi pemimpin yang mengajarkan. Mengajarkan memilih karena segepok uang 100-200 ribuan. Masa depan kota akhirnya diserahkan ke “pemimpin pegadaian”. Betapa murahnya masa depan yang gilang gemilang.

    Politik uang, meski susah untuk dibuktikan sudah menjadi rahasia umum. Tak kelihatan apinya, tetapi asapnya membumbung di angkasa.  Tidak jelas memang definisi dari politik uang. Namun, dari banyak pengalaman, kasus-kasus politik uang menguap dipersidangan ketika tidak ditemukan bukti dan saksi yang menguatkan.

    Halalkan Segala Cara

    Dalam suksesi kepemimpinan, aneka bentuk keculasan, kecurangan, intrik-intrik politik, black campaign, money politicmerupakan hiasan dalam etalase perpolitikan. Strategi yang disebut Machiavelli “menghalalkan segala cara” sudah merupakan strategi turunan sejak zaman baheula.

    Berbagai bentuk pelanggaran pemilukada bukan merupakan sesuatu yang asing terdengar. Dari perkara memberikan bantuan beras, DPT/DPS, money politic, curi start kampanye hingga penggunaan fasilitas negara terutama bagi incumbent. Dari pelanggaran yang bersifat administratif sampai pelanggaran pidana. Tentu yang paling susah disorot adalah soal politik uang.

    Namun, yang menjadi persoalan hingga sekian ratus perhelatan pemilukada adalah tidak adanya ketegasan pihak-pihak terkait untuk memberikan sanksi yang membuat pelaku kapok dan tidak  akan mengulangi perbuatan yang sama. Sehingga, tidak ditiru di daerah lain yang hendak menyelenggarakan pemilukada.

    Penegakan aturan yang ketat terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi adalah keniscayaan yang tidak bisa terelakkan. Sebuah keharusan yang bertujuan untuk memperkuat sendi-sendi demokrasi. Sebagai upaya awal untuk menciptakan pemerintah yang bersih, amanah, dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

    Sungguh ironis, bila kepala daerah yang nantinya terpilih. Bukan sepenuhnya terpilih karena suara hati nurani rakyat. Melainkan dipilih karena banyaknya gizi yang diberikan pada rakyat baik melalui bantuan-bantuan, seperti membangun masjid maupun fasilitas jalan menjelang pemilihan, pemberian voucher beras, atau “serangan fajar”.

    Di lapangan pelanggaran-pelanggaran yang tersebut diatas, adalah sesuatu yang masih dipermukaan bukan bentuk pelanggaran yang fatal dan besar. Dikatakan demikian, sebab selama ini temuan maupun laporan mengenai pelanggaran jarang sekali diproses dan diberikan sanksi yang tegas bagi para pelakunya. Yang terjadi berbagai bentuk pelanggaran dibiarkan seiring proses pelantikan kepala daerah baru. Padahal, politik uang sesungguhnya menjadi biang rusaknya pembangunan.

    Menggejalanya politik uang ditunjang pula dengan paradigma masyarakat yang akan memilih, bila ada yang memberikan uang pengganti ke TPS. Ini sumber penyakit baru. Faktor pengangguran dan kemiskinan memberikan kontribusi besar terhadap menjamur politik uang. Di samping pula, faktor pendidikan yang rendah. Dampaknya kesadaran memilih ala kadarnya, bukan dimaknai sebagai titik tolak perubahan hidupnya.

    Bila perilaku seperti ini terus berlangsung. Mana mungkin clean and good governance yang kita impikan akan tercapai. Kepala daerah terpilih, secara rasional akan berpikir keras bagaimana mengembalikan modalnya setelah memenangkan pemilukada. Bahkan menggadaikan kebijakan pada pemilik modal. Dan inilah yang dimaksud dengan demokrasi yang kotor karena berdebu oleh praktik-praktik KKN.

    Jernihkan Kesadaran Politik

    Makin maraknya politik uang, dalam jangka panjang masyarakat yang akan dirugikan. Apalagi jika pemimpin yang terpilih berprinsip ketika jadi harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Kebijakan yang akan diambilnya tentu akan berpihak pada dirinya sendiri. Rakyat akan terlantar. Kesejahteraan dan kemakmuran makin menjauh.

    Jadi masalah pokoknya, sebenarnya kesadaran rakyat yang perlu dibenahi. Wawasan yang perlu ditingkatkan. Pengetahuan yang perlu diperbaiki. Bukan sistem yang digugat. Sistem pemilihan langsung sebenarnya cukup memberikan ruang untuk perbaikan. Terutama mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

    Akan tetapi, masalahnya, sistem ini terbuka untuk ditunggangi oleh para penumpang gelap demokrasi yang tak bertanggung jawab. Pelaku  demokrasi yang berperilaku menguntungkan dirinya sendiri. Pelaku yang membeli suara rakyat dengan uang ganti transport. Ihwal dari transaksionalisasi politik.

    Konsekuensinya, kesadaran memilihnya bukan karena hak dan kewajiban melainkan tergantung imbalan. Kesadaran memilihnya karena hutang budi, setelah kandidat/timsesnya memberikan uang. Persoalan ini tidak lepas dari pengetahuan dan SDM masyarakat yang rendah. Sehingga masyarakat tidak berpikir panjang akan pengaruh hak pilihnya terhadap kebijakan pembangunan.

    Kesadaran dan pengetahuan bahwa pilihanya akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan belum banyak diketahui. Permasalahan ini yang semestinya terus didengungkan, diajarkan, disosialisasikan kepada masyarakat. Maka, logika kesadaran bahwa hak pilih mereka menentukan masa depan yang masih belum banyak terekam dalam masyarakat harus diinstal dalam kesadaran pikiran.

    Masyarakat kelas bawah, rentan sekali dengan politik uang. Sebab cara berpikir pendek mereka, yang penting bisa makan. Tidak perduli akan lahir kebijakan kedepan yang menindas dan menzholiminya. Sebuah pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan.

    Terbit :  di Harian Pelita Medio Oktober 2013

  • Proklamasi itu Berat, Dilan. Kamu Tak Akan Kuat

    Oleh: M. Iqbal Tarafannur

    25 Januari kemarin, film Dilan yang diangkat dari novel karya Pidi Baiq resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia. Film ini sudah barang tentu menjadi sebuah penantian yang agung bagi setiap orang yang pernah membaca karya-karya ataupun hanya sekadar kutipan dari Pidi Baiq. Bagaimana tidak,  karya fiksi Pidi Baiq yang — ramai terpampang di etalase-etalase toko buku ternama — penuh dengan kata-kata cinta yang indah yang akan membikin orang-orang— khususnya kaum muda — yang sedang dikuasai oleh gelora asmara atau sedang dirundung patah hati, mendadak merasa tercerahkan selepas membacanya.

    Saya menonton film ini bukan karena saya adalah pembaca setia karya-karya Pidi Baiq. Saya penasaran apakah film ini bisa mengubah pikiran saya terhadap penulis-penulis kisah fiksi menye-menye, yang saya anggap telah merusak dan meracuni otak generasi hari ini dengan seluruh ihwal tetek bengek kisah percintaan bocah ingusan yang banal sekaligus binal.

    Film yang mengambil latar di Bandung pada tahun 1990 ini menceritakan kisah cinta remaja dimasa putih abu-abu antara Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadhan dan kekasihnya Milea yang diperankan oleh Vanesha Prescilla, seorang gadis cantik yang baru pindah dari Jakarta ke Bandung. Pada pembuka film, kaum hawa akan terpesona melihat senyum manis Dilan saat menghampiri Milea, gadis yang menjadi target operasi rasa sukanya. Dilan membuka dialog pertama dalam film dengan mengatakan “aku meramal, suatu saat kamu pasti naik motorku.” Sontak saya mendengar ada suara-suara perempuan di bioskop yang bilang ‘so sweet’, ‘asiikk,’ ‘ya ampun,’ ‘romantis banget,’ dll., dsb.

    Milea, digambarkan seorang gadis cantik yang baru pindah sekolah dari Jakarta, merupakan anak tentara. Sedangkan Dilan seorang anak tampan yang nakal namun puitis dan terlibat dalam geng motor ternama di Bandung. Tak tanggung-tanggung, bocah ingusan ini, menduduki jabatan sebagai panglima tempur dalam geng motor tersebut. Oh ya, ditambah lagi, dia juga anak dari seorang serdadu. Jangan lupa, bahwa film ini berlatar tahun 1990, di mana Sang Jenderal masih gagah berkuasa. Latar belakang keluarga Dilan yang militeristik mungkin menjadikannya besar kepala dan ditakuti. Hal ini terlihat ketika di dua adegan Dilan dipanggil oleh kepala sekolahnya karena memukul guru dan temannya.

    Mungkin faktor latar belakang keluarganya itu yang menjadi pertimbangan kelompoknya menjadikan Dilan sebagai panglima tempur, agar bisa leluasa dalam aksi-aksi mereka. Hehe. Sebab saya berpikir, bahkan setolol-tololnya kelompok geng motor, tak akan menjadikan seorang bocah SMA untuk menduduki jabatan penting, seberapa besar pun nyali si bocah.

    Berbeda dengan percintaan anak SMA pada umumnya, Dilan begitu pandai dalam merangkai puisi. Lain Rangga dalam AADC yang hanyut dalam sajak-sajak Chairil, Dilan bisa menjadi seorang pembuat puisi andal sembari menjadi bagian dari geng motor tanpa harus menjadi seorang kutu buku yang membusuk di pojok kamar. Bayangkan saja kata-kata ini: “Jangan rindu, itu berat. Kamu tak akan kuat. Biar aku saja,” diucapkan oleh seorang anak SMA. Mendengar ucapan itu keluar dari mulut DIlan, seisi bioskop kembali riuh dengan puja-puji, sementara saya tersiksa dengan rasa geli.

    Hal ini juga yang membedakan antara Dilan dan Beni — kekasih Milea — yang berada di Jakarta yang terjerumus dalam budaya plagiat pada puisi-puisi Gibran. Kisah cinta Milea dan Beni mulai terancam saat Dilan hadir dalam kehidupan Milea dan berujung di Jakarta saat konflik terjadi dan Beni menyebut Milea sebagai “pelacur”.

    Saat adegan konflik tersebut, saya terkenang—begitu juga Milea yang menangis dalam perjalanan pulang ke Bandung — dengan kata-kata Dilan sebelumnya pada Milea yang mengatakan, “Jangan kasih tahu aku ada yang menyakitimu, nanti orang itu akan hilang.”: Kata-kata yang bagi saya kelewat mengerikan dalam konteks di mana orde baru sedang berkuasa. Menggunakan kata ‘mati’ saja sudah begitu horor untuk bocah seumurannya, apalagi hilang!? Ingatan saya langsung mengarah pada orang-orang yang ‘sengaja dihilangkan’ akibat melawan Harto. Persoalan yang membuat semuanya makin mengerikan adalah karena Dilan anak dari seorang serdadu. Terlebih lagi, bahkan sebelum kenal dekat, Dilan telah mengetahui semuanya tentang Milea. Hal ini yang membuat ulasan film Dilan di Tirto.id, memberikan judul tulisan yang amat jenaka dan menyentil: “Dilan 1990, Adalah Film Horor.”

    Rasa yang sama juga saya alami ketika Milea pulang dan mendapati ayahnya sedang duduk di teras rumah sembari mengelap senapan laras panjangnya. “Sedang apa, Yah?” Tanya Milea, selepas mengucapkan salam dan menciumi tangan ayahnya. “Buat nembak tikus-tikus di jalanan”, jawab ayahnya.  Serentak saya mengingat mereka yang menjadi korban Operasi Kalong pada tahun ‘65, di mana orang-orang disiksa dan binasa, tak lebih berharga dari seekor tikus di selokan.

    Lewat penggambaran percintaan Dilan dan Milea saya menyadari bahwa tak ada jurang perbedaan yang mencolok antara generasi di tahun 90an, dan saat ini, selain komunikasinya lewat telepon dan surat. Bahkan menurut salah satu pembaca setia Pidi Baiq dalam kutipan Twitternya, mengatakan bahwa novel Dilan harus menjadi panduan hidup anak SMA saat ini, yang dikutip oleh Pidi Baiq dalam sampul belakang novel Dilan. Begini tulisnya:

    ”Keren. Buku ini harus menjadi panduan hidup anak SMA sekarang. Menteri Pendidikan juga harus baca,” kata pengguna Twitter @faisEl_farizi.

    Bayangkan! Harus menjadi panduan hidup anak SMA dan harus dibaca oleh Menteri Pendidikan! Mungkin hal ini harus dipertimbangkan oleh Menteri Pendidikan sekarang, untuk menjadikan DIlan sebagai kurikulum baru yang wajib dipelajari dalam mata pelajaran SMA. Dan untuk yang terhormat Ki Hajar Dewantara, semoga saja kau tak baper karena kalah pamor dengan Pidi Baiq. Sia-sia sudah kau mendirikan Taman Siswa. Saya rasa, persoalan ini mungkin juga jadi pertimbangan agar Paulo Freire dan Eko Prasetyo berhenti menulis tentang persoalan pendidikan. Sebab, kalian tak ada apa-apanya.

    Hati saya begitu tersentuh, ketika di adegan menjelang berakhirnya film, Dilan dan Milea akhirnya mengikrarkan cinta agung mereka lewat proklamasi. Bukan karena mereka begitu romantis dan ­antimainstream, tapi karena kata ‘proklamasi’ yang mereka gunakan. Sebab, bagi saya, kata-kata itu yang membuat Bung Karno, dkk, harus merasakan sunyinya pembuangan, pengapnya penjara, dan ngerinya peluru yang membuntuti mereka. Terserah jika bagi sebagian orang saya dianggap terlalu berlebihan. Namun, percayalah Dilan, proklamasi itu berat. Kamu tak akan kuat. Biar Bung Karno saja.

    Selain perbedaan di atas, kisah ini tak ada bedanya dengan kisah percintaan anak SMA pada umumnya yang diangkat dalam film: murahan dan menjijikan. Generasi muda, lagi-lagi menjadi sasaran komoditas lewat sastra dan film. Lewat hal ini, kaum muda diajak dalam labirin percintaan yang menggelora, seolah-olah dunia ini hanya berisi tentang kisah asmara antara dua pasangan anak manusia.

    Tapi, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seorang Pidi Baiq. Sebab karena karyanya, saya senantiasa merawat kebencian saya pada sastra murahan yang hanya berbicara tentang persoalan asmara yang membabi-buta.

    Sumber : http://narazine.co

  • Ini Rahasia Mufidah JK dan Ida Tanri Abeng yang Belum Terungkap

    JAKARTA, SUARADEWAN.com – Suara Tanri Abeng terbata bata. Laki laki kelahiran 7 Maret 1942 itu menahan haru. Air matanya menggenang. “Ida masih ada. Suaranya khas,” ujar Tanri dihadapan sahabatnya Jusuf Kalla bersama istrinya Mufidah Jusuf Kalla serta seratusan lebih tamu lainnya. Siang itu, di penghujung 2017, di kediaman “manajer satu milyar” ini berlangsung doa peringatan wafatnya Ida Nasution Tanri Abeng yang berpulang setahun lalu tepatnya 17 Desember 2016.

    Tanri mengenang kepergian istrinya. Ida Nasution kala itu aktif di bidang kesenian HMI Makassar. Jusuf Kalla muda merupakan ketuanya. Nah, dibalik dinamika organisasi tersebut, dua pasang cinta sedang bertautan.  Odo odo Jusuf Kalla dan Mufidah serta Tanri Abeng dengan Ida Nasution.

    Mufidah dan Ida adalah sahabat sejak muda. Kebetulan keduanya pendatang di tanah Sulawesi. Mufidah asal Padang dan Ida Nasution asal Sumatera Utara namun lebih kental ke Minang nya. “Ada baiknya kita dengarkan langsung testimoni Ibu Mufidah Jusuf Kalla tentang sahabatnya,” Tanri kemudian mempersilahkan Mufidah berkisah tentang peristiwa 55 tahun silam itu.

    “Nama kami sama sama Ida. Kemana mana selalu berdua. Apalagi dulu waktu saya belum jadian sama Pak JK, Ida suka bohongi saya,” hadirin tergelak, tertawa.

    “Suatu kali Ida bilang ke saya kita ada acara baris berbaris untuk perayaan 17 Agustus. Kata Ida,  dicari wanita berambut panjang yang bisa dikepang dua. Padahal saya sudah pakai konde. Waktu itu saya sudah mau berangkat ke tempat kerja di bank. Ida bilang gak papa. Terus katanya kita pakai seragam. Saya bilang gak punya seragam itu. Ada, udah disiapkan oleh HMI, kata Ida. Saya bilang kaya donk HMI sekarang. Saya pun terpaksa ikut. Kami datang ke rumah pak ketua,” kisah Mufidah sambil melirik Jusuf Kalla ‘ketua’ yang dimaksud.

    Diam diam Ida Tanri Abeng mencium adanya kerenggangan hubungan Mufidah dan Jusuf Kalla. Ida lalu memasang siasat dan strategi yang disambut baik oleh Jusuf Kalla. Intinya, memulihkan hubungan cinta keduanya.

    Mufidah pun melanjutnya kisahnya, “Saya ini dibohongi sama Ida. Dia ajak saya ke rumah ketua diantar pakai mobil. Lalu supir kantor saya disuruh pergi.”

    Konspirasi berjalan mulus. Saat Mufidah akan pulang meninggalkan rumah sang ketua, mobil kantornya sudah tidak ada. “Mereka bilang ada keluarga supir itu yang kena musibah makanya balik duluan. Saya kemudian panggil becak. Eh daeng becaknya bilang bahwa ban nya kempes,” kenang Mufidah.

    Singkat cerita gadis Mufidah pulang dibonceng Jusuf Kalla muda. “Sampai di depan rumah saya, pak ketua langsung saya suruh pulang. Tapi akibat semua itu hubungan saya dengan Pak JK pulih.” Intinya Ida sering “membohongi” Mufidah. Dan kenangan dibohongi itu melekat erat dan berbuah manis hingga kini.

    Kisah lain, Mufidah pernah diajak  Ida ke Bogor untuk makan makan sekaligus curhat. Konon ada rumah makan Padang yang Ida sukai di sana. “Kami berduaan saja, Ida sendiri yang nyetir mobil,” cerita Mufidah.

    Dalam perjalanan Ida curhat kepada Mufidah. Katanya tanpa sepengetahuan Tanri Abeng, Ida selalu membongkar bongkar kantong baju dan celana suaminya setiap kembali dari luar negeri. “Ida cerita kepada saya. Kalau ada uang dolar Ida ambil. Tapi Ida pun mengakui, jangan jangan Tanri sengaja menyimpan uang dolar itu karena tahu Ida senang kalau menemukan uang dolar,” lanjut Mufidah.

    Suatu kali saat sudah menjadi istri wakil presiden periode 2004 – 2009, Ida menghubungi Mufidah. Ida minta agar diajak juga jalan jalan. Waktu itu kondisi Ida sudah sakit. Tapi Ida bersikeras tetap ikut. Berangkatlah Ida bersama rombongan ibu wapres ke Padang. “Sampai di Padang Ida sakit. Pusing, soalnya sudah lama tidak naik pesawat katanya. Akhirnya Ida gak ikut pulang karena harus dirawat di rumah sakit di Padang,” Tanri Abeng menambahkan.

    Peran Ida sebagai penggagas perdamaian cinta JK dan Mufidah juga diaminkan oleh Jusuf Kalla. Jusuf Kalla berkisah, bahwa Ida Nasution punya andil yang besar dalam menyatukan hubungan mereka saat saat masa pacaran waktu itu.

    “Bapaknya Ida itu polisi militer. CPM. Waktu itu bapaknya menjadi direktur di Hotel Negara. Kebetulan saya dan Mufidah menikah di hotel Negara,” kenang Jusuf Kalla.

    Perhiasan Palsu

    Ida yang bernama lengkap Farida Nasution adalah seorang  organisatoris super aktif. Ida pernah memimpin Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, bagian dari kelompok Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Namun saat Tanri Abeng duduk sebagai menteri BUMN Ida menarik diri untuk tidak menonjol. Konon, itu salah satu taktik agar sesama ibu ibu di lingkungan BUMN tidak “memanfaatkannya” mencari cari jabatan untuk suami.

    Dalam keseharian Ida tergolong sederhana. Sebagaimana pengakuan Tanri Abeng, Ida lebih suka menggunakan perhiasan “murahan”. “Saya ini istri manajer satu milyar dan istri menteri, semua orang tidak akan percaya kalau saya pakai perhiasan palsu,” ungkap Tanri Abeng atas pernyataan istrinya itu.

    Menurut Tanri, sekitar 1-2 tahun terakhir sebelum wafat, Ida sempat melakukan protes keras. Suatu malam, Ida menarik Tanri bicara empat mata. Ida menyampaikan dan mempertanyakan bahwa kenapa uang jatah bulanannya dikurangi drastis. Meski sudah paham, Tanri tetap pura pura terkejut. Tanri bilang akan membicarakannya dengan Emil putra sulungnya.

    Secara rahasia Tanri dan Emil memang sepakat mengurangi “uang jajan” bulanan Ida selama sakit. Sebab menurut laporan asisten rumah tangga yang mendampinginya, diam diam Ida sering “kabur” keluar makan makanan enak yang sangat dipantang oleh dokter. “Ida suka sekali makan, sementara dokter meminta agar kami menjaga makanannya,” tambah Tanri.

    Catatan dari Simprug

    Penyakit yang mendera Ida memang hanya “jembatan” saja, hingga akhirnya setelah sekitar 10 hari dirawat di RSSP, dini hari 17 Desember 2016 tepat pukul 2 lewat 41 menit wanita murah hati itu tuntas “menyeberang” ke kehidupannya yang abadi. Ia merampungkan perjalanannya pulang ke haribaan sang Khalik.

    “Dia tidak menderita. Perginya tenang,” suara Tanri Abeng sedikit tersekat saat menuturkan kembali detik detik kembalinya sang istri di ruang ICU. Getaran haru dibalut keikhlasan memancar kuat dari laki laki asal Selayar Sul Sel.

    Malam itu, 23 Desember 2016, banyak kalangan hadir ber taziah memadati rumah Tanri Abeng. Saya mencatat, ada Sofyan Djalil yang sudah lima kali menjabat menteri dengan bidang berbeda, Agung Laksono tokoh senior Golkar, dan sederet nama nama kondang lainnya. Di halaman depan tegak berjejer karangan bunga kiriman dari Jokowi Presiden RI, Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI dan BJ Habibie.

    Mereka datang berbagi rasa, bertukar simpati atas kepergian Hajjah Farida Nasution Tanri Abeng. Saling meluapkan kenangan yang pernah hinggap dalam perjalanan silaturahim dengan Ida Tanri Abeng. Inilah persapaan dari sahabat sahabat yang menggetarkan hati sang tuan rumah.

    Aksa Mahmud, founder Bosowa Grup berkisah bagaimana hubungannya dengan keluarga Tanri Abeng. Kala itu, Aksa lah yang menguruskan tiket Ida Tanri Abeng untuk berangkat ke Amerika. “Ibu Ida harus terbang ke Amerika, karena rencana pernikahannya dengan Tanri akan dilangsungkan di Amerika,” kenang Aksa yang saat itu berhasil mendapatkan tiket discount untuk Ida.

    Saat itu Tanri sedang mengikuti program American Field Service (AFS) Exchange program. Tanri mendapat bantuan dari keluarga Amerika bernama Gibson. Tanri adalah foreign student pertama yang dinobatkan sebagai distinguished alumni dari  State University of New York (SUNY), Buffalo, NY, AS.

    “Memang uang yang saya kirim pas pas sekali buat ongkos Ida ke Amerika,” timpal Tanri Abeng mengenang peristiwa 50 an tahun silam itu.

    Alwi Hamu, pendiri Fajar Group juga mengenang persahabatannya dengan Ida Tanri Abeng. Kala itu Alwi lah yang kerap membonceng Ida wara wiri mengedarkan proposal pencarian dana dalam rangka kegiatan kesenian HMI. “Macam macamlah, Ida bikin pentas tari, pentas drama, Ida semua yang urus. Saya bagian antar antar saja,” ungkap Alwi Hamu yang kala itu membonceng Ida dengan sktuter vespanya DD 18581.

    Paling Cantik Sedunia

    Agustus 2014, usai perhelatan pemilu presiden, saat menyeruput kopi di sebuah taman di kota Boston Amerika Serikat, Emil Abeng bercerita kepada saya tentang ibunya. Mantan anggota DPR RI Fraksi Golkar itu berkisah bahwa wanita paling cantik di dunia adalah ibunya.

    “Dimata saya, ibu saya adalah wanita yang paling cantik di dunia,” tutur Emil. Emil memang teramat dekat dengan ibunya.

    Perkenalan saya dengan keluarga ini terbilang tebal. Saya jumpa pertama dengannya sekitar tahun 1983, saat Emil tinggal di kawasan Jalan MPR Cilandak Jakarta Selatan. Saya diajak Acca, putra Rusdi Akib, sahabat Tanri Abeng. Di rumah Emil, ibunya menyapa kami dengan hangat. Ibu Ida seakan paham kalau perut kami belum terisi. Langsung menyilahkan kami duduk mengitari meja makan.

    Tanpa malu malu saya melahap makanan yang terhidang. Perut kenyang sebagai perantau ibukota makin komplit karena saat akan pamit Emil menyelipkan uang di kantong saya. Untuk ukuran saat itu banyak sekali. Setidaknya makan dan bayar kost aman selama sebulan. Harga sewa kamar kost tahun 1983 an sekitar 20 ribu rupiah per bulan. Jumlah uang yang Emil selipkan silahkan Anda duga duga sendiri. Intinya syukur Alhamdulillah banget, rezeki yang tak terduga duga.

    Saya terharu, sebagai tamu kami diterima laiknya keluarga. Ketulusan seorang ibu menyapa, karena Ibu Ida langsung mempersilahkan kami makan. Batin ibu Ida mampu menebak bahwa remaja perantau ini pastilah lapar alias belum makan. Dan faktanya memang demikian.

    Itulah naluri seorang ibu. Bahasa kalbu beliau mampu membaca apa yang kami alami. Perilakunya sebagai wanita kelas menengah di zaman itu terbilang langka, apalagi kami ini bukan siapa siapa. Saya mengenang rekaman peristiwa tersebut dengan apik. Al Fatiha untuk Ibu Ida.

    *Jakarta 26 Desember 2017

    Egy Massadiah*

  • Kemiskinan Sebagai Salah Satu Dampak dari Korupsi di Indonesia, Benarkah?

    Oleh : Maharani 

    Sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi. Indonesia cukup dilirik di berbagai negara-negara  di dunia terutama negara maju seperti USA dan China, dengan pertumbuhan penduduk yang cukup banyak yang menurut CIA Factbook Tahun 2016 indonesia menduduki urutan ke empat dengan jumlah penduduk 258.316.051 jiwa, luas wilayah 1.904.569 km, dan  rasio 3,5 % dari jumlah penduduk di dunia. Demokrasi tentu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi meskipun secara harfiahnya ia berbeda subtansi namun saling terkait sebagai bukti bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan politik untuk mengarahkan ekonomi suatu negara. Namun lagi-lagi kebijakan fiskal yang mampu menentukan bagaimana pertumbuhan ekonomi kedepannya.

    Menurut Jan-Erik Lane &Svante Ersson dalam bukunya “Ekonomi politik Komporatif” mengatakan bahwa salah satu faktor-faktor ekonomis yang mempengaruhi kepolitikannya yaitu : “ hipotesis Rezim (regime hypotesis) yang berpendapat bahwa kestabilan institusi-institusi dalam demokrasi disuatu negara dipengaruhi atau dikondisikan oleh tingkat kelimpahannya. Rezim demokrasi hanya akan bertahan di negara-negara kaya, sehingga GDP per kapita menentukan kelanggenan demokrasi dalam hal demokratisasi dan pertumbuhan tidak terlepas dari pembangunan sosio ekonomi, dan pembangunan politik, dalam konsep ini Indonesia termasuk kaya dalam hal Sumber daya Alam namun Ironisnya tingkat pendidikan, kesehatan, nilai tukar masih cukup memprihatinkan apalagi ketika kita melirik kesenjangan ekonomi termasuk kemiskinan sangat mengkhawatirkan.

    Pada tahun 2016, misalnya pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5.5 persen dengan proporsi penduduk miskin sebanyak 17.7 persen atau sebanyak 37.17 juta penduduk dari total penduduk Indonesia. Data ini jika benar memang jauh lebih baik dibandingkan pada saat Indonesia mengalami krisis multidimensi tahun 1997/1998. Pada tahun ini jumlah penduduk miskin mencapai angka 33 persen pada akhir tahun 1998 ( Hardjono et. al., 2010). Sejak tahun 2002, proporsi penduduk miskin terus menunjukkn penurunan dari 18.2 persen menjadi 15.4 persen pada tahun 2008.

    Namun sejak tahun 2008 setelah terjadi krisis ke empat (krisis keuangan global), kemampuan kuantitatif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin nyaris tidak banyak perbedaanya pertahun. Persentase tingkat penurunan kemiskinan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 hanya mampun menurunkan proporsi kemiskinan hanya sebesar atau kurang dari 1 persen. Bahkan pada tahun 2015, julah penduduk miskin absolut justru bertambah sebesar 860 ribu orang, dari 11.22 pesen menjadi 11.25 persen (BPS, 2015).

    Fakta kuantitatif rendahnya kemampuan menurunkan persentase penduduk miskin tersebut barangkali akan semakin parah jika kita melihat kondisi kualitatifnya. Hal ini karena kemiskinan bukan sekedar persoalan angka statistik belaka, tetapi terkait dengan kualitas kehidupan manusia. Barangkali apa yang dikatakna Bank Dunia (1993) dan Bruno (1994) bahwa “If GDP Grows at 5 percent, the poverty gap will decline, on average, by 10 percent a year” tampaknya juga tidak terjadi pada tahun-tahun fiscal pasca krisis keuangan global.

    Padahal, anggaran pengentasan kemiskinan harus meningkat. Pada tahun 2011, misalny, anggaran kemiskinan yaitu sebesar Rp. 96,1 triliun diperuntukkan antara lain untuk penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin), pemberian beasiswa pada masyarakat miskin, kredit usaha rakyat (KUR) dan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Kemudian, anggaran ini membengkak lagi menjadi Rp. 109,2 triliun pada tahun 2012, Rp 124.0 triliun pada tahun 2013, Rp. 137,7 triliun pada tahun 2014 dan menjadi Rp. 137,6 triliun pada tahun 2015 (Bappenas, 2015). Ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan bukan satu-satunya cara dalam menghapus kemiskinan. Jika tidak hendak untuk mengatakan ada yang salah dalam upaya kita mengentaskan kemiskinan.

    Menurut Thee Kian Wie Kemiskinan masih menghantui Indonesia. Thee Kian Wie seperti di kutip koleganya Tom McCawley (2014) menyatakan : “Indonesia has a lot of problems, he often said, but the biggest is mass poverty “. The solution, he argued, was a lot of foreign investment, new factories and then tweaking of policy to ensure just outcomes. Maka dari itu solusi yang paling berpengaruh selain invetasi asing, industri adalah perubahan kebijakan, tentu regulasi ini tidak terlepas dari aktor-aktor politik para regulator dalam menentukan perubahan kebijakan tersebut. Sehingga dampak dari kebijakan itu salah satunya adalah sejauh mana perubahan ekonomi baik dalam kuantitatif maupun kualitatif.

    Korupsi bukan hal baru lagi di Indonesia, bahkan pada masa orde lama antara tahun 1951-1956 sudah mulai terjadi mulai diangkat koran lokal, korupsi bukan hanya karena pelanggaran hukum, namun juga sekedar suatu kebiasaan. Bahkan tindakan korupsi Proses penyebaran korupsi tersebut disebut dengan continous imitation (peniruan korupsi berkelanjutan). Proses ini bisa terjadi tanpa disadari oleh masyarakat. Dalam keluarga misalnya, seringkali orang tua tanpa sengaja telah mengajarkan perilaku korupsi kepada anaknya. Meskipun sebenarnya orang tua tidak bermaksud demikian, namun kita tidak boleh lupa bahwa anak adalah peniru terbaik, mereka meniru apapun yang dilakukan oleh orang-orang dewasa disekitarnya.

    Korupsi menurut Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Meskipun ada lembaga Independen yang memberantas korupsi sebut saja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun bukan berarti tidak ada campur tangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Campur tangan pemerintah tersebut adalah mengawasi berjalannya segala aktifitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sehingga pemerintah mampu mengawasi kinerja KPK atau sebaliknya KPK dijadikan alat politik. Dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar.

    Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Sehingga dampak dari korupsi adalah perputaran uang tidak berjalan dipasaran karena hanya sebagian golongan (oligark) yang tergolong kaya sehingga ini menjadi peluang untuk memperluas kesenjangan ekonomi.

    Kesenjangan ekonomi tidak terlepas dari perputaran uang yang tidak berjalan atau bisa dikatakan pengendapan uang dari para aktor oligark bahkan ada para pelaku koruptor yang menjadi investor diluar negeri, sehingga perputaran ekonomi dalam negeri dan nilai mata uang semakin terjepit ditengah persaingan mata uang asing yang berputar di luar negeri, sehingga akan menjadi peningkatan kesenjangan ekonomi khususnya kelas menengah kebawah Bahkan studi Bank Dunia baru-baru ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menguntungkan warga terkaya 20 persen, tetapi 80 persen populasi tertinggal di belakang. Diperkirakan sekitar 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Bahkan, satu persen terkaya di Indonesia menguasai separuh lebih atau tepatnya 50.3 persen dari kekayaan di negeri ini (Kompas, 11 Desember 2015).

    Penuli adalah: (Political Science Faculty, Political Economy Concetration, National University of Indonesia)

  • Dunia Melawan Penjajahan di Yerusalem

    oleh : Moddie Wicaksono

    “We are united – Christians, Muslims, we are one”

    Kalimat tersebut diutarakan Fredrick Hazo, musisi Palestina berusia 59 tahun, setelah mengisi kebaktian Minggu di Gereja Katolik Assyrian. Ia tampak kecewa dengan keputusan Trump yang melukai perasaan sebagian besar warga Palestina. Ia menilai keputusan tersebut berdampak luas hingga menyebabkan demonstrasi, baik di Palestina bahkan di seluruh dunia.

    Ramallah, salah satu kota di Palestina, adalah pusat di mana demonstrasi digelar. Sedikitnya 300 orang berkumpul untuk menyuarakan pendapat berupa ketidaksukaan pada keputusan Trump. Mereka berdiri, mengepalkan tangan ke udara hingga menangis haru. Memboikot keputusan Trump adalah suatu keniscayaan.

    “We need other countries to stand with us, to say no. If we stand for ourselves, just alone, this is not going to help.” Pernyataan tersebut lantang diucapkan oleh Fatimah Tayeh, sang jurnalis saat diminta berdemonstrasi di Ramallah. Ia benar. Bahkan mungkin jikalau dunia bersatu untuk mengutuk Trump belum tentu Trump akan membatalkan keputusan tersebut.

    Hal ini bisa terlihat ketika Trump akan mendelegasikan Mike Pence, sang wakil presiden AS, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri menuju Israel dan Mesir selama 5 hari mulai pekan depan. Reaksi negatif bermunculan. Paus Tawadros II, pemimpin terbesar komunitas Kristen di dunia Arab sekaligus kepala Gereja Koptik Mesir, menolak kehadiran siapa pun petinggi AS untuk menginjakkan kaki di tanah Arab.

    Tidak hanya itu, sebagai bentuk solidaritas dan kekecewaan terhadap keputusan Trump, sebagian lampu pohon Natal yang terletak di luar Gereja Betlehem, tempat Yesus lahir, tidak akan dinyalakan. Sungguh rencana tersebut mendapat apresiasi tinggi dari seluruh warga Palestina. Ini membuktikan bahwa sebenarnya para pemeluk agama, baik Kristen maupun Islam, berkelindan di Palestina. Tak ada gesekan, apalagi distorsi, antarsesama pemeluk agama.

    Bak gayung bersambut, para pemimpin Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) berkumpul di Turki untuk membahas peristiwa enam Desember. Melalui pergulatan pendapat, hampir seluruh pemimpin mengecam dan mengutuk apa yang dilakukan Trump. Mereka yang berjumlah 57 orang sepakat bahwa yang dilakukan Trump bukanlah menautkan persaudaraan namun memantik perselisihan.

    Dan dalam hal ini, kita harus mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam menyuarakan pendapatnya. Dari enam poin, ada satu poin yang “bernada menyindir”. Poin tersebut adalah ada baiknya para negara yang menjalin hubungan dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan mereka. Saya pikir, baik Arab Saudi maupun Mesir seharusnya tersentak dengan pernyataan Jokowi.

    Perlu diketahui, Arab Saudi dan Mesir “hanya” mendelegasikan menterinya untuk menghadiri salah satu konferensi Muslim terbesar di dunia. Kita pun paham bahwa ada kedekatan bilateral antara Amerika Serikat dan Arab Saudi serta Amerika Serikat dan Mesir.

    Bukti kedekatan tersebut, antara lain, sesaat Trump mengeluarkan keputusan kontroversial tentang status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, ia menyuruh Arab saudi untuk membuka blokade terhadap Yaman. Arab Saudi mengalami dilemma security. Jika dibuka, ada kemungkinan Houthi akan kembali menguasai Yaman. Namun jika blokade tidak dibuka, Arab Saudi tentu tidak akan membayangkan apabila AS menghentikan pertolongannya terhadap mereka. Apalagi Arab Saudi sedang membangun visi 2030.

    Memang serba salah. Pemerintahan Arab Saudi dan Mesir, yang dianggap AS sebagai penentang radikalisme dunia, sepertinya bersikap ‘soft’ dalam menanggapi peristiwa Yerusalem. Sekali lagi yang saya maksud adalah pemerintahannya. Karena, jika mengacu sikap para organisasi maupun komunitas di luar pemerintahan, kedua negara tersebut mengutuk perbuatan Trump secara nyata.

    Dan yang harus diperhatikan bahwa apa yang terjadi di Palestina bukanlah masalah konflik agama melainkan penjajahan. Isu keadilan lebih diprioritaskan daripada kedaulatan agama. Bagi mereka (baca: rakyat Palestina), gerakan Zionis adalah pangkal permasalahan hingga mengakibatkan konflik tak berujung.

    Lalu jika dunia telah bersatu untuk mengutuk Trump, apa lagi yang bisa dilakukan dunia untuk membatalkan keputusan Trump? Ada yang menarik setelah 3 hari keputusan Trump dilansir. Lembaga Survei dan Riset untuk Palestina merilis hasil survei yang dilakukan terhadap 1270 orang dewasa.

    45% dari mereka setuju bahwa ada baiknya seluruh negara memutuskan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Ditambah alangkah lebih baiknya dunia melakukan adu kekuatan militer dengan AS. Bandingkan dengan 27% dari mereka menginginkan jalur negosiasi untuk menyelesaikan konflik pemindahan Yerusalem.

    Mengacu pada pandangan realis yang dituliskan Hans Morgenthau dalam bukunya, Politics Among Nations, bahwa hard power bisa jadi jalan negosiasi paling signifikan untuk menuntaskan sebuah konflik. Tidak perlu berlama-lama untuk berunding di meja jika kemudian hanya menghasilkan keputusan yang abu-abu.

    Di sini saya sepakat apabila konflik memang harus melalui jalan militer. Konflik Palestina bukanlah adegan dari sebuah film Hollywood yang mencitrakan Amerika sebagai juru runding yang ulung. Trump selalu menganggap dirinya sebagai juru perdamaian. Atau mungkin berharap seperti Messiah.

    Tapi dunia sudah telanjur gelisah, gerah, dan resah. Tidak ada lagi jalur negosiasi yang tepat. Tidak mungkin juga permasalahan ini dibawa ke ranah PBB yang notabene AS memiliki hak veto. Meninjau kembali hubungan dengan AS adalah jalur negosiasi ideal. Memutuskan hubungan bilateral dengan AS adalah jaur negosiasi krusial.

    Namun, mengajak dunia untuk bersatu padu melawan AS secara militer adalah jalur brutal. Tapi, jika cara terakhir adalah yang paling tepat untuk memukul balik keputusan Trump, sudahkah dunia bersiap menuju Perang Dunia III? Jika retorika dan dialektika hanya berpusat pada kata-kata, maka angkat senjata adalah alat negosiasi yang paling nyata. Bersiaplah! (aw/ge)

    (sumber : https://geotimes.co.id)

  • Mewaspadai Cyber-Crime Keuangan

    oleh: Safri Haliding

    Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah berdampak pada perkembangan produk dan jasa keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank. Kemajuan teknologi tersebut telah mengubah dan memaksa perbankan dan lembaga keuangan lainnya mengubah dan mengikuti inovasi strategi bisnis yang menggunakan teknologi sebagai komponen penting dalam pengembangan produk dan jasa keuangan seperti pelayanan electronic transaction (e-banking) melalui ATM, transaksi transfer phone banking dan Internet Banking, layanan online Payment (Telpon, HP, Listrik), Layanan Transfer (Kliring, RTGS, Western Union, Moneygram).

    Namun selain teknologi informasi dan komunikasi mendatangkan manfaat, kemudahan fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan pelayanannya bagi produk dan jasa keuangan perbankan, di sisi lain mempunyai potensi sebagai sarana melakukan kejahatan teknologi (cyber crime) yang dapat memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar dari kejahatan konvesional.

    Saat ini di Indonesia kejahatan siber keuangan semakin meningkat dan meresahkan, berdasarkan data dari Norton by Symantec di Indonesia pada bulan Januari 2015 hingga Februari 2016, tercatat kerugian finansial akibat tindak kejahatan cyber mencapai Rp 7,6 juta orang per korban dan secara keseluruan total kerugian di Indonesia mencapai Rp 194,6 miliar.  Sementara berdasarkan data BI, pada tahun 2007 jumlah pengaduan nasabah yang menjadi korban penipuan melalui transfer bank sebanyak 2.558 kasus dengan nilai penipuan Rp3,4 miliar. Sementara pada 2008, jumlah pengaduan mencapai 6.347 kasus dengan nilai penipuan Rp19,4 miliar, dan tahun 2009 sebanyak 6498 kasus dengan nilai Rp62,9 miliar. Sedangkan tahun 2010 sampai semester pertama mencapai 694 kasus dengan nilai Rp954 juta, bahkan dana itu bisa lebih besar karena biasa pihak bank kurang transparan (tertutup) menyampaikan ke publik dan regulator karena terkait dengan efeknya terhadap citra perbankan.

    Selain itu, survei PwC bertajuk Kejahatan Ekonomi Global 2014 (2014 Global Economic Crime Survey), dengan melibatkan sebanyak 5.128 responden dari 95 negara yang diwawancarai antara Agustus dan Oktober 2013, ditemukan sebanyak 37 persen responden mengatakan mereka pernah menjadi korban kejahatan ekonomi. Angka ini meningkat 3 persen dari data temuan 2011 dan 56 persen kejahatan keuangan melibatkan orang internal perusahaan.

    Modus

    Pelaku kejahatan siber keuangan selalu mengembangkan modus operandi dan terus berubah-ubah berdasarkan perkembangan teknologi dan selalu mencari celah dan peluang untuk mencuri uang nasabah namun biasanya pelaku kejahatan siber memanfaatkan terlebih dahulu kekurangan dan keteledoran nasabah dalam bertransaksi dengan fasilitas information technology(IT) perbankan atau lembaga keuangan lainnya seperti dengan mudahnya memberikan data pribadi yang digunakan sebagai profil nasabah, personal identification number (PIN) yang mudah ditebak dan tidak diganti secara berkala serta mudah percaya pada orang yang menawarkan jasa keuangan yang mengaku dari pihak bank yang meminta data pribadi dan PIN padahal pihak perbankan secara berkala mengingatkan bahwa pihak bank tidak pernah meminta data nasabah.

    Sementara itu, modus yang paling umum digunakan dalam kejahatan siber keuangan seperti skimming (pencurian data kartu), pencurian ponsel yang digunakan sebagai sarana sms banking dan mobile banking, mencuri PIN nasabah (phishing, typosite, keylogger), card traping, pelayanan call center palsu dan masih banyak lagi.

    Modus yang paling dominan skimming kartu kredit atau debet dan pembobolan data nasabah umumnya melibatkan jaringan sindikat kejahatan yang kadang melibatkan pihak internal perbankan dan lembaga jasa keuangan.

    Moral Hazard & Profesional

    Kejahatan siber keuangan yang terjadi karena melibatkan pihak internal perbankan (jaringan sindikat), diakibatkan karena perilaku moral hazard, di dunia perbankan-jasa keuangan sudah sering terjadi moral hazard bahkan dikatakan menjadi “langganan” dari para pelaku industri jasa keuangan, baik itu skalanya kecil maupun besar, terungkap oleh publik maupun yang tertutup secara internal. Hal ini dipertegas oleh Caprio dan Levine (2007) bahwa perbankan-jasa keuangan sangat besar potensi moral hazardkarena tingginya asymmetric information (informasi yang tidak simetris).

    Hal ini disebabkan pemilik dana (nasabah) tidak dapat melakukan monitoring kepada pengelola dana (bank-jasa keuangan) secara menyeluruh ditambah lagi, tidak semua pemilik dana memiliki kemampuan monitoring (financial literacy) yang memadai.

    Menurut teori fraud triangle, “kesempatan” merupakan faktor utama yang mendukung terjadinya tindakan fraud selain motivasi dan rasionalisasi. Sehingga meningkatkan profesionalisme karyawan sangat penting. Selain itu, fungsi pengendalian internal yang memadai dapat mengurangi potensi fraud dan moral hazard seperti fungsi manajemen risiko, pengendalian intern dan kepatuhan. Di samping itu juga, mengenali karakter karyawan juga menjadi penting, atau “know-your-employee (KYE)” juga mendesak diperhatikan dan diterapkan oleh bagian HRD.

    Kehadiran pengawasan dan kontrol dari pihak regulator sangat dibutuhkan dari OJK dan BI serta pihak kepolisian dengan menindak tegas pelaku jasa keuangan apabila terlibat dalam sindikat jaringan kejahatan siber finansial. Selain itu, langkah pencegahan dari pelaku jasa keuangan dengan segera memberlakukan penerapan teknologi chip nasional atau standar nasional kartu ATM/Debit sehingga risiko pencurian data pribadi dan pemalsuan kartu dapat dikurangi.

    Terakhir, perkembangan produk teknologi jasa keuangan yang makin pesat seperti financial technology (fintech), bitcoin, e-walletdan lainnya yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan regulasi yang memadai sebab tanpa adanya peraturan dan lembaga yang menjalankan maka dapat menimbulkan masalah di masa depan.

    Analis Perusahaan Investment & Venture Capital, Komite Ekonomi Mata Garuda Institute

    (sumber : http://thinktank.matagaruda.org, dimuat pada 8 Des 2016. Dan telah dimuat di Koran Sindo edisi : Rabu, 7 Desember 2016)

  • Kebangkitan Usaha Ultra-Mikro

    Oleh : Safri Haliding 

    Kemiskinan, pengangguran dan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi persoalan yang belum selesai di negeri ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK  (2016), indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2016 mencapai 67,82%, sisanya masih terdapat 32,18% atau 83 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses jasa dan produk keuangan.

    Besarnya kesenjangan permintaan dan penawaran fasilitas pembiayaan usaha    mikro kepada masyarakat bawah dan miskin dan gagalnya lembaga perbankan memberikan solusi pembiayaan bagi usaha ultra mikro, mendorong pemerintah  Joko Widodo lewat Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMI).

    PMK tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra-mikro lewat Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dan unit pelaksana investasi. Dalam hal ini PIP bertindak sebagai koordinator dana dan melaksanakan penghimpunan dana serta menyalurkan dana kepada usaha produktif yang dijalankan pelaku Usaha Ultra Mikro (UMI).

    Sementara itu pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk dikelola PIP. Selanjutnya dana tersebut disalurkan PIP baik langsung atau lewat pihak ketiga ke  koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan BLU/BLUD baik yang menjalankan konvesional maupun syariah dengan pola penyaluran executing (langsung) atau linkage (perantara) dengan syarat minimal telah beroperasi selama 2 tahun dalam pembiayaan usaha mikro

    Program pembiayaan Kredit UMI ini bagaikan oase di padang pasir bagi pelaku usaha UMI sekaligus sebagai tonggak awal kebangkitan usaha UMI dan menghidupkan ekonomi kerakyatan. Namun, salah satu kendala utama yang sering dihadapi pelaku UMKM khususnya UMI adalah kemampuan mengakses sumber dana dan tidak punya agunan (aset).

    Padahal, berdasarkan data BPS (2013), ada 57,9 juta pelaku UMKM dengan pertumbuhan sekitar 2,4% per tahun. Pelaku bisnis ini telah menyerap 114 juta orang dengan kontribusi 60,44% terhadap produk domestik bruto (PDB). Data ini menunjukkan UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

    Makanya, pemerintah membuat program yang beda di UMI dari kredit usaha rakyat (KUR). Kredit UMI bagi pelaku usaha ultra mikro dengan pinjaman di bawah Rp 10 juta seperti pembiayaan Rp 1 juta – Rp 3 juta tanpa agunan (jaminan) dan disalurkan koperasi atau BLU yang ditunjuk PIP. Sementara KUR diberikan kepada pelaku UMKM dengan jumlah pinjaman diatas Rp 10 juta – Rp 25 juta (mikro) hingga Rp 500 juta (KUR ritel) yang dijalankan Bank yang ditunjuk Pemerintah.

    Jangan Jadi Bancakan Korupsi

    Dalam program kredit UMI ini, penyalur pembiayaan UMI bisa disalurkan kepada perorangan, baik secara individu maupun kelompok. Sementara bila lewat kelompok wajib dilakukan pendampingan kelompok serta menggunakan sistem tanggung renteng (tanggung bersama apabila ada anggota kelompok yang gagal bayar) dengan lama pembiayaan hingga 48 bulan (empat tahun).

    Kehadiran program kredit UMI sudah lama dinantikan para pelaku usaha UMI. Ini setelah KUR dianggap gagal menjadi solusi kalangan bawah dan miskin. Sebab, dari 59 juta pelaku usaha UMKM tahun lalu, hanya 17 juta pelaku usaha yang mampu memenuhi fasilitas KUR dari realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) per 31 Desember 2016 sebesar Rp 94,4 triliun atau 94,4% dari target penyaluran Rp 100 triliun.

    Umumnya yang mendapatkan KUR merupakan pipeline (nasabah lama) bank bukan nasabah (debitur) baru sehingga dampaknya tidak bisa mengurangi kemiskinan, sehingga efeknya tidak signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dari laporan BPS (semester II 2017). Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01% dan tidak terjadi perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya lantaran terjadi stagnasi konsumsi rumah tangga.

    Padahal harapannya, penyaluran kredit UMI ini bisa tersebar secara merata di pelosok daerah. Termasuk ke semua sektor tanpa kecuali yang belum tersentuh. Misalnya, pedagang kaki lima di pasar,  usaha warung, pedagang keliling dan usaha UMI lainnya.

    Sejatinya, di PMK Nomor 22/05/2017 diberikan ruang kepada lembaga penyalur lembaga perkreditan untuk menyalurkan ke institusi yang keberadaannya diakui berdasarkan hukum adat dan pemerintah. Misalnya kepada Nahdlatul Ulama (NU).

    Sepertinya pemerintah, Jokowi mencoba membangun hubungan lebih dekat dengan lembaga dan komunitas yang berpotensi jadi pendukung politik di tahun 2019 khususnya golongan Islam. Ini sebagai  dinamika politik Jokowi yang terkesan kurang hangat dengan  kelompok organisasi Islam setelah Jokowi membubarkan  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Memang tidak ada salahnya bila UMI nantinya tersalurkan ke anggota NU yang banyak menjadi angota koperasi syariah. Namun karena memakai uang negara, maka pengelolaannya harus profesional.

    Kerawanan potensi penyelewengan dan fraud harus bisa dicegah. Maklum, peluang korupsi banyak terjadi, seperti pada korupsi alokasi dana pengembangan sosial ekonomi (bansos). Dana yang seharusnya untuk kepentingan sosial ekonomi digunakan untuk kepentingan golongan tertentu atau segelintir orang.

    Pada akhirnya, harapannya program kredit ultra mikro mini ini berhasil dan tidak terjadi fraud dan penyelewengan. Bila ini terjadi maka program penciptaan wirausaha baru dapat terwujud serta mampu menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dengan karakter yang tangguh, berdaya, dan mandiri. Ini tentu bisa mendongkrak  perekonomian nasional sehingga penyelenggaraan ekonomi berdasarkan demokrasi Pancasila dengan prinsip kebersamaan dan berkeadilan bukan hanya jargon di negeri ini, bukan begitu Bu Sri Mulyani?

    *(Direktur Triaseconomica Institute dan Sekjen Indonesia LPDP Entrepreneur Club (I-LEC) 

    (sumber : http://analisis.kontan.co.id. telah dimuat pada Senin, 21 Agustus 2017)

  • Media Dalam Belantara Politik

    Oleh ; Amir Whata*

    Mark, Direktur Center for International Media Assistance (CIMA) mengatakan tantangan pers di Indonesia dan Amerika tak jauh berbeda, yakni masuknya era digitalisasi, yang ditandai dengan tumbuh pesatnya media online serta terpuruknya industri media cetak. Di tengah fakta adanya pemilik media yang juga berperan sebagai politisi, ia berharap, bisnis media tetap berjalan rasional dan mengedepankan independensi.

    Lebih dalam lagi, Mark mengungkapkan; sangat berbahaya kalau banyak orang mendirikan media bukan karena alasan ekonomi dan bisnis, tapi lebih karena kepentingan politik. Tentu saja, pernyataan Mark sekaligus menampar tentang kepemilikan Media yang beralih fungsi menjadi Media Politik yang telah banyak digandrungi pengusaha-pengusaha media di Indonesia. Maka, media bukan hanya menginformasikan kebenaran, tapi juga sekaligus menyampaikan kepetingan pemiliknya.

    Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai ada empat masalah dalam dunia pers Indonesia. Diantaranya adalah, Pertama ; Dominasi kepemilikan, media partisan, Kedua; media yang tak mendidik dengan menyajikan materi berbau pornografi, serta menjamurnya media abal-abal. Dominasi kepemilikan media menjadi persoalan lantaran materi media massa seragam sesuai dengan kepentingan dan kemauan kelompok media bersangkutan. Selain itu, kepemilikan media oleh pengurus partai politik menyebabkan media menjadi partisan. Akibatnya media arus utama terkesan berpihak terhadap kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Ruang redaksi dikontrol pemilik, media menjadi pendukung partai tertentu.

    Materi pemberitaan yang tak bermutu tersebut hadir di setiap saat. Sementara jurnalis dan media abal-abal juga menyebabkan masalah pelanggaran kode etik. Tak jarang terjadi tindakan kriminalitas, jurnalis abal-abal melakukan pemerasan atau malpraktik di media. Kebebasan pers di Indonesia dalam satu dekade ini memang mengalami kebebasan yang tak bisa dikontrol lagi. Media arus utama yang cenderung memiliki segmen pasar yang luas di hati masyarakat malah sering memproduksi Hoax (berita palsu) yang parahnya juga mengutip dari media-media yang belum memiliki uji kelayakan publik. Minimnya pekerjaan riset dan investigasi di media yang menjadi salah satu penyebab media arus utama hanya mengandalkan berita saduran dari sumber yang tak jelas.

    Kepemilikan media oleh partai politik menjadi penyebab utama ketidakberpihaknnya media. Semua pemilik media akan memanfaatkan medianya masing-masing, seperti masa Orde Baru yang partai politik punya media. Amerika Serikat yang terbagi atas Liberal dan Konservatif memiliki media, tetapi bukan dari partai politiknya. Rasanya tidak ada media yang netral, ibarat kata sudah kadaluarsa.

    Suryo Pratomo, Direktur Pemberitaan Metro TV mengatakan ada 3 kelompok media, Media yang berbasis kepada pemilu tidak kepada masyarakat, maka media tersebut tidak bisa berkembang. Media yang diangkat dari idealisme sehingga bisa berkembang menjadi bisnis amat menjanjikan. Setiap media harus ada Rule of The Game agar independensi media bisa dipertahankan, maka jika tidak, konsekuensi dapat ditinggalkan para pemirsanya. Media bukan semaunya saja menyampaikan informasi, tetapi juga harus ada keberkaitan saling informasi kepada masyarakat.

    Maka, kembali lagi. Kecenderungan mengejar pasar juga menjadi membeloknya pemberitaan. Rating jadi tekanan yang ditentukan dari kinerja, editorial terima kinerja rating secara real time. Pressure dari pemirsa dan dari market. Bila audiens tidak mencapai 17% atau hanya 10% saja, maka program acara itu dapat diganti dengan program acara lain atau ditarik dari film.

    Rosiana Silalahi (Pemilik Rosi Inc.) mengatakan pemusatan kepemilikan media adalah ketika pemilik televisi media itu menguasai banyak media seperti surat kabar. Yang sekarang terlihat adalah MNC menguasai media dan tidak terkalahkan. TVONE dan Metro TV sebenarnya audiensnya kecil. Hal inilah yang menimbulkan kegelisahan, apakah ruang redaksi ikut terpengaruh? Ruang redaksi seperti televisi berita tidak ada apa-apanya dibandingkan media lain. Tidak ada satu pun entitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Media harus bekerja dan berafiliasi dengan yang lain. Pengaturannya diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak pada monopoli siaran yang konten siaran tentu diverifikasi siaran.

    Kita semua harus mendorong kemajuan media. Tidak bisa 100% media bersih karena ada prefensi-prefensi politik. Independensi media berarti pemusatan kepemilikan. Independensi tidak memberikan sesuatu di luar fakta. Memutuskan melakukan jurnalistik atau tidak demi kepentingan apapun. Tugas menyampaikan berita adalah seluruh awak redaksi, presenter berita sebagai ‘wajah terdepan’ yang langsung berhadapan dengan publik pemirsa. Integritas versus Bisnis Kita punya idealisme sendiri yang mampu berinteraksi dengan orang lain. Tatkala masuk kotak integritas tentu ada kekuatan marketing. Marketing tidak berbohong dan tidak bisa terlalu jauh dari isinya. Sebagus-bagusnya marketing, kalau berbohong dalam menyampaikan informasi tidak bisa bertahan lama. Independensi harus sesuai dengan hati nurani.

    *Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Democracy Network (IDN)

  • Politik di Negeri Demokrasi “Katanya!”

    Oleh : Hersan D Nejad*

    Menjelang Pemilukada diberbagai daerah di Indonesia, genderang kompetisi pasangan calon dimulai. Berbagai agenda politik dilaksanakan  mulai dari silaturahmi bersama warga, sampai kampanye akbar yang dilakukan oleh setiap pasangan calon. Simpatisan dari tiap calon pun tak tinggal diam, berbagai aktifitas mereka lakukan demi memenagkan kandidat yang mereka yakini mampu mampu membawa perubahan untuk daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera.

    Dalam pandangan masyarakat pada umumnya, memilih seorang pemimpin harapan mereka adalah bagaimana kehidupan mereka yang sebelumnya bisa berubah menjadi lebih baik. Tentunya disinilah peran dari Paslon, Tim Pemenangan dan Simpatisan bagaimana mereka berusaha untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Janji atau kontrak politik digelontarkan demi mendapat dukungan dan simpati masyarakat.

    Cerminan dari suatu negara menganut Demokrasi adalah adanya politik aktif, sebagaimana guru besar demokrasi dari Indonesia Almadudi, mengemukakan bahwa demokrasi memiliki 11 prinsip, salah satu prinsip yang disebutkan itu adalah adanya pemilihan yang bebas, jujur dan adil. Berpolitik dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi merupakan hal yang lumrah bahkan menjadi konsumsi publik, namun bukan berarti bahwa hanya di negara yang menganut sistem demokrasilah politik itu diberlakukan, eksis dan aktif. Tetapi, kita akan mencoba membahas bagaimana praktek politik dinegara yang “katanya” menganut Demokrasi.

    Demokrasi kita ketahui bersama pertamakali dekemukakan oleh warga AthenaCleisthenesh, karenanya dijuluki sebagai bapak demokrasi Athena. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani (Demokratia) yang artinya kekuasaan rakyat. Sebagaimana arti dari kata demokrasi itu bahwa Kekuasaan rakyat, berarti dalam  suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi yang menjadi penguasa utama, pemegang kebijakan tertinggi adalah Rakyat.

    Dalam kaitannya dengan Politik, eksistensi demokrasi ditunjukkan saat menjelang Pemilihan Umum (baik Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota, Legislatif, dan Kepala Negara/Presiden). Pemilihan umum adalah tentang bagaimana kita bisa memilih seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan lebih baik untuk Rakyat, Pemilihan Umum adalah langkah untuk menentukan masa depan suatu Negara atau daerah 5 tahun yang akan datang. apakah benar seperti demikian?

    Amanat Undang-Undang Dasar, yang lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang Hak tiap  warga negara, diantaranya menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih  dan mempunyai keyakinan politiknya”, kemudian lebih lanjut diatur bahwasanya “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

    Akan tetapi tak jarang kita menemukan dalam momentum pemilihan kepala daerah atau pemilihan lain seperti yang disebutkan ditas, banyak hal-hal yang dilakukan oleh pasangan calon dan simpatisan mereka yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Sehingga hal tersebut membuat kebanyakan masyarakat melihat momentum tersebut hanya suatu rutinitas 5 tahunan yang tidak berkualitas. Kekecewaan masyarakat ditunjukkan dengan sikap Apatis dengan Pemilihan Umum yang notabene untuk menentukan 5 (lima) tahun kedepan dari suatu daerah. Ini merupakan  hal wajar saja sebab dalam momen Politik tersebut hal yang paling sering kita jumpai seperti adanya Backing kekuasaan sehingga munculnya gerakan-gerakan yang sifatnya intimidatif, contoh paling umum saat momentum Pilkada adanya mutasi besar-besaran dilingkup pejabat akibat bersebrangan pandangan politik.

    Begitupun dengan Money Politics, bahwa sudah menjadi rahasia umum hal tersebut mewarnai momen politik yang katanya menjadi pesta demokrasi. Merupakan tanggungjawab bagi kita untuk memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan memanfaatkan demi tujuan ambisi jabatan semata. Sebuah study mengungkapkan bahwa Money Politik sangat rentan dengan praktik Korupsi, hal itu disebabkan karena adanya aksi “Balik Modal” jika kelak menjabat. Tak hanya itu, Politik uang juga akan melatih masyarakat untuk berbuat curang. Masyarakat memilih bukan lagi karena hati nurani sebab telah “dibeli” demi  kepentingan.

    kita mengenal prinsip bebas dan jujur dalam Pemilu namun telah tercoreng oleh mereka yang berburu kekuasaan. Dimanakah nilai dari Demokrasi itu, bukti bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat hanyalah merupakan konsep yang tertuang dalam teks mimpi yang tak pernah terlihat bagaimana wujudnya.

    “Politik Balas Budi” hal ini juga sudah menjadi warna dalam setiap momentum pesta demokrasi 5 tahunan, mereka yang tergabung dalam barisan pemenangan paslon akan menduduki posisi tertentu baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan. seberapa besar hal ini memberikan pengaruh dan dampak bagi tatanan pemerintahan yang kita harapkan? banyaknya pejabat-pejabat yang tidak kompetibel yang menduduki jabatan-jabatan tertentu, seperti menempatkan Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seharusnya sesuai dengan Kompetensi masing-masing guna untuk mendapatkan hasil yang bisa kita harapkan demi perkembangan dan pembangunan Daerah. akan tetapi hari ini justru hal itu bukan lagi menjadi pertimbangan kita bisa melihat banyak pejabat terutama dilingkup Pemerintahan yang menduduki suatu jabatan tetapi tidak sesuai dengan kompetensi.

    Sepak terjang dari para politkus dan penguasa dalam berpolitik pada umumnnya, yang tampak dipermukaan adalah sebuah “permainan” ambisi, kelicikan, tipu muslihat, demi mewujudkan satu kepentingan yakni kekuasaan. setelah seseorang atau sekelompok orang memegang kekuasaan, segeralah mereka berubah menjadi opresif, keras kepala, hegemonik, otoriter demi melanggengkan kekuasaan. Begitu umum praktik seperti ini dipertontonkan diberbagai Masyarakat, Daerah, dan Bangsa, sehingga publipun tak melihat sesuatu yang lain dari politik itu. Politik hanyalah ambisi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dan setelah kekuasaan ditangan, lantas si penguasa menjadi “Fir’aun” (Politik Khomaeni/Wajah Etika Islam)

    Inilah gambaran praktek politik dari negara yang katanya menganut Demokrasi, berbagai praktek kecurangan masih dilakukan demi langgengnya kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah dari rakyat melainkan wadah untuk mengais pundi-pundi demi langgengnya kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan golongan. “Suaramu bukan lagi suara kami, teriakanmu bukan berasal dari rintihan hati kami”.

    Wasiat Poltik dari Ali Bin Abi Thalib :

    “Cintailah segala sesuatu yang paling dekat dengan Rakyat, paling menyeluruh dalam keadilan, dan sangat menyempurnakan kepuasaan rakyat banyak. karena kemurkaan Rakyat bisa mengalahkan keinginan kaum elite dan keinginan kaum elite dapat diabadikan oleh kehendak rakyat banyak

    Nyalakan hatimu dengan kasih sayang terhadap rakyatmu, dan begitu juga perasaan cinta dan kepedulianmu terhadap mereka. Janganlah engkau bertindak seperti binatang buas yang akan melahap habis segala yang ada di depannya”

    *Penulis adalah Peneliti di Leaders Center

  • Jalan Para Pecinta, Setapak Rumi

    oleh : Rahmat Mustari

    Dalam konstruksi ciptaan, manusia sudah mencapai kedudukan yang tinggi sekali. Namun, dalam kehidupannya sendiri, setiap individu harus bergerak ke atas dan manusia harus menjalani disiplin ketat dalam jalan spiritual agar semua bakat dan daya spiritual bawaan Tuhan dapat berkembang.

    Untuk mengembangkan bakat dan daya spiritual tersebut, menjadi keharusan bagi setiap individu menunaikan kewajiban-kewajiban ritual maupun amal-amal sunnah. Pertama, pengakuan akan keimanan (syahadat), yaitu mengakui “bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah”, mengarahkan segenap pikiran, cinta, dan jiwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menyatakan keimanan “Muhammad adalah utusan Allah”. Selanjutnya, kewajiban menunaikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan berhaji jika mampu.

    Pada tahap ini, pencinta menempuh jalan syari’ah, yang lebar; aturan dan hukum yang harus diikuti setiap orang.

    Pada tahap selanjutnya, pencinta menyusuri jalan sempit nan berliku-liku, thariqah. Di awal jalan, pencinta dianjurkan agar segera bertobat. Tobat adalah keharusan berpaling dari dunia beserta kesenangan-kesenangannya ke nilai-nilai spiritual. Tobat seperti ini diperlukan sekali, Sebab jika bata pertama letaknya sudah tidak betul, menaranya akan miring dan rubuh.

    penulis : Rahmat Mustari

    Meskipun Maulana tidak membicarakan tahapan-tahapan dalam tasawuf secara teoritis, khususnya tawakkul (tawakal kepada Allah) dan ridha. Tawakkul yang diajarkan Maulana tidak seperti kepasrahan mutlak seperti zahid-zahid awal. Seperti sabda Nabi Saw. yang menasihati seorang Badui yang bertanya kepada Nabi mengenai tawakkul ; Ikatlah dahulu untamu, barul kemudian pasrahlah kepada Allah!”. Rumi meyakini, meskipun Allah telah merencanakan dan mengatur segalanya, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa pun yang dapat dilakukannya untuk menghindari kemalangan dan sekaligus bertanggung jawab untuk tidak menyesatkan orang lain.

    Sabar dan rasa bersyukur. Dalam pandangan Maulana, sabar merupakan “kunci kebahagiaan”. Sebab, Allahlah yang menyelamatkan orang yang sabar, persis seperti Dia menyelamatkan Yusuf dari dalam sumur dan penjara, dan Yunus dari perut ikan. Bukankah bunga-bunga pada musim semi itu penerjemahan-penerjemahan “kesabaran” yang mereka praktekan pada musim dingin dan untuk inilah kini mereka mendapatkan ganjarannya?  Elaborasi kisah-kisah para Nabi dalam Al-Qur’an dan perubahan musim banyak mewarnai karya Maulana.

    Maulana menuturkan sebuah kisah yang menggelikan, yaitu tentang seorang laki-laki yang ingin membuat raja bergambar singa pada punggungnya, tetapi karena tak tahan terhadap pedihnya jarum untuk membuat tatto, ia memutuskan supaya singanya tidak berekor, kemudian tidak berkaki, dan kemudian tidak berkepala, dan akhirnya tidak berbadan.

    Kesabaran, membuat diri Maulana bergejolak. Bahkan ia mengatakan:

    “Tidak, itu salah! Karena kalau saja masih tersisa

    sedikit kesabaran pada diriku,

    berarti aku tak percaya pada cinta-Nya! (Diwan 2908)

    Karena itu Maulana lebih tertarik pada sikap tahu berterima kasih. Tentang sabar dan tahu berterima kasih, sang penyair mengungkapkan:

    Kesabaranku selalu bilang: “Aku membawa kabar gembira tentang persatuan dari-Nya”

    Namun, rasa bersyukur selalu bilang: “Akulah pemilik kekayaan mahaluas dari-Nya!” (D 2142).

    Maulana tahu sekali bahwa rasa bersyukur merupakan sesuatu “yang menyangga karunia”, sebab jika seseorang merasa bahwa pemberiannya diterima dengan penuh rasa terima kasih, dia akan memberi lagi dengan rasa kasih sayang.

    Melalui berbagai tahapan, manusia menapak di jalan tasawuf sehingga membuat manusia mengerti bahwa dirinya berada “di antar jari-jemari Tuhan”. Di antara berbagai tahapan atau maqam tersebut adalah takut dan harap. Keduanya ini digambarkan sebagai “dua sayap yang membawa jiwa manusia kepada Tuhan. Hati selalu mengharapkan Rahmat Tuhan dan sekaligus khawatir kalau-kalau sesuatu akan menjatuhkan ke dalam jurang kemurkaaan.

    Maulana tahu bahwa, Pelaut selalu berdiri di atas kekhawatiran dan harapan (D 395). Tetapi sekali kapal hancur dan tenggelam, dia akan menyatu dengan Lautan Ilahi. Seperti rasa bersyukur kepada Tuhan, Maulana membela harapan karena berharap itu berarti berpikir baik tentang Tuhan, sedangkan Tuhan,  menurut para sufi dan juga Rumi, mencintai orang-orang yang “berpikir baik tentang-Nya” dan akan memperlakukan mereka seperti yang mereka harapkan dari-Nya.

    Namun, ada satu maqam dalam tasawuf yang lebih berarti bagi Maulana dibanding yang lain, yaitu faqr (kefaqiran). Ini bukan kefaqiran peminta-minta pada umumnya, tetapi keadaan di mana orang tahu bahwa makhluk itu sepenuhnya miskin di hadapan Sang Pencipta yang “Kaya, sedang kamu miskin”, seperti disebutkan Al-Qur’an (QS Fathr, 35: 15). Faqr adalah kualitas yang dibanggakan Nabi Muhammad ketika beliau bersabda, “Kefaqiranku adalah kebanggaanku”, dan ini artinya menyerahkan diri sepenuhnya ke tangan Tuhan. Dalam pengertian ini, hampir sama dengan fana’ (ketiadaan), faqr adalah suatu keadaan yang membuat orang kehilangan segalanya dalam kekayaan tak terbatas Tuhan.

    *Tulisan ini di sadur dari buku Akulah Angin Engkaulah Api, karya Annemarie Schimmel.

  • Islam di Amerika dan Paradoks

    oleh : Imam Shamsi Ali *

    Setiap kali saya pulang kampung, Indonesia, di berbagai acara baik pertemuan maupun ceramah selalu ditanya tentang perkembangan Islam di Amerika. Bagaimana keadaan umat, meningginya Islamofobia, hingga dampak berbagai kebijakan pemerintahan Donald Trump saat ini.

    Merespons berbagai pertanyaan ini memang agak kesulitan menjawab dengan jawaban langsung dan hitam putih. Masalahnya adalah Islam dan umat di Amerika itu berada dalam situasi yang paradoks. Di satu sisi Islamofobia dan kasus-kasus kekerasan kepada komnitas Muslim cukup meninggi. Bahkan sejak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden, ragam kasus kekerasan terjadi di sana sini.

    Namun demikian, di sisi lain, perkembangan Islam juga semakin meninggi bahkan tidak lagi terbendung. Setiap tahun puluhan ribu warga Amerika memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Masyarakat Amerika secara umum juga semakin terbuka untuk mengetahui Islam. Dan simpati kepada umat ini juga semakin meluas, bahkan dari masyarakat yang selama ini dipersepsikan sebagai “musuh”, seperti masyarakat Yahudi.

    Saya ingin mengulang kembali sejarah yang pernah terjadi di bulan Februari lalu. Puluhan ribu warga Amerika non Muslim hadir mendukung kami dalam sebuah demonstrasi besar-besaran di Time Square, jantung kota New York. Demo yang dihadiri oleh Wali Kota New York dan pembesar lainnya itu mengusung tema: Today I am a Muslim too (hari ini saya juga Muslim). Sebuah pernyataan tegas bahwa teman-teman non Muslim di Amerika bersama kami komunitas

    Muslim menghadapi tendensi fobia pemerintahan Trump.

    Pertanyaannya adalah kenapa terjadi paradoks ini? Kenapa Islam tetap berkembang pesat di tengah Islamophobia yang semakin meninggi? Apa faktor-faktor yang menjadikan Islam sehingga tidak lagi terhalangi?

    Faktor Islam

    Islam itu adalah kebenaran yang sempurna. Keindahan yang tiada tertandingi. Kekuatan yang tidak terkalahkan. Kekurangan dan keburukan (ugliness) Islam tidak pada nilai dan ajarannya. Tapi, lebih pada prilaku pemeluknya melalui misreprsentasi yang terkadang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan.

    Islam itu damai, pemeluknya mudah emosi dan marah. Islam itu adil, pemeluknya seringkali melakukan kezholiman dalam berbagai aspek kehidupan. Islam itu maju, pemeluknya mayoritas terbelakang, bodoh dan miskin. Islam itu mengedepankan kerjasama, pemeluknya mudah membenci dan konflik. Demikian seterusnya.

    Maka, perkembangan Islam di Amerika tidak terlepas dari kesempurnaan Islam itu. Ketika warga Amerika mampu menembus batas-batas kesalah pahaman itu, galibnya karena propaganda media dan politisi, mereka akan menemukan keindahan agama ini. Keindahan dan kekuatan dalam segala aspeknya.

    Saya masih teringat seorang diplomat Amerika yang pernah bertugas di Mesir, Libanon, dan Tunis. Beliau datang ke Islamic Center menyampaikan keinginannya masuk Islam karena keindahan Islam dalam aspek ruhiyahnya. Yang paling membekas dalam batin beliau ketika itu adalah suara azan.

    “Suara itu masing terngiang-ngiang di telinga saya” katanya.

    Singkat cerita sang diplomat itu mengikrarkan syahadah karena faktor keindahan sentuhan ruhiyah Islam melalui lantunan azan di saat sholat.

    Mungkin contoh yang agak ekstrim dalam benak sebagian orang adalah kisah ini. Seorang wanita yang masih muda, berumur sekitar 24 tahun hadir di kelas muallaf saya dan berdiskusi dengan seorang feminis.

    Sang feminis: “Islam is discriminative to women. Look at how Islam permits men to marry more than one” katanya.

    Wanita muda: “Listen, I am a second wife. But Ibdon’t feel at all as having a half husband. My husband is fully responsible and taking care of me”.

    Lanjutnya lagi: “I dropped out from my HS because I was pregnant and no one wanted to be responsible for my kid. But my husband married me, and takes my kid as his own kid”.

    Ini mungkin contoh ekstrim dan berat bagi perasaan wanita khususnya. Tapi, di situlah keindahan Islam dalam membangun keluarga. Bahwa ego pribadi bukan segalanya. Ada faktor-faktor sosial, moral dan masyarakat yang di kedepankan.

    Semakin Islam terekspos ke masyarakat Amerika semakin pula ternampakkan keindahan itu. Dan keindahan itulah yang menjadi daya tarik bagi mereka untuk menerima Islam sebagai jalan hidup mereka.

    Baca juga: Trump, Islamofobia, dan Benturan Peradaban

    Faktor Amerika

    Pertumbuhan Islam juga tentunya sangat ditentukan oleh faktor Amerikanya. Bahwa antara Islam dan Amerika ada kesenyawaan, keselarasan dan komonalitas yang tinggi. Islam menjunjung tinggi kebebasan. Bahkan sering saya sampaikan bahwa Islam dan kebebasan itu bagaikan ikan dan air. Sebesar apapun ikan jika airnya kering, maka lambat laun ikan itu akan mati. Dan Amerika adalah negara yang menjadikan kebebasan sebagai pilar berbangsa.

    Islam mengedepankan keadilan (justice) untuk semua manusia. Di Amerika kita kenal “justice for all” sebagai dasar perundang undangan. Dan hukum masih menjadi raja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Islam berwawasan kebaikan dan kebahagiaan bersama (hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah). Amerika juga mengamanatkan “pursuit of happiness” (mencari kebahagiaan) sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
    Demikian seterusnya. Nilai-nilai yang dikandung Islam dan Amerika sejalan. Saya tidak mengatakan sejajar. Karena Islam itu adalah ajaran langit (firman Tuhan). Dan Amerika adalah kreasi bumi yang tidak suci. Langit dan bumi itu tidak akan pernah sejajar. Tapi realita pada tataran praktis kehidupan  senyawa.

    Maka, dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam itu menjadikannya sangat mudah diterima oleh warga Amerika. Karena sekali lagi, mereka telah memiliki filsafat  hidup yang demikian. Tidaklah salah ketika orang mengatakan yang diperlukan orang-orang Amerika itu hanya “syahadat” saja. Secara karakter sosial, bahkan pandangan hidup sudah banyak yang sejalan dengan ajaran Islam.

    Nilai dan semangat atau komonalitas keduanya (Islam dan Amerika) di atas itu menjadi faktor penting bagi perkembangan Islam yang tinggi di Amerika. Maka menghalagi Islam sejatinya seolah penghalangan nyata ke nilai-nilai yang sesungguhnya dibanggakan oleh orang-orang Amerika.

    Tentu faktor lain yang penting juga adalah faktor karakter orang-orang Amerika. Mereka terbuka, luas wawasan, dan ada rasa keingin tahuan yang tinggi. Oleh karenanya ketika Islam sampai ke mereka, baik dengan wajah buruk (mispersepsi) apalagi memang dengan wajah indah, mereka dengan mudah menerimanya.

    Ini yang menjadikan saya pribadi sangat iptimis bahwa apapun rintangannya Islam di Amerika akan tetap berkembang dan jaya. Bahkan saya melihat tantangan-tantangan itu justeru dihadirkan sebagai pemacu bagi kemajuannya. Dengan kata lain, tantangan sesungguhnya dapat dibalik menjadi peluang bagi kemajuan Islam di bumi Amerika. Insya Allah!

    Udara Mksr-Jkt, 9 Nopember 2017

    *) Presiden Nusantara Foundation

    Saudaraku, bantu wujudkan pendirian pesantren pertama di bumi Amerika. Untuk donasi silahkan klik: https://KitaBisa.com/PesantrenAmerika 2. klik tombol “Donasi Sekarang”3. Masukkan nilai donasi & transfer.
    Jazakumullah ahsanal jazaa!

    (tulisan ini sudah muat di http://www.republika.co.id, pada Sabtu, 11 November 2017)

  • Solusi Maksiat ala Ali Sadikin

    SUARADEWAN.com — Saat Ali Sadikin jadi gubernur, pernah ada istilah “becak komplit”. Istilah itu merujuk becak yang keliling membawa Pekera Seks Komersial (PSK) yang siap melayani syahwat para lelaki yang mau membayar.

    PSK lainnya, yang tak dibawa “becak komplit”, juga tak kalah liar menjajakan diri. Ada beberapa kawasan pelacuran di Jakarta yang sudah terkenal sejak dulu. Salah satu kawasan yang dikenal dengan pelacurannya adalah sekitar Stasiun Senen yang dikenal sebagai Planet Senen.

    Menurut catatan Alwi Shihab dalam Betawi Queen of The East (2002), waktu zaman Belanda, di Jakarta pernah ada lokalisasi di Kaligot, Sawah Besar juga Gang Heuber, Petojo — yang setelah kemerdekaan dinamai gang Sadar. Pada 1950an hingga 1960an, sebelum Planet Senen mulai ramai dengan pelacuran, tempat buang syahwat terbesar berada di Jalan Halimun.

    Ketika Planet Senen sudah muncul sebagai kawasan prostitusi, pemandangan selepas senja di sana menguarkan aroma kemesuman yang pekat. Perempuan-perempuan berpenampilan seronok bermunculan dari dalam rumah-rumah kardus. Perempuan-perempuan itu, yang dulu disebut sebagai Wanita “P”, mangkal dari dari senja hari hingga subuh.

    “Begitu diangkat sebagai Gubernur DKI, Bang Ali (sapaan Ali Sadikin) menjadi tidak betah melihat keadaan Planet (Senen) yang mesum, terbentang dari rel kereta api di Stasiun Senen hingga ke Tanah Tinggi,” tulis Alwi Shihab.

    “Saya ngilu menyaksikannya. Di antara wanita-wanita itu ada anak-anak yang masih belasan tahun umurnya,” ujar Ali Sadikin dalam buku Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1994).

    Ali mempelajari bagaimana kota-kota lain mengelola pelacuran. Ia, misalnya, mengetahui bagaimana Surabaya mengatur bisnis lendir ini supaya hidung belang tukang jajan bisa leluasa datang namun pada saat yang sama mencegah agar penyakit kelamin tidak leluasa gentayangan di sudut-sudut kota. Selain Surabaya, Ali Sadikin juga pernah ke Bangkok yang terkenal dengan industri seksnya. Di sana ia menyaksikan bagaimana pelacuran dilokalisasikan.

    Banyak orang berpikiran bahwa pelacuran bisa dihentikan lewat penyuluhan — yang dalam istilah Ali Sadikin disebut sebagai “diindoktrinasi” — untuk disalurkan ke proyek-proyek pemerintah. Ali tidak sepaham dengan pemikiran macam itu. Alasannya: jumlah PSK pada 1970an jumlahnya ribuan. Jika harus diarahkan ke proyek-proyek, tidak akan cukup.

    Ali pun menempuh langkah yang tidak populer di mata masyarakat Indonesia yang memandang tabu pada soal-soal semacam seks berbayar: Ali memilih melokalisasikan mereka. Ia hendak merealisasikan apa yang pernah dilihatnya di kota-kota lain, misalnya Bangkok.

    Tempat yang ia pilih berada di utara Jakarta. Letaknya tak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok. Kramat Tunggak namanya. Para PSK dari Senen, Kramat Raya dan tempat lainnya kemudian digiring ke sana, ke Kramat Tunggak.

    Nama Kramat Tunggak terkait Prasasti Tugu yang yang berada tidak jauh dari kawasan itu. Menurut Ridwan Saidi dalam Profil Orang Betawi: Asal muasal, Kebudayaan, dan Adat istiadatnya (1997), “tugu” sering disebut sebagai “tunggak” oleh orang-orang Betawi. Berhubung dianggap keramat, maka kawasan itu disebut dengan “Kramat Tunggak”.

    Pada 1970an, tempat ini ideal menjadi lokalisasi pelacuran karena masih sepi. “Sebelum dijadikan tempat lokalisasi, wilayah Kramat Tunggak berupa rawa, sawah dan kebun. Letaknya pun terpencil jauh dari pemukiman penduduk,” tulis Fikri dalam skripsinya Lokalisasi Kramat Tunggak Pada Masa Gubernur Ali Sadikin: 1971-1977 (2011).
    Menurut catatan Fikri, meski sepi bukan berarti di sana tak ada penghuni. Lokalisasi ini tak sulit mendatangkan para hidung belang. Letaknya yang dekat pelabuhan tentu strategis.

    Apa yang dilakukan Ali jelas ditentang banyak pihak, terutama kelompok keagamaan dan organisasi perempuan. Menurut catatan Fikri dalam skripsinya, dari kelompok Islam setidaknya ada Ramlan Mardjoned — yang pernah jadi sekretaris Mohammad Natsir. Menurut Ramlan, yang juga menjadi anggota Ikatan Masjid Djakarta (IMD), melokalisasikan sama saja melegalkan perzinahan.

    Selain Ramlan, ada Sjamsinoer Adnoes, Ketua Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI). Sjamsinoer bahkan mendatangi Ali Sadikin untuk memprotes kebijakan tersebut.

    “Datanglah pada saya delegasi presidium KAWI Pusat yang dipimpin Ketua periodiknya Nyonya Sjamsinoer Adnoes. Ia menentang pikiran saya mengenai pemecahan masalah wanita ‘P’ itu. Mereka mengartikan pikiran dan tindakan saya itu memperbolehkan eksploitasi manusia atas manusia, merendahkan derajat wanita dan menjauhkan kemungkinan rehabilitasi bagi wanita yang sadar,” kenang Ali Sadikin.

    Tak semua orang Islam menentang ide lokalisasi Ali Sadikin. Salah satunya, menurut catatan Fikri dalam skripsinya, tokoh Nahdlatul Ulama keturunan Betawi Selemba, KH Harun Al-Rasyid, setuju melokalisasikan pelacuran. Namun, ia memberikan syarat: lokalisasi itu haruslah menjadi bagian atau tahapan dari usaha menuju penghapusan prostitusi secara tuntas. Ia juga menambahkan syarat lain: lokalisasi juga harusnya mengurangi akses para hidung belang.

    Kramat Tunggak setidaknya mampu menghalau aksi “becak komplit” yang liar agar tidak mudah dijangkau masyarakat Jakarta. Juga menjauhkan dunia pelacuran dari sekitar kampung-kampung Jakarta.

    Tak hanya pelacuran saja yang pernah dilegalkan lewat lokalisasi oleh Ali Sadikin di Jakarta. Tapi juga judi. Seperti lokalisasi pelacuran, judi yang dilokalisasikan juga menghasilkan uang. Berdasar Undang-undang Nomor 11 tahun 1957, pemerintah daerah berhak memungut pajak dari judi.

    “Dari Pak Djumadjitin saya pun baru tahu, bahwa Pak Sumarno bekas Gubernur, juga pernah punya rencana untuk mengadakan judi, mengadakan Lotto. Tapi rupanya beliau ragu,” aku Ali Sadikin.

    Walikota Sudiro juga pernah punya ide untuk mengadakan kasino di Pulau Edam, di Teluk Jakarta. Rencana itu tak terlaksana. “Tapi partai-partai agama gigih menolaknya,” aku Ali. Seperti zina, bagi Ali, judi juga haram. Ali mengatur judi itu untuk kalangan tertentu saja, bukan untuk orang Islam.

    “Untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Macao. Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja. Dan waktu itu saya jelaskan, bahwa DKI memerlukan dana untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar dan lain-lain,” aku Ali Sadikin.

    Meski banyak yang menentang, Ali tetap jalan. “Saya sahkan judi itu. Mulai dengan lotere totalisator, lotto, dengan mencontoh dari luar negeri. Lalu dengan macam-macam judi lainnya. Sampai kepada Hwa Hwe,” kenang Ali.

    Cap Gubernur maksiat pun dilekatkan pada Ali Sadikin. Sialnya Nani Arnasih, istri Ali, juga kena getahnya. Sang Istri sampai sempat mendapatkan julukan Madam Hwa Hwe.

    Kepada penentang kebijakan yang dicap maksiat itu, Ali pun melucu dengan bilang: “Bapak-bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter karena jalan-jalan di DKI (Jakarta) dibangun dengan pajak judi.”

    (Sumber : tirto.id)

  • Saran untuk Mas Anies

    Oleh: Jaya Suprana *)

    Ternyata pidato perdana Anies Baswedan setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menimbulkan kegaduhan. Akibat tidak mendengar pidato tersebut dengan telinga kepala saya sendiri maka saya mencoba mendengarkannya dari video CNN Indonesia yang diunggah di Youtube.

    Bagian yang menggaduhkan berada pada menit 06.30-08.00 sebagai berikut “Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata selama ratusan tahun. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh. Tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari-hari.

    Karena itu, bila kita merdeka maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai, Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura; Itik se atellor, ajam se ngeremmih. Itik yang bertelur ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di Ibu Kota ini”.

    Setelah mendengar unggahan Youtube tersebut, terus terang saya gagal paham mengenai apa sebenarnya yang perlu digaduhkan dari kata “pribumi” yang cuma sekali muncul di dalam orasi perdana Gubernur Anies.

    Maklum daya tafsir saya memang rendah maka saya tidak berhasil memahami kenapa kata “pribumi” yang digunakan oleh Gubernur Anis digaduhkan. Saya makin gagal paham karena menurut daya tafsir pribadi saya, Gubernur Anis menggunakan istilah “pribumi” dalam makna positif, bahkan konstruktif dalam konteks sejarah Jakarta ditindas kaum penjajah yang sebaiknya tidak dilanjutkan di masa kini dan di masa depan.

    Rasanya mustahil bahwa para penggaduh memang ingin melestarikan penindasan rakyat di Jakarta. Maka saya mencoba menelaah apa sebenarnya makna kata “pribumi”.

    Baca juga:

    Makna

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pribumi” adalah sebuah kata benda bermakna “penghuni asli ; yang berasal dari tempat yang bersangkutan”. Anonim “pribumi” dalam bahasa Melayu adalah “bumiputera” yang di Indonesia tidak pernah dihebohkan, bahkan sejak 1912 lestari diabadikan sebagai nama AJB Bumiputera.

    Di alam akademis, kata “pribumi” yang lazim digunakan oleh para antropolog sebagai identitas para penduduk asli, seperti Maya, Inka, Apache, Comanche di Benua Amerika, Aborijin di Benua Australia, Maori di Selandia Baru, Eskimo-Aleut di Alaska.

    Bahkan pada bulan Agustus 2016, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah resmi meminta maaf kepada kaum Austronesia sebagai pribumi Taiwan yang teraniaya selama berabad-abad.

    Setelah cermat menelaah makna kata “pribumi”, alih-alih tercerahkan saya malah makin gagal paham mengenai kenapa kata “pribumi” yang diucapkan Gubernur Anis sampai sedemikian digaduhkan di persada Nusantara masa kini.

    “De facto” sekaligus “de jure” saya adalah seorang warga Indonesia sama halnya dengan Anies Baswedan adalah seorang warga Indonesia.

    Namun secara sosiobiologis atau etnis atau ras, kebetulan saya keturunan China, sementara Anies keturunan Arab maka kami berdua secara sosiobiologis tidak tergolong kaum pribumi di Indonesia.

    Kebetulan kami berdua saling bersahabat sejak saya sempat mewawancara Anies Baswedan ketika mulai bergabung ke bursa Calon Presiden.

    Sejauh saya pribadi mengenal kepribadian dan budi pekerti Anies Baswedan, saya berani mengambil kesimpulan bahwa Anies Baswedan bukan seorang rasis yang tega merendahkan sesama manusia berdasar latar belakang ras, etnis dan suku.

    Secara keturunan atau trah, nasionalisme Anies Baswedan juga tidak perlu diragukan lagi sebab putera terbaik Indonesia kelahiran Kuningan ini merupakan cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, Abdurrahman Baswedan.

    Sebagai pihak yang mengenal kepribadian dan budi pekerti Anies Baswedan, saya pribadi menyimpulkan bahwa dalam menggunakan istilah “pribumi” sebenarnya Gubernur Anies tidak berniat negatif apalagi destruktif seperti rasisme.

    Caricarisme

    Kepada mas Anies, saya sampaikan saran agar selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta setelah melewati kemelut pilkada paling panas dalam sejarah Pilgub Jakarta sebaiknya menghindari penggunaan kata “pribumi” secara terbuka ke publik Indonesia era reformasi yang pluralis dalam daya kreativitas tafsir luar biasa beraneka ragam seolah tak kenal batas.

    Di tengah suasana paranoid beraroma kebencian yang sedang merundung panggung politik Indonesia masa kini, apa boleh buat sesuatu yang bagi diri kita bukan merupakan masalah memang bisa ditafsirkan oleh orang lain sebagai masalah.

    Akibat manusia tidak ada yang sempurna maka apabila dicari apalagi dicari-cari pasti akan ditemukan ketidak-sempurnaan.

    Kalau perlu bahkan sengaja kreatif diciptakan kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan demi kepuasan para penganut aliran caricarisme yang memang kegemarannya adalah mencari-cari kesalahan orang lain.

    *)Penulis adalah seniman dan budayawan, pendiri Pusat Studi Kelirumologi dan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

    (tulisan ini telah tayang di antaranews.com per 19 Oktober 2017)

  • Pribumi: Antara Columbus, Indian, dan Aborigin

    Oleh : Prof DR Abdul Hadi WM*

    Mana yang benar? Pribumi atau aborigin?” itu adalah pertanyaan yang sering saya tanyakan koleganya saya Ben Joseph yang asal Kanada.

    Saya benar-benar menghargai pertanyaan dan motif di balik pertanyaan – untuk menghormati masyarakat pribumi dengan menggunakan terminologi yang benar.

    Bangsa Aborigin mengubaah nama untuk ‘Indigenousa kolektif’ untuk penduduk asli Kanada dan telah menjadi tantangan sejak Christopers Columbus tiba di tanah itu pada tahun 1492 M. Saat itu ia peercaya telah mendarat di india. Maka ia pun memberkan nama kepada populasi yang ada dengan  sebutan sebagai ” Indian.” Meskipun terang-terangan tidak benar, namun Columbus dan orang Eropa tak peduli.

    Baca juga:

    Pada masa kemudian, penggunaan kata-kata india di Kanada menurun karena asal koneksi dengan ke kebijakan kolonial seperti undang-Undang mengenai ‘India’. Kemudian ada Departemen India (rintisan ke pribumi dan urusan warga Kanada di utara). Juga ada agen India, sekolah perumahan india, serta berbagai hal lainnya yang mengatur soal penanganan warga pribumi Kanada itu.

    Meski begitu, sampai sejarang neberapa komunitas terus menggunakan sebutan India dalam nama suku mereka . Terbentuknya Osoyoos Band india adalah sebuah contohnya. Beberapa individu pun masih mengacu pada idenitas diri mereka sebagai orang india, tetapi dalam hal kata benda kolektif, itu kini sudah semakin jarang digunakan.

    Istilah ”native” juga merupakan istilah umum tetapi dianggap uncivil dan jarang digunakan dalam percakapan yang saling menghormati.

    Orang Aborigin pindah ke popularitas sebagai benda kolektif yang benar untuk negara pertama, inuit dan plain dan diadopsisecara luas oleh pemerintah dan banyak kelompok nasional. Perbedaan ini dibuat hukum pada tahun 1982 ketika undang-undang datang menjadi. Bagian 35 (2) dari undang-undang, “Penduduk Aborigin Kanada” termasuk orang india, inuit dan plain bangsa Kanada.

    *Guru Besar Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina Jakarta.

    (tulisan ini telah tayang di republika.co.id per 23 Oktober 2017)

  • Kiprah Sang Jenderal, Dari Goweser Hingga Majelis Ta’lim

    Oleh : Amiruddin Wata*

    Sang jenderal Bintang Dua kembali melakukan aksi yang membuat masyarakat terus merasa bangga pada orang nomor satu kepolisian di Kalimantan Timur ini. Pada acara Bike Samarinda Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs Safaruddin kembali ikut berbaur bersama ratusan goweser, Minggu (14/10) 2017.

    Tentu saja, pandangan menarik di tengah terbitnya matahari pagi, sang jenderal yang hobi bersepeda itu nampak beriring bersama jajaran Kapolresta Samarinda. Bukan sang Jenderal namanya, jika aksinya kali ini tidak membuat kejutan. Ia, jauh melampaui pesepeda yang lainnya, dengan daya tahan fisik yang begitu energik.

    “Pak kapolda paling cepat, beliau pilih kategori on road, kemudian finish duluan,” ungkap Gatot pelopor KJS Samarinda.

    Selain Safaruddin, tampak pula pesepeda yakni Musyanto yang merupakan tokoh pelopor gowes Samarinda serta Ade Sukma Yudi selaku Ketua Koni Samarinda. Namun apapun bentuk acaranya, pesan-pesan tentang Keamanan dan ketertiban Masyarakat (kantibmas) selalu menjadi kata kunci orang nomor satu Kaltim ini.

    “Terima kasih kerjasamanya sudah menjaga kamtibmas bersama Polresta Samarinda,” ungkapnya.

    Dalam akun instagram @Safaruddin84 yang dikutip penulis, caption Kapolda ini tak pernah mulut-mulut. “Tingkatkan Kamtibmas dan silaturahim,” tulis pemilik akun bernama @Safaruddin84. Sebuah pesan yang menurut penulis sederhana tapi memberikan efek yang luar biasa tentang ketertiban, keamanan bagi kita semua.

    Pesan yang mendalam juga disampaikan sang jenderal, “Kalau naik sepeda jangan menghalangi orang lain,” ungkapnya. Kata-kata ampuh yang cukup menyejukkan.

    Sebagaimana diketahui, seperti yang dikutip penulis dari akun panpage Kapolda Kaltim, Bike Samarinda digelar oleh PT Karunia Jaya Semesta (KJS) Bike Samarinda, Minggu (14/10) pagi.

    Rute yang dilalalui berjarak kurang lebih 15 Km berkeliling di sejumlah ruas jalan Samarinda. Start dilakukan di depan Toko Polygon, Jalan Sirad Salman menuju Antasari, Cendana, Karang Paci, M Said, Jakarta dan kembali ke start.

    Usai istirahat dan menikmati kudapan kacang rebus, pisang goreng, jagung dan lainnya, sebelum pulang, Kapolda memberikan kuis berhadiah langsung sepeda polygon. Setelah peserta angkat tangan, maju, kemudian diberi pertanyaan.

    “Siapa nama saya,” tanya Kapolda.  Rupanya, peserta goweser asal Penajam Paser Utara yang bekerja di Samarinda itu, tak mampu menjawab. Kemudian peserta kedua, diberi  pertanyaan serupa, dan akhirnya menjawab dengan benar. Hadiah sepeda pun diberikan.

    Seperti tak kenal lelah, sang jenderal bintang dua ini kembali melanjutkan aktivitasnya pada malam Majelis Ta’lim Nurul Amin Samarinda, Kalimantan Timur. Bukanlah seorang ustadz, bukanlah birokrat, tapi sang pengabdi negara ini hadir dengan kapasitasnya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab besar tentang kondusifitas daerah Kaltim.

    Kata-kata ampuh tentang “Kamtibmas” selalu menjadi pesan suci kepada masyarakat Borneo yang dikenal dengan kerukunan umat beragama ini. Satu hal yang menurut penulis jauh dari pesan politis yang kerap dimainkan para calon kepala daerah lainnya.

    “Saya berterimakasih banyak kepada masyarakat Kalimantan Timur dan bekerjasama Polda Kalimantan Timur,” ucap Jenderal Bintang dua ini.

    Putra kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan ini menuturkan bahwa karena partisipasi masyarakat sehingga keamanan, ketertiban terus terjaga di Kaltim ini. Ia terus berharap, agar jangan ada saling meguncing, melakukan provokasi hanya semata-mata karena pemilihan politik yang berbeda.

    “Jangan karena pilkada perbedaan partai politik, kita saling menghibah, membenci antara satu dengan yang lain, in shaa Allah tuhan memberikan berkat kepada kita semua” lanjut Irjen Pol Safaruddin yang disambut hangat umat.

    Baca juga:

    Lorong Sunyi dan Pesan Damai

    Bak matahari yang menyinari lorong kegelapan, kepemimpinan mestinya bersandarkan pada nasib rakyatnya. Ia mesti hadir bagaikan pelita sunyi yang memberi cahaya pada kegelapan. Meski dilorong sunyi itu ia bertugas, namun selalu ada pesan tentang rasa damai dan aman.

    Sangat jarang kita memiliki pemimpin yang hadir dengan sahaja, sederhana dan paling penting bisa menanggung beban nasib rakyatnya. Kepemimpinan sang jenderal Polisi satu ini menembus batas kemiskinan dan lorong sunyi demi membantu masyarakatnya dari rasa lapar dan menciptakan rasa aman.

    Jika dulu, Instansi kepolisian yang sering dikonotasikan dengan “ketakutan” dan “Ganas”, melalui pendekatan humanis sang jenderal ini Kepolisian Kalimantan Timur menjadi instansi yang paling bersahabat dan bisa berbaur dengan masyarakatnya.

    Ditengah hiruk-pikuk politik ia sering diisukan tengah bermain politik. Padahal, amanah yang dilakukan adalah wujud dari protokol kinerja kepolisian agar menjadi pengayom bagi masyarakat.

    Apapun itu, dont stop jenderal. Silent by to do it, humanisme dan partisipan berkeadaban kepada masyarakat Kalimantan Timur tetap kau junjung tinggi. Politik tengah memanas, tak ada tempat bagi rakyat menumpahkan harapan keamanan dan berlindung selain dirimu.

    Kepadamu kami sandarkan harapan untuk Kalimantan Timur yang lebih Aman dan Damai.

    *penulis adalah Direktur Indonesian Democracy Network (IDN)

  • 13 Tahun Munir : Munir Terus Hidup Tak Pernah Tiada

    Oleh : Ega Melindo *

    September bagi  seorang Ega bulan yang istimewa, jelas saja karena di bulan September ia dilahirkan dari seorang perempuan luar biasa, tak pentinglah tahun berapa ia dilahirkan, yang  jelas ayah dan ibunya senang Ega telah lahir.

    September penuh sesuatu baginya, September tahun ini berkecamuk dalam  hatinya, bukan soal usianya yang akan bertambah lagi, tapi September jika Fina Panduwinata  bilang September ceria, namun bagi sahabat-sahabat Munir  September sesungguhnya penuh cerita bahkan duka, Munir Said Thalib, Suami, Ayah, Kakak dan Sahabat bagi semua orang yang mengenalnya, kematian munir yang tiba-tiba tiga belas tahun lalu  takkan  dilupakan, bagaimana cara dan akibat kematiannya kan terus diingat.

    “Munir dibunuh karena benar” kalimat ini tak henti tertulis, sepanjang masa tentulah saja karena fakta Munir  meninggal dibunuh dengan racun arseik  diatas pesawat Garuda GA 974  menuju Amsterdam  Belanda. Hingga tiga belas tahun sepeninggalnya 7 september 2017 titik terang penuntasan kasusnya tak kunjung menemukan keadilan.

    Tahun ke tahun berlalu upaya  menutasan kasusnya terus diupayakan, tim pencari fakta  untukpenyelesaian  kasus pembunuhan munir dibentuk pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu.  Tapi hasilnya tak kunjung diumumkan ke publik, hukuman pun hanya diberikan kepada pelaku lapangan saja, Policarpus Budiprianto, sementara tahun ke tahun rezim ke rezim aktor intlektual di balik pembunuhan Munir tak kunjung  diseret ke meja hukum.

    Munir Said Thalib, layaknya manusia biasa kebanyakan, bedanya munir adalah cahaya yang bernilai, pilihan dan dedikasinya pada advokasi kasus dan pembelaanya kepada korban pelanggaran HAM berat dan HAM masa lalu, pembelaannya kepada buruh, petani, masyarakat marjinal, selama hidupnya Munir kritis  terhadap  rezim pemerintahan waktu itu  hingga akhirnya ia dihabisi.

    Baca juga: Mereka yang Muda; Kritis lalu Dilenyapkan

    Karena Ia Berlipat Ganda

    Cak Munir terus berlipat ganda, lihat saja bagaimana Kamis 7 september tepat dengan 505  kali kamis para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berdiri bersama masyarakat lainya didepan istana menagih janji Jokowi yang disebutnya dalam masa kampanye waktu itu, dalam balut Nawacita tapi terlihat jauh dari cita-cita yang menjadi nyata, rezim ini telah impunitas, pikun dan lupa.

    Tiga belas tahun mengingat bagaimana dan kenapa munir dibunuh tentu penting kisah dan apa yang  terjadi pada Cak Munir tentu tak boleh hilang, nilai-nilai kemanusiaan, tolerasi dan anti kekerasaan adalah hal yang  membuat Munir terus  hidup  dan diingat  situasi hari ini juga rasanya tak mungkin melepaskan Munir dari semangat yang terus dirawat, 505 kali  aksi berdiri diam tiap kamis didepan istana masih  belangsung,   7  September bersama para petani Kendeng membangun tenda perjuangan didepan istana menolak berdirinya pabrik Semen di pegunungan Kendeng.

    Kini munir jasadnya boleh saja sudah pergi tapi sesungguhnya semangat dan  nilai-nilai yang diperjuangakan Munir menjadi teladan terus hidup  “Nilai-nilai perjuangan Munir adalah terang. Wajib hukumnya negara menuntaskan penyelesaian kasus cak Munir, sebab keadilan pada kasus Munir adalah hak istri Munir  Suciwati dan anak-anak Munir Alif (18) dan dan Diva(15) serta hak  masyarakat yang akan terus bertanya.

    “Pertanyaan yang tak kunjung dijawab, keadilan bagi Para Korban Pelanggaran HAM yang tak kunjung ada,  disanalah Munir  ada dan akan terus  berlipat ganda “

    *Penulis adalah aktivis Solidaritas Perempuan (SP)

  • The Yudhoyono Institute dan Prospek AHY di Panggung Politik Nasional

    Oleh : Arif Nurul Iman

    KEHADIRAN Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dalam panggung politik Indonesia sesungguhnya agak mengejutkan publik.

    Betapa tidak, sebagai orang yang memiliki peluang karir militer moncer, putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ini justru banting stir, pindah di dunia politik yang sama-sekali baru, untuk tidak mengatakan tuna pengalaman.

    Berbekal sebagai anak mantan presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, tentu tak sebagaimana politisi lainnya yang harus tertatih meniti karir dari bawah. Tampil perdana di dunia politik langsung menggebrak maju sebagai calon gubernur di palagan Pilkada DKI Jakarta dengan menggandeng birokrat senior Sylviana Murni.

    Meski kalah dalam bursa Pilkada, namun bukan berarti sia-sia karena ada manfaat yang bisa dipetik. Setidaknya, momentum tersebut, memberi pelajaran berharga bagaimana kehidupan riil politik sehingga bisa menjadi bekal dalam meniti karir politik selanjutnya.

    Selain itu, perhelatan itu juga bisa dibaca sebagai langkah cerdik SBY dalam memanfaatkan momentum untuk mengorbitkan putra sulung agar bukan hanya dikenal publik, melainkan juga membangun ketokohan.

    Kekalahan Pilkada DKI Jakarta, tentu bukanlah akhir dari karir politiknya. Peristiwa itu justru merupakan tonggak yang bakal menjadi tangga politik untuk meroket. Tentu dengan sejumlah syarat, terutama soal bagaimana mengelola, memanfaatkan dan memperbesar modal politik serta sabar dalam proses penokohan.

    Modal politik

    Selain memiliki modal politik yang bersifat given, AHY juga mempunyai modal yang datang dari dirinya sendiri. Artinya, ia tak sekadar mengandalkan modal politik yang bersifat keberuntungan, melainkann memiliki perpaduan modal politik yang potensial bisa mengeskalasi kiprahnya di panggung politik.

    Pertama, karakter dan personalitas. Kepribadian seorang politisi tentu menjadi salah satu tolak ukur sejauhmana seseorang pantas-tidaknya menjadi pelayan publik alias politisi. Karakter dan personalitas AHY nampaknya termasuk jenis yang mendukung untuk berkiprah di rimba politik.

    Sosok yang luwes dalam berkomunikasi, mudah beradaptasi, kalem dan santun. Ini karakter dan personalitas yang cocok bagi politisi yang hidup di iklim politik Indonesia.

    Keluwesan berkomunikasi misalnya, ditunjukkan ketika secara elegan menyatakan menerima kekalahan dalam Pilkada usai hitung cepat.

    Walhasil, meski kalah justru mendapat simpati dan pujian publik, bahkan menjadi topik hangat di sosial media, seperti Facebook dan Twitter.

    Kedua, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual laki-laki berusia 39 tahun ini memang tak diragukan lagi. Selain berkarir di militer, AHY juga relatif bagus dari sisi studi akademik.

    Tiga gelar master berhasil berhasil disabet. Setidaknya, kapasitas intelektual bisa menjadi modal yang turut menentukan karir di panggung politik.

    Ketiga, klan politik Yudhoyono. Sebagai anak SBY, ia memperoleh modal yang bersifat given karena berupa warisan. Sebagai putra mahkota pewaris klan politik Yudhoyono, hampir dipastikan akan menjadi petinggi Partai Demokrat menggantikan ayahnya.

    Thomas Carothers (2006;66) menyimpulkan, parpol di negara transisi demokrasi cenderung bersifat top down, figur sentris, lemah dalam organisasi, korup dan kabur dalam ideologi.

    Dengan iklim politik semacam ini, tidak terlalu sulit bagi SBY untuk mewariskan kemudi Partai Demokrat pada putra mahkota.

    Penokohan

    Penokohan adalah syarat mutlak untuk terjun dipolitik. Seseorang bisa duduk di jabatan publik, di antaranya karena faktor ketokohan. Ini sangat dipahami SBY sehingga, mau tak mau, mantan presiden ke-6 ini menyiapkan sekoci sebagai alat membangun ketokohan putra mahkotanya.

    “Berdirinya The Yudhoyono Institute ini nantinya diharapkan dapat melahirkan generasi masa depan, calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, berakhlak baik, dan unggul, yang dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan niscaya dapat menjadi bangsa yang memimpin di dunia internasional di masa mendatang,” kata AHY.

    Dibentuknya The Yudhoyono Institute sebagai lembaga think-thank, tentu tak bisa dibaca sekadar lembaga riset biasa. Lembaga yang diinisiasi oleh SBY dan dipimpin langsung AHY boleh jadi juga diperuntukkan sebagai lembaga pematangan sekaligus membangun ketokohan.

    The Yudhoyono Institute, sudah tentu, menjadi wadah artikulasi dan aktualisasi AHY di satu sisi, dan di sisi lain bisa dibaca sebagai wadah yang berfungsi juga sebagai “panggung”.

    Panggung bagi AHY untuk terus muncul di publik melalui pemikiran-pemikiran sehingga pada gilirannya terbangun ketokohan.

    Paling tidak, melalui lembaga ini, AHY bisa menjalin komunikasi di level elit politik, seperti misalnya, bertandang ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan undangan ketika hendak peresmian lembaga tersebut.

    PR AHY

    Dengan modal politik yang bisa dikatakan komplit, AHY cuma menyisakan pekerjaan rumah untuk terus menerus serta konsisten membangun ketokohan, melalui berbagai aktivitas yang positif bagi publik, termasuk melalui The Yudoyono Institute.

    Ia tak perlu susah-payah menyiapkan atau membangun gerbong politik. Karena kita paham, AHY adalah putra mahkota pewaris Partai Demokrat yang bakal menjadi penerus dan tokoh utama partai tersebut sebagai sekoci politik dalam meniti karir di pentas politik.

    Jika cerdik dan piawai dalam mengelola modal politik, bukan tidak mungkin, pada saatnya nanti bakal muncul sebagai tokoh politik nasional, bahkan menjadi pucuk pimpinan republik ini. Mari kita lihat dan uji dalam prosesnya.

    *(Analis Politik POINT Indonesia dan Direktur Program Sosmed Society. Selain itu, aktif di Sanggar MAOS TRADISI, dan Wasekjen Pergerakan Indonesia)

    (tulisan ini sudah terbit di kompas.com, 12 Agustus 2017)

  • Perempuan Muda dan Panggung Politik Indonesia

    Oleh : Deni Gunawan*

    Indonesia pernah memiliki seorang presiden perempuan bernama Megawati Soekarno Putri, anak kandung dari mendiang  Presiden pertama, Soekarno. Meski jabatan kepresidennya itu sendiri didapat dari proses politik yang pelik di mana ia diangkat sebagai presiden menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan oleh MPR atas tuduhan korupsi.

    Terlepas dari soal politik tersebut, yang jelas Indonesia pernah memiliki presiden perempuan, dan tentu ini adalah salah satu sinyal penting dalam perjalanan bangsa Indonesia terkait kesetaraan dalam ranah politik. Hal ini mafhum, sebab dalam sejarah perpolitikan Indonesia, perempuan hampir tidak pernah mendapatkan tempat khusus. Sekalipun diberikan, kebanyakan hanya sebagai bumbu pelengkap perpolitikan Indonesia saja, yang notabene didominasi kaum lelaki.

    Proses seorang Megawati (perempuan) menjadi pemimpin di negeri ini sebelumnya tidaklah mudah, saat pemilu pertengahan tahun 1999 pasca reformasi, isu mengenai perempuan tidak boleh menjadi pemimpin menjadi sangat kuat. Akibatnya, Megawati yang dalam hal ini adalah calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai terbesar pemenang pemilu kala itu, menjadi sasaran tembak lawan politiknya dan didukung oleh agamawan konservatif, khususnya di kalangan Islam, bahwa perempuan haram menjadi pemimpin.

    Faktanya, ia kalah dan tidak terpilih menjadi presiden pada pemilu tersebut, yang pada akhirnya dimenangkan oleh sahabat seperjuangannya, Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Patut diingat bahwa, sejak lengsernya Soeharto sebagai presiden Indonesia, rakyat disibukkan dengan agenda proyek nasional berskala besar; penciptaan “Indonesia Baru”. Di sini, kaum perempuan sejatinya turut memainkan peranan penting dalam mendesak Soeharto untuk turun. Mulai dari berbagai demonstrasi yang berkali-kali dilancarkan kaum ibu, professional perempuan, mahasiswa, dan aktivis; tuntutan sejumlah akademisi perempuan agar Soeharto turun dari jabatannya; hingga Megawati sebagai simbol berbagai akibat buruk kekuasaan eksekutif tanpa batas. Untuk pertama kalinya, setelah lebih dari tiga dekade, kaum perempuan turun ke jalan. Seperti halnya anggota masyarakat lainnya, mereka pun akhirnya sadar; kekuasaan politik, apalagi yang diselewengkan, berakibat langsung pada kehidupan mereka (Julia: 2012).

    Kenyataannya, meski perempuan terlibat dalam proses politik kala itu, perempuan dan isu perempuan seakan dipaksa menyingkir dan hanya menjadi latar belakang dalam tata “Indonesia Baru”. Menurut Julia, meski perempuan berperan penting dalam gerakan menurunkan Soeharto, perempuan dan isu perempuan terkesampingkan dalam proses transisi politik selanjutnya. Bagi Julia, hal ini disebabkan bawaan masa lalu, namun juga diakibatkan berbagai isu signifikan politik kontemporer.

    Pertama isu yang sifatnya simbolis pasca turunnya Soeharto membuat perempuan dan isu perempuan terkesampingkan, kedua penolakan perempuan menjadi pemimpin negara “Islam”, meski kenyataanya, penolakan ini adalah permainan politik belaka. Toh pada akhirnya Megawati sebagai simbol perempuan Indonesia pernah menjadi presiden Indonesia tanpa ketegangan politik yang berarti. Ini artinya bahwa perempuan pada dasarnya diterima sebagai pemimpin asal menguntungkan secara politik.

    Julia misalnya, menjelaskan bahwa pemahaman keperempuanan di Indonesia banyak ragamnya, tergantung suku, kelas sosial dan agama. Meskipun demikian secara umum, perempuan selalu pertama-tama dan terutama diharapkan menjadi ibu dan isteri. Kemampuan mereka selalu dinilai dalam tataran keberhasilan mereka mengelola rumah tangga. Pemahaman tentang kodrat seringkali dimunculkan sebagai pembenaran kesesuaian laki-laki dan perempuan dalam tugas-tugas yang berbeda.

    Ini kemudian dikonstruksikan oleh berbagai argumen biologis dan reduksionis dengan tujuan agar pemahaman ini tetap mapan, bahwa perempuan harus di rumah. Sialnya, hal ini juga diamini oleh mayoritas pemeluk Islam (agama mayoritas) dalam tafsiran sebagian besar pemeluknya tentang perempuan dan juga paham-paham tradisionalis kebanyakan suku di Indonesia, terkecuali Minangkabau —misalnya di Jawa, perempuan disebut sebagai “konco wingking” (teman di belakang).

    Hal tersebut tidak hanya mendiskriminasi perempuan dalam wilayah domestik saja, akan tetapi hal tersebut juga berlanjut pada ruang publik. Secara tradisional, wilayah pengambilan keputusan bagi perempuan adalah di rumah tangga, dan partisipasi dalam kehidupan publik membawa mereka ke ranah yang berbeda (Julia: 2012). Praktis pasca Megawati sebagai presiden, tidak ada lagi perempuan yang tampil dalam ruang-ruang politik untuk menampilkan dirinya sebagai calon presiden atau pimpinan partai. Nyatanya bahwa Megawati satu-satunya perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai presiden pada pemilu 2004 dan 2009 meski pada akhirnya kalah. Hal yang memprihatinkan adalah setelahnya, praktis pada pemilu 2014 tak ada satupun calon presiden dari perempuan.

    Namun, angin segar masih dapat dihirup bahwa perempuan Indonesia masih mau dan sadar akan peran politiknya dalam berbangsa dan bernegara ini, dan Negara masih memberikan tempat pada perempuan, ini terlihat dari susunan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla yang banyak mengakomodir menteri dari kalangan perempuan. Meski hal ini tidak bisa menghilangkan begitu saja diskriminasi sana sini terhadap perempuan di ruang publik.

    Masih segar juga ingatan kita, bahwa ada yang menggembirakan dari politik Jakarta kemarin lalu dalam pemilihan Gubernur dan Wakilnya, terdapat seorang perempuan yang dicalonkan sebagai wakil Gubernur bernama Sylviana Murni berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, meski pada akhirnya tetap kalah. Tentu hal ini menjadi preseden yang baik bagi perjalanan politik perempuan Indonesia di ruang-ruang publik guna menutupi kekurangan dan borok sana sini dari tradisi diskriminasi yang terjadi.

    Di sisi lain, jika pembaca belakangan ini aktif di dunia maya, terutama twitter, beberapa belakang ini dunia maya disuguhkan dengan perdebatan gadis muda Tsamara Amani dengan politikus senior Fahri Hamzah terkait persoalan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tsamara dalam twit-twittnya terhadap Fahri Hamzah, yang ia sendiri sebut sebagai twittwar, telah membawa dirinya pada satu popularitas khusus di jagat maya, bahkan dalam beberapa kesempatan ia tampil di telivisi sebagai pembicara terkait sikapnya soal penolakan hak angket DPR terhadap KPK.

    Gadis muda yang masih aktif sebagai mahasiswi di Universitas Paramadina Jakarta dan salah satu pimpinan partai baru (Partai Solidaritas Indonesia) secara berani mengemukakan ketidak sepakatannya terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dianggapnya keliru.

    Ini terbukti dari kritik-kritiknya terhadap politikus senior yang sekaligus pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah tersebut di twitter, terkait pernyataan-pernyataan Fahri soal angket KPK dan pemberantaran korupsi. Meskipun pada akhirnya Fahri Hamzah secara sinis menanggapi kritikan-kritikan Tsamara, bahkan Fahri menganggap Tsamara tidak selevel dengannya untuk ditanggapi, terlebih Tsamara dianggapnya hanya anak muda dari partai baru. Maksudnya tentu ingin mengatakan bahwa kritikan dari seorang perempuan, muda (anak bau kencur), dari partai baru seperti Tsamara itu tidak penting.

    Pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah ini tentu tidak memiliki relasinya sama sekali dengan kebenaran dan keabsahan suatu hal, atau dalam bahasa logika disebut fallacy (sesat pikir), sebab kebenaran sesuatu atau penting tidaknya sesuatu tidak bisa diukur dari kemudaan, gender, seks ataupun kebaruan sesuatu itu sendiri, dan Tsamara telah menjawab segala fallacy Fahri Hamzah itu dalam dua buah esai yang dibuatnya kemudian, “Anak Bau Kencur, Fahri Hamzah, dan KPK” serta “Sesat Pikir Fahri Hamzah”.

    Jika Tsamara konsisten terhadap pandangan politiknya yang sekarang ini —sebagaimana Fahri Hamzah juga mengingatkan dalam mention twitter nya ke Tsamara, bahwa jagad politik adalah wilayah “nista” karena itu mesti wasapada karena tak mudah, atau dalam bahasa Soe Hok  Gie “Lumpur-lumpur kotor”— tentu akan ada jalan terang bagi percaturan politik perempuan Indonesia di republik ini, termasuk cita-citanya menjadi Gubernur DKI 10 tahun lagi. Tsamara hanyalah contoh, dan tentu masih banyak lagi perempuan muda yang diharapkan mau ikut terlibat dalam soal-soal politik seperti ini, termasuk perjuangan terhadap perempuan dan isunya yang didiskriminasi.

     * Penulis adalah Koordinator Kaderisasi dan Intelektual PC PMII Jaksel, serta penggemar buku filsafat,  mistik dan ilmu-ilmu sosial

  • Angket DPR Terhadap KPK merupakan bentuk Evaluasi

    oleh : Ali Lubis, SH (Praktisi Hukum)

    Hak Angket merupakan Suatu Hak yang yang diberikan kepada Anggota DPR RI dalam menjalankan Fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A UUD 1945.

    Didalam Prakteknya Anggota DPR RI didalam menggunakan Hak Angket tersebut berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya pada Pasal 79 ayat 3 dimana bunyinya jelas mengatakan ” Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah Hak DPR untuk melakukan suatu penyeledikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan /atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

    Kalau dilihat dari Posisi Lembaga KPK sangatlah jelas dapat dilakukan angket oleh anggota DPR RI, karena Lembaga KPK terlahir dari rahim suatu pelaksanaan Undang-Undang yaitu UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Hak Angket KPK dapat diartikan sebagai Hak untuk melakukan suatu penyelidikan, didalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK diberi anggaran yang berasal dari uang rakyat.

    Oleh karena itu KPK Sebagai Lembaga Negara yang menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat, anggota DPR RI sebagai wakil rakyat berhak untuk melakukan penyelidikan atau melakukan angket terkait penggunaan anggaran dan kinerja yang dilakukan oleh seluruh pegawai KPK.

    Jadi, menurut saya angket anggota DPR RI terhadap KPK merupakan bentuk Evaluasi saja, sebab tidak ada satupun manusia dapat menjamin kalau Lembaga KPK didalam menjalankan tugas dan wewenangnya didalam memberantas korupsi sudah sesuai dengan harapan semua orang ? Sebab saat ini masih ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK belum juga selesai, lalu apakah ada jaminan pula didalam Penggunaan Anggarannya KPK tidak menyimpang ?

    Oleh karena itu janganlah langsung memberikan kesimpulan negatif terlebih dahulu terhadap angket dari anggota DPR RI tersebut apalagi berpikir dapat melemahkan KPK sebagai Lembaga Negara.

    Jadi kita tunggu saja dulu apakah ada hasil dari penggunaan hak angket dari anggota DPR RI tersebut.